Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan perkembangan soal rencana pembangunan proyek Jalan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urband Toll Road (BIUTR) yang masuk dalam daftar prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian menjelaskan bahwa saat ini pengembangan Tol Dalam Kota Bandung masih dalam tahap pengembangan readiness criteria.

"Itu [dokumen readiness criteria] termasuk yang melihat mulai dari FS (feasibility study/studi kelayakan) sampai ke basic design sebetulnya," kata Wilan saat ditemui di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Adapun saat ini, proses kajian readiness criteria tengah dalam penyelesaian di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PU.

Saat dikonfirmasi mengenai trase proyek, Wilan mengaku belum dapat merinci. Pasalnya, penetapan trase itu juga saat ini tengah dibahas secara intensif oleh pemerintah.

"Outputnya untuk menentukan kebutuhan pembebasan tanah, kemudian konstruksinya seperti apa? itu yang mempengaruhi biaya, itu yang paling dominan [masih dibahas]. Jadi belum [Ada trase yang fix]," pungkasnya.

Untuk diketahui, pengembangan Tol Dalam Kota Bandung masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sebelumnya, berdasarkan laporan yang dirilis langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, nilai investasi dari proyek tersebut mencapai Rp7,83 triliun.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa bahwa konstruksi Tol Dalam Kota Bandung tersebut melingkupi pengembangan Bandung Intra Urban Toll Road dan North South Link di Bandung.

"Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung ada dua, yang direkomendasikan oleh Menteri PUPR, Bandung Intra Urban Tol Road [BIUTR]. Ini koneksi simpang susun Pusdai dengan nilai investasi Rp7,8 triliun," jelas Susi (15/5/2024).

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis pada 2019, BIUTR akan dibangun dari bilangan Pasteur menuju Cileunyi, menyusuri Jalan PHH Mustofa, Jalan A.H Nasution, hingga berujung di Jalan Raya Bandung - Sumedang di Cileunyi.

Rencananya, jalan tol ini juga akan bercabang di bilangan Ujung Berung menuju Gedebage. Segmen ini akan terhubung langsung dengan Jalan Tol Padalarang - Cileunyi. Di mana, ide untuk membangun Jalan Tol Dalam Kota Bandung sudah tercetus sejak 1996.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmennya untuk segera mengeksekusi sejumlah megaproyek infrastruktur strategis mulai dari tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall/GSW) hingga Jalan Tol terpanjang di Indonesia yakni Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci).

Langkah-langkah tersebut seakan menandai keseriusan pemerintah dalam memitigasi bencana sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi lewat pengembangan konektivitas.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Giant Sea Wall yang diperkirakan menelan investasi mencapai US$80 miliar atau sekitar Rp1.300 triliun tidak boleh lagi ditunda eksekusinya.

Dalam penjelasannya, infrastruktur tersebut sangat diperlukan guna menahan penurunan muka tanah khususnya di sepanjang pesisir utara Jawa.

"Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk, air laut naik 5 cm setahun, jadi harus segera kita selamatkan," kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Terlebih, tambah Prabowo, hampir 60% pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di sekitar pesisir Pantai Utara Jawa. Apabila tak diselamatkan, hal itu dikhawatirkan akan menghambat performa ekonomi nasional.

Selain itu, Pantura Jawa juga menjadi salah satu pusat lumbung pangan, khususnya komoditas padi. Pengembangan Giant Sea Wall diperlukan untuk memastikan sawah-sawah di sekitar Pantura tetap produktif.

"Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga disitu [Pantura Jawa] harus kita selamatkan," imbuhnya.

Selain itu, Prabowo juga menetapkan Jalan Tol Getaci masuk dalam salah satu dari 50 proyek jalan tol yang mendapatkan cap PSN (Proyek Strategs Nasional) di era pemerintahannya. Jalan tol ini digadang-gadang bakal menjadi yang terpanjang di Indonesia dan bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Berikut daftar proyek infrastruktur yang masuk antrean untuk dieksekusi di Pemerintahan Prabowo:

1. Giant Sea Wall

Untuk diketahui, proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa akan membentang di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa mulai dari Banten hingga Gresik. Dalam informasi terbarunya, proyek itu akan membentang hingga 535 kilometer (Km).

Pada tahap awal, proyek ini akan difokuskan pada wilayah paling kritis terdampak banjir rob yakni di sekitar Teluk Jakarta dan pesisir Semarang hingga Demak.

