Bisnis.com, JAKARTA — Laporan edisi ke-17 Banking on Climate Chaos (BOCC) menunjukkan bahwa 65 bank terbesar di dunia mengucurkan dana senilai US$906 miliar kepada perusahaan bahan bakar fosil sepanjang 2025. Nilai tersebut meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya.

BOCC mencatat, sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015, kelompok bank tersebut telah menyalurkan pembiayaan mencapai US$8,7 triliun kepada industri minyak, gas, dan batu bara. BOCC menyebut laporannya sebagai sumber data terbuka paling komprehensif di dunia terkait pembiayaan bahan bakar fosil oleh perbankan komersial.

Dalam laporannya, BOCC menemukan bahwa JPMorgan Chase tetap menjadi bank yang membiayai bahan bakar fosil nomor satu di dunia, dengan menyediakan US$58 miliar kepada perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil pada tahun 2025, naik 12,6% dari 2024.

Bank of America menempati peringkat kedua dengan U$47 miliar, dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dari Jepang menempati peringkat ketiga dengan U$47 miliar, meningkat 21% dalam satu tahun.

“Dirty Dozen” atau dua belas bank terbesar yang membiayai bahan bakar fosil kini menyediakan hampir 40% dari seluruh pembiayaan bahan bakar fosil oleh bank-bank di seluruh dunia, yang melibatkan sekitar 2.000 bank.

“Sepuluh tahun setelah Perjanjian Paris, kini hanya dua belas bank yang menggerakkan lebih dari sepertiga pembiayaan bahan bakar fosil di dunia — bukti bahwa ini bukan lagi masalah pasar, melainkan sekelompok kecil pembuat keputusan yang secara aktif mengambil pilihan,” kata Direktur Riset, Rainforest Action Network Niko Lusiani dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Pembiayaan bagi perusahaan yang secara aktif memperluas usaha bahan bakar fosil melonjak 27% menjadi US$508 miliar pada 2025. Pembiayaan ekspansi semacam itu, jelas laporan tersebut, tidak sejalan dengan upaya dunia untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C.

“Pemerintah harus turun tangan dan mengambil tindakan mendesak untuk meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan dan perusahaan bahan bakar fosil atas peran mereka dalam krisis iklim,” ujar Manajer Kampanye Industri Global, Oil Change International David Tong.

Kontribusi Bank-Bank AS Meningkat

Pangsa bank-bank AS dalam total pembiayaan bahan bakar fosil oleh perbankan global meningkat menjadi 32%, naik dari 28% pada 2021, dan menjadi sumber modal bahan bakar fosil terbesar di dunia.

Sementara itu, bank-bank Eropa menunjukkan tren penurunan yang paling jelas. BNP Paribas mengurangi transaksi terkait bahan bakar fosil sebesar 28%; UBS sebesar 36%; La Caixa sebesar 34%.

Namun, Standard Chartered justru meningkatkan pembiayaan bahan bakar fosilnya sebesar 28%, Deutsche Bank sebesar 20%, dan HSBC sebesar 16%.

Laporan tersebut juga menyoroti dampak dari komitmen iklim sukarela yang terbatas, serta kebutuhan akan langkah-langkah regulasi yang lebih kuat. Menyusul runtuhnya Net-Zero Banking Alliance (NZBA), bank-bank mempercepat pencabutan kebijakan mereka.

Dari 15 bank Amerika Utara yang menjadi cakupan laporan, 12 di antaranya kini tidak memiliki komitmen berarti terkait bahan bakar fosil. JPMorgan Chase dan Goldman Sachs sepenuhnya menghentikan kebijakan pengecualian terhadap batu bara dan Arktik, dan mengubahnya menjadi standar uji tuntas yang diterapkan berdasarkan kasus per kasus.

“Penelitian kami mengungkapkan adanya kesenjangan yang semakin melebar antara bank-bank yang menanggapi krisis iklim dengan serius dan mereka yang bertindak seolah-olah krisis tersebut tidak ada. Bank memainkan peran penting dalam transisi menuju sistem energi dan ekonomi yang berkelanjutan, dan masing-masing dari mereka harus mengambil peran aktif,” tutur Penggiat Keuangan Urgewald Philipp Noack.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Paris, Perancis, dan Brussels, Belgia, pada 3-5 Juni 2026.

Kunjungan tersebut difokuskan untuk mempercepat proses keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris.

Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi penanda dua tahun perjalanan menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 dan menyerahkan dokumen Initial Memorandum pada 2025.

“Kehadiran tersebut menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025,” kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis atau technical review oleh OECD dan negara-negara anggotanya. Pada tahap tersebut, OECD akan melakukan pengumpulan informasi dan data melalui distribusi kuesioner, fact-finding mission, hingga penyusunan kajian mengenai kebijakan dan regulasi nasional Indonesia.

Hasil kajian tersebut nantinya akan dibahas di tingkat komite OECD untuk menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang perlu dilakukan Indonesia dalam proses menuju keanggotaan penuh.

Aksesi OECD melibatkan 25 komite yang mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari investasi, perdagangan, persaingan usaha, kebijakan fiskal, tata kelola pemerintahan, antikorupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjalani proses aksesi OECD. Menurut Airlangga, antusiasme negara-negara anggota terhadap pencalonan Indonesia juga tergolong tinggi.

“Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia,” ujar Airlangga.

Dalam forum OECD, Indonesia juga akan membawa agenda hilirisasi sebagai salah satu kebijakan utama untuk meningkatkan nilai tambah industri, memperluas penyerapan tenaga kerja berkualitas, serta memperkuat struktur ekonomi nasional. Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri, pasar terbuka, dan kesejahteraan.

