Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dampak pemberian insentif perpajakan berupa tax holiday maupun tax allowance kepada tergerusnya rasio penerimaan pajak hanya jangka pendek.

Untuk diketahui, sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memaparkan bahwa selisih antara potensi dan realisasi penerimaan pajak Indonesia (tax ratio) mencapai total 6,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 2016-2021.

Terdapat gap sebesar ratusan triliun masing-masing akibat kebijakan fiskal maupun ketidakpatuhan pajak, merujuk pada laporan Bank Dunia yang dipaparkan Bimo di Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025). Dia menjelaskan bahwa total rata-rata tax gap per tahun itu merupakan gabungan dari gap yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal (policy gap) sebesar 2,7%, serta akibat ketidakpatuhan (compliance gap) sebesar 3,7%, terhadap PDB.

Otoritas pajak memandang bahwa kendati adanya dampak jangka pendek terhadap tergerusnya rasio pajak, pemberian tax holiday maupun tax allowance khususnya untuk dunia usaha berguna untuk memberikan nilai tambah.

Pemberian triliunan rupiah untuk insentif pajak dipandang perlu sebagai trade off dari sektor-sektor tertentu agar mampu meningkatkan nilai tambah.

"Perlu kami sampaikan bahwa dalam jangka panjang pemberian kebijakan ini merupakan trade-off dari sektor-sektor yang mendapatkan insentif agar mampu meningkatkan nilai tambah, menguatkan daya saing di pasar global, menciptakan lapangan pekerjaan baru, hingga meningkatkan konsumsi dalam negeri sehingga berimplikasi luas terhadap peningkatan penerimaan pajak," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/12/2025).

Untuk itu, lanjut Rosmauli, pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan pemberian insentif secara terukur dan terarah. Tujuannya, agar multiplier effect dari sektor yang mendapat insentif dapat mendorong akselerasi perekonomian, yang pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan pajak dalam membiayai pembangunan negara.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, nilai belanja perpajakan selama 2021 sampai dengan proyeksi 2025 dan yang dianggarkan 2026 terus meningkat. Bermula dari Rp293 triliun pada 2021, nilainya terus meningkat ke Rp400,1 triliun pada 2024.

Nilainya melonjak 32,5% (yoy) pada 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp530,3 triliun. Kemudian, pada 2026, belanja perpajakan dicanangkan sebesar Rp563,6 triliun.

Pada 2025 dan 2026, belanja perpajakan terbesar masih untuk jenis pajak konsumsi yakni pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM), serta pajak penghasilan (PPh) masing-masing Rp343,3 triliun (2025) dan Rp371,9 triliun (2026). Nilainya juga meningkat pada APBN 2026 yakni masing-masing Rp150,3 triliun dan Rp160,1 triliun.

Berdasarkan tujuannya, belanja perpajakan untuk meningkatkan investasi dan mendukung dunia bisnis sama-sama meningkat. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah menggelontorkan insentif pajak Rp84,3 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp84,7 triliun.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengikuti Konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). / Bisnis-Arief Hermawan

Sementara itu, untuk mendukung dunia bisnis, belanja perpajakan yang dianggarkan sebesar Rp56,9 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp58,1 triliun.

Belanja perpajakan itu tidak tanpa dampak ke rasio penerimaan pajak. Pada rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Bimo menyebutkan tax gap per tahun yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal (policy gap) sebesar 2,7% terhadap PDB.

Khusus akibat kebijakan fiskal, gap antara realisasi dan potensi penerimaan pajak di Indonesia selama 2016-2021 senilai Rp396 triliun. Menurut Bimo, gap akibat kebijakan fiskal ini mencerminkan potensi kehilangan penerimaan pajak akibat pengecualian, tarif khusus maupun insentif pajak.

Dalam hal ini, Bimo turut memaparkan belanja perpajakan selama lima tahun terakhir serta proyeksinya kebutuhannya ke depan. Belanja perpajakan itu meliputi insentif untuk PPN dan PPnBM, PPh, bea masuk dan cukai, PBB P5L serta bea materai.

