JAKARTA, iNews.id - Taman Urban Farming Dahlia berdiri di tengah permukiman padat penduduk RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kebun yang dikelola secara gotong royong oleh warga itu telah berkembang pesat sejak awal 2020-an.

Pemanfaatan lahan yang semula terbengkalai tersebut tak hanya berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Taman Urban Farming Dahlia turut berkontribusi pada pemenuhan gizi anak lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hasil panen kebun membantu mencukupi pasokan sayuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cempaka Putih Timur 2. Baru-baru ini, sebanyak 28 kilogram sayuran pakcoy dijual ke SPPG tersebut.

"Terakhir kita panen pakcoy itu 28 kilogram kita jual ke SPPG. Lumayan itu kemarin SPPG Cempaka Putih Timur 2," kata Pengurus Taman Urban Farming Dahlia, Sukarni saat ditemui iNews.id pada Senin (22/6/2026).

Sukarni menjelaskan pakcoy tersebut ditanam secara konvensional dengan masa tanam sekitar 1,5 bulan hingga siap dipanen. 

Dia memastikan pakcoy dan seluruh tanaman di Taman Urban Farming Dahlia dibudidayakan secara ramah lingkungan. Seluruh tanaman di kebun ditanam tanpa pupuk kimia maupun pestisida sintetis.

"Kita ini termasuk tanaman organik, karena kita tidak menggunakan urea atau NPK. Paling pupuk kandang saja," ujarnya.

Sementara untuk mengatasi serangan hama, pengurus Taman Urban Farming Dahlia memanfaatkan bahan alami. Ramuan air bawang putih menjadi senjata untuk mengusir hama kutu yang sempat menyerang tanaman.

Sukarni menilai penjualan hasil panen ke SPPG menjadi perkembangan positif bagi kebun yang selama ini dikelola warga secara gotong royong. Sebab, selama bertahun-tahun hasil panen lebih banyak dibagikan kepada warga dan pengurus, sementara sebagian lainnya dijual untuk menjaga keberlangsungan kebun.

Meski mampu menghasilkan berbagai komoditas pertanian, Sukarni mengakui keuntungan belum menjadi tujuan utama pengelola kebun. Menurut dia, hasil penjualan biasanya kembali digunakan untuk kebutuhan operasional seperti membeli bibit tanaman baru dan pupuk.

"Paling kita kelola putus, (keuntungan) Rp100.000-200.000. Kemudian kita belikan lagi untuk kompos, beli bibit lagi," ujarnya.

Saat ini, berbagai jenis tanaman tumbuh di Taman Urban Farming Dahlia. Selain pakcoy, warga juga menanam sawi, kangkung, terong, hingga tanaman herba seperti jahe, kunyit, dan temulawak.

Khusus pakcoy, tanaman tersebut dibudidayakan secara konvensional maupun hidroponik. Sukarni menyebut hasil hidroponik memiliki tekstur yang berbeda.

"Kalau di hidroponik itu karena air ya, lebih crunchy, garing, tapi gampang patah. Harus lebih hati-hati dari konvensional," katanya.

Pendampingan program BRInita menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan Taman Urban Farming Dahlia. Sebelum mendapatkan dukungan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI melalui BRI Bertani di Kota (BRInita) pada 2022 lalu, pengelolaan kebun tersebut lebih banyak bertumpu pada gotong royong dan iuran warga.

Kondisi tersebut membuat pengembangan kebun berjalan secara bertahap karena keterbatasan sarana dan biaya. Sukarni mengaku warga harus memutar hasil penjualan panen yang jumlahnya tidak seberapa untuk membeli kembali bibit maupun kebutuhan tanam lainnya.

"Terus terang yang namanya swadaya kan berat, kita ngeluarin modal itu lumayan berat. Karena hasilnya kan enggak seberapa," ujarnya.

