REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak pelaku usaha memanfaatkan kondisi ekonomi global saat ini untuk memperluas investasi. Menurut dia, harga barang modal (capital goods) yang kini relatif lebih murah menjadi peluang bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

"Dalam situasi seperti ini biasanyacapital goodsmenjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi, ini waktu yang sangat tepat," ujar Airlangga dalam acaraEconomic UpdateCNBC Indonesia, Senin (29/6/2026).

Airlangga mengatakan fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah proyeksi lembaga internasional dan tetap berada di atas rata-rata negara ASEAN.

Ia menyebut inflasi masih terkendali di kisaran 3 persen. Selain itu, permintaan domestik juga tetap kuat yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang bertahan di atas level 120. Neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar 0,09 miliar dolar AS pada April 2026, sementara indeks manufaktur S&P Global PMI tetap berada di level 50 dan cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS.

"Kita juga menjaga inflasi. Inflasi kita pada bulan Mei sekitar 3 persen. Kemudian kita juga bisa menjagadomestic demand, di mana indeks keyakinan konsumen masih di atas 100 bahkan 120," kata Airlangga.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus senilai Rp 26,34 triliun. Stimulus tersebut meliputi bantuan beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, bantuan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kedelai bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi udara, kereta api, dan kapal laut kelas ekonomi, serta berbagai insentif selama libur sekolah dan Natal-Tahun Baru.

Pemerintah juga akan memulai program magang nasional pada Juli 2026. Selain memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, pemerintah menyiapkan program vokasi danreskillingbagi sekitar 220 ribu lulusan SMK untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas akses ke pasar kerja, termasuk di luar negeri.

Di bidang perdagangan internasional, pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi. Salah satunya melalui penyelesaian perundinganIndonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) yang ditargetkan dapat diratifikasi tahun ini. Perjanjian tersebut berpotensi membuat sekitar 90 persen produk Indonesia memperoleh tarif masuk nol persen ke pasar Uni Eropa.

Selain itu, Indonesia juga terus melanjutkan proses aksesi keComprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP) danOrganisation for Economic Co-operation and Development(OECD) untuk memperluas akses pasar ekspor dan meningkatkan daya saing nasional.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) kembali mencatatkan capaian positif dalam upaya meningkatkan produktivitas industri gula nasional yakni berhasil mencapai kapasitas giling hingga 5.500 Ton Cane per Day (TCD).

Sekretaris Perusahaan PT Sinergi Gula Nusantara, Yunianta, mengatakan pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi dan peningkatan kinerja.Keberhasilan tersebut menunjukkan semakin optimalnya performa operasional PG Assembagoes dalam mengolah tebu rakyat maupun tebu perusahaan, sekaligus memperkuat kontribusi PT SGN dalam mendukung program swasembada gula nasional.

“Pencapaian kapasitas giling 5.500 TCD di PG Assembagoes merupakan bukti nyata keberhasilan transformasi operasional yang terus dilakukan PT SGN,” ujarnya dikutip Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kinerja pabrik, tetapi juga menunjukkan kuatnya kolaborasi antara perusahaan, petani tebu, karyawan, dan seluruh mitra kerja.

“Kami berharap capaian ini dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan produktivitas gula nasional dan mendukung target swasembada gula yang dicanangkan pemerintah,” ujar Yunianta.

Sementara itu, General Manager PG Assembagoes, Mulyono, mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.“Alhamdulillah, pencapaian giling 5.000 TCD di PG Assembagoes pada 9 Juni 2026 telah berhasil diraih,” ujarnya.

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi seluruh pihak yang terlibat. Dengan semangat kebersamaan, dedikasi, serta kerja keras yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kita mampu mencapai tonggak penting ini.

Dia juga berterima kasih kepada seluruh karyawan, petani tebu, mitra kerja, dan semua pihak yang telah memberikan tenaga, pikiran, dan komitmennya. “Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan meraih hasil yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Mulyono.

Yunianta menegaskan pula, keberhasilan PG Assembagoes mencapai kapasitas giling 5.500 TCD menjadi momentum penting bagi PT SGN untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan di seluruh unit operasional. Melalui peningkatan efisiensi proses, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penguatan kemitraan dengan petani tebu, perusahaan optimistis dapat terus meningkatkan produksi gula nasional secara berkelanjutan.

Sebagai subholding gula PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dia meyakinkan, PT SGN berkomitmen untuk terus menghadirkan kinerja terbaik guna mendukung ketahanan pangan nasional serta mewujudkan industri gula Indonesia yang modern, efisien, dan berdaya saing global.(K24)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik.