Pengusaha Diminta Gunakan Insentif

Pada acara Rapimnas Kadin, Senin (1/12/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha bahwa pemerintah masih menggelontorkan berbagai insentif dan pembebasan pajak. Dengan insentif pajak berupa tax holiday maupun tax allowance itu, target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% diharapkan bisa terlampaui.

Airlangga menyebut pada 2026 pemerintah masih menganggarkan belanja perpajakan berupa tax holiday untuk pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi penanaman modal minimal Rp500 miliar, untuk periode 5 sampai dengan 20 tahun.

"Kemudian juga ada tax untuk [investasi] Rp100 miliar itu tax holiday-nya Rp50 miliar. Ada tax allowance pembebasan impor dan super tax deduction masih ada," terangnya kepada para pengusaha di Rapimnas Kadin 2025, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Dengan berlanjutnya insentif fiskal, Airlangga menyatakan optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,4% bisa tercapai. Dia bahkan meyakini target itu bisa tercapai dengan berbagai fasilitas pengurangan pajak yang sudah diberikan untuk pengusaha.

"Tentu kami optimis tahun 2026 Indonesia harapannya bisa lebih tinggi dari APBN 5,4%, dan ini kuncinya pada yang hadir di ruangan ini. Jadi kalau yang di ruangan ini optimis, Indonesia akan optimis," ucapnya.

Selain dorongan insentif, pemerintah turut menggunakan kasnya yang disimpan di Bank Indonesia (BI) untuk menambah likuiditas di sistem perekonomian. Sejak awal diangkat sebagai Bendahara Negara sampai saat ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah memindahkan total kas pemerintah Rp276 triliun di BI ke bank umum himbara maupun BPD.

Di samping itu, Purbaya juga berjanji untuk menindak barang-barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Harapannya, ini bisa melindungi industri dalam negeri.

"Saya jaga border dari [barang-barang] ilegal. Kemarin kan ada ribut-ribut thrifting, nanti habis itu baja, habis itu lagi sepatu. Jadi kami jaga domestic demand dan domestic market. Untuk teman-teman pengusaha, kalau sudah sukses jangan lupa bayar pajak," ucapnya pada hari yang sama di Rapimnas Kadin awal pekan ini.

Gula-gula insentif juga dijanjikan Purbaya kepada investor pasar modal. Pada acara Financial Forum, Rabu (3/12/2025), Purbaya mengakui bahwa selalu ada dinamika dalam pembahasan pemberian insentif berupa keringanan hingga pengecualian pajak di internal Kemenkeu. Hal itu kendati dia menginginkan sektor swasta bisa bergerak leluasa.

"Kalau saya ngomong sama orang pajak saya, pasti enggak setuju. Sama orang anggaran saya pasti enggak setuju, tetapi gini, kami maunya sektor swasta bergerak. Investor swasta, retail, masuk ke sana. Yang paling penting anda untung dan enggak kejebak tukang goreng saham dan lain-lain," ujarnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurut Purbaya, pemerintah tidak menutup peluang untuk memberikan insentif itu selama OJK hingga BEI bisa membersihkan pasar saham dari pemain saham gorengan. Hal ini sudah menjadi sorotan Purbaya dan disampaikannya secara terbuka beberapa waktu lalu.

Mantan ekonom Danareksa itu menilai, investor retail akan otomatis terlindungi apabila situasi di pasar saham sudah terkendali. Dia memandang bahwa situasi dan kondisi bisa memburuk apabila investor masuk ke pasar saham yang belum kondusif.

Purbaya lalu menjanjikan berbagai insentif apabila OJK dan BEI bisa membersihkan pasar saham dari hal tersebut. "Dalam waktu enam bulan ke depan, kalau ada yang ditangkap-tangkap atau dihukum tukang goreng saham, kami akan kasih insentif dengan cepat supaya nanti [investor] retail yang masuk ke pasar saham langsung maupun lewat reksadana untungnya clear dan masuk pasar yang fair. Enggak pinter pun enggak akan ketipu," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rendahnya rasio pajak Indonesia merupakan imbas dari adanya celah pajak atau tax gap baik yang ditimbulkan dari kepatuhan maupun kebijakan.