Setelah memperoleh dukungan BRInita, berbagai fasilitas penunjang mulai tersedia di kawasan kebun. Mulai dari bibit tanaman, kolam ikan, gazebo, pagar, bedeng tanam, kanopi shelter, pompa air hingga mesin pencacah yang membantu pengelolaan kebun sehari-hari.

Selain pembangunan sarana, para pengurus juga dibekali pengetahuan budidaya tanaman melalui pelatihan dari BRInita. Materi yang diberikan mencakup teknik penanaman hingga perawatan tanaman agar hasil panen lebih optimal.

"Dulu ada soal bercocok tanam dari BRI. Misalnya cara nanam, cara memelihara tanaman yang benar," kata Sukarni.

Taman Urban Farming Dahlia juga memiliki fungsi lain yang tak kalah penting. Kebun tersebut perlahan berkembang menjadi ruang bersama bagi masyarakat RW 07 Cempaka Putih Barat.

Sukarni mengatakan hasil panen bukanlah satu-satunya manfaat yang diperoleh dari keberadaan Taman Urban Farming Dahlia. Dia justru melihat semakin kuatnya hubungan antarwarga sejak aktivitas berkebun dilakukan bersama-sama.

"Pertama di sini yang bisa kita ambil itu keguyuban. Karena dengan adanya saung di sini bisa jadi tempat kumpul (warga), makan bareng misalnya," tutur Sukarni.

Saung yang berada di tengah kebun kerap menjadi tempat warga berbincang dan berkumpul. Aktivitas itu membuat lahan yang dulunya terbengkalai kini memiliki peran baru sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekitar.

Tak hanya untuk orang dewasa, kebun tersebut juga menjadi sarana belajar bagi anak-anak. Sukarni yang sehari-hari mengajar PAUD rutin mengenalkan proses bercocok tanam kepada para murid melalui kegiatan praktik langsung di kebun.

Melalui kegiatan itu, anak-anak diajak belajar langsung bagaimana menanam, merawat, hingga memanen sayuran yang tumbuh di lingkungan mereka.

"Kalau misalnya kita sudah mau panen, ada PAUD yang pengen ke sini, yaudah kita bawa mereka ke sini, kita ajarkan gini lho cara kita panen. Misal mau menanam, kita kasih polybag, kita kasih bibit," kata Sukarni.

Keberadaan kebun yang semakin berkembang itu tidak hanya dirasakan oleh para pengurus. Warga sekitar juga ikut menikmati hasilnya, baik melalui pembagian hasil panen maupun berbagai aktivitas yang rutin digelar di lokasi tersebut.

"Lumayanlah, apalagi buat warga RW ya, ada panen-panen gitu bagi-bagi ke warga. Ada juga yang dijual. Hasil panen-panen, ada ikan lele, sayuran," ujar warga setempat, Erwin.

Menurut dia, Taman Urban Farming Dahlia kini menjadi salah satu pusat kegiatan warga di lingkungan RW 07. Beragam pelatihan dan aktivitas komunitas kerap digelar di lokasi tersebut sehingga membuat kebun semakin hidup.

"Sering ada kegiatan di sini. Ada pelatihan juga dari pihak BRI, kerja sama dengan pihak BRI juga. Adalah kegiatan aktif banget," katanya.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan BRI terus menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui program urban farming.

Menurut dia, hasil kegiatan urban farming tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok tani, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.

"Panen bisa dipakai untuk pangan keluarga, dijual untuk tambah penghasilan, atau ditukar dalam program sosial sebagai apresiasi," ujar Dhanny.

Dia menambahkan, program BRInita diharapkan mampu mengurangi polusi, menambah ruang hijau perkotaan, sekaligus mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Bersama, kita wujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan, demi masa depan pangan yang lebih baik untuk seluruh generasi," ucapnya.

Editor: Rizky Agustian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata membengkak sebanyak 6.877 titik dari rencana awal sekitar 21 ribu titik, sehingga Pemerintah perlu melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.

