Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mempercepat swasembada pangan nasional, termasuk menjadikan Papua swasembada pangan paling lambat dalam tiga tahun ke depan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan produksi beras.

“Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” ujar Amran dalam keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (16/12/2025) malam.

Menurut Amran, saat ini kebutuhan beras Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120.000 ton. Guna menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru secara masif.

“Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insyaallah, paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000 sehingga Papua adalah swasembada pangan,” ungkap Amran.

Lebih lanjut, Amran menyampaikan visi besar pemerintah dalam membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menyebut swasembada pangan di setiap pulau, tanpa ketergantungan distribusi antarwilayah, merupakan solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi nasional.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatra sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut, itu tidak ada diangkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” tegasnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan Papua sekaligus memperkokoh ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Selain beras, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi pangan lokal Papua melalui revitalisasi industri sagu. Mentan Amran menyebutkan bahwa pabrik sagu di Sorong akan kembali diaktifkan.

“Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Petani menyambut positif kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan dalam kunjungannya ke petani di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (25/10/2025). Ia menjadi menteri pertama yang meninjau langsung kebijakan penurunan HET pupuk subsidi sejak diberlakukan 22 Oktober 2025.

Ia berharap penurunan HET ini dapat memenuhi kebutuhan petani terdaftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDK) pada musim tanam akhir 2025.

"Kabar gembira, atas kerja keras Pak Dirut (Direktur Utama Pupuk Indonesia, Red), Pemerintah, dan DPR. Alhamdulilah sekarang petani bisa membeli pupuk dengan harganya lebih murah. Biasanya harga naik, tapi ini turun, turunnya banyak lagi. Biar petaninya tambah sejahtera," ujar Menko Pangan.

HET pupuk Urea turun dari Rp 2.250 per kilogram (kg) menjadi Rp 1.800 atau dari Rp 112.500 per sak kemasan 50 kg menjadi Rp 90 ribu. Kemudian HET pupuk NPK turun dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840, atau dari Rp 115.000/sak kemasan 50 kg menjadi Rp 92 ribu.

Adapun HET pupuk NPK khusus tanaman kakao turun dari Rp 3.300/kg menjadi Rp 2.640, atau dari Rp 165 ribu/sak kemasan 50 kg menjadi Rp 132 ribu. Selanjutnya, HET pupuk ZA yang baru dimasukkan dalam skema pupuk bersubsidi juga ikut diturunkan, dari Rp 1.700/kg menjadi Rp 1.360.

Pupuk untuk tanaman tebu ini sebelumnya memiliki harga Rp 85 ribu/sak kemasan 50 kg, sekarang turun menjadi Rp 68 ribu. Terakhir, HET pupuk organik turun dari Rp 800/kg menjadi Rp 640. Atau dari Rp 32 ribu/sak kemasan 40 kg menjadi Rp 25.600.

Ia pun menambahkan, penurunan harga ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Serta sebagai komitmen untuk mewujud swasembada pangan nasional.

"Harga gabah naik menjadi Rp 6.500 per kilogram. Sehingga pendapatan petani naik. Produksi gabah naik, karena pupuknya cukup irigasinya bagus. Terima kasih sama Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Karena perintah Bapak Prabowo turunkan harga pupuk," jelasnya.

Dalam kunjungannya di Kabupaten Jombang, Menko Pangan juga meninjau gudang pupuk di Jatipelem. Kunjungan ini dalam rangka memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi subsidi dapat memenuhi kebutuhan musim tanam.

Menko Pangan menjelaskan, pemerintah juga telah menambah alokasi pupuk bersubsidi. Dari sebelumnya 4 juta ton setahun menjadi 9,55 juta ton di tahun 2025. Sehingga petani tidak perlu khawatir tidak mendapatkan pupuk, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Pupuknya banyak, ada di gudang-gudang, tapi tidak pernah habis. Persediaan jauh lebih banyak, kita menyediakan 9,55 juta ton, yang diambil petani baru 6,3 juta. Sehingga masih ada 3 juta lebih. Di Jawa Timur ada alokasi 2 juta ton, tapi baru terserap 1,5 juta ton. Masih ada 500 ribu ton. Kalau ada yang kurang tolong lapor," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengapresiasi Menko Pangan yang telah meninjau langsung ketersediaan pupuk di gudang dan implementasi kebijakan penurunan HET di kios.

Rahmad menambahkan, untuk memastikan kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi tercukupi, Pupuk Indonesia menjaga ketersediaan stok pupuk di Jombang sebanyak 10.430 ton. Stok per 24 Oktober 2025 terdiri atas 2.580 ton pupuk Urea. Kemudian 7.316 ton pupuk NPK, 113 ton pupuk ZA, dan 421 ton pupuk organik.

"Kebijakan penurunan HET pupuk subsidi telah terimplementasi penuh di seluruh jaringan kios/PPTS Pupuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ujarnya dalam keterangan Ahad (26/10/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Amran menegaskan komitmennya memperkuat kerja sama lintas lembaga dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Hal ini disampaikan usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dari Arief Prasetyo Adi kepada Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sertijab tersebut menjadi momentum penting bagi konsolidasi kebijakan pangan nasional di bawah satu koordinasi yang solid dan berorientasi hasil. Amran memastikan seusai sertijab dirinya langsung segera mensinkronkan dengan seluruh jajaran terkait program yang ada di Kementan dan Bapanas.

Dalam sambutannya, Mentan sekaligus Kebapanas Amran menyampaikan apresiasi tinggi kepada Arief atas capaian Bapanas dalam empat tahun terakhir. “Terima kasih atas kerja sama selama ini, empat tahun terakhir kerja luar biasa. Rating di bidang pangan luar biasa,” ujar Amran.

Amran menegaskan, Kementan dan Bapanas memiliki visi yang sama dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Kita hanya punya satu visi, Pak Presiden, swasembada pangan. Jadi insya Allah kalau tidak ada aral melintang, dua-tiga bulan ke depan gagasan besar Bapak Presiden swasembada itu bisa jadi kenyataan. Target empat tahun bisa kita percepat jadi satu tahun. Ini kerja kita semua tanpa kecuali,” tegasnya.

Kementan memastikan langkah-langkah percepatan akan difokuskan pada program strategis seperti penguatan produksi, stabilisasi stok, dan pengendalian harga di tingkat nasional.

Menurut Amran, capaian positif sektor pangan dalam satu tahun terakhir perlu dijaga dengan kerja konkret dan koordinasi yang berkesinambungan.

“Kita tidak boleh berhenti di capaian. Semua keberhasilan yang sudah diraih di bawah Pak Arief harus kita lanjutkan. Kita harus jaga sistemnya, jagain ritmenya, dan percepat langkahnya,” ujarnya.

Amran menilai, sinergi antara Kementan di bawah koordinasi Kemenko Pangan serta Bapanas, Bulog, serta berbagai lembaga lainnya akan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Selain mempertahankan capaian yang sudah ada, Kementan juga akan memperluas upaya swasembada ke berbagai komoditas strategis lainnya.

Kementan menargetkan peningkatan produksi dan efisiensi di sektor jagung, gula, kelapa sawit, minyak nabati, daging ayam, telur, cabai, bawang merah, kopi, dan kakao agar kemandirian pangan tidak hanya berhenti pada beras, tetapi menjadi gerakan nasional lintas komoditas.

“Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar program, tapi martabat bangsa. Karena itu, setiap jengkal tanah yang bisa ditanami, setiap petani yang mau bergerak, harus kita dukung sepenuhnya. Inilah semangat kita ke depan,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Menko Zulhas), menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas tambahan amanah yang kini diembannya sebagai Kepala Bapanas.

“Pak Mentan, selamat atas tambahan tugas. Saya kadang-kadang kasihan lihat Pak Mentan ini, karena beban tugasnya tidak ringan. Tapi kita tahu Pak Presiden pikirannya besar dan dampaknya luas, sesuai dengan tujuan kita untuk merdeka pangan,” ujar Zulhas.

Zulhas menegaskan, tantangan pangan ke depan tidak mudah, namun arah kebijakan Presiden Prabowo harus menjadi pegangan seluruh pemangku kepentingan.

“Tidak mungkin kita berdaulat, kita jadi negara maju tanpa kedaulatan dan ketahanan pangan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, nasib petani, nelayan, dan peternak. Karena itu, kita satu komando di bawah Presiden. Tidak boleh ada manuver lain. Semua harus satu arah untuk mewujudkan visi besar swasembada dan kemandirian pangan,” jelasnya.

Selain itu, Menko Zulhas juga menekankan keterkaitan antara ketahanan pangan dan pengembangan energi terbarukan yang tengah digarap pemerintah.

“Kalau kita sudah sepaham ini, dampaknya akan luas. Jagung laku, singkong laku, tanah tidak ada yang kosong, karena harganya bagus. Ini semua bagian dari ekosistem kemandirian bangsa,” tegasnya.

Dengan tambahan tanggung jawab di Bapanas, Kementerian Pertanian kini mengemban mandat strategis untuk memastikan seluruh rantai pangan nasional berjalan dalam satu arah kebijakan.

Di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan dalam waktu yang lebih singkat.