Untuk mendukung kelancaran proses aksesi, Airlangga juga akan menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari delapan negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand.

Selain itu, ia akan bertemu dengan Business at OECD (BIAC) yang merupakan mitra kelompok usaha OECD dan memiliki hubungan erat dengan asosiasi pelaku usaha Indonesia.

Usai menghadiri agenda di Paris, Airlangga akan melanjutkan kunjungan ke Brussels pada 5 Juni 2026. Di sana, ia dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum 2026 dan melakukan pertemuan dengan Komisioner Uni Eropa.

Forum tersebut merupakan pertemuan tahunan tingkat tinggi yang mempertemukan pembuat kebijakan, pemimpin industri, negara anggota Uni Eropa, dan mitra global untuk membahas berbagai tantangan geoekonomi internasional.

Salah satu agenda utama Indonesia di Brussels adalah mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang telah disepakati Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025.

Pemerintah berharap ratifikasi IEU-CEPA dapat segera diselesaikan sehingga membuka akses pasar yang lebih luas dan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Keberhasilan ratifikasi perjanjian tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan perdagangan, investasi, dan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa, seiring upaya pemerintah memperluas kerja sama ekonomi global di tengah tantangan ekonomi dunia yang masih dinamis.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3-5 Juni 2026.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat proses keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Menuju Keanggotaan OECD

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga dijadwalkan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Kehadirannya menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025.

Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis atau technical review yang dilakukan oleh OECD bersama negara-negara anggotanya.Pada fase tersebut, OECD akan melakukan berbagai kegiatan pengumpulan data dan informasi, mulai dari distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi mengenai kondisi kebijakan dan regulasi nasional Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.

Proses aksesi OECD melibatkan pemangku kepentingan nasional, baik dari unsur Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan yang terdiri dari kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademik, dan organisasi kemasyarakatan.

Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Indonesia sendiri menjadi sorotan karena merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjalani proses aksesi OECD.

Bahkan OECD mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh organisasi tersebut.

Sebagian besar menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara anggota agar bermanfaat bagi kepentingan nasional.

"Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Selasa (2/6).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.

Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand.

Selain itu, Airlangga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC) yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.

Mengawal Ratifikasi I-EU CEPA di Brussels

Usai menyelesaikan agenda di Paris, Airlangga akan melanjutkan kunjungan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026. Di sini, ia dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 serta menggelar pertemuan dengan Komisioner EU.

BESF 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa yang berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi.

Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.

Agenda utama di Brussels yakni mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu.

Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Kunjungan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang semakin aktif dan strategis dalam menjalin kemitraan internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi.

Bisnis.com, JAKARTA — Suhu rata-rata global diperkirakan terus berada di atau mendekati level rekor tertinggi dalam lima tahun ke depan, berdasarkan laporan terbaru Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) yang diproduksi oleh Met Office Inggris.

Laporan Global Annual-to-Decadal Climate Update tersebut memproyeksikan suhu rata-rata tahunan global pada 2026–2030 berada di kisaran 1,3–1,9 derajat Celsius di atas rata-rata periode 1850–1900. Terdapat peluang 86% bahwa setidaknya satu tahun dalam rentang 2026–2030 akan melampaui 2024 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat.

Lebih jauh, laporan ini menyebut peluang 91% bahwa suhu rata-rata global akan melampaui 1,5 derajat Celsius di atas level pra-industri setidaknya dalam satu tahun pada periode tersebut. Ambang batas ini sebelumnya juga sempat terlampaui pada 2024, ketika suhu rata-rata permukaan global mencapai sekitar 1,55 derajat Celsius di atas baseline pra-industri.

Peluang rata-rata lima tahun 2026–2030 secara keseluruhan melampaui 1,5 derajat Celsius tercatat 75%. Namun, laporan ini juga menegaskan bahwa peluang suhu tahunan melampaui 2 derajat Celsius dalam lima tahun ke depan sangat kecil, di bawah 1%.

Penulis utama laporan ini, Dr. Leon Hermanson dari Met Office, mengatakan El Niño yang diprediksi muncul pada paruh kedua 2026 memperbesar kemungkinan 2027 menjadi tahun berikutnya yang memecahkan rekor.

"Terdapat prediksi El Niño pada akhir 2026, yang meningkatkan peluang tahun berikutnya, 2027, menjadi tahun pemecah rekor berikutnya," katanya, dikutip dari siaran pers, Minggu (31/5/2026).

Laporan ini juga menyoroti sejumlah temuan regional. Suhu Arktik selama lima musim dingin di belahan bumi utara ke depan (November–Maret) diprediksi 2,8 derajat Celsius di atas rata-rata 1991–2020. Kondisi ini mencerminkan anomali yang lebih dari tiga setengah kali lipat anomali suhu rata-rata global pada periode yang sama. Konsentrasi es laut Arktik di Laut Barents, Laut Bering, dan Laut Okhotsk juga diprediksi terus berkurang hingga 2035.

Dari sisi curah hujan, kondisi lebih basah dari rata-rata diprediksi terjadi di lintang tinggi belahan bumi utara selama musim dingin, sementara wilayah subtropis, terutama di belahan bumi selatan, cenderung mengalami kondisi lebih kering.

Untuk periode Mei–September pada 2026–2030, anomali basah diprediksi terjadi di wilayah Sahel, Eropa utara, Alaska, dan Siberia, sementara anomali kering lebih mungkin terjadi di kawasan Amazon.