“Rencana awal titik SPPG itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik SPPG,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, saat agenda "Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil" yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Sebanyak 21 ribu titik SPPG tersebut rencananya dibangun untuk di daerah aglomerasi. Karena itu, menurut Zulhas, pembengkakan jumlah titik SPPG diduga ada praktik jual-beli titik SPPG.

Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG diperkirakan lebih dari Rp1 triliun per bulan.

“Jika per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti kalau setahun Rp12 triliun,” ujar Zulhas.

Oleh karena itu, Menko Pangan menegaskan, Pemerintah akan melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting ini,” ujar Zulhas.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan model school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Usulan tersebut disampaikan menyusul langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan baru BGN.

Pembenahan juga termasuk penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. “Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” ujar Charles, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, dapur berbasis sekolah dapat membuat pelaksanaan MBG lebih dekat dengan peserta didik sebagai penerima manfaat. Sekolah juga dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia untuk mendukung proses pengolahan dan penyediaan makanan.

Pendekatan tersebut dinilai dapat mengurangi beban biaya distribusi dan logistik sekaligus mempermudah pengawasan terhadap mutu serta keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.

Politikus PDIP itu menilai keterlibatan langsung pihak sekolah juga akan memperkuat posisi MBG sebagai program intervensi gizi bagi peserta didik. Melalui model tersebut, sekolah dapat berperan dalam menjaga kualitas makanan, memberikan edukasi gizi, serta memantau kondisi para siswa.

Selain meningkatkan efektivitas program, penggunaan fasilitas sekolah diyakini dapat mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur baru. “Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” katanya.

Charles juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pembenahan yang mulai diterapkan BGN. Kebijakan itu meliputi moratorium pembangunan dapur baru, penajaman kembali kelompok penerima manfaat, serta perubahan orientasi program dari mengejar jumlah layanan menuju peningkatan kualitas.

Langkah tersebut penting untuk memastikan program MBG berjalan secara lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat.

Moratorium pembangunan SPPG baru juga dinilai memberikan kesempatan kepada BGN untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh. Evaluasi tersebut dapat mencakup tata kelola, standar operasional prosedur, kualitas sumber daya manusia, hingga pemenuhan standar keamanan pangan dan gizi.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengumumkan penghentian sementara proses pendaftaran dan pembangunan dapur baru dalam program MBG. Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari penataan program dan upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN menyiapkan langkah refocusing penerima manfaat agar penyaluran program MBG lebih tepat sasaran. Serangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengefisienkan anggaran program.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai sertifikasi halal yang dimiliki oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjamin kualitas dan nilai halal pada makanan dan minuman bagi penerima manfaat program tersebut.

“Kehadiran sertifikat halal memberikan jaminan bahwa makanan dan minuman yang disajikan kepada penerima manfaat program MBG telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan,” kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan program MBG karena memberikan jaminan atas kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat.

Oleh karena itu, BPJPH terus melakukan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan agar seluruh SPPG dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, seluruh produk termasuk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal,” kata Mamat.

“Melalui kegiatan ini, BPJPH ingin memastikan para penyelenggara MBG memahami pentingnya sertifikasi halal sekaligus proses yang harus dipenuhi untuk memperolehnya,” ujarnya menambahkan.

Melalui sosialisasi kepada SPPG, BPJPH berharap semakin banyak dapur yang memahami pentingnya sertifikasi halal dan segera mengajukan sertifikasi halal.

“Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan masyarakat memperoleh makanan yang bergizi, aman, dan terjamin kehalalannya,” katanya.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat.

Selain itu, BPJPH juga mendorong seluruh penyelenggara MBG untuk tidak hanya berfokus pada perolehan sertifikat halal, tetapi juga menjaga konsistensi penerapan Proses Produk Halal (PPH) dalam seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian.