Adapun, tujuan utama proyek ini untuk melindungi puluhan juta penduduk, serta sekitar 60% industri dan puluhan ribu hektare sawah subur yang berada di wilayah Pantura Jawa dari banjir rob dan ancaman tenggelam.

Mendukung hal tersebut, Prabowo membentuk Badan Otorita Pelaksana Pembangunan Pantai Utara Jawa (BOPPUJ). Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu menunjuk Didit Herdiawan Ashaf sebagai kepala badan.

Ke depan, BOPPUJ akan menjadi eksekutor Pengembangan Giant Sea Wall yang direncanakan membentang di sepanjang pesisir utara Jawa dari Banten hingga Gresik.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan sejumlah investor internasional tertarik masuk. Minat investasi itu berasal dari China, Belanda, hingga Jepang.

Bahkan, kata Rosan, terdapat dua perusahaan China sudah mengungkapkan keinginan partisipasi. “Mereka sudah sering membuat tanggul laut besar di China, kami diajak lihat tanggul laut di Jepang juga oleh perusahaan di sana,” jelasnya, Senin (8/9/2025).

2. Tol Getaci hingga Gilimanuk Mengwi

Pemerintahan Prabowo juga dipastikan melanjutkan dua proyek jalan tol yang digadang-gadang bakal menjadi yang terpanjang di Indonesia yakni Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dan Tol Gilimanuk-Mengwi.

Kedua tol tersebut akan segera dimulai proses lelang pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kedua proyek tersebut termasuk dalam daftar rencana lelang 19 proyek jalan tol baru dengan total nilai Rp408,68 triliun pada tahun depan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra dalam paparannya menyatakan penyiapan lelang 19 proyek jalan tol baru di Indonesia tersebut membutuhkan alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp23,33 miliar.

"Tahap penyiapan 19 proyek KPBU di alokasikan sebesar Rp23,33 miliar dan estimasi biaya investasi sebesar Rp408,68 triliun," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI hari ini, Kamis (11/9/2025).

Dari 19 tol yang akan dilelang itu, beberapa di antaranya merupakan jalan tol yang semulanya dijadwalkan untuk dilelang pada tahun ini. Salah satunya yakni Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi yang digadang-gadang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Bali.

Selain itu, terdapat juga Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci). Namun, usai gagal dapat investor di beberapa kegiatan lelang sebelumnya tol ini dipangkas ruasnya menjadi Gedebage – Tasikmalaya.

Sebagai informasi, pemerintah sebenarnya sempat dua kali melelang proyek Tol Getaci, tetapi gagal mendapat Investor. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah melakukan review ulang pada proyek tersebut.

Salah satu hal yang direview ialah terkait dengan panjang jalan tol. Tol Getaci sempat digadang-gadang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Namun, tol ini ditengarai gagal menjadi tol terpanjang lantaran ruasnya terus dipangkas untuk meningkatkan minat investor.

Tol Getaci awalnya didesain bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan perincian sepanjang 171,40 km berada di wilayah Jawa Barat dan sepanjang 35,25 km di Jawa Tengah.

Pembangunan Tol Getaci semula ditargetkan terdiri atas 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km).

Dengan demikian, apabila konstruksi tahap pertama dipangkas hingga Tasikmalaya saja maka total panjangnya diperkirakan hanya ada di kisaran 50,32 kilometer.

Senada, Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi juga digadang-gadang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Bali. Di mana, proyek ini pertama kali dicanangkan pada era Jokowi. Akan tetapi hingga saat ini proyek ini terus jadi sorotan lantaran pembangunannya yang tak kunjung terealisasi. Terlebih, pemerintah juga masih belum berhasil menggaet investor yang berminat untuk menggarap proyek ini.

3. 48 PSN Bendungan

Pengembangan Infrastruktur sumber daya air juga menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Infrastruktur ini merupakan kunci utama tercapainya target swasembada pangan yang dibidik pemerintah.

Setidaknya, Prabowo menetapkan 48 bendungan dan 9 proyek jaringan irigasi masuk dalam daftar PSN. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sementara saat ini, pemerintah tengah fokus melakukan penyelesaian pada 15 PSN bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia dan dibidik rampung pada 2029 atau di akhir masa kepemimpinan Prabowo.