WMO menegaskan ambang batas 1,5 derajat Celsius dan 2 derajat Celsius yang tercantum dalam Perjanjian Paris merujuk pada pemanasan jangka panjang yang diukur selama periode sekitar 20 tahun. Terlampaui dalam satu tahun tertentu tidak berarti target jangka panjang Perjanjian Paris sudah tidak dapat dicapai.

Laporan ini merupakan sintesis dari prediksi 13 lembaga berbeda, termasuk empat Global Producing Centres: Barcelona Supercomputer Centre, Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis, Deutscher Wetterdienst, dan Met Office.

Bisnis.com, JAKARTA – Dari pertahanan, energi bersih, hingga diplomasi Palestina, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis menandai fase baru hubungan Jakarta–Paris di tengah dunia yang makin multipolar.

Di Les Invalides, kompleks bersejarah militer Prancis yang selama ini identik dengan Napoleon Bonaparte dan parade kehormatan negara-negara besar dunia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penyambutan kenegaraan penuh dari Pemerintah Prancis. Dari sana, iring-iringan kendaraan Presiden RI bergerak menuju Istana Élysée dengan pengawalan 146 pasukan berkuda dan 27 personel motoris.

Di tengah meningkatnya ketegangan global akibat perang Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan China, hingga ancaman gangguan rantai pasok energi dunia, Indonesia dan Prancis memilih memperkuat jalur kerja sama. Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron sepakat membawa hubungan kedua negara menuju Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif.

Kesepakatan itu diumumkan usai pertemuan bilateral di Istana Élysée, Kamis (28/5/2026) waktu setempat. Bukan hanya soal pertahanan dan ekonomi, kemitraan tersebut juga menyentuh isu energi bersih, pendidikan, teknologi, inovasi, sampai posisi geopolitik kedua negara di tengah dunia yang semakin multipolar.

Kunjungan Prabowo ke Prancis kali ini juga menjadi simbol kedekatan yang kian intens. Dalam pidatonya dihadapan Macron, Prabowo bahkan menyebut dirinya sudah tiga kali mengunjungi Prancis hanya dalam kurun waktu satu tahun.

“Sebagaimana diketahui, tahun ini saja saya sudah tiga kali ke Prancis dan tahun lalu Indonesia mendapat kehormatan besar, diundang bisa ikut dalam defile 14 Juli hari kebangsaan bagi Republik Prancis. Ini saya kira kehormatan sangat besar,” ujar Prabowo.

Diplomasi yang Semakin Intens

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa kunjungan Prabowo ke Paris sebenarnya merupakan undangan balasan dari Presiden Macron yang sempat tertunda beberapa kali.

Menurut Sugiono, Presiden Macron sebelumnya telah mengundang Presiden Prabowo sejak April 2026. Namun penjadwalan kunjungan kala itu belum dapat direalisasikan karena masalah kecocokan waktu.

“Ini adalah undangan dari Presiden Macron yang sebenarnya sempat tertunda. Jadi waktu itu, saya kalau tidak salah tanggal bulan April, kunjungan yang diharapkan dilaksanakan. Namun waktu yang tidak cocok pada saat itu,” kata Sugiono.

Sugiono menuturkan, ketika Presiden Prabowo bertemu kembali dengan Macron di Paris dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Prancis itu kembali mengajukan undangan resmi. Karena sudah dua kali diundang, Prabowo akhirnya memenuhi undangan tersebut dan melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Prancis.

“Dan hadir di Paris dan meragakan kunjungan ke negara itu. Sebagai kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Macron ke Indonesia,” kata Sugiono.

Kunjungan kenegaraan ini memang bukan sekadar seremoni diplomatik. Intensitas komunikasi kedua pemimpin menunjukkan bahwa hubungan Jakarta dan Paris tengah dipersiapkan menjadi salah satu poros penting Indonesia di Eropa.

Data Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan bahwa hubungan bilateral Indonesia–Prancis terus berkembang dalam satu dekade terakhir. Nilai perdagangan kedua negara pada 2025 diperkirakan mencapai lebih dari US$3 miliar setara dengan sekitar Rp53,64 triliun dengan tren peningkatan investasi di sektor pertahanan, energi, infrastruktur, dan industri kreatif.

Prancis juga menjadi salah satu investor Eropa penting di Indonesia. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi Prancis di Indonesia dalam lima tahun terakhir tersebar di sektor energi, manufaktur, transportasi, dan pengolahan mineral.

Tidak hanya itu, posisi Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan salah satu motor utama Uni Eropa membuat Paris dipandang strategis bagi diplomasi Indonesia di kawasan Barat.

Gerbang Eropa dan Gerbang Asia

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut kunjungan ini memiliki dimensi strategis yang jauh lebih luas dibanding hubungan bilateral biasa.

Menurut Teddy, Indonesia dan Prancis saat ini saling melengkapi dalam hubungan global. Indonesia dipandang sebagai salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Prancis merupakan gerbang penting Asia Tenggara menuju kawasan Eropa.

“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” kata Teddy.

Tak hanya itu, Teddy menekankan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis menghasilkan penguatan kerja sama ekonomi dan investasi kedua negara, termasuk tercapainya empat kesepakatan komersial baru di sektor strategis dengan nilai tembus Rp23,23 kuadrilium atau US$1,3 triliun.

Dalam keterangannya, Teddy menyoroti peluncuran forum bisnis France–Indonesia High Level Business Council yang dihadiri langsung oleh Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron usai pertemuan bilateral di Istana Élysée.

