Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp6,26 triliun di antaranya untuk Program Magang Nasional 2026 serta pelatihan vokasi bagi lulusan SMK dan pekerja terdampak PHK.

Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan anggaran tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II/2026 serta paruh kedua tahun ini.

Secara rinci, sebesar Rp4,14 triliun anggaran diperuntukkan bagi Program Magang Nasional. Kemudian, sebesar Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK.

Pemerintah sendiri telah kembali membuka Program Magang Nasional Angkatan II Tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Angka tersebut meningkat sekitar 50% dibandingkan angkatan pertama tahun lalu yang telah menjaring 102.600 peserta.

Kurnia mengatakan bahwa program Magang Nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul, kompetitif, dan berdaya saing nasional.

"Melalui Program Magang Nasional, pemerintah berupaya memperluas akses pengalaman kerja bagi generasi muda, memperkuat keterhubungkan dunia pendidikan dengan industri, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia," kata Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI pada Rabu (24/6/2026).

Kurnia menjelaskan bahwa dari anggaran Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional, sasarannya adalah untuk biaya uang saku bagi 150.000 peserta magang selama enam bulan. Adapun, biaya uang saku bagi peserta menyesuaikan upah minimum di daerah masing-masing.

Selain itu, anggaran diperuntukkan bagi sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan, pendampingan mentor di tempat magang, hingga dukungan operasional penyelenggaraan melalui ekosistem digital Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Bisnis.com, MEDAN — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk berinovasi guna meningkatkan minat masyarakat mengikuti program pelatihan vokasi nasional 2026 yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Permintaan tersebut muncul lantaran program peningkatan kompetensi bagi lulusan SMA/SMK di Sumatra Utara itu masih belum banyak diminati peserta.

"Batch pertama sudah berjalan. Di Sumut baru 200 orang yang ikut pelatihan. Hasil evaluasi kami, ternyata sosialisasinya belum optimal," kata Yassierli disela-sela penyerahan bantuan 'Kemnaker Peduli' untuk masyarakat terdampak bencana Sumut dan Aceh di Medan, Selasa (21/4/2026).

Yassierli mengatakan pemerintah menargetkan 100.000 peserta lulusan SMA/SMK se-Indonesia mengikuti program pelatihan vokasi nasional pada tahun ini yang dibiayai APBN untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Dia menjelaskan program pelatihan tersebut disusun sesuai kebutuhan industri agar peserta lebih siap masuk dan terserap di dunia kerja.

Pada batch pertama tahun ini, tercatat 10.405 peserta yang tersebar di 43 balai pelatihan di seluruh Indonesia. Sementara itu, Sumatra Utara baru menjaring sekitar 200 peserta dari kapasitas BBPVP Medan yang mencapai 4.500 peserta per tahun.

Yassierli juga berharap sosialisasi program dapat dioptimalkan, sekaligus meminta kepala balai di daerah untuk berinovasi, termasuk menjalin kerja sama dengan industri agar pelatihan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

"Adakan pelatihan, berikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat," ujarnya.

Adapun, dalam kesempatan tersebut Menaker berkeliling meninjau sejumlah pelatihan yang ada di BBPVP Medan, seperti pelatihan reparasi AC dan operator forklift.

Yassierli menyempatkan berdialog dengan beberapa peserta dan mitra BBPVP Medan serta memotivasi para peserta untuk mengikuti pelatihan sampai tuntas. Dia menekankan keterampilan yang didapat dari pelatihan akan berguna bagi peserta untuk terjun ke industri baik dalam maupun luar negeri.

"Keberadaan balai pelatihan ini menjadi salah satu upaya konkret Kemnaker menyiapkan tenaga kerja dalam konteks vokasi di Indonesia," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan penyebab angka pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 88.519 sepanjang 2025.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa PHK banyak melanda sektor manufaktur dan padat karya.

Secara khusus, dia menyebut kondisi ini banyak dipengaruhi oleh tekanan kinerja ekspor-impor dan dinamika geopolitik global sepanjang tahun lalu.

“Tekanan ekspor impor itu pasti, kondisi dunia pada 2025 awal sampai semester pertama kan masih ada dinamika geopolitik tinggi, ada perang dan sebagainya,” kata Indah saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Terkait dengan angka PHK yang cenderung bertambah dari tahun ke tahun, dia menyebut bahwa upaya penyelesaian tidak hanya diemban oleh Kemnaker, melainkan juga kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Indah mengatakan bahwa pemerintah telah mengupayakan sejumlah langkah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, salah satunya melalui program magang nasional bagi lulusan baru yang pada 2025 telah menyerap sekitar 100.000 peserta.

Selain itu, dia menyebut pemerintah telah melibatkan serikat buruh dalam menggelar pelatihan bagi tenaga kerja, yang juga akan dimasifkan pada tahun ini.

“Sekali lagi, mengatasi PHK itu kan bukan cuma Kementerian Ketenagakerjaan. Banyak faktor apa yang menjadi penyebab PHK. Jadi pasti ada koordinasi dan kolaborasi bersama,” ujar Indah.

Sebelumnya, Kemnaker melalui portal Satu Data Kemnaker mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK mencapai 88.519 orang sepanjang 2025, meningkat sekitar 13,54% dari tahun sebelumnya.

Data Kemenaker menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi sepanjang 2025, yakni 18.815 orang. Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan 14.700 pekerja ter-PHK, disusul Banten sebanyak 10.376 orang.

Adapun di DKI Jakarta, jumlah pekerja yang terkena PHK tercatat 6.311 orang, sementara Jawa Timur mencatatkan 5.949 kasus PHK sepanjang tahun lalu.