Selisih antara potensi dan realisasi penerimaan pajak Indonesia disebut mencapai total 6,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 2016-2021.

Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto berdasarkan data Bank Dunia yang diolah, saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025).

"Jadi tax gap di Indonesia menurut referensi dari laporan Bank Dunia itu 6,4% dari produk domestik bruto," terang Bimo kepada jajaran Komisi Keuangan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Total rata-rata tax gap per tahun itu merupakan gabungan dari gap yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal (policy gap) sebesar 2,7%, dan akibat ketidakpatuhan (compliance gap) sebesar 3,7%, terhadap PDB.

Secara terperinci, gap antara realisasi dan potensi penerimaan pajak di Indonesia akibat kebijakan fiskal selama 2016-2021 yakni sebesar rata-rata setiap tahunnya 2,7% terhadap PDB atau senilai Rp396 triliun. Menurut Bimo, gap akibat kebijakan fiskal ini mencerminkan potensi kehilangan penerimaan pajak akibat pengecualian, tarif khusus maupun insentif pajak.

Dalam hal ini, Bimo turut memaparkan belanja perpajakan selama lima tahun terakhir serta proyeksinya kebutuhannya ke depan. Belanja perpajakan itu meliputi insentif untuk PPN dan PPnBM, PPh, bea masuk dan cukai, PBB P5L serta bea materai.

Estimasi belanja perpajakan, sebagaimana yang dilaporkan olehnya, meningkat apabila dilihat dari kurun waktu 2021 sampai dengan 2024. Dari total Rp293 triliun pada 2021, kemudian tumbuh hingga Rp400,1 triliun pada 2024.

Angka tersebut diperkirakan menjadi semakin tinggi pada 2025 dan 2026, masing-masing sementara diperkirakan sebesar Rp530,3 triliun dan Rp563,6 triliun.

Di sisi lain, gap antara realisasi dan potensi penerimaan pajak di Indonesia akibat ketidakpatuhan lebih besar yakni rata-rata setiap tahunnya 3,7% terhadap PDB. Nominalnya mencapai Rp548 triliun.

Bimo menyebut potensi kehilangan penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan wajib pajak (WP) itu akibat realisasi yang belum optimal, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

"Hal ini mencerminkan potensi ketidakpatuhan, penghindaran pajak dan penggelapan pajak," terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Adapun Bimo menyebut tidak ada negara yang tidak memiliki tax gap. Rata-rata tax gap di negara maju, lanjutnya, bisa mencapai sekitar 3,3%. Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa selisih antara realisasi dan potensi penerimaan pajak itu merupakan masalah yang dihadapi secara global.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihaknya untuk menangani masalah tersebut yakni dengan mengupayakan pengurangan compliance gap, melalui perbaikan dan penguatan tata kelola administrasi serta sistem proses bisnis.

Tujuannya yakni untuk meminimalkan compliance gap melalui peningkatan kepatuhan implementasi penegakan aturan yang berdasarkan target, penerapan compliance risk management tanpa membebani WP yang sudah patuh, serta soft engagement melalui edukasi guna mengurangi ketidakpatuhan akibat ketidakpahaman atau involuntary non-compliance.

"Kemudian, memperkuat digitalisasi administrasi kami, e-faktur, e-bukti potong, e-filing dan lain-lain, implementasi Coretax, lalu digitalisasi administrasi e-faktur, e-bukti potong, e-filing, pemadanan NIK-NPWP dan single profile untuk meningkatkan basis pajak serta pertukaran automatic exchange of information," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rendahnya rasio pajak Indonesia merupakan imbas dari adanya celah pajak atau tax gap baik yang ditimbulkan dari kepatuhan maupun kebijakan.

Selisih antara potensi dan realisasi penerimaan pajak Indonesia disebut mencapai total 6,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 2016-2021.

Hal ini diungkap oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto berdasarkan data Bank Dunia yang diolah, saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025).