Mengacu data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), selesainya 15 bendungan tersebut berpotensi memberikan layanan irigasi seluas 184.515 hektare (ha), sehingga diharapkan luas tanam turut meningkat dari semula 277.775 ha menjadi 483.163 ha.

Nantinya, ketersediaan air irigasi dari 15 bendungan on going ini diharapkan juga meningkatkan produktivitas panen dari 1.403.300 ton/ha menjadi 2.343.289 ton/ha. Petani yang biasa mengandalkan suplai air dari tadah hujan dapat terpenuhi melalui air irigasi yang berkelanjutan, sehingga Indeks Pertanaman (IP) naik dari semula 150% menuju 262% dengan skala panen dari sekali setahun menjadi 2-3 kali dalam setahun.

Sejak tahun 1902 hingga 2014, pemerintah Indonesia telah membangunbangun 187 bendungan, dan pada periode 2015–2024 telah selesai 53 bendungan dengan pemanfaatan layanan irigasi tersebar di 67 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari 7 Daerah Irigasi melalui pembangunan saluran dari outlet bendungan ke sistem irigasinya seperti DI Baro Raya, DI Tugu Sistem, DI Tukul, DI Budong-Budong, DI Way Apu Sistem, DI Pidekso, dan DI Rababaka Kompleks (DI Tanju-DI Rababaka).

Adapun, beberapa contoh bendungan yang masih dalam tahap pembangunan hingga saat ini yakni Bendungan Keureuto (Aceh), Bendungan Rukoh (Aceh), Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, hingga Bendungan Tiga Dihaji.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mencoret proyek pengembangan Tropical Coastland PIK 2 dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 16/2025.

Jauh sebelum putusan pencoretan tersebut, Mahkamah Agung (MA) diketahui sempat merilis Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 yang meminta Kemenko bidang Perekonomian untuk membatalkan PSN Tropical Coastland. Di mana, putusan MA tersebut resmi dibacakan pada 20 Mei 2025.

Asal tahu saja, putusan MA Nomor 12 P/HUM/2025 ditetapkan atas gugatan yang diajukan oleh Pemuda Cendikiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI) yang teregister pada 3 Februari 2025.

Dalam beleid itu, pemohon meminta Mahkamah Agung agar melakukan pengujian Permenko bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland.

Pemohon menyebut, pengembangan tersebut akan berdampak pada hak-hak kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Khususnya masyarakat yang tinggal di sepanjang pengembangan PIK 2 Tropical Coastland.

Usai dilakukan pengujian, Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan keberatan atas hak uji materiil yang disampaikan oleh Pemuda Cendekiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI).

"Memerintahkan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI untuk mencabut Permenko RI Nomor 12 Tahun 2024, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland," bunyi putusan tersebut.

Sementara dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku keputusan penghapusan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastland dari daftar PSN dilakukan berdasarkan kajian oleh pemerintah.

Namun, Airlangga tidak mendetailkan kajian yang dimaksud. Hanya saja, dia memastikan bahwa investasi yang sudah masuk untuk pengembangan PIK 2 tidak akan terganggu.

"Investasinya sih jalan terus, enggak ada pengaruhnya," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sebelumnya, Kemenko Perekonomian melaporkan nilai investasi pengembangan PIK sebagai PSN dilaporkan mencapai Rp65 triliun. PSN ini awalnya diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 48 proyek bendungan dan 9 jaringan irigasi sebagai proyek strategis nasional (PSN). Di mana, dengan cap PSN itu proyek tersebut bakal mendapat sederet kemudahan.

Adapun, penetapan 48 bendungan dan 9 proyek jaringan irigasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sementara saat ini, pemerintah tengah fokus melakukan penyelesaian pada 15 PSN Bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia dan dibidik rampung pada 2029 atau di akhir masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Mengacu data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), selesainya 15 bendungan tersebut berpotensi memberikan layanan irigasi seluas 184.515 hektare (ha), sehingga diharapkan luas tanam turut meningkat dari semula 277.775 ha menjadi 483.163 ha.

Ketersediaan air irigasi dari 15 bendungan on going ini diharapkan juga meningkatkan produktivitas panen dari 1.403.300 ton/ha menjadi 2.343.289 ton/ha. Petani yang biasa mengandalkan suplai air dari tadah hujan dapat terpenuhi melalui air irigasi yang berkelanjutan, sehingga Indeks Pertanaman (IP) naik dari semula 150% menuju 262% dengan skala panen dari sekali setahun menjadi 2-3 kali dalam setahun.

Sejak tahun 1902 hingga 2014, pemerintah Indonesia telah membangunbangun 187 bendungan, dan pada periode 2015–2024 telah selesai 53 bendungan dengan pemanfaatan layanan irigasi tersebar di 67 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari 7 Daerah Irigasi melalui pembangunan saluran dari outlet bendungan ke sistem irigasinya seperti DI Baro Raya, DI Tugu Sistem, DI Tukul, DI Budong-Budong, DI Way Apu Sistem, DI Pidekso, dan DI Rababaka Kompleks (DI Tanju-DI Rababaka).

Daftar proyek bendungan PSN Prabowo Subianto:

1. Bendungan Marangkayu Provinsi Kalimantan Timur
2. Bendungan Kuningan Provinsi Jawa Barat
3. Bendungan Bendo Provinsi Jawa Timur
4. Bendungan Gongseng Provinsi Jawa Timur
5. Bendungan Tukul Provinsi Jawa Timur
6. Bendungan Pidekso Provinsi Jawa Tengah
7. Bendungan Tugu Provinsi Jawa Timur
8. Bendungan Karalloe Provinsi Sulawesi Selatan
9. Bendungan Keureuto Provinsi Aceh
10. Bendungan Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
11. Bendungan Passeloreng Provinsi Sulawesi Selatan
12. Bendungan Lolak Provinsi Sulawesi Utara
13. Bendungan Bintang Bano Provinsi Nusa Tenggara Barat
14. Bendungan Karian Provinsi Banten
15. Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh Provinsi Aceh
16. Bendungan Way Sekampung Provinsi Lampung
17. Bendungan Kuwil Kawangkoan Provinsi Sulawesi Utara
18. Bendungan Ladongi Provinsi Sulawesi Tenggara
19. Bendungan Ciawi Provinsi Jawa Barat
20. Bendungan Sukamahi Provinsi Jawa Barat
21. Bendungan Leuwikeris Provinsi Jawa Barat
22. Bendungan Cipanas Provinsi Jawa Barat
23. Bendungan Tiga Dihaji Provinsi Sumatera Selatan
24. Bendungan Semantok Provinsi Jawa Timur
25. Bendungan Pamukkulu Provinsi Sulawesi Selatan
26. Bendungan Bener Provinsi Jawa Tengah
27. Bendungan Sadawarna Provinsi Jawa Barat
28. Bendungan Lausimeme Provinsi Sumatera Utara
29. Bendungan Sidan Provinsi Bali
30. Bendungan Marga Tiga Provinsi Lampung
31. Bendungan Bagong Provinsi Jawa Timur
32. Bendungan Randugunting Provinsi Jawa Tengah
33. Bendungan Mbay Provinsi Nusa Tenggara Timur
34. Bendungan Bulango Ulu Provinsi Gorontalo
35. Bendungan Napun Gete Provinsi Nusa Tenggara Timur
36. Bendungan Temef Provinsi Nusa Tenggara Timur
37. Bendungan Way Apu Provinsi Maluku
38. Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat
39. Bendungan Tamblang Provinsi Bali
40. Bendungan Beringin Sila Provinsi Nusa Tenggara Barat
41. Bendungan Tiu Suntuk Provinsi Nusa Tenggara Barat
42. Bendungan Manikin Provinsi Nusa Tenggara Timur
43. Bendungan Jlantah Provinsi Jawa Tengah
44. Bendungan Jragung Provinsi Jawa Tengah
45. Bendungan Sepaku Semoi Provinsi Kalimantan Timur
46. Bendungan Budong-Budong Provinsi Sulawesi Barat
47. Bendungan Ameroro Provinsi Sulawesi Tenggara
48. Bendungan Karangnongko Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur
49. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci Provinsi Aceh
50. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan Provinsi Aceh
51. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang Provinsi Sumatera Selatan
52. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase Provinsi Sulawesi Selatan
53. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa Provinsi Sulawesi Tengah
54. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang Provinsi Jawa Barat
55. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan Provinsi Jawa Tengah
56. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Komering Provinsi Sumatera Selatan
57. Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Kepulauan Riau

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan 13 proyek kereta api menjadi proyek strategis nasional (PSN). Dari daftar tersebut, tidak tercatat pembangunan mass rapid transit (MRT) dari Jakarta menuju Tangerang Selatan (Tangsel).