Meski konflik global membuat pasar kian sulit diprediksi dan mendorong investor lebih berhati-hati dalam menempatkan modalnya, menurut Airlangga, kawasan Indo-Pasifik masih dipandang sebagai kawasan yang aman dan menguntungkan bagi investasi. Saat ini, dunia sedang menanti momentum perdamaian antara AS dan Iran.

“Perdamaian selalu membuat hasil positif terhadap global outlook, terhadap perekonomian global. Dan yang kedua juga akan memperbaiki supply chain. Jadi dua hal itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Tapi yang jelas perdamaian itu kontribusinya positif terhadap perekonomian,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Airlangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi ASEAN yang masih berada di atas 4 persen serta stabilitas kawasan yang didukung negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.

Di tengah ketidakpastian global, berbagai kawasan ekonomi khusus (KEK) juga mencatatkan kinerja positif dengan tingkat keterisian yang tinggi. Bahkan, sejumlah kawasan tengah menyiapkan ekspansi untuk mengakomodasi pergeseran rantai pasok global (global supply chain realignment).

Untuk menjaga daya tarik investasi, lanjut Airlangga, pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi domestik, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah.

Maka dari itu. langkah Bank Indonesia dalam menjaga daya tarik instrumen rupiah diharapkan mampu mengurangi tekanan arus modal keluar (capital outflow) dan mendukung masuknya investasi berkualitas ke dalam negeri.

“Kerja sama antara fiskal dan moneter ini sudah sangat baik. Karena kami juga secara reguler bertemu. Dan kita memonitor dana pihak ketiga di perbankan, penyaluran kredit, dan juga tentu likuiditas di pasar yang sangat diperlukan,” katanya.

Selain menjaga stabilitas domestik, pemerintah juga terus memperluas akses pasar dan investasi melalui berbagai kerja sama ekonomi internasional. Salah satunya adalah proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Keanggotaan OECD diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi nasional, memperkuat kepercayaan investor, serta memperluas akses Indonesia ke pasar global yang memiliki nilai ekonomi sekitar 64 triliun dolar AS.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengapresiasi berbagai reformasi yang tengah dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor asuransi dan dana pensiun.

Head of Insurance and Pensions OECD, Pablo Antolín, mengatakan OECD melihat sejumlah kemajuan penting dalam penguatan industri asuransi dan dana pensiun nasional, mulai dari reformasi regulasi hingga upaya peningkatan perlindungan konsumen dan ketahanan sektor keuangan.

“Kami melihat berbagai reformasi penting yang sedang dilakukan Indonesia di sektor asuransi dan dana pensiun. Fact-Finding Mission ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana kebijakan, regulasi, dan pengawasan diterapkan dalam praktik serta bagaimana reformasi tersebut mendukung tujuan perlindungan konsumen dan ketahanan sektor keuangan,” kata Pablo dalam kegiatan Fact-Finding Mission OECD di Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tahapan aksesi Indonesia ke OECD. Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang memasuki proses aksesi organisasi yang beranggotakan 38 negara itu sejak Februari 2024.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut Fact-Finding Mission menjadi momentum untuk menunjukkan berbagai reformasi sektor keuangan yang tengah dijalankan Indonesia sekaligus memperkuat dialog kebijakan dengan OECD.

“Indonesia menyambut baik Fact-Finding Mission OECD sebagai bagian penting dari proses aksesi. Kami memandang proses ini bukan sekadar penilaian, tetapi kesempatan strategis untuk melakukan benchmarking terhadap praktik internasional terbaik serta mempercepat reformasi sektor keuangan Indonesia,” ujar Friderica.

Menurutnya, di tengah tantangan global, sektor jasa keuangan Indonesia tetap berada dalam kondisi sehat dan stabil. Di sektor asuransi, tingkat Risk-Based Capital (RBC) masih jauh di atas ketentuan minimum, yakni 476,11% untuk asuransi jiwa dan 311,74% untuk asuransi umum.

Sementara itu, aset dana pensiun per April 2026 mencapai Rp410,14 triliun dan terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sebagai investor institusional jangka panjang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan Indonesia tengah menjalankan berbagai reformasi struktural yang selaras dengan agenda OECD dan standar internasional.

Salah satu agenda utama yang sedang dipersiapkan adalah implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Program Penjaminan Polis akan memperkuat perlindungan pemegang polis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam revisi UU P2SK yang telah disetujui DPR RI pada 4 Juni 2026, kerangka resolusi dan likuidasi perusahaan asuransi juga semakin diperkuat dan menjadi bagian integral dari implementasi Program Penjaminan Polis oleh LPS,” ujar Ogi.

Selain itu, OJK terus mendorong implementasi PSAK 117 yang mengadopsi IFRS 17, menyiapkan kerangka solvabilitas berbasis risiko (New RBC), memperkuat fungsi aktuaria, serta mengembangkan pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan industri.