"Jadi tax gap di Indonesia menurut referensi dari laporan Bank Dunia itu 6,4% dari produk domestik bruto," terang Bimo kepada jajaran Komisi Keuangan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Total rata-rata tax gap per tahun itu merupakan gabungan dari gap yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal (policy gap) sebesar 2,7%, dan akibat ketidakpatuhan (compliance gap) sebesar 3,7%, terhadap PDB.

Secara terperinci, gap antara realisasi dan potensi penerimaan pajak di Indonesia akibat kebijakan fiskal selama 2016-2021 yakni sebesar rata-rata setiap tahunnya 2,7% terhadap PDB atau senilai Rp396 triliun. Menurut Bimo, gap akibat kebijakan fiskal ini mencerminkan potensi kehilangan penerimaan pajak akibat pengecualian, tarif khusus maupun insentif pajak.

Dalam hal ini, Bimo turut memaparkan belanja perpajakan selama lima tahun terakhir serta proyeksinya kebutuhannya ke depan. Belanja perpajakan itu meliputi insentif untuk PPN dan PPnBM, PPh, bea masuk dan cukai, PBB P5L serta bea materai.

Estimasi belanja perpajakan, sebagaimana yang dilaporkan olehnya, meningkat apabila dilihat dari kurun waktu 2021 sampai dengan 2024. Dari total Rp293 triliun pada 2021, kemudian tumbuh hingga Rp400,1 triliun pada 2024.

Angka tersebut diperkirakan menjadi semakin tinggi pada 2025 dan 2026, masing-masing sementara diperkirakan sebesar Rp530,3 triliun dan Rp563,6 triliun.

Di sisi lain, gap antara realisasi dan potensi penerimaan pajak di Indonesia akibat ketidakpatuhan lebih besar yakni rata-rata setiap tahunnya 3,7% terhadap PDB. Nominalnya mencapai Rp548 triliun.

Bimo menyebut potensi kehilangan penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan wajib pajak (WP) itu akibat realisasi yang belum optimal, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

"Hal ini mencerminkan potensi ketidakpatuhan, penghindaran pajak dan penggelapan pajak," terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Adapun Bimo menyebut tidak ada negara yang tidak memiliki tax gap. Rata-rata tax gap di negara maju, lanjutnya, bisa mencapai sekitar 3,3%. Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa selisih antara realisasi dan potensi penerimaan pajak itu merupakan masalah yang dihadapi secara global.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihaknya untuk menangani masalah tersebut yakni dengan mengupayakan pengurangan compliance gap, melalui perbaikan dan penguatan tata kelola administrasi serta sistem proses bisnis.

Tujuannya yakni untuk meminimalkan compliance gap melalui peningkatan kepatuhan implementasi penegakan aturan yang berdasarkan target, penerapan compliance risk management tanpa membebani WP yang sudah patuh, serta soft engagement melalui edukasi guna mengurangi ketidakpatuhan akibat ketidakpahaman atau involuntary non-compliance.

"Kemudian, memperkuat digitalisasi administrasi kami, e-faktur, e-bukti potong, e-filing dan lain-lain, implementasi Coretax, lalu digitalisasi administrasi e-faktur, e-bukti potong, e-filing, pemadanan NIK-NPWP dan single profile untuk meningkatkan basis pajak serta pertukaran automatic exchange of information," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menghadapi risiko pelebaran shortfall alias selisih antara realisasi dengan target penerimaan pajak tahun 2025. Risiko pelebaran itu dipicu oleh rendahnya daya pungut penerimaan pajak, yang sampai kuartal III/2025 hanya di angka 8,58%.

Angka itu mengonfirmasi bahwa pengumpulan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun hanya mencakup 8,58% dari total PDB hingga kuartal III/2025 yang mencapai Rp17.672,9 triliun.

Dalam catatan Bisnis, rendahnya daya pungut penerimaan pajak itu terjadi karena 3 aspek. Pertama, karena kinerja perekonomian yang jelas berdampak langsung terhadap penerimaan pajak. Kedua, celah kepatuhan atau compliance gap. Ketiga,policy gap atau celah penerimaan pajak karena kebijakan tertentu, salah satunya pengecualian pajak atau tax exemption.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa target fiskus senilai Rp2.076,9 triliun yang sulit dicapai disebabkan oleh kondisi ekonomi yang melemah. "Makanya target anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting besar bahwa bukan salah orang pajak itu enggak tercapai, karena ekonominya turun, tetapi orang-orang kan enggak peduli di luar," jelasnya dikutip dari akun Instagram resmi @menkeuri, Minggu (9/11/2025).

Oleh sebab itu, dia meminta agar Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu tetap berusaha seoptimal mungkin. Dia meyakini kondisi perekonomian sudah berbalik arah sejak akhir kuartal III/2025, atau tak lama setelah dia menjabat Menkeu.

Beberapa gebrakan Purbaya yakni memindahkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI) ke himbara guna memacu pertumbuhan kredit, maupun menggelontorkan beberapa stimulus. "Mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan target-targetnya bisa tercapai," paparnya.

Untuk tahun depan, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memperkirakan penerimaan pajak akan membaik. Sebab, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan didorong mencapai 6% (yoy). "Kita akan dorong tumbuhnya ke 6%, itu harusnya kalau rasionya kita betul itu, private sektornya bisa jalan, tetapi anda ngerti kan apa yang anda kerjain? Jaga terus integritas," terangnya.

Target Ekonomi Sulit Tercapai

Adapun pelambatan laju perekonomian pada kuartal III/2025 yang realisasinya hanya 5,04% semakin memperberat posisi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan tahunan di angka 5,2%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi ini akan mempengaruhi penerimaan pajak, karena pajak adalah babak terkahir dari siklus ekonomi.

Orang atau badan yang memperoleh tambahan penghasilan secara otomatis akan membayar pajak. Kalau rugi atau mengalami kondisi tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang, orang atau badan tidak wajib membayar pajak.

Kalau menurut perhitungan secara akumulatif, untuk mencapai angka pertumbuhan 5,2%, pemerintah perlu mengejar target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 di angka 5,77% - 5,8%. Sementara proyeksi pemerintah saat ini, kuartal IV/2025 hanya tumbuh di angka 5,5%.

Hal itu berarti, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 hanya akan berada di kisaran 5,13%. Meski simulasinya jauh lebih baik 2024 yang hanya tumbuh di angka 5,03%, secara tren pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 di angka 5,5% apalagi 5,77% sangat jarang bisa dicapai.

Dalam catatan Bisnis, selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 tidak pernah mencapai angka 5,5%. Apalagi dengan kondisi ekonomi 2025, yang selain ditopang dukungan dari stimulus pemerintah, nyaris tidak ada momentum politik atau ekonomi dalam skala besar yang bisa membawa ekonomi Indonesia tumbuh 5,5% pada kuartal IV/2025.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi kuartal IV dari tahun 2015-2024 hanya di kisaran 4,3%. Nilai rata-rata ini memperhitungkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2020 yang terkontraksi 2,19% akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan pencapaian tertinggi pertumbuhan ekonomi kuartal IV dalam 10 tahun terakhir, terjadi pada tahun 2017. Saat itu realisasi pertumbuhannya di angka 5,19%. Menariknya, kuartal IV tahun 2018 dan 2023 yang didukung booming komoditas, realisasi pertumbuhannya masing-masing hanya di angka 5,18% dan 5,04%.

Artinya, kalau menilik tren tersebut, pertumbuhan ekonomi di angka 5,5% atau 5,77% pada kuartal IV nyaris tidak pernah terjadi selama 10 tahun terakhir. Apalagi dengan fakta bahwa terjadi tren pelambatan kinerja konsumsi rumah tangga selama kuartal III/2025 lalu di angka 4,89%. Padahal, target pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang harus dipenuhi pemerintah agar bisa tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2025, minimal harus di angka 5,77%.

Policy Gap

Soal celah dari kebijakan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada pertengahan Oktober lalu mengungkapkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak sebesar Rp530 triliun yang tidak terpungut pada 2025.

Suahasil menjelaskan bahwa ratusan triliun potensi pendapatan negara itu tak terpungut akibat berbagai program belanja perpajakan yang pemerintah luncurkan sepanjang tahun ini.