Forum tersebut diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama MEDEF International sebagai wadah penguatan kemitraan ekonomi strategis kedua negara.

“Forum bisnis ini mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis dengan total kapitalisasi pasar gabungan mencapai US$1,3 triliun,” tulisnya.

Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Indonesia dan Prancis juga mencatat empat kesepakatan komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Meskipun tidak merinci nilai keseluruhan kesepakatan terbaru itu, tetapi pemerintah menilai capaian tersebut memperkuat tren peningkatan investasi dan hubungan dagang kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.

Forum bisnis France–Indonesia High Level Business Council juga disebut akan berperan mengawal implementasi berbagai nota kesepahaman dan komitmen investasi yang sebelumnya telah disepakati.

Seskab mencatat saat kunjungan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025 lalu, kedua negara menandatangani 27 nota kesepahaman dengan total nilai lebih dari US$11 miliar.

“Forum juga berkomitmen mengawal implementasi berbagai nota kesepahaman (MoU) dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya,” tandas Teddy.

Dalam pandangan pemerintah, posisi geopolitik Indonesia di Indo-Pasifik menjadi semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas global. Sementara itu, Prancis juga memiliki kepentingan strategis besar di Indo-Pasifik karena memiliki wilayah teritorial dan pangkalan militer di kawasan tersebut.

Prancis selama beberapa tahun terakhir memang aktif memperkuat strategi Indo-Pasifiknya. Pemerintah Macron secara terbuka mendorong terciptanya tatanan kawasan yang tidak didominasi satu kekuatan besar tertentu.

Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia yang selama ini konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dalam pidatonya, Macron bahkan secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai mitra utama Prancis di Indo-Pasifik.

“Kami meyakini bahwa di Indo-Pasifik ada sebuah strategi, sebuah jalan ketiga yang harus ditempuh, yang bukan berupa ketundukan kepada salah satu dari dua kekuatan ekonomi besar dunia,” ujar Macron.

Presiden Prancis itu menilai Indonesia dan Prancis dapat membangun koalisi negara-negara independen yang tetap ingin berdaulat tanpa jatuh dalam ketergantungan eksklusif terhadap kekuatan global tertentu.

Bagi Macron, kerja sama dengan Indonesia bukan hanya soal perdagangan, tetapi bagian dari upaya membangun tatanan dunia multipolar.

Pertahanan Jadi Pilar Utama

Jika ada sektor yang paling cepat berkembang dalam hubungan Indonesia–Prancis beberapa tahun terakhir, maka jawabannya adalah pertahanan.

Kerja sama pertahanan kedua negara meningkat tajam sejak Indonesia memutuskan membeli jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Kontrak pengadaan Rafale Indonesia menjadi salah satu kerja sama pertahanan terbesar Prancis di Asia Tenggara.

Dalam pernyataan bersama di Élysée, Macron menegaskan bahwa pengiriman jet Rafale pertama ke Indonesia menjadi simbol konkret pendalaman kerja sama strategis kedua negara.

“Pengiriman dalam beberapa bulan terakhir pesawat tempur Rafale pertama yang dibeli Indonesia menjadi ilustrasi yang sangat jelas,” ujar Macron.

Tidak hanya Rafale, kerja sama kedua negara juga berkembang ke bidang radar, pelatihan militer, latihan gabungan, penguatan angkatan laut, hingga pengembangan industri pertahanan.

Namun di balik ekspansi kerja sama tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana Indonesia benar-benar mendapatkan transfer teknologi dan manfaat industri.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan DPR akan memastikan kerja sama pertahanan tidak berhenti pada pembelian alutsista. Menurut Sukamta, kerja sama strategis dengan Prancis harus menjadi momentum memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

“Bagi DPR, khususnya Komisi I, prinsip dasarnya sangat jelas: kerja sama pertahanan tidak boleh berhenti pada transaksi pembelian alutsista, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional,” ujar Sukamta saat dihubungi Bisnis pada Jumat (29/5/2026).

Dia menekankan pentingnya transfer of technology, transfer of knowledge, joint production, hingga peningkatan kapasitas SDM dalam setiap kerja sama strategis.

“Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi buyer, tetapi secara bertahap harus naik kelas menjadi partner produksi, pengembang teknologi, bahkan pada tahap tertentu menjadi bagian dari rantai pasok global industri pertahanan,” katanya.

Sukamta menekankan bahwa DPR ingin memastikan belanja pertahanan tidak hanya meningkatkan kekuatan militer, tetapi juga memberi efek berganda bagi industri nasional.

“Belanja pertahanan tidak hanya meningkatkan deterrence capability, tetapi juga menghasilkan multiplier effect bagi teknologi, industri, dan ekonomi nasional,” ujar Sukamta.

Diplomasi Palestina dan Politik Bebas Aktif

Selain pertahanan, isu Palestina menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan Prabowo dan Macron. Kedua pemimpin sama-sama menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara dan pentingnya mengakhiri pendudukan ilegal wilayah Palestina.

Kesamaan posisi tersebut dinilai membuka peluang Indonesia memperluas leverage diplomatiknya di Eropa. Sukamta mengatakan kemitraan strategis Indonesia–Prancis dapat menjadi aset diplomatik penting di tengah dunia yang semakin multipolar.

“Indonesia perlu memanfaatkan kemitraan strategis ini untuk membangun lebih banyak diplomatic leverage, termasuk mendorong negara-negara berpengaruh di Eropa agar mengambil langkah yang lebih konstruktif terhadap perdamaian yang adil bagi Palestina,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya isu politik luar negeri, tetapi amanat konstitusi.

“Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina bukan hanya isu politik luar negeri, tetapi amanat konstitusi untuk menentang penjajahan dalam segala bentuk,” katanya.

Sukamta juga menilai hubungan erat dengan Prancis menunjukkan Indonesia mampu tetap konsisten mendukung Palestina tanpa kehilangan ruang kerja sama dengan negara-negara besar.

“Ini menegaskan karakter politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif: independen, prinsipil, tetapi tetap dialogis dan konstruktif,” pungkas Sukamta.

Dunia Multipolar dan Ambisi Middle Power

Direktur Eksekutif Global Insight Forum Teuku Rezasyah melihat hubungan Indonesia–Prancis jauh melampaui sekadar hubungan bilateral biasa. Menurutnya, kemitraan strategis komprehensif dengan Prancis dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai qualified middle power atau kekuatan menengah yang berkualitas.

“Status RI tersebut akan semakin kokoh jika keduanya mampu memadukan kebijakan luar negeri dalam sebuah kebijakan gabungan,” ujar Rezasyah.

Dalam pandangannya, Indonesia membawa aspirasi Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam, sementara Prancis mewakili jaringan Francophone dan kekuatan Eropa.

Kolaborasi keduanya dinilai dapat melahirkan pengaruh baru dalam percaturan global. Rezasyah juga mengusulkan gagasan menarik mengenai penerapan konsep Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau ZOPFAN di Selat Hormuz.

Dia menilai bahwa, Indonesia dan Prancis dapat berkolaborasi membangun kawasan Selat Hormuz sebagai wilayah damai, bebas, dan netral di tengah meningkatnya ketegangan Iran–Israel dan ancaman terhadap jalur energi global.

“Keduanya dapat membangun sebuah ide Zone of Peace, Freedom and Neutrality dari Asia Tenggara untuk diterapkan di kawasan Selat Hormuz,” ujarnya.

Gagasan tersebut menunjukkan bagaimana hubungan Indonesia–Prancis kini mulai masuk ke ranah geopolitik global. Apalagi, kata Reza, dalam pernyataan bersama, kedua negara memang menyoroti meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz dan menegaskan pentingnya kebebasan navigasi.

Hal ini menjadi penting karena sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz setiap hari. Gangguan di kawasan itu dapat langsung berdampak terhadap harga energi global. Indonesia sebagai importir minyak dan Prancis sebagai ekonomi industri sama-sama berkepentingan menjaga stabilitas kawasan tersebut.

Energi Bersih dan Transisi Hijau

Selain pertahanan dan geopolitik, transisi energi menjadi salah satu fokus baru hubungan Indonesia–Prancis. Kedua negara menegaskan dukungan terhadap implementasi Paris Agreement dan percepatan transisi energi.

Prancis juga mendukung implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia yang diluncurkan sejak KTT G20 Bali. JETP Indonesia sendiri memiliki nilai komitmen pendanaan internasional sekitar US$20 miliar yang bertujuan membantu percepatan pengurangan emisi karbon dan transisi energi bersih.

Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis aktif mendukung proyek energi hijau di Indonesia melalui Agence Française de Développement (AFD). Kerja sama energi kedua negara juga berkembang ke bidang mineral kritis, kendaraan listrik, hingga kemungkinan pengembangan energi nuklir sipil.

Dalam pernyataan bersama, Indonesia menyatakan minat menjajaki kerja sama dengan Prancis terkait infrastruktur energi nuklir yang aman dan berkelanjutan. Hal ini menjadi menarik karena Indonesia selama bertahun-tahun masih berhati-hati terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Di sisi lain, Prancis merupakan salah satu negara dengan teknologi nuklir paling maju di dunia. Sekitar 70% listrik Prancis berasal dari tenaga nuklir. Bagi Indonesia, kerja sama energi dengan Prancis berpotensi membuka akses terhadap teknologi energi rendah karbon yang lebih maju.

Pertaruhan Politik Luar Negeri Prabowo

Reza melanjutkan bahwa kunjungan Prabowo ke Prancis juga menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter politik luar negeri pemerintahannya.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Prabowo aktif melakukan lawatan ke berbagai negara besar, mulai dari China, Jepang, Amerika Serikat, Turki, Rusia, hingga negara-negara Timur Tengah dan Eropa.

Langkah itu menunjukkan upaya Indonesia memperluas ruang manuver diplomasi di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.

“Berbeda dengan era Perang Dingin yang bipolar, dunia saat ini bergerak menuju pola multipolar dengan munculnya berbagai kekuatan regional. Indonesia tampaknya ingin mengambil posisi sebagai middle power yang aktif membangun hubungan dengan semua pihak,” ucap Reza.

Meskipun hubungan Indonesia–Prancis berkembang pesat, tetapi Reza menekankan bahwa tantangan tetap ada. Salah satunya adalah memastikan seluruh komitmen benar-benar terealisasi.

Pengalaman masa lalu menunjukkan banyak kerja sama internasional berhenti di level MoU tanpa implementasi konkret. Oleh karena itu, pembentukan High Level Business Council dan berbagai working group menjadi penting agar kerja sama dapat berjalan berkelanjutan.

Rezasyah menilai Indonesia dan Prancis perlu membangun kerja sama yang realistis dan berkesinambungan.

“Diperlukan studi bersama yang jujur dan mendalam, demi terbangunnya kerja sama sekecil apapun namun mampu bergulir cepat dan berkesinambungan,” tandas Reza.

Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Paris pada pekan ini babak baru hubungan Indonesia-Prancis, yang kini tidak hanya berfokus pada kerja sama diplomatik, tetapi juga mencakup investasi, perdagangan, industri strategis, hingga pengembangan teknologi.

Sejumlah kesepakatan penting lahir dari kunjungan ini, yang menunjukkan upaya serius kedua negara dalam memperluas dan mendiversifikasi kerja sama di berbagai bidang.

Salah satu buah kesepakatan strategis yakni pembentukan France–Indonesia High Level Business Council (FI-HLBC) dalam Forum CEO Indonesia-Prancis 2026 yang dihadiri sekitar 30 petinggi perusahaan kedua negara, dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp23,23 kuadriliun.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan Indonesia kini menjadi salah satu mitra utama Prancis di kawasan Indo-Pasifik.

“Dalam hal ini, Indonesia adalah mitra utama di Indo-Pasifik dalam memperkuat kedaulatan kita,” ujar Macron saat memberikan keterangan pers bersama Prabowo di Istana Élysée, Paris, Prancis, Kamis (28/5) sore waktu setempat.

Meski demikian, hubungan ekonomi kedua negara masih menghadapi sejumlah tantangan. Neraca perdagangan Indonesia dengan Prancis masih mencatat defisit. Pada 2025, total perdagangan bilateral mencapai US$2,69 miliar, dengan nilai impor Indonesia dari Prancis sebesar US$1,64 miliar, lebih tinggi dibandingkan ekspor yang mencapai US$1,06 miliar.

Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai komitmen yang telah diumumkan dapat terealisasi secara konkret.

Kepastian regulasi, percepatan investasi, transfer teknologi, hingga implementasi kerja sama industri akan menjadi faktor penentu keberhasilan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Prancis dalam jangka panjang.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — France–Indonesia High Level Business Council (FI-HLBC) resmi diluncurkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) dalam Forum CEO Indonesia-Prancis 2026 yang bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026).

Peluncuran FI-HLBC tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Acara digelar di Hotel de Marigny, Palais de l'Élysée Estate, Paris.

Prabowo menegaskan adanya penguatan kerja sama kedua negara melalui kemitraan strategis komprehensif atau Comprehensive Strategic Partnership.

Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap peningkatan investasi dan kerja sama ekonomi kedua negara, termasuk pembentukan FI-HLBC. Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat hubungan bisnis Indonesia dan Prancis.

“Ini saya kira sangat penting dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia, dan Prancis sebagai pemimpin Eropa akan terus memainkan peranan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara,” kata Prabowo.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan pembentukan FI-HLBC menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Prancis. Menurutnya, dengan adanya forum bisnis tingkat tinggi itu, perdagangan kedua negara kian pesat.

“Dalam kuartal pertama tahun ini saja, nilai perdagangan kedua negara meningkat hingga mencapai US$1 miliar. Ini pertumbuhan yang luar biasa dan saya yakin ini baru permulaan,” kata Anindya.

Dia mengatakan bahwa dengan adanya FI-HLBC, kerja sama yang dibangun Indonesia dengan Prancis tidak hanya berfokus pada peningkatan perdagangan dan investasi, tetapi juga pada investasi yang memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Tadi juga dibicarakan mengenai vocational studies, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, hingga turisme. Pariwisata Indonesia maupun Prancis memiliki daya tarik yang sangat besar,” ujar Anindya.

Anin juga menjelaskan bahwa sejumlah sektor strategis tengah menjadi fokus pembahasan kedua negara, antara lain energi dan mineral, sumber daya manusia, manufaktur, pendidikan, serta kesehatan.

“Empat subsektor itu kami bahas bersama-sama untuk memastikan masing-masing pelaku usaha dapat membuat progres yang konkret,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden PrancisEmmanuel Macron menegaskan komitmen memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026) waktu setempat.

Macron menyebut Indonesia sebagai mitra utama Prancis di kawasan Indo-Pasifik dalam upaya memperkuat kedaulatan dan menjaga independensi di tengah gejolak global.

Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral, Macron mengatakan kunjungan Prabowo ke Paris menjadi simbol eratnya hubungan kedua negara yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Negara Prancis juga mengapresiasi kunjungan tersebut yang berlangsung tepat 1 tahun setelah lawatannya ke Indonesia.

"Kunjungan ini berlangsung tepat 1 tahun setelah kunjungan yang saya lakukan ke Indonesia, yang menjadi bukti dinamika luar biasa hubungan kami. Dan dinamika ini bertumpu pada persahabatan lama di antara kita, antara kedua negara kita, serta transformasi mendalam dalam hubungan ini selama beberapa tahun terakhir," ujar Macron.

Macron menyoroti kondisi global yang menurutnya semakin penuh tantangan akibat berbagai krisis internasional di Eropa, Timur Tengah, dan Asia.

Situasi tersebut, kata Macron, tidak hanya menguji keamanan kolektif dunia, tetapi juga memperburuk ketidakseimbangan ekonomi global dan meningkatkan volatilitas ekonomi internasional.

Menurutnya, kondisi tersebut memperkuat keyakinan Prancis mengenai pentingnya membangun jalur strategis yang independen di kawasan Indo-Pasifik.

Dia menegaskan bahwa Prancis dan Indonesia memiliki pandangan yang sama untuk tidak bergantung secara eksklusif kepada kekuatan ekonomi besar dunia.

