Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings memperkirakan nilai obligasi syariah atau sukuk berbasis environment, social and governance (ESG) yang beredar secara global hingga akhir 2026 bakal menembus US$70 miliar atau sekitar Rp1.176 triliun. Laporan terbaru mengungkap bahwa perkembangan ini akan didorong oleh kondisi pasar-pasar berkembang (emerging markets).

Diversifikasi pembiayaan dan kebutuhan untuk refinancing, mandat keberlanjutan, target emisi nol bersih, serta kehadiran kerangka merupakan motor yang mendorong pasar sukuk ESG tahun ini.

Sentimen positif juga datang dari tingkat suku bunga yang lebih rendah, dengan estimasi suku bunga acuan The Fed di level 3,25% pada 2026 dan 3% pada 2027. Selain itu, harga minyak diperkirakan di kisaran US$63 per barel. Meningkatnya minat investor terhadap tema islami dan ESG juga bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi sukuk ESG.

“Kami memperkirakan sukuk ESG akan mempertahankan momentum yang kuat pada 2026, didukung oleh mandat keberlanjutan, target nol emisi bersih, kerangka regulasi baru, permintaan yang solid, serta penyelenggaraan COP31 di Turki,” ujar Bashar Al Natoor, Global Head of Islamic Finance Fitch, dikutip dari keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Pada 2025, sukuk ESG menyumbang sekitar 40% dari total penerbitan utang ESG berdenominasi dolar AS dari emerging markets, meningkat dari 18% pada 2024. Penyelarasan dengan prinsip International Capital Market Association (ICMA) serta dominasi penerbitan dalam dolar AS dinilai akan terus memperluas partisipasi investor.

Meski demikian, pasar sukuk ESG masih terfragmentasi dengan penerbitan yang terkonsentrasi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, dan Indonesia. Ketika penerbitan sukuk ESG global melonjak lebih dari 60% menjadi US$18,5 miliar pada 2025, Arab Saudi memimpin dengan pangsa 33%, diikuti Malaysia (28%), UEA (19%), dan Indonesia (9%).

Nilai sukuk ESG yang beredar (outstanding) mencapai US$58 miliar pada akhir 2025 di mana sekitar 66% di antaranya dalam denominasi dolar AS. Angka ini naik sekitar 30% dibandingkan akhir 2024.

Di sisi lain, sebagian besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) belum menerbitkan sukuk ESG. Fitch mencatat sejumlah risiko utama yang melatarbelakangi hal ini, antara lain dinamika dan kompleksitas persyaratan syariah dan ESG, perbedaan prioritas keberlanjutan antarnegara, ketegangan geopolitik regional dan global, ketidakpastian makroekonomi di negara berkembang, volatilitas nilai tukar, harga minyak, dan suku bunga, serta risiko greenwashing.

“Meskipun persyaratan syariah dan ESG yang terus berkembang, ketegangan geopolitik, serta risiko greenwashing tetap menjadi tantangan utama, profil kreditnya tetap kuat,” tambah Bashar Al Natoor.

Meski risiko tetap ada, dia mengemukakan bahwa sebanyak 92% sukuk ESG berperingkat berada pada kategori layak investasi (investment grade). Persentase ini turun dari 99% pada 2024 seiring munculnya penerbitan berperingkat spekulatif. Selain itu, seluruh penerbit memiliki outlook stabil dan belum terdapat kasus gagal bayar (defaults).

Geliat pun tetap terlihat dari perkembangan terbaru di pasar. Sebagai contoh, pemerintah Pakistan untuk pertama kalinya menerbitkan sukuk hijau. Langkah serupa dilakukan Oman melalui penerbitan sukuk ESG oleh Oman Electricity Transmission Company SAOC dengan peringkat BB+.

Di Malaysia, pemerintah setempat memberikan pembebasan pajak untuk sukuk Sustainable and Responsible Investment (SRI) dalam kerangka aturan pajak penghasilan. Otoritas Pasar Modal Arab Saudi turut menerbitkan pedoman untuk instrumen utang hijau, sosial, berkelanjutan, dan sustainability-linked. Bank sentral Qatar meluncurkan Sustainable Finance Framework, sementara bank sentral UEA mulai mengembangkan program Sustainable Islamic M-Bills.

