Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra dan Aceh. Data ini diinput pada Sabtu (24/1/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan korban meninggal dunia menjadi 1.201 jiwa.

"Dalam perkembangan terkini, terdapat penambahan satu korban meninggal dunia, sehingga total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.201 jiwa, sementara itu korban hilang sebanyak 142 jiwa, sedangkan untuk jumlah pengungsi sebanyak 113.672 jiwa," kata Abdul dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Sementara itu, Abdul menjelaskan petugas gabungan akan mempercepat penyelesaian pembangunan hunian sementara (Huntara) sebelum memasuki bulan puasa.

Menurutnya, Dari total 29.621 unit huntara yang diajukan, sebanyak 7.414 unit masih dalam proses pembangunan hingga saat ini. Sementara 1.056 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni.

"Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 13.082 unit, dengan 648 unit di antaranya saat ini berada dalam tahap konstruksi," jelasnya.

Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) turut mengalami perkembangan, di mana pada akhir Januari 2026, pengajuan DTH telah mencapai 14.822 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 9.678 rekening penerima telah dibuat, dan bantuan telah disalurkan kepada 3.536 kepala keluarga.

Abdul menyampaikan untuk menekan intesitas hujan, petugas melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga 22 Januari 2026, OMC di wilayah Aceh telah dilaksanakan sebanyak 532 sorti dengan total bahan semai natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksida (CaO) sebesar 508.000 kilogram.

Di wilayah Sumatra Utara, OMC telah dilakukan sebanyak 406 sorti dengan total bahan semai 357.000 kilogram. Sementara itu, di Sumatra Barat tercatat 409 sorti dengan total bahan semai mencapai 406.325 kilogram.

Abdul menuturkan hingga saat ini petugas masih melakukan proses evakuasi dan pencarian, serta penyaluran logistik ke sejumlah wilayah untuk mempercepat proses pemulihan di tiga provinsi tersebut.

Bisnis.com, MEDAN – Bupati Gayo Lues Suhaidi menekankan kepada lembaga pemerintah daerah di wilayahnya untuk memperkuat database sebagai kunci untuk penanganan pascabencana.

Suhaidi menyebut rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten berpatokan pada data.

“Kalau datanya tidak masuk ke-R3P, tentu tidak bisa dibantu,” ujar Suhaidi, dilansir dari laman resmi Pemkab Gayo Lues, Kamis (15/1/2026).

Dia juga mengingatkan arti penting data dalam penanganan pascabencana.

Selain meminimalkan kesalahan atau ketertinggalan input, Suhaidi menekankan agar data yang telah direkap segera disampaikan ke Pemerintah Aceh untuk diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau pemerintah pusat.

Dia pun berharap data tersebut dapat segera dimutakhirkan sehingga bisa dikirim dalam waktu dekat.

“Harus kerja keras dalam beberapa hari ini. Kalau ada tugas lain, ini dulu diselesaikan karena [data] ini masa depan kita,” tambahnya.

Adapun dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Aceh, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memastikan agar data kerusakan dan kerugian yang dialami daerah telah sesuai dengan data yang ada pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Penyelarasan data itu ditujukan agar Mendagri tak salah melaporkan hasil pendataan ke Presiden serta tak ada perbedaan data antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Kabupaten/ kota yang datanya sudah selesai dan sinkron, dananya akan segera di top-up (kirim) oleh Mendagri ke kabupaten/ kota tersebut,” ujar Fadhlullah.

Pemkab Gayo Lues mengatakan data kerusakan dan kerugian bencana di wilayahnya telah 98% akurat.

“Mungkin hari Kamis finalisasi data yang akan disampaikan oleh Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti pascabencana ini,” ujar Asisten Administrasi Umum Pemkab Gayo Lues, Amrin.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memutuskan untuk mengakhiri status tanggap darurat bencana tingkat provinsi dan fokus untuk melakukan pemulihan pascabencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan alasan untuk mengakhiri masa tanggap darurat ini karena pemerintah ingin fokus pada langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

“Terpenting sekarang itu pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Mahyeldi menyatakan target pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025 mendatang, karena data-data tersebut penting sebagai acuan dan pedoman untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, serta bisa memproses rehabilitasi dan rekonstruksi, agar awal tahun 2026 langsung bergerak.

Dia menegaskan meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Mahyeldi juga meminta para Bupati dan Wali Kota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan R3P.

Dia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.

Kemudian gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, para perantau, serta berbagai organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.

“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga saat ini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta.

“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin,” ujarnya.

Diketahui, dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan untuk jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi, berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, diketahui korban meninggal dunia berjumlah sebanyak 260 orang, hilang sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa.