Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan konsep Dapur Susu Indonesia (Dasi) untuk memperkuat pasokan susu bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui unit pengolahan susu skala kecil yang terintegrasi dengan dapur MBG di daerah.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan konsep tersebut juga dibuat untuk mendukung penyerapan susu segar produksi peternak lokal sekaligus memperluas pengembangan sapi perah di berbagai wilayah Indonesia.

“Kalau kami istilahnya Dasi, maksudnya, Dapur Susu Indonesia. Ini yang kita ingin dorong,” kata Makmun dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, konsep dapur susu itu dirancang untuk menghubungkan unit pengolahan susu dengan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah sekitar sehingga penyerapan susu peternak dapat lebih terjamin.

Ia mencontohkan, peternakan dengan kapasitas sekitar 100 hingga 200 ekor sapi perah dapat didukung unit pengolahan susu skala kecil yang hasil produksinya langsung disalurkan ke SPPG di wilayah sekitar.

Menurut dia, pola tersebut dapat menjadi pasar baru bagi peternak sekaligus memperluas pengembangan industri pengolahan susu di luar Pulau Jawa.

“Kami sudah buat prototipe-nya dengan modal mungkin di bawah Rp5 miliar itu sudah bisa membuat satu unit dapur susu yang kemudian bisa menyuplai sekitar lima sampai 10 SPPG di sekitarnya,” ujar dia.

Makmun mengatakan pengembangan sapi perah selama ini masih banyak terpusat di Pulau Jawa, sehingga wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara sampai dengan Indonesia Timur dinilai memiliki peluang untuk pengembangan peternakan sapi perah.

Ia menambahkan pengembangan sapi perah kini tidak lagi bergantung pada wilayah dataran tinggi karena teknologi memungkinkan peternakan dikembangkan di dataran rendah.

“Sekarang sudah banyak industri juga yang bangun di dataran rendah, seperti di Subang, ada yang bangun di Brebes,” ujar dia.

Makmun mengatakan program MBG menjadi peluang besar bagi pengembangan peternakan sapi perah nasional karena susu menjadi salah satu menu dalam program tersebut.

Penyerapan susu melalui program MBG dinilai dapat menjadi pasar bagi peternak sekaligus mendorong pengembangan pengolahan susu di daerah.

"Ini menjadi pasar yang baik. Dulu teman-teman yang (memiliki tingkat usaha) kecil kalah di sisi promosi, penjualan, pasti kalah dengan teman-teman di (tingkat) industri. Nah, sekarang semuanya ada di dalam program pemerintah, pengembangannya, kemudian off-taker-nya itu sudah ada," katanya.

Kementan mencatat populasi sapi perah nasional saat ini sekitar 540.657 ekor dengan lebih dari 90 persen berada di peternakan rakyat.

Sementara itu, produksi susu dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan nasional, sedangkan sisanya masih dipenuhi dari impor.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pakan, kesehatan hewan, serta penambahan populasi sapi perah guna mengurangi ketergantungan impor susu secara bertahap.

“Kalau di negara-negara lain (rata-rata) produksinya ada di atas 30 liter per hari, kita ingin produktivitas peternak kita yang saat ini masih di bawah 20 liter per hari itu meningkat menjadi di atas 20 liter per hari, mudah-mudahan bisa (mencapai) 25 liter per hari,” kata Makmun.

Untuk mendukung peningkatan populasi, pemerintah bersama pelaku usaha juga telah mengimpor hampir 15 ribu ekor sapi bunting sepanjang tahun lalu.

Sementara itu, General Manager Research and Development PT Indolakto Tjatur Lestijaman mengatakan peningkatan konsumsi susu dinilai penting untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih sehat.

Menurut dia, peningkatan permintaan susu sejak pelaksanaan program MBG juga mendorong industri menambah kapasitas produksi dan investasi baru di sektor pengolahan susu.

“Kalau buat Indolakto, cukup banyak sih kita harus meningkatkan kapasitas produksi karena itu. Harus ada investasi baru,” ujar Tjatur.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MATARAM – Proyek hilirisasipeternakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi Danantara mendapat respons positif dari investor.

NTB menjadi salah satu dari empat Provinsi yang ditargetkan menjadi pusat peternakan nasional. Selain NTB, pemerintah juga membangun peternakan terintegrasi di Provinsi Gorontalo, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Untuk membangun peternakan terintegrasi ini diproyeksikan membutuhkan investasi Rp1,7 triliun.

Pemerintah menargetkan membangun pusat peternakan terintegrasi mulai dari indukan ayam atau parent stok, bibit ayam (day old chick) hingga pabrik pakan, hingga rumah potong unggas (RPU). Pembangunan peternakan indukan ayam sudah dimulai di Serading, Kabupaten Sumbawa, kemudian RPU di Lombok.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Muhamad Riadi menjelaskan walaupun sudah ada proyek berjalan, pemerintah masih membuka kesempatan bagi investor lain untuk menanamkan modal. Menurutnya banyak yang menyatakan minat untuk terlibat dalam proyek hilirisasi ini.

"Sudah ada yang datang membawa penawaran, salah satu investor dari Pontianak, dia berminat di peternakan bibit ayam, indukan ayam hingga pabrik pakan di Dompu," jelas Riadi kepada media, Rabu (1/4/2026).

Riadi menyebut investor yang menyatakan minat akan diseleksi oleh proposalnya Danantara, Pemprov NTB terlibat dalam pengawasan dan penyediaan lahan, seperti lahan di Serading seluas 42 hektare milik pemerintah daerah.

Dampak positif dari hilirisasi ini akan membuka banyak lapangan kerja. Riadi menyebut peternakan tradisional maupun modern pasti membutuhkan banyak tenaga kerja. Untuk 1 blok bibit ayam saja membutuhkan 4-6 orang pekerja. Kemudian keuntungannya NTB akan menjadi pusat produksi ternak sehingga tidak perlu lagi mendatangkan dari luar daerah.

"Bahkan NTB yang akan mengirim ke luar daerah," kata Riadi.

Pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat NTB untuk menjadi mitra dalam proyek hilirisasi ini. Bahkan pemerintah sudah menyediakan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) peternakan bagi peternak lokal yang ingin terlibat. "Jika ada peternak lokal yang berminat, ini menjadi potensi besar," kata Riadi.

Ekonom Universitas Mataram Firmansyah menjelaskan NTB memiliki potensi untuk pengembangan peternakan dalam skala besar. Agar berjalan optimal dan berdampak terhadap perekonomian daerah Firmansyah menyebut pemerintah perlu menyiapkan kelembagaan investasi yang kuat.

"Bentuk investasinya macam apa, apakah investasi langsung oleh investor, atau Danantara buatkan holding, untuk segera dibuatkan spin off anak usaha bidang peternakan. Pemerintah perlu siapkan perangkat kebijakan yang mempermudah investasi secara menyeluruh," kata Firmansyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) berharap proyek hilirisasi peternakan ayam senilai Rp20 triliun yang digarap Danantara bisa menjaga harga daging dan telur tetap wajar di tingkat konsumen.

Adapun, proyek ini mencakup pembangunan ekosistem unggas terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk pembibitan, pakan, kesehatan hewan, pengolahan, logistik, dan pemasaran, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Jenderal Gopan Sugeng Wahyudi menilai proyek hilirisasi peternakan ini akan berdampak pada harga ayam dan telur di pasar.

“Setidaknya akan berpengaruh terhadap besaran harga yang berlaku di pasar karena ada unsur pemerintah melalui BUMN sehingga akan tercipta harga yang wajar, sesuai acuan, dan tidak memberatkan konsumen,” kata Sugeng kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, hilirisasi ini bertujuan menciptakan ekosistem industri unggas yang lebih terintegrasi, dengan peternak rakyat sebagai pelaku utama budidaya ayam broiler.

Selain itu, Sugeng menambahkan, ketersediaan input seperti pakan dan anak ayam, serta penyerapan produk saat panen, menjadi inti proyek untuk menciptakan ekosistem unggas yang lebih stabil

Di samping itu, Gopan menilai proyek bernilai jumbo Rp20 triliun ini juga harus memastikan peran BUMN lebih terasa di industri, terutama bagi peternak kecil yang selama ini bersaing sendiri dengan pemain besar. Dia menyebut infrastruktur seperti pabrik pakan dan breeding anak ayam akan membantu memperkuat posisi peternak rakyat.

“Hadirnya BUMN saat ini bukan hal yang baru, tetapi perannya harus lebih ditingkatkan, karena perannya belum dirasakan di industri ini, khususnya peternak pembudidaya ayam broiler, mengingat infrastrukturnya akan tercukupi melalui proyek Rp20 triliun,” ujarnya.

Namun, Gopan menilai terlalu dini jika berharap hilirisasi peternakan ayam ini bisa langsung mendorong ekspor. Menurutnya, fokus utama sebaiknya tetap pada penguatan ekonomi peternak skala besar maupun kecil.

Pada tahap awal, pengembangan hilirisasi peternakan ayam ini dilakukan di enam lokasi, yakni Malang (Jawa Timur), Bone (Sulawesi Selatan), Gorontalo Utara, Paser (Kalimantan Timur), Sumbawa (NTB), dan Lampung Selatan, sebelum diperluas ke total 30 titik nasional.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda mengatakan hilirisasi ayam ini dilakukan untuk membangun ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan inisiatif langsung Bapak Menteri Pertanian [Andi Amran Sulaiman] sebagai langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (8/2/2026).

Adapun, ekosistem yang dibangun mencakup penguatan pembibitan ayam dari hulu, yakni GPS (Grand Parent Stock), Parent Stock (PS), dan Final Stock (FS).

Berikutnya, pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, peningkatan kesehatan hewan, pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) dan cold chain, pengolahan daging dan telur, serta logistik dan pemasaran.

Kita bergerak dari hulu, lalu hilirnya menyentuh seluruh peternak di Indonesia. Kalau peternak sejahtera, negara akan kuat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, memperkuat rantai pasok, menekan biaya produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

"Program hilirisasi ayam terintegrasi salah satunya di Kabupaten Bone akan memberikan keuntungan langsung bagi peternak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Mentan dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Melalui program itu, Kementerian Pertanian menghadirkan sistem usaha yang menjamin ketersediaan bibit (DOC), pakan dan pemasaran hasil, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pedesaan.

Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Mentan didampingi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Agung Suganda meninjau langsung kesiapan kawasan yang akan menjadi pusat peternakan unggas nasional.

Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman.

Mentan menegaskan program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan tujuan utama menyejahterakan peternak melalui kepastian bibit (DOC) yang terjangkau, peningkatan daya saing dan kestabilan usaha.

“Kita ingin BUMN masuk untuk menjamin harga Day Old Chick (DOC), pakan dan pullet dan terjamin kualitas serta kuantitasnya dengan harga yang membuat peternak bahagia dan untung. Ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Inilah program Presiden RI,” ujar Mentan Amran.

Melalui keterlibatan BUMN, negara hadir memberikan kepastian bagi peternak, dari bibit, rantai pasok hingga pemasaran hasil usaha, sehingga harga tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh pasar bebas yang sering merugikan peternak/produsen kecil.

Hilirisasi ayam terintegrasi diharapkan menjadi model produksi modern di mana proses pembibitan, pakan, budidaya, pengolahan dan distribusi berjalan dalam satu sistem.

Dengan sistem itu, peternak dapat menekan biaya produksi, memastikan kualitas daging ayam nasional meningkat, sekaligus memperluas lapangan kerja lokal.

“Sekarang kita bisa swasembada, petani bahagia, harga HPP baik, stoknya banyak. Arah kita jelas, semua komoditas pertanian harus berdaulat. Ini adalah pengendali inflasi terbaik, karena nanti harga pakan turun, DOC turun," kata Mentan.

"Kita bergerak dari hulu, lalu hilirnya menyentuh seluruh peternak di Indonesia. Kalau peternak sejahtera, negara akan kuat,” tambah Mentan.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan proyek itu akan memperkuat posisi provinsinya sebagai pusat pengembangan peternakan nasional dan penggerak ekonomi pedesaan.

“Sulawesi Selatan siap menjadi lumbung dan pusat pengembangan peternakan nasional. Proyek hilirisasi ini akan memperkuat ekosistem peternakan, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha milik negara, proyek hilirisasi ini menjadi langkah konkret negara dalam mewujudkan sistem peternakan yang efisien, berkelanjutan dan berpihak pada peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026