Bisnis.com, JAKARTA - Slank kembali menambah deretan karya mereka dengan merilis album studio ke-26 bertajuk Republik Fufufafa. Album tersebut diperkenalkan secara resmi dalam acara peluncuran yang berlangsung di Markas Slank, Jalan Potlot 14, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Jumat (5/6).

Album yang berisi 10 lagu tersebut tidak hanya tersedia di berbagai platform musik digital. Slank juga menghadirkannya dalam format fisik untuk para kolektor dan penggemar, mulai dari CD, kaset, hingga piringan hitam (vinyl).

Meski layanan streaming kini mendominasi cara masyarakat menikmati musik, Slank meyakini bahwa rilisan fisik masih memiliki tempat di hati para penggemar. Karena itu, mereka tetap menghadirkan album Republik Fufufafa dalam berbagai format fisik sebagai alternatif bagi pendengar yang ingin mendengarkan musik secara konvensional

Untuk menambah nilai koleksi, Slank memberikan sentuhan berbeda pada setiap format rilisan fisik. CD, kaset, dan vinyl masing-masing hadir dengan desain sampul yang tidak sama, sehingga setiap versi memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri bagi para penggemar maupun kolektor.

"Rilisan fisik itu sekarang jadi collectible item," kata Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.

Menurut Bimbin, peminat rilisan fisik saat ini juga tidak hanya datang dari generasi yang tumbuh bersama kaset dan CD. Menurutnya, belakangan semakin banyak anak muda dari kalangan Generasi Z hingga Generasi Alpha yang mulai tertarik menelusuri skena musik era sebelumnya, termasuk berburu kaset dan CD dari musisi favorit mereka.

Dia juga menilai keberadaan rilisan fisik tetap penting karena menjadi simbol eksistensi sebuah karya sekaligus dapat dijadikan koleksi atau kenang-kenangan bagi penggemar. Di sisi lain, rilisan fisik kerap memiliki nilai tambah sebagai barang koleksi karena harganya cenderung meningkat seiring waktu.

Selain memiliki nilai sentimental, Bimbim juga menyoroti potensi nilai koleksi dari rilisan fisik. Menurutnya, harga kaset dan CD lawas terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dia mencontohkan, kaset yang dulu dibeli dengan harga sekitar Rp6.000 kini bisa memiliki nilai jual hingga ratusan ribu rupiah, bahkan mencapai sekitar Rp100.000 atau lebih.

"Jadi ini kebalikan ya. Kalau rupiah ke dolar turun, kalau kaset Slank enggak," imbuhnya.

Untuk album Republik Fufufafa, Bimbim mengatakan jumlah rilisan fisik yang diproduksi akan dibuat terbatas. Menurutnya, jumlah cetakannya kemungkinan hanya mencapai ratusan keping dan belum sampai menyentuh angka ribuan.

Dukungan konkret ini diwujudkan melalui program kerja sama Swiss (2025-2028) yang berfokus pada tiga area krusial

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Swiss menggelontorkan dana sebesar 3 juta euro untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Prancis.

“Dukungan konkret ini diwujudkan melalui program kerja sama Swiss (2025-2028) yang berfokus pada tiga area krusial,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adapun ketiga area yang dimaksud yakni, penguatan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), peningkatan kapasitas dalam penerapan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (Responsible Business Conduct/OECD RBC), serta dukungan terhadap aksesi Indonesia ke Konvensi Anti-Suap OECD.

Pemerintah saat ini terus bergerak aktif membahas 240 instrumen hukum OECD yang tersebar di 32 Bab bersama lebih dari 60 kementerian/lembaga (K/L) terkait guna memastikan standar-standar tersebut tidak hanya diadopsi di atas kertas tetapi juga diterapkan secara nyata di lapangan.

Selain dukungan terhadap aksesi OECD, kedua negara juga membahas penguatan kerja sama ekonomi. Salah satunya melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) non-binding di sektor mineral dan logam yang dijadwalkan pada 23 Juni 2026.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas kemitraan Indonesia dan Swiss ke sektor bahan baku mineral kritis yang saat ini menjadi salah satu komoditas strategis dalam transisi energi global.

Kemudian, Airlangga menguraikan langkah masif Indonesia dalam melakukan reformasi struktural BUMN. Melalui langkah restrukturisasi dan pelepasan aset, Indonesia berhasil melakukan restrukturisasi dan memangkas jumlah BUMN.

Sebagai bagian dari strategi ini, dia menyoroti peran Danantara yang saat ini sedang menerbitkan obligasi internasional untuk menarik modal asing