“Kami berharap seluruh SPPG dapat segera mengajukan sertifikasi halal dan secara konsisten menjaga implementasi proses produk halal. Dengan demikian, jaminan kehalalan produk yang disajikan kepada para penerima manfaat dapat terus terpelihara,” kata Mamat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Rembang (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rembang Migas Energi (RME) melakukan uji coba atau "nyala perdana" penggunaan Compressed NatCural Gas (CNG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dorokandang, Kecamatan Lasem.

"Ini sesuai dengan semangat kami untuk membentuk ekosistem pangan dan ekonomi di lingkungan SPPG. Kerja sama dengan BUMD, dalam hal ini PT RME, adalah awal yang sangat positif," kata Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro di Rembang, Selasa.

Ia mengatakan penggunaan CNG merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pangan dan ekonomi di sekitar SPPG sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dapur MBG.

Meskipun baru dilakukan nyala perdana, kata dia, sudah ada tujuh SPPG yang mengantre untuk menggunakan CNG dari total 72 SPPG yang direncanakan beroperasi di Kabupaten Rembang.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat diperluas dengan melibatkan BUMD lain maupun kelompok masyarakat setempat agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan lebih luas.

Direktur PT RME Rizal Wijaya mengatakan penggunaan CNG terbukti lebih hemat dibandingkan elpiji berdasarkan hasil uji coba selama sepekan terakhir.

"Secara pemakaian, CNG terbukti lebih hemat sekitar 25 - 30 persen. Harganya juga lebih murah dibandingkan elpiji," ujarnya.

Ia menambahkan dari sisi keamanan penggunaan CNG memiliki risiko yang rendah selama pengguna mematuhi standar keselamatan dan operasional yang berlaku.

Rizal juga memastikan pasokan CNG untuk kebutuhan SPPG aman karena PT RME telah menjalin kerja sama dengan pemasok CNG dari Semarang.

Menurut dia, peluncuran tersebut menjadi tonggak kebangkitan PT RME setelah tidak aktif selama lebih dari tiga tahun. Saat ini perusahaan daerah tersebut mulai mengembangkan bisnis perdagangan CNG.

"PT RME menargetkan sedikitnya 50 persen dari total SPPG di Kabupaten Rembang menggunakan layanan CNG perusahaan," ujarnya.

Jika target tersebut tercapai, kata dia, perusahaan optimistis dapat mulai memberikan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dalam satu tahun ke depan.

Selain menyasar kebutuhan energi SPPG, PT RME juga mulai memperluas pasar ke sektor industri kecil dan menengah, perhotelan, serta restoran dengan memasang instalasi penunjang distribusi CNG di sejumlah lokasi usaha kuliner.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan konsep Dapur Susu Indonesia (Dasi) untuk memperkuat pasokan susu bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui unit pengolahan susu skala kecil yang terintegrasi dengan dapur MBG di daerah.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan konsep tersebut juga dibuat untuk mendukung penyerapan susu segar produksi peternak lokal sekaligus memperluas pengembangan sapi perah di berbagai wilayah Indonesia.

“Kalau kami istilahnya Dasi, maksudnya, Dapur Susu Indonesia. Ini yang kita ingin dorong,” kata Makmun dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, konsep dapur susu itu dirancang untuk menghubungkan unit pengolahan susu dengan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah sekitar sehingga penyerapan susu peternak dapat lebih terjamin.

Ia mencontohkan, peternakan dengan kapasitas sekitar 100 hingga 200 ekor sapi perah dapat didukung unit pengolahan susu skala kecil yang hasil produksinya langsung disalurkan ke SPPG di wilayah sekitar.

Menurut dia, pola tersebut dapat menjadi pasar baru bagi peternak sekaligus memperluas pengembangan industri pengolahan susu di luar Pulau Jawa.

“Kami sudah buat prototipe-nya dengan modal mungkin di bawah Rp5 miliar itu sudah bisa membuat satu unit dapur susu yang kemudian bisa menyuplai sekitar lima sampai 10 SPPG di sekitarnya,” ujar dia.

Makmun mengatakan pengembangan sapi perah selama ini masih banyak terpusat di Pulau Jawa, sehingga wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara sampai dengan Indonesia Timur dinilai memiliki peluang untuk pengembangan peternakan sapi perah.

Ia menambahkan pengembangan sapi perah kini tidak lagi bergantung pada wilayah dataran tinggi karena teknologi memungkinkan peternakan dikembangkan di dataran rendah.

“Sekarang sudah banyak industri juga yang bangun di dataran rendah, seperti di Subang, ada yang bangun di Brebes,” ujar dia.

Makmun mengatakan program MBG menjadi peluang besar bagi pengembangan peternakan sapi perah nasional karena susu menjadi salah satu menu dalam program tersebut.

Penyerapan susu melalui program MBG dinilai dapat menjadi pasar bagi peternak sekaligus mendorong pengembangan pengolahan susu di daerah.

"Ini menjadi pasar yang baik. Dulu teman-teman yang (memiliki tingkat usaha) kecil kalah di sisi promosi, penjualan, pasti kalah dengan teman-teman di (tingkat) industri. Nah, sekarang semuanya ada di dalam program pemerintah, pengembangannya, kemudian off-taker-nya itu sudah ada," katanya.

Kementan mencatat populasi sapi perah nasional saat ini sekitar 540.657 ekor dengan lebih dari 90 persen berada di peternakan rakyat.

Sementara itu, produksi susu dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan nasional, sedangkan sisanya masih dipenuhi dari impor.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pakan, kesehatan hewan, serta penambahan populasi sapi perah guna mengurangi ketergantungan impor susu secara bertahap.

“Kalau di negara-negara lain (rata-rata) produksinya ada di atas 30 liter per hari, kita ingin produktivitas peternak kita yang saat ini masih di bawah 20 liter per hari itu meningkat menjadi di atas 20 liter per hari, mudah-mudahan bisa (mencapai) 25 liter per hari,” kata Makmun.

Untuk mendukung peningkatan populasi, pemerintah bersama pelaku usaha juga telah mengimpor hampir 15 ribu ekor sapi bunting sepanjang tahun lalu.

Sementara itu, General Manager Research and Development PT Indolakto Tjatur Lestijaman mengatakan peningkatan konsumsi susu dinilai penting untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih sehat.

Menurut dia, peningkatan permintaan susu sejak pelaksanaan program MBG juga mendorong industri menambah kapasitas produksi dan investasi baru di sektor pengolahan susu.

“Kalau buat Indolakto, cukup banyak sih kita harus meningkatkan kapasitas produksi karena itu. Harus ada investasi baru,” ujar Tjatur.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Calon mitra dilarang membangun dapur apabila belum terverifikasi

Mataram (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan bahwa pihaknya melarang calon mitra membangun dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum lolos verifikasi persyaratan.

"Calon mitra dilarang membangun dapur apabila belum terverifikasi," kata Sony Sonjaya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Pada prinsipnya, kata dia, masyarakat mengajukan diri sebagai mitra BGN untuk membuka dapur MBG harus melalui portal resmi mitra.BGN.go.id.

"Pendaftaran dilakukan secara daring, administrasi juga secara daring, di lapangan itu hanya bertemu dengan petugas lapangan yang melakukan survei," ucap dia.

Ia pun memastikan tidak ada penarikan biaya dalam proses verifikasi pengajuan oleh masyarakat sebagai mitra BGN.

Proses pendaftaran, dimulai dari tahap verifikasi persyaratan yang di antaranya harus melengkapi data nama dan pengurus yayasan, NPWP serta NIB.

Jika lolos verifikasi, kata dia, calon mitra mendapatkan nomor ID yayasan berjumlah enam digit. Setelah itu, baru bisa mengajukan titik lokasi dapur MBG.