Dia mencontohkan bahwa Kementerian Keuangan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan makanan, barang/jasa pendidikan, kesehatan, maupun listrik di bawah 6.600 volt-ampere. Selain itu, bea masuk ke sejumlah komoditas juga dibebaskan.

Di sisi lain, kebijakan insentif tax holiday (pembebasan pajak), tax allowance (pengurangan pajak), tax incentive (insentif pajak), hingga PPN dan pajak penghasilan (PPh) yang sifatnya final.

"Itu semua adalah bentuk fasilitas perpajakan yang kita maksudkan, ya sudah, uangnya biar tetap di perekonomian, berputar di perekonomian. Estimasi kita untuk 2025 adalah sekitar Rp530 triliun yang tidak dikumpulkan oleh pemerintah," jelas Suahasil dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Tabel Belanja Pajak 2021-2026

Keterangan: Kemenkeu, dalam triliun, 2025-2026 proyeksi

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia ini pun mengklaim bahwa besarnya belanja perpajakan itu menjadi salah satu alasan tax ratio atau rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia kerap rendah. Dia mencontohkan, Rp530 triliun potensi penerimaan pajak yang tak terpungut itu setara 2% dari PDB Indonesia.

Lebih lanjut, dia merincikan sektor-sektor yang paling menikmati belanja perpajakan itu sepanjang tahun ini. Menurutnya, sektor manufaktur menjadi penikmat utama belanja perpajakan itu dengan estimasi sebesar Rp137 triliun sepanjang tahun ini, diikuti sektor pertanian (Rp60,5 triliun) dan perdagangan (Rp55 triliun).

Sementara berdasarkan agennya, Suahasil mengungkapkan rumah tangga menikmati sekitar 55% belanja perpajakan itu, diikuti dunia bisnis dan investasi (25%) serta UMKM (18%). Dia pun mendorong agar setiap lapisan masyarakat terus menikmati belanja perpajakan tersebut. Suahasil menggarisbawahi bahwa belanja perpajakan bukan stimulus ekonomi yang terbatas untuk periode tertentu melainkan terus berjalan.

"Kalau udah ada insentifnya dipakai, silakan. Pakainya bagaimana? Pakainya adalah dengan menjalankan terus kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonominya jalan, transaksinya jalan, ada sejumlah pajak yang enggak perlu dibayar," tutup Suahasil.

Rumitnya Administrasi PPN

Selain insentif PPh, rumitnya administrasi PPN di Indonesia juga turut menyumbang rendahnya daya pungut penerimaan pajak. Hal itu terjadi karena semakin banyaknya kebijakan yang membebaskan pengenaan PPN atau tax exemption.

Sekadar ilustrasi, pada tahun 2024 lalu penerimaan PPN tercatat hanya sebesar Rp828,5 triliun. Meski tercatat tumbuh, kinerja penerimaan PPN pada 2024 lalu hanya sebesar 6,9% dari total konsumsi rumah tangga atas harga berlaku yang angkanya sebesar Rp11.1964,9 triliun. Padahal, normalnya, kalau mengacu kepada tarif PPN sebesar 11%, penerimaan PPN seharusnya bisa menembus angka Rp1.316,13 triliun.

Tidak hanya itu kalau menggunakan rumus VAT gross collection ratio yang rumusnya adanya realisasi penerimaan PPN dibagi dengan tarif PPN dikalikan konsumsi rumah tangga, maka penerimaan PPN yang dipungut oleh pemerintah hanya sekitar 62,9% dari potensinya. Padahal, kalau mengacu kepada benchmark negara lain, angka ideal PPN yang seharusnya dipungut pemerintah ada di kisaran 70% dari potensi PPN.

Belum optimalnya kinerja pemungutan PPN itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang royal menggelontorkan insentif dan stimulus yang efeknya tidak terlalu signifikan ke perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Tidak pernah menembus angka 6% kecuali ada booming komoditas.

Bukti royalnya insentif dan stimulus pemerintah itu tampak dari realisasi belanja pajak. Saat ini, insentif untuk aktivitas konsumsi masih mendominasi struktur belanja pajak atau tax expenditure yang digelontorkan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Besarannya mencapai Rp371,9 triliun atau 65,9% dari total belanja perpajakan tahun depan sebesar Rp563,6 triliun.