Ketetapan proyek kereta tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian No. 16/2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Ekon No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Beleid tersebut berisi daftar 228 proyek PSN berbagai sektor dan 25 program yang menjadi PSN.

Termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengingat, di wilayah tersebut belum tersedia jaringan kereta api, selayaknya di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi.

Sementara itu, terkait dengan rencana pembangunan proyek MRT Tangerang Selatan (Tangsel), tidak masuk dalam daftar tersebut.

Sejauh ini, Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa integrasi moda transportasi MRT sampai dengan Tangsel masih menunggu keputusan investor.

Sementara itu, mengacu beleid Permenko bidang Perekonomian No.16/2025, ada 13 proyek kereta yang menjadi prioritas Prabowo. Dari jumlah tersebut, sebagian di antaranya telah rampung.

Misalnya, KA Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, KA Rantau Prapat-Kota Pinang, LRT Palembang, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KA Bandara Yogyakarta, dan KA Makassar-Parepare.

Saat ini, salah satu PSN kereta yang tengah berlangsung adalah MRT North—South rute Bundaran HI—Kota—Ancol Barat. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memperluas rute LRT hingga ke Jakarta International Stadium (JIS) dan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2.

Di mana PT MRT Jakarta (Perseroda) telah menyelesaikan konstruksi terowongan bertingkat kereta bawah tanah pertama di Indonesia pada akhir September 2025, yang menghubungkan Stasiun Harmoni dan Sawah Besar.

Berikut Daftar Proyek Kereta PSN Prabowo:

1. Kereta Api Makassar—Parepare Tahap I dari pengembangan jalur lintas barat Sulawesi bagian Selatan
2. Kereta Api Tebing Tinggi—Kuala Tanjung (Mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari jaringan kereta api Trans Sumatra)
3. Kereta Api Rantau Prapat—Kota Pinang
4. Kereta Api Akses Bandara Udara Baru Yogyakarta—Kulon Progo
5. Double Track Jawa Selatan
6. High Speed Railway Jakarta—Bandung
7. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail transit (LRT) terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
8. Kereta Api Logistik Lahat—Kertapati
9. Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur
10. LRT Provinsi Sumatra Selatan (Metro Palembang)
11. LRT Jakarta Segmen Velodrome—Manggarai
12. MRT North—South Bundaran HI—Kota—Ancol Barat
13. MRT East—West Phase I

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap rencana implementasi sistem bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dody menyebut, usai resmi status PSN-nya dilanjutkan pada era Prabowo, belum ada koordinasi lanjutan yang dilakukan antara Kementerian dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Roatex Indonesia Tollways System (RITS).

"Belum, [MLFF] masih kita kaji, masih ada beberapa masalah," kata Dody saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10/2925).

Dia melanjutkan, salah satu masalah yang perlu diurai yakni terkait kajian ulang implementasi sistem di Indonesia. Selain itu, Dody juga menyebut bahwa sistem MLFF sudah bermasalah sejak proses tender berlangsung. Dengan demikian, realisasinya dinilai masih memerlukan waktu.

"Tapi kayaknya kita mulai ini aja, karena kita perhatikan hubungan baik antarnegara. Kita mau suruh tes ulang, tapi lagi nunggu kajian di internal," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, mengenai kapan proses uji coba akan dilakukan, Dody enggan menjawab. Namun, dia memastikan bahwa uji coba ulang ditargetkan akan dilakukan pada akhir tahun ini.

"Tahun ini, secepatnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, sistem transaksi tol nirsentuh MLFF masih tetap masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kelanjutan status PSN pada sistem MLFF tertuang dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

"Daftar Program Strategis Nasional, Program pengoperasian dan modernisasi jalan tol, penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) untuk pengoperasian dan modernisasi jalan tol," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (13/10/2025).

Untuk diketahui, sistem MLFF sebelumnya telah ditetapkan sebagai PSN pada Mei 2024. Proyek ini masuk ke dalam 16 PSN baru yang kala itu ditetapkan di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun telah mengantongi status PSN, implementasi sistem MLFF tetap menghadapi tantangan. Program ini sempat dicanangkan uji coba di Tol Bali Mandara pada Desember 2023. Namun, gagal lantaran sistem dinilai belum layak beroperasi pada ekosistem jalan tol nasional.