"Jadi, di sistem itu sudah menginformasikan ketika titik lokasi dapur yang diajukan dalam lokasi, kuotanya sudah terisi, sistem akan memberikan informasi, dan di sistem itu ada tulisan blok merah," ujarnya.

Namun demikian, ia mengatakan bahwa proses pengajuan sudah tidak lagi dibuka oleh pihak BGN. Pendaftaran secara daring tersebut sekarang sudah ditutup secara resmi.

"Jadi, portal mitra sudah ditutup, dan sekarang BGN sedang melakukan validasi data (verifikasi data). Pendataan dengan buttom-up, dikumpulkan data itu melalui sistem mulai tingkat desa," kata Sony Sonjaya.

Ia mengungkapkan jumlah dapur MBG yang kini telah lolos verifikasi data sebagai mitra sebanyak 29.400.

"Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur," ujarnya.

Jika dilihat dari persentase kebutuhan dapur MBG skala nasional sebanyak 30.000 lokasi, lanjut dia, jumlah yang terverifikasi ini sudah mencapai 80 persen.

"Sisanya, kita menunggu hasil validasi data riil, terutama untuk daerah terpencil," ujar dia.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur

Mataram (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengungkapkan jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah lolos verifikasi secara nasional sebagai mitra sebanyak 29.400.

"Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur," kata Sony Sonjaya dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Mataram, Jumat.

Jika dilihat dari persentase kebutuhan dapur MBG skala nasional sebanyak 30.000 lokasi, lanjut dia, jumlah yang terverifikasi ini sudah mencapai 80 persen.

"Sisanya, kita menunggu hasil validasi data riil, terutama untuk daerah terpencil," ujar dia.

Dengan menyampaikan data perkembangan verifikasi calon mitra BGN, ia menerangkan bahwa kebutuhan nasional untuk penyaluran MBG saat ini mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Penerima manfaat tidak hanya mencakup peserta didik, namun data terkini sudah ada penambahan dari jumlah ibu hamil, menyusui, hingga tenaga pendidik.

"Jadi, yang kita utamakan itu adalah ibu hamil, menyusui, anak balita, peserta didik, dan tenaga pendidik," ucapnya.

Lebih lanjut, Sony Sonjaya menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran juga berpengaruh pada operasional BGN. Efisiensi dilakukan dengan memotong sejumlah anggaran kegiatan.

"Jadi, BGN menyambut kebijakan pemerintah ini tanpa mengurangi kualitas (MBG). Tetap Rp15 ribu untuk porsi besar dan Rp13 ribu untuk porsi kecil," kata Sony Sonjaya.

Untuk porsi besar dengan anggaran Rp15 ribu ini untuk peserta didik mulai dari yang duduk di kelas 4 sekolah dasar, ibu hamil, dan tenaga pendidik. Sedangkan, Untuk porsi kecil Rp13 ribu dibagikan kepada balita hingga peserta didik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar.

"Itu (anggaran) terdiri dari uang operasional, insentif dan bahan baku," ucapnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin masyarakat tidak hanya menerima makanan yang bergizi dan aman, tetapi juga memiliki kepastian halal

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai aspek penting dalam operasional/penyelenggaraan layanan pangan, termasuk di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kita ingin masyarakat tidak hanya menerima makanan yang bergizi dan aman, tetapi juga memiliki kepastian halal. Karena bagi masyarakat Indonesia, halal merupakan bagian penting dari kualitas layanan pangan,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Melalui penerapan sistem yang baik, lanjutnya, nilai halal produk dapat dijaga secara tertelusur mulai dari penggunaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi halal SPPG bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola layanan pangan yang berkualitas, akuntabel, dan terpercaya.