Sementara itu, belanja perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp160,1 triliun atau lebih besar dari 2025 yakni Rp150,3 triliun. Kemudian, untuk bea masuk dan cukai diproyeksikan Rp31,1 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp36,2 triliun. Sedangkan, PBB P5L diproyeksikan pada 2026 sebesar Rp0,1 triliun atau hampir sama dengan tahun sebelumnya.

Compliance Gap

Selain celah kebijakan, kepatuhan wajib pajak alias compliance gap juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Tren rasio kepatuhan formal wajib pajak yang hanya di angka 71% menunjukkan bahwa tudingan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih berburu di kebun binatang bukan isapan jempol semata.

Sekadar catatan, Direktorat Jenderal Pajak melaporkan terjadi penurunan kepatuhan formal penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) 2024 wajib pajak orang pribadi (WP OP).

Setiap tahunnya, SPT Tahunan dilaporkan paling lambat pada 31 Maret untuk WP OP dan 30 April untuk WP Badan.

Pada tahun lalu, realisasinya penyampaian SPT Tahunan 2023 mencapai 1.048.242 atau 1,04 juta untuk WP Badan (korporasi) dan 13.159.400 atau 13,15 juta untuk WP OP.Sementara pada tahun ini, realisasi penyampaian SPT Tahunan 2024 sebesar 1.053.360 atau 1,05 juta untuk WP Badan dan 12.999.861 atau 12,99 juta untuk WP OP.

Artinya, ada penurunan penyampaian SPT Tahunan WP OP pada tahun ini sebesar 159.539 (-1,21%) dibandingkan tahun lalu. Padahal, penyampaian SPT Tahunan WP Badan pada tahun ini meningkat sebanyak 5.118 (+0,49%) dibandingkan tahun lalu.

Cerminan Ekonomi

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai penurunan tax ratio itu bukan semata karena faktor administrasi, melainkan cerminan perlambatan ekonomi nasional.

“Kinerja penerimaan pajak di negara berkembang seperti Indonesia bersifat pro-cyclical. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, tax ratio juga ikut menurun," jelas Fajry kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).

Adapun, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 itu turun dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yaitu 9,48% pada kuartal III/2024, 10,15% pada kuartal III/2023, 10,9 pada kuartal III/2022.

Adapun, tax ratio 8,58% hingga kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih baik dari realisasi tax ratio 8,28% per kuartal III/2021 atau masa pandemi Covid-19.

Fajry mencatat, jika melihat tren penurunan tax ratio dalam tiga tahun terakhir maka tampak penurunan tahun ini merupakan yang paling tajam yaitu sebesar 0,9 poin persentase (dari 9,48% per kuartal III/2024 menjadi 8,58% per kuartal III/2025).

Dia mengaku memang banyak terjadi gejolak sepanjang tahun ini dari besarnya restitusi pajak hingga pergantian kepemimpinan otoritas fiskal dan pajak. Hanya saja, Fajry menilai faktor restitusi pajak hanya berdampak pada kuartal I/2025, sedangkan pengaruh pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak belum terbukti signifikan.

"Artinya, ini menjadi indikasi jika kondisi ekonomi tahun 2025 lebih lambat dibandingkan tahun 2024, setidaknya sampai kuartal III," ujarnya.

Pemerintah sendiri menargetkan tax ratio 2025 sebesar 10,03%, atau 1,44 poin lebih tinggi dari posisi saat ini. Fajry meragukan target tersebut realistis dicapai dalam sisa tahun berjalan.

Dia berkaca pada realisasi tax ratio tahun lalu. Saat itu, tax ratio mencapai 9,48% sampai dengan kuartal III/2024; pada akhir tahun, tax ratio tercatat di angka 10,08% atau hanya meningkat 0,6 poin persentase meski dengan berbagai usaha ekstra yang telah dilakukan otoritas.

"Kalaupun sisi penerimaannya mau dipaksa untuk mencapai target, iklim usaha yang akan menjadi korbannya," wanti-wantinya.