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menilai bahwa penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi tidak dapat terlaksananya MLFF yang proses evaluasi atas studi kelayakan kurang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan daftar proyek strategis nasional (PSN) terbaru. Di mana, keputusan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Khusus sektor konektivitas, Prabowo menetapkan 50 proyek strategis, mulai dari konstruksi jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa.

Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan saat ini pemerintah masih melakukan review ulang pada proyek jalan tol tersebut.

"Sedang review, memang lama [prosesnya]. Getaci kita nunggu Alokasi uangnya untuk melakukan review," kata Rachman saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (10/7/2025).

Lebih lanjut, Rachman Arief memberi sinyal bahwa pemerintah berencana kembali memangkas panjang ruas Tol Getaci yang bakal dibangun pada tahap awal hanya sampai Tasimalaya saja. Padahal semulanya, tahap awal dibidik dibangun hingga Ciamis.

Rachman menjelaskan, revisi tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat dan kesanggupan investor untuk mengeksekusi proyek tersebut

Asal tahu saja, Tol Getaci terdiri atas 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km).

Dengan demikian, apabila konstruksi tahap pertama dipangkas hingga Tasikmalaya saja maka total panjangya diperkirakan hanya ada di kisaran 95,52 kilometer.

Selain Getaci, salah satu jalan tol yang dikembangkan yakni Tol Gilimanuk - Mengwi. Apabila benar terealisasi, tol ini akan menjadi yang Terpanjang di Bali.

Rencananya, jalan tol ini akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan dan 58 desa. Di mana, pembangunan tol ini terbagi menjadi tiga seksi. Perinciannya, Seksi 1 Gilimanuk - Pekutatan sepanjang 53,6 kilometer (km), Seksi 2 Pekutatan - Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka - Mengwi sepanjang 18,9 km.

Berikut daftar 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar dari Prabowo:

1. Jalan Tol Serang - Panimbang Provinsi Banten
2. Jalan Tol Pandaan - Malang Provinsi Jawa Timur
3. Jalan Tol Manado - Bitung Provinsi Sulawesi Utara
4. Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
5. Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
6. Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau
7. Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
8. Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh
9. Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
10. Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat
11. Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
12. Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
14. Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau
15. Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau
16. Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan
17. Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
18. Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Provinsi Sumatera Selatan
19. Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Provinsi Jawa Barat
20. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang Provinsi Jawa Barat
21. Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten
22. Jalan Tol Serpong - Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
23. Jalan Tol Cinere - Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
24. Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Provinsi Jawa Barat
25. Jalan Tol Cibitung - Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
26. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
27. Jalan Tol Serpong - Balaraja Provinsi Banten
28. Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
29. Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
30. Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
31. Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
32. Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
33. Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
34. Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Provinsi Jawa Timur
35. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
36. Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Provinsi Jawa Timur 37. Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
38. Jalan Tol Semarang - Demak Provinsi Jawa Tengah
39. Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur
41. Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Provinsi Jawa Timur
42. Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda) Provinsi Jawa Barat
43. Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda) Provinsi Jawa Barat
45. Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat
47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi Provinsi Bali
48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
50. 50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North - South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan keberlanjutan rencana pembangunan proyek MRT lintas Timur - Barat atau East - West yang terbentang dari Cikarang ke Balaraja. Proyek tersebut masih tetap masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).

Ketetapan proyek MRT yang melintasi tiga provinsi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian No. 16/2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Ekon No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

“Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East – West Phase I. [Lokasi] di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat,” tulis Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam beleid tersebut, dikutip pada Selasa (14/10/2025).

Selain MRT Timur - Barat, proyek MRT North - South rute Bundaran HI - Kota - Ancol Barat juga masih menjadi PSN Prabowo.

Di mana PT MRT Jakarta (Perseroda) telah menyelesaikan konstruksi terowongan bertingkat kereta bawah tanah pertama di Indonesia pada akhir September 2025 yang menghubungkan Stasiun Harmoni dan Sawah Besar.

Adapun, MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terbentang sepanjang 84 km dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi.

Dalam pengerjaannya, akan terbagi menjadi 4 tahap pekerjaan, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang - Medan Satria sepanjang 22,7 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan - Tomang sepanjang 9,2 km), Fase 2 Timur (Medan Satria - Cikarang sepanjang 21,8 km) dan Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).