"Kami meyakini bahwa di Indo-Pasifik ada sebuah strategi, sebuah jalan ketiga yang harus ditempuh, yang bukan berupa ketundukan kepada salah satu dari dua kekuatan ekonomi besar dunia, melainkan secara damai membangun jalan menuju kemandirian," katanya.

Macron juga menekankan pentingnya membangun koalisi negara-negara independen yang tetap menjaga kedaulatan, membuka kerja sama perdagangan dengan semua pihak, namun tidak terjebak dalam ketergantungan strategis, termasuk dalam sektor mineral kritis, tanah jarang, maupun bahan baku lainnya.

Oleh karena itu, Macron menyebut Indonesia memiliki posisi penting bagi Prancis dalam memperkuat strategi Indo-Pasifik.

Dia menilai Presiden Prabowo memiliki keyakinan yang sama terkait pentingnya menjaga kedaulatan dan kemandirian nasional di tengah kompetisi geopolitik global.

Sebagai tindak lanjut dari kesamaan visi tersebut, Macron mengumumkan bahwa Prancis dan Indonesia sepakat meningkatkan hubungan bilateral dari kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif.

Menurutnya, peningkatan status tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara memperluas dan mendiversifikasi kerja sama di berbagai bidang strategis.

"Itulah sebabnya kami memutuskan untuk meningkatkan kemitraan strategis yang dibentuk pada tahun 2011 menjadi kemitraan strategis komprehensif," tandas Macron.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron atas penerimaannya di Prancis. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya telah tiga kali mengunjungi Prancis pada tahun ini.

Hal itu diungkapkan Prabowo setelah upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Les Invalides, Paris, Prancis, pada Kamis (28/5/2026).

"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan setinggi-tingginya atas penerimaan yang begitu besar, begitu baik, penuh kehormatan, untuk saya dan delegasi saya. Sebagaimana diketahui, tahun ini saja saya sudah tiga kali ke Prancis," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa tahun lalu pun dirinya telah mendapatkan kehormatan besar diundang ke Prancis dan bisa mengikuti defile di Prancis pada 14 Juli 2025. Saat itu, kunjungan Prabowo ke Prancis bertepatan dengan perayaan Bastille Day, mengenang peristiwa pengepungan Bastille yang menandakan pecahnya revolusi Prancis dan lahirnya Republik Prancis pada 1789 silam.

"Ini saya kira kehormatan sangat besar. Mungkin kita negara Asia pertama yang defile di benua Eropa," ujarnya.

Adapun dalam pertemuan Prabowo dan Macron pada hari ini, akan dibahas beberapa isu penting, yakni kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Delegasi Indonesia yang menemani Prabowo terdiri atas putra Presiden Prabowo, Didit Hediprasetyo; Menteri Luar Negeri Sugiono; Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Investasi Rosan Roeslani; serta Duta Besar RI untuk Prancis Mohamad Oemar.

Sebelumnya, Prabowo telah mengunjungi Prancis pada awal tahun ini tepatnya 23 Januari 2026. Kunjungan itu disebut sebagai agenda diplomasi bilateral dalam memperkuat hubungan kerja sama strategis Indonesia dengan Prancis dan menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama Macron di Istana Elysee.

Pada bulan lalu, 14 April 2026, Prabowo pun mengunjungi Prancis dan menggelar pertemuan bilateral membahas penguatan kerjasama strategis Indonesia-Prancis di berbagai sektor prioritas. Salah satu fokus pembahasan mencakup pengembangan kerjasama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis atas undangan Presiden Emmanuel Macron.

Kunjungan kenegaraan tersebut dimulai sejak Selasa (26/5/2026). Dalam rangkaian agenda itu, Presiden Prabowo juga melaksanakan salat Iduladha di Paris, Prancis pada Rabu (27/5/2026).

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan tersebut merupakan pemenuhan undangan resmi dari Presiden Macron kepada Prabowo yang sebelumnya sempat tertunda.

“Ini adalah undangan dari Presiden Macron yang sebenarnya sempat tertunda. Jadi waktu itu, saya kalau tidak salah bulan April, kunjungan yang diharapkan dilaksanakan, namun waktu tidak cocok pada saat itu,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Dia menjelaskan undangan kedua kemudian disampaikan langsung oleh Macron saat bertemu dengan Prabowo di Paris dalam kesempatan sebelumnya, dengan penentuan jadwal baru kunjungan kenegaraan.

“Presiden kemudian memenuhi undangan dan hadir di Paris sebagai kunjungan balasan kunjungan Presiden Macron ke Indonesia,” ujarnya.

Sugiono menegaskan kunjungan ini bukan sekadar agenda diplomatik rutin, melainkan bagian dari upaya memperkuat posisi strategis Indonesia di Eropa serta memperbarui arah kerja sama luar negeri.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah berharap lawatan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di Eropa.

“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” katanya.

Berikut catatan kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat:

27 Mei 2025
Presiden Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka dan menyepakati 21 dokumen kerja sama strategis antara kedua negara. Rangkaian kunjungan ditutup dengan kunjungan ke Kompleks Candi Borobudur di Magelang.

14 Juli 2025
Kunjungan pertama Prabowo ke Prancis dilakukan bertepatan dengan peringatan Bastille Day, yang menandai revolusi Prancis dan lahirnya Republik Prancis pada 1789.

23 Januari 2026
Kunjungan kedua dalam rangka penguatan hubungan bilateral dan jamuan santap malam pribadi bersama Presiden Macron di Istana Élysée.

14 April 2026
Pertemuan bilateral membahas penguatan kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk energi, pendidikan, komunikasi digital, dan investasi jangka panjang.