Oleh karena itu, BPJPH juga terus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan guna mempercepat sertifikasi halal SPPG dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Haikal pun menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJPH, lembaga pemeriksa halal, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) pada layanan penyediaan makanan program MBG.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Percepatan sertifikasi halal SPPG membutuhkan sinergi semua pihak agar layanan MBG benar-benar menghadirkan makanan yang bergizi, higienis, aman, dan halal bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui penguatan sinergi tersebut, ia berharap proses sertifikasi halal SPPG di berbagai daerah dapat berjalan lebih cepat dan optimal sehingga seluruh layanan penyediaan makanan dalam program MBG dapat memenuhi ketentuan JPH sesuai regulasi yang berlaku.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan aspek gizi, tetapi juga harus didukung oleh standar higienitas dan jaminan kehalalan produk secara menyeluruh.

Menurutnya, ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menghadirkan layanan pangan yang berkualitas bagi masyarakat.

“Sejak November 2025, kita terus mengingatkan bahwa operasional layanan makanan harus ditopang oleh tiga aspek penting, yaitu standar gizi, standar higienitas, dan standar halal. Karena halal bukan hanya sekadar label, tetapi ada proses, ada standar, dan ada tanggung jawab yang harus dijaga,” kata Haikal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menegaskan pihaknya berkomitmen dalam mempercepat layanan sertifikasi halal, khususnya bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“SPPG menjadi bagian penting dalam pelayanan pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, proses sertifikasi halal bagi SPPG diprioritaskan melalui layanan yang profesional, cepat, mudah diakses, dan tetap menjaga kualitas pemeriksaan halal sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Aqil Irham.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, ia menambahkan akselerasi sertifikasi halal menjadi prioritas penting BPJPH menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026, khususnya pada sektor layanan pemenuhan gizi masyarakat seperti SPPG yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lebih lanjut, ia mengatakan upaya percepatan sertifikasi halal SPPG, salah satunya dilakukan melalui penguatan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan profesionalisme auditor halal untuk mewujudkan layanan prima LPH yang tepat waktu dan biaya yang terjangkau.

Aqil Irham juga mengingatkan meningkatnya kebutuhan layanan sertifikasi halal harus direspons melalui penguatan kelembagaan LPH dan peningkatan kompetensi auditor halal.

Hal ini, lanjut dia, agar proses sertifikasi dapat berjalan profesional, mudah diakses, tepat waktu sesuai SLA (service level agreement), serta didukung layanan prima dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha. Karena itu, peran LPH dan auditor halal semakin strategis dalam memastikan proses pemeriksaan halal berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” ujar Aqil Irham.

Ia menambahkan, BPJPH terus mendorong kemudahan layanan sertifikasi halal agar pelaku usaha, termasuk pengelola SPPG, dapat memperoleh layanan yang cepat, akuntabel, dan berkualitas.

“LPH dan auditor halal harus terus memperbarui pengetahuan dan kompetensinya agar mampu bekerja secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan industri halal,” katanya.

Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, lanjutnya, juga harus dijalankan dengan komitmen, integritas, dan profesionalitas tinggi karena halal tidak hanya berkaitan dengan aspek syariat dan sains, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik, kualitas produk, hingga daya saing industri halal nasional.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) siap mengembangkan bisnis rantai pasok (supply chain) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program HA IPB guna mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat ekosistem bisnis berkelanjutan.

Ketua Umum HA IPB Fauzi Amro mengatakan bahwa Pengurus HA IPB akan membuat role model bisnis rantai pasok yang berlokasi di Kabupaten Bogor dalam waktu sesegera mungkin.

“Kami akan membuat role model bisnis rantai pasok di Kabupaten Bogor. Kita menjamin supply chain untuk MBG, lahannya sudah ada 5 hektare. Sehabis pelantikan (pelantikan pengurus HA IPB), kami langsung ground breaking,” kata Fauzi dalam acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, model ini diharapkan dapat diduplikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HA IPB apabila terbukti berhasil.