MRT Jakarta koridor Timur - Barat akan terintegrasi dengan koridor Utara - Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun.

Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur - Barat akan memiliki 21 stasiun yang terdiri dari jalur bawah tanah dari Roxy hingga Galur dan stasiun layang dari Tomang - Grogol dan Cempaka Baru - Ujung Menteng.

Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,4 km.

Untk diketahui, proyek ini akan dibiayai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB).

Di mana JICA akan membiayai pekerjaan konstruksi untuk bagian bawah tanah dari Grogol hingga Cempaka Baru sepanjang 8,6 km, 8 stasiun bawah tanah, akses depot elevated, komponen sistem, pekerjaan rel, dan armada kereta.

Sementara ADB akan membiayai pekerjaan konstruksi untuk bagian elevated antara Tomang dan Grogol serta antara Cempaka Baru dan Medan Satria, dengan total panjang 15,9 km, termasuk 13 stasiun layang di sepanjang bagian-bagian tersebut.

Berikut daftar Stasiun MRT Timur—Barat Fase 1 Tahap 1:

• Tomang
• Grogol
• Roxy
• Petojo
• Cideng
• Thamrin
• Kebon Sirih
• Kwitang
• Senen
• Galur
• Cempaka Baru
• Sumur Batu
• Pakulonan Barat
• Pakulonan Timur
• Perintis
• Pulo Gadung
• Penggilingan
• Cakung Barat
• Pulo Gebang
• Ujung Menteng
• Medan Satria

Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masuk ke dalam program strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 (Permenko Perekonomian 16/2025) tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Untuk diketahui, beleid itu diteken oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ditetapkan pada 24 September 2025.

Adapun, perubahan beleid itu dilakukan dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, sinkronisasi proyek atau program sesuai dengan pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025, dan sinkronisasi proyek atau program di bidang energi, pangan, dan air untuk mendukung target swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah

“Perlu dilakukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional,” demikian bunyi beleid itu.

Permenko Perekonomian 16/2025 menetapkan perubahan daftar PSN, termasuk dalam hal program yang mengalami penambahan daftar.

Dalam beleid anyar itu tercantum bahwa program makan bergizi gratis (MBG), program sekolah rakyat, hingga program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih masuk ke dalam daftar program strategis nasional (PSN) era Prabowo—Gibran. Ketiganya merupakan program nasional.

Selain itu, pemerintah juga memasukkan program digitalisasi pendidikan dan program pengentasan kemiskinan ke dalam PSN.

Lebih lanjut, juga ada program pengelolaan sampah terpadu yang merupakan daftar proyek berpedoman pada Peraturan Presiden.

Kemudian, pemerintah turut memasukkan program swasembada pangan, energi, dan air nasional Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.

Program ini termasuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) berupa cetak sawah, pengembangan sawit, pengembangan peternakan, dan saranan pendukung lainnya. Nantinya, program ini dilakukan di provinsi Papua Selatan.

Berikutnya, pemerintah menetapkan program revitalisasi tambak Pantura di sejumlah wilayah di provinsi Jawa Barat, yakni kabupaten Bekasi, kabupaten Karawang, kabupaten Subang, dan kabupaten Indramayu.

Terakhir, ada program pengembangan budi daya udang terintegrasi (integrated shrimp farming) di kabupaten Sumba Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus pengembangan Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland milik konglomerat Sugianto Kusuma (Aguan) dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Keputusan penghapusan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Adapun, Permenko Nomor 16 Tahun 2025 sendiri resmi ditetapkan pada 24 September 2025. Dalam beleid tersebut, Proyek PIK 2 Tropical Coastland dinyatakan dihapus.

Padahal awalnya, Proyek PIK 2 Tropical Coastland masuk ke dalam daftar PSN sektor pariwisata di nomor urut 226 sebagaimana diatur dalam Permenko Nomor 12 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, pengembangan PIK 2 diumumkan masuk ke dalam daftar PSN baru pada 18 Maret 2024.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan nilai investasi pemgembangan PIK sebagai PSN dilaporkan mencapai Rp65 triliun.

PSN ini awalnya diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

Di samping itu, pengembangan Kawasan PIK 2 sebagai PSN juga nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg yang telah mulai digarap pada tahun 2023 lalu.

"Pengembangan wilayah PIK 2 berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 ha dinamakan 'Tropical Coastland' serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan," tutur Haryo.