Turki, sebagai salah satu pasar inti keuangan syariah, akan menjadi tuan rumah COP31 pada November 2026. Agenda tersebut dinilai berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan sukuk ESG di Turki yang sejauh ini masih terbatas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memperketat aturan penjualan dan pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam valuta asing agar prosesnya lebih rapi, transparan, dan efisien di pasar internasional. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 29 Desember 2025.

“Perubahan aturan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan jasa, sekaligus memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi SBSN valas di pasar internasional,” tertulis dalam pertimbangan aturan yang dikutip Selasa (6/1/2026).

Salah satu poin penting dalam aturan baru tersebut adalah pengetatan mekanisme penunjukan agen penjual dan agen pembeli SBSN. Untuk penjualan melalui metode bookbuilding, agen penjual kini wajib dipilih berdasarkan peringkat hasil evaluasi kinerja panel, bukan sekadar penunjukan langsung.

Sementara itu, untuk metode private placement, pemerintah membedakan asal inisiatif penerbitan. Jika inisiatif berasal dari pemerintah, agen penjual tetap dipilih berdasarkan peringkat panel. Namun, apabila inisiatif datang dari anggota panel, penunjukan agen dapat dilakukan secara langsung setelah tercapai kesepakatan atas ketentuan transaksi.

PMK ini juga memperkuat peran panel konsultan hukum SBSN valas. Pemerintah membentuk panel khusus konsultan hukum yang wajib dievaluasi secara berkala. Konsultan hukum tersebut bertugas memberikan kajian hukum serta memantau risiko regulasi global yang berpotensi memengaruhi penerbitan sukuk Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, pemerintah menetapkan evaluasi rutin terhadap kinerja panel lembaga jasa keuangan dan konsultan hukum. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pemeringkatan sekaligus penentu penunjukan agen pada transaksi SBSN berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan yang saat ini dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa bersiap menerbitkan surat utang ST015 sebagai seri sukuk Ritel terakhir yang akan diterbitkan pemerintah pada 2025. Sejumlah analis menilai, penerbitan produk ini membawa prospek serapan pasar yang positif di sisa 2025.

Adapun untuk diketahui, sepanjang 2025, anak buah Menteri Purbaya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sempat menerbitkan SBN Ritel seri ST014 pada periode Maret–April 2025.

Kala itusuku bunga deposito di level 5,75%, ST014 kemudian ditawarkan dengan imbal hasil sebesar 6,50% dan 6,60% untuk tenor pendek dan panjang. Saat itu, pemerintah mampu menghimpun dana senilai Rp19,35 triliun untuk produk bertenor pendek dan Rp3,99 triliun untuk produk bertenor panjang.

Kini, ST015 menjadi produk Sukuk Tabungan kedua yang bakal diterbitkan oleh pemerintah pada periode 10 November–3 Desember 2025. Sebagai pembanding, Bank Indonesia (BI) baru saja menahan suku bunga di level 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur hari ini (22/10). Alhasil, sejumlah analis menilai bahwa imbal hasil yang ditawarkan produk ini tidak akan jauh berbeda dengan ORI028.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi, menjadi salah satu analis yang menilai positif prospek penerbitan ST015. Salah satu alasannya, produk ini memiliki imbal hasil yang mengambang ataufloating with floor.

Floating with floor adalah tingkat imbal hasil yang ditawarkan akan menyesuaikan perubahan BI-Rate setiap tiga bulan sekali. Jika suku bunga BI melanjutkan penurunan, tingkat imbalan pertama akan ditetapkan sebagai imbalan minimal yang berlaku hingga jatuh tempo.

“Pada dasarnya, seri ST–yang memiliki fitur floating with floor–berbeda dengan seri fixed sebelumnya, ini dapat menjadi pilihan investasi yang relevan di faselate-cut-cycle,” katanya kepada Bisnis, dikutip Rabu (22/10/2025).