“Karena alumni IPB tidak hanya mengurus dapur (MBG), tapi juga mengurus supply-nya. Saya tahu banyak juga pemain-pemain dapur di sini, pemilik SPBG di sini,” ujar Fauzi.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai program ini lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan klaster ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Rektor IPB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk merealisasikan role model rantai pasok tersebut.

“Rantai pasok kebutuhan MBG ini apa? Ya, komoditas telur, ayam, jagung, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti itu, termasuk beras dan susu. Kami berharap role model rantai pasok yang akan kita buat pilot project-nya nanti di Kabupaten Bogor itu bisa menjadi role model untuk provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Fauzi.

Menjawab pertanyaan mengenai skema kerja sama dengan petani dan pekebun, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi untuk disalurkan untuk kebutuhan MBG.

Ia menilai keberadaan rantai pasok ini penting, terutama dalam mendukung koperasi yang telah memiliki infrastruktur distribusi namun belum memiliki pemasok yang terintegrasi.

Terkait waktu pelaksanaan, ia memastikan bahwa program akan segera dimulai karena lahan dan lokasi telah tersedia, serta perencanaan awal sudah disiapkan.

Fauzi juga menekankan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG bukan lagi pada pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan pada ketersediaan pasokan yang harus terus meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur.

“Supply ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang sudah eksisting, tapi ada supply khusus. IPB dan Alumni IPB siap untuk memfasilitasinya,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Untuk MBG, karena ini program agenda besar pemerintah, kami akan melakukan support (dukungan) yang baik di semua ekosistem MBG dan SPPG tersebut

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan bahwa Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Kementerian Transmigrasi (Kementrans) 2026 diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem rantai pasok komoditas pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 2.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Papua pada tahun ini, terutama di sejumlah kawasan transmigrasi setempat.

“Untuk MBG, karena ini program agenda besar pemerintah, kami akan melakukan support (dukungan) yang baik di semua ekosistem MBG dan SPPG tersebut,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan pembangunan ribuan SPPG tersebut akan direalisasikan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga lainnya, termasuk perguruan tinggi, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

“Kami dari Tim Ekspedisi Patriot berkomitmen untuk ikut membantu (implementasi program MBG) akan mendukung ekosistemnya, penyediaan bahan pangannya, dan sebagainya,” ucap M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai menuturkan, pembangunan fasilitas SPPG serta pengembangan ekosistem rantai pasok pangan untuk Program MBG dapat menjadi salah satu target hasil (output) dari TEP.

Ia mengatakan banyak kawasan transmigrasi merupakan penghasil beras dan bahan pokok lainnya, daging, ikan, sayur, buah, hingga rempah-rempah, sehingga berpotensi untuk terlibat dalam ekosistem MBG.

Nantinya, lanjut dia, peserta TEP dapat menjadi pendamping bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan berbagai komoditas tersebut serta memfasilitasi penyerapan bahan pangan tersebut oleh para off-taker.

“SPPG di kawasan transmigrasi nanti akan (ada) pendampingan juga salah satunya dari kampus untuk mendekatkan off-taker di tingkat lokal,” kata Velix.

Selain perguruan tinggi, pihaknya akan bekerja sama dengan BGN untuk mempersiapkan kelembagaan SPPG dan mencari investor bagi proyek pembangunan dapur MBG tersebut.

Komite tersebut juga akan berkolaborasi dengan Kementrans dalam penyediaan lahan bagi bangunan SPPG di kawasan transmigrasi.

Ia berharap kolaborasi lintas lembaga tersebut dapat segera dimulai pada Mei atau Juni mendatang.

“Sementara dari sisi pembentukan koperasi maupun yayasan yang akan mengelola (implementasi MBG), itu mungkin akan menjadi sangat tergantung dengan kesiapan di masing-masing daerah,” tutur Velix Vernando Wanggai.

Sebagai catatan, pendaftaran untuk Program Ekspedisi Patriot 2025 belum dibuka dan masih dalam tahap finalisasi implementasi antara Kementrans dan 10 perguruan tinggi mitra.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026