26 Mei 2026
Kunjungan kenegaraan (state visit) sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia di Eropa serta kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, pangan, energi bersih, dan hubungan Indonesia–Uni Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan salat sunah Iduladha 1447 Hijriah bersama warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia di Wisma Indonesia, Paris, Prancis, Rabu (27/5/2026) waktu setempat.

Kehadiran Presiden dalam salat berjemaah tersebut menghadirkan suasana hangat dan penuh kebersamaan bagi masyarakat Indonesia yang berada di perantauan.

Diiringi gema takbir, Presiden Prabowo tiba di Wisma Indonesia sekitar pukul 08.40 waktu setempat dan langsung bergabung bersama para jemaah untuk mengikuti rangkaian salat Iduladha. Sejak pagi, ratusan WNI dan diaspora telah memadati lokasi untuk melaksanakan ibadah sekaligus menyambut kedatangan Kepala Negara.

Salat Iduladha dipimpin oleh imam sekaligus khatib, Fakhruddin Arrozi, alumni Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, yang kini mengajar di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dalam khotbahnya, Fakhruddin menegaskan bahwa Iduladha bukan hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

“Kita tidak diperintahkan menyembelih anak-anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim AS, akan tetapi kita diperintahkan menyembelih ego kita demi menaati perintah Allah SWT,” ujar Fakhruddin dalam khotbahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas keislaman, memperkuat keluarga, serta mempererat persatuan, khususnya bagi umat Islam yang hidup sebagai diaspora di luar negeri.

Usai salat, Presiden Prabowo bersilaturahmi dengan para jemaah dan diaspora Indonesia yang hadir. Dalam suasana akrab, Presiden tampak menyalami masyarakat satu per satu sebelum mengikuti ramah tamah dan makan bersama.

Momen tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi banyak WNI yang berada di Paris.

Empat mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Zeahita, Yuri, Kezia, dan Sindhu, mengaku bahagia dapat merasakan suasana Iduladha di tanah rantau sekaligus bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia.

“Sangat spesial ya. Apalagi pas banget kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Pak Presiden. It’s such an honor,” ujar Zeahita.

Kezia mengatakan mereka awalnya datang ke Prancis untuk mengikuti konferensi dan lomba Model United Nations di Lyon sebelum singgah di Paris. Ia mengaku tidak menyangka dapat melaksanakan salat Id bersama Presiden Prabowo.

Sementara itu, Sindhu menyebut momen Iduladha bersama sesama WNI menjadi pengobat rindu terhadap Indonesia. “Padahal baru dua minggu di Prancis, tapi sudah kangen banget sama Indonesia,” katanya.

Kesan serupa juga disampaikan Myrna Damayanti, WNI asal Jakarta yang tengah melakukan perjalanan bisnis di Paris. Menurutnya, suasana Iduladha di tengah kota Paris menghadirkan kedamaian tersendiri. “Di sini rasanya damai. Di antara bangunan-bangunan yang sangat cantik dan historical, kita bisa salat Id dan mendengar takbir,” tutur Myrna.

Dia pun mengaku tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut.

Selain menjadi momentum ibadah, perayaan Iduladha di Wisma Indonesia juga menjadi ruang silaturahmi bagi diaspora Indonesia di Prancis. Kehadiran Presiden Prabowo dinilai memperkuat rasa kebersamaan dan kedekatan antara negara dengan masyarakat Indonesia di luar negeri.

PARIS - Presiden Prabowo Subianto menunaikan Salat Iduladha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris , Prancis, Rabu (27/5/2026). Kehadiran Presiden dalam salat berjemaah tersebut menjadi momen hangat bagi Warga Negara Indonesia dan diaspora yang berada di Prancis.

Diiringi alunan takbir, sekitar pukul 08.40 waktu setempat, Presiden Prabowo tiba di Wisma Indonesia dan langsung menuju saf untuk ikut mengumandangkan takbir bersama jemaah yang hadir, kemudian mengikuti rangkaian Salat Iduladha.

Salat berlangsung khidmat dengan diikuti oleh para WNI dan diaspora Indonesia yang sejak pagi telah hadir di Wisma Indonesia.

Salat Iduladha tersebut dipimpin oleh imam sekaligus khatib, Fakhruddin Arrozi. Ia merupakan alumni S2 Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan.



Dalam khotbahnya, Fakhruddin menyampaikan bahwa Iduladha merupakan hari raya yang mengandung dimensi ketuhanan sekaligus kemanusiaan. Ia mengingatkan bahwa ibadah kurban tidak hanya menjadi simbol kepatuhan kepada Allah, tetapi juga ajakan untuk berbagi, menjaga identitas keislaman, meneguhkan keluarga, serta memperkuat persatuan, khususnya bagi umat Islam yang hidup sebagai diaspora di negeri orang.

"Kita tidak diperintahkan menyembelih anak-anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim AS, akan tetapi kita diperintahkan menyembelih ego kita demi menaati perintah Allah SWT," ujar Fakhruddin dalam khotbahnya.

Seusai melaksanakan Salat Iduladha, Presiden Prabowo bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia dan diaspora yang mengikuti salat berjemaah. Dalam suasana penuh keakraban, Presiden tampak menyapa dan menyalami para jemaah yang hadir, kemudian dilanjutkan sesi ramah tamah makan bersama.

Momen tersebut menjadi ruang silaturahmi antara Kepala Negara dan masyarakat Indonesia di luar negeri, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dalam merayakan Iduladha di tanah rantau.