Meskipun demikian, terdapat tantangan penyerapan produk karena pemerintah di tengah tren pelonggaran moneter, ST015 dinilai akan menghadapi tantangan dalam penyerapan pasar. Kuncinya, tingkat penyerapan pasar terhadap produk ini akan bergantung kepada tingkat kupon yang ditawarkan, desain produk, hingga momentum penerbitan.

“Untuk menyudahi tren penyerapan minimal, tergantung beberapa faktor lain seperti tingkat kupon minimum yang ditetapkan, target penerbitan pemerintah, hingga perkembangan alternatif instrumen lainnya,” katanya.

Momentum Reinvestasi

Memilih momentum yang tepat untuk mempermudah investor melakukan aksi reinvestasi dinilai menjadi salah satu upaya yang bakal membuat kinerja penerbitan ST015 akan lebih laris ke depannya.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual, menilai bahwa investor SBN Ritel memiliki kecenderungan untuk kembali menempatkan dana investasi mereka di produk serupa. Hal itu yang kemudian mendorong produk ST015 mampu terserap di pasaran.

“Jadi kalau dia udah memang selama ini di situ, dia biasanya akan reinvest. Dia akan refinance ke situ lagi, dia akan reinvestasi ke situ lagi,” katanya kepada Bisnis, dikutip Rabu (22/10/2025).

Upaya serupa pernah dilakukan DJPPR pada penerbitan ORI028. Plt. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Novi Puspita Wardani, mengaku cukup optimis terhadap penjualan produk tersebut, sebab reinvestasi diprediksi akan terjadi dari produk ORI022.

Alhasil, ORI028 bertenor enam tahun yang pada perdagangan kemarin, Selasa (21/10/2025) yang tersisa 18%, telah ludes terjual dan hanya tersisa Rp3,22 miliar atau sekitar 0,1% pada perdagangan hari ini, Rabu (22/10/2025).

“Momentum jatuh tempo ORI022 pada 15 Oktober 2025 juga dapat mendorong reinvestasi dana investor ritel ke ORI028,” katanya kepada Bisnis pada September lalu.

Namun, David masih menyoroti ihwal besaran imbal hasil yang ditawarkan ST015 ke depannya. Hal itu dinilai bakal menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di produk SBN tersebut. David memprediksi, ST015 bakal memberikan imbal hasil di sekitar level 6% dan tidak jauh berbeda dengan produk ORI028

“Ya utamanya tetap [besaran] imbal hasil. Terus tenor ST015 juga enggak panjang kan, hanya dua tahun,” kata David.

Kini, dengan longgarnya likuiditas perekonomian nasional, David memprediksi ST015 masih memiliki peluang untuk mencatatkanoversubscribed, seperti ST014. Terlebih, imbal hasil produk ini lebih unggul dibandingkan bunga deposito bank besar yang memiliki bunga deposito yang berkisar pada 2,50%–3%.

Prospek ST015

Senada, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai bahwa produk ST015 masih memiliki daya tariknya tersendiri, terutama di tengah keputusan BI untuk menahan suku bunga.

Sifat ST015 yang mengikuti besaran suku bunga hingga aspek keamanan menjadi pertimbangan Ramdhan dalam menilai produk ini. Terlebih, Ramdhan memprediksi BI bakal memangkas suku bunga satu kali lagi di sisa 2025.

“Menurut saya, ST015 tetap menarik karena komparasinya dengan instrumen saat ini. Karena produk ini aman dan sekarang suku bunga kita sedang rendah, ini akan menjadi alternatif bagi masyarakat,” tegas Ramdhan, Rabu (22/10/2025).

Namun, Ramdhan masih menekankan pada pentingnya mitra distribusi melakukan sosialisasi mengenai ST015 kepada investor. Hal itu penting dilakukan untuk memberikan penjelasan bagi investor terhadap kondisi perekonomian saat ini.

“Ini prospeknya akan tergantung nanti menyosialisasikan kondisi suku bunga yang saat ini,” kata Ramdhan.