Bisnis.com, BATAM – Pelaku usaha di Batam tengah memantau ketat ketegangan bersenjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang dinilai berpotensi mengguncang ekonomi daerah melalui lonjakan harga minyak dunia dan gangguan logistik.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengatakan konflik yang berpusat di Selat Hormuz, jalur strategis distribusi energi global, dapat mendorong kenaikan harga minyak karena jalur ini dilalui sekitar 80% minyak dari kawasan Teluk.

“Kenaikan harga minyak akan langsung memengaruhi biaya transportasi dan logistik. Saat transportasi naik, harga barang dan jasa juga ikut terdorong, sehingga tekanan inflasi sulit dihindari,” ujar Rafki, Rabu (4/3).

Ia menambahkan arus investasi ke Batam juga berpotensi tertahan karena investor cenderung mengambil posisi menunggu kondisi geopolitik stabil sebelum menambah ekspansi. Dunia usaha pun mulai menyusun mitigasi risiko, termasuk potensi penurunan permintaan ekspor akibat gangguan ekonomi global.

“Kalau permintaan turun, perusahaan biasanya menyesuaikan operasional. Kita tentu berharap hal ini tidak sampai berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” kata Rafki.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Batam, Suyono Saputra, menekankan bahwa dampak jangka pendek konflik terhadap kinerja ekspor-impor Indonesia, khususnya minyak mentah, masih terbatas. Namun, penutupan Selat Hormuz telah mendorong harga Brent Crude naik sekitar dua persen per 3 Maret.

“Sekitar 20% arus minyak dunia melewati Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama distribusi energi dari Arab Saudi, Irak, Qatar, Kuwait, dan Iran. Jika konflik meluas, harga energi global diproyeksikan terus meningkat,” ujar Suyono.

Selain minyak, hubungan dagang Indonesia dengan beberapa negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Iran, dan Oman juga berpotensi terdampak. Komoditas ekspor-impor utama mencakup logam mulia dan perhiasan, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 5–6 miliar dolar AS.

Suyono menambahkan lonjakan harga minyak dan gas alam cair (LNG) berisiko menekan biaya produksi sektor manufaktur global. Kenaikan biaya ini berpotensi diteruskan ke harga barang, menurunkan daya beli masyarakat, dan mengurangi utilisasi pabrik manufaktur.

“Dinamika ini perlu dipantau secara berkala karena Batam merupakan kawasan industri dan perdagangan yang terhubung langsung dengan rantai pasok internasional,” kata Suyono.

Bisnis.com, BATAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau mencatat inflasiyear on year (yoy) Kepri pada Januari 2026 sebesar 2,98% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,98.

Perinciannya, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 4,32 %dengan IHK 108,57. Sementara inflasi terendah tercatat di Kota Batam sebesar 2,74% dengan IHK 111,63. Adapun Kabupaten Karimun mengalami inflasi yoy sebesar 2,77% dengan IHK 108,58.

Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Toto Haryanto Silitonga menjelaskan, inflasi yoy tersebut dipicu oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran yang dihitung, sebanyak 10 kelompok mengalami kenaikan indeks harga.

"Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 1,25%. Kelompok pakaian dan alas kaki naik 1,34%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik cukup tinggi sebesar 3,60%. Selain itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,72%, kelompok kesehatan 1,95%, serta kelompok transportasi 2,09%,” kata dia.

Lanjut,Kenaikan juga terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,51%, kelompok pendidikan 1,37%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,42%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 19,28%. Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat tidak mengalami perubahan indeks harga.

Sejumlah komoditas tercatat menjadi penyumbang utama inflasi yoy Januari 2026, antara lain emas perhiasan, tarif listrik, angkutan udara, daging ayam ras, beras, sewa rumah, daging sapi, sigaret, biaya pendidikan perguruan tinggi, nasi dengan lauk, minyak goreng, serta sejumlah komoditas pangan lainnya.

“Di sisi lain, beberapa komoditas justru menahan laju inflasi, seperti cabai merah, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, bayam, bensin, udang basah, telur ayam ras, kentang, dan aneka sayuran hijau,” tambah dia.

Secara bulanan, BPS mencatat Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi month to month (mom) sebesar 0,09% pada Januari 2026. Deflasi terjadi karena penurunan IHK dari 111,08 pada Desember 2025 menjadi 110,98 pada Januari 2026.

Komoditas yang memberikan andil inflasi mom antara lain emas perhiasan, beras, sewa rumah, daging ayam ras, daging sapi, nasi dengan lauk, hingga angkutan laut. Sementara komoditas yang mendorong deflasi mom di antaranya cabai merah, cabai rawit, bayam, angkutan udara, bensin, telur ayam ras, bawang merah, serta beberapa jenis ikan dan sayuran.

Dari sisi kelompok pengeluaran, penyumbang terbesar inflasi yoy Januari 2026 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 1,23%. Disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,56 %, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37%, serta kelompok transportasi sebesar 0,29%.

“Secara umum, inflasi Januari 2026 masih mencerminkan adanya tekanan harga, terutama dari kelompok perawatan pribadi serta kebutuhan rumah tangga, meski secara bulanan terjadi deflasi,” kata Toto.

Bisnis.com, BATAM - Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperketat koordinasi lintas instansi untuk menjaga stabilitas harga dan kecukupan stok kebutuhan pokok di tengah potensi lonjakan permintaan.

Momentum akhir tahun yang identik dengan peningkatan konsumsi rumah tangga menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya mengendalikan inflasi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Gustian Riau menegaskan bahwa pihaknya intens berkoordinasi dengan seluruh distributor utama, pelaku ritel, dan penyedia bahan pokok guna memastikan tidak terjadi gangguan pasokan.

"Langkah ini dilakukan untuk menghindari gejolak harga yang berpotensi memicu tekanan inflasi di penghujung tahun," katanya di Batam, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, strategi pengendalian inflasi dilakukan melalui dua pendekatan, yakni menjaga pasokan tetap terjaga dan menekan ekspektasi kenaikan harga di masyarakat.

"Kami memastikan rantai pasok berjalan lancar dan distributor memiliki kecukupan stok untuk mengantisipasi kenaikan permintaan pada periode Nataru," ujarnya.

Pemko Batam juga menyiapkan langkah konkret melalui penyelenggaraan pasar murah bersubsidi di 12 kecamatan. Program ini menghadirkan 52.500 paket bahan pokok yang disalurkan bekerja sama dengan Perum Bulog.

"Paket subsidi ini diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjadi instrumen stabilisasi harga di tingkat konsumen," tuturnya.

Menurut Gustian, intervensi melalui pasar murah terbukti efektif meredam tekanan inflasi musiman. Dengan meningkatkan suplai barang di pasar ritel dan memperkuat ketersediaan bahan pangan strategis seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung, Pemko Batam menjaga agar harga-harga tidak melampaui batas kewajaran meskipun permintaan meningkat.

Selain itu, koordinasi erat dengan Bulog menjadi elemen krusial karena lembaga tersebut memiliki mandat menjaga stabilitas pangan nasional.

Melalui skema distribusi yang terukur, pemerintah daerah memastikan stok beras cadangan pemerintah (CBP) tersalurkan tepat waktu dan sesuai kebutuhan lapangan.

Pengawasan juga akan diperketat terhadap kemungkinan praktik spekulasi dan penimbunan yang dapat memperburuk kondisi harga. Pemerintah bersinergi dengan Satgas Pangan, kepolisian, dan instansi terkait untuk mengawal pergerakan distribusi selama masa Nataru.

"Sinergi antarinstansi menjadi kunci. Kami ingin memastikan seluruh warga Batam bisa merayakan akhir tahun dengan tenang," kata Gustian.

Upaya pengendalian inflasi jelang Nataru kali ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemko Batam untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi daerah.

Dengan konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar PDRB Batam, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi faktor fundamental dalam menjaga daya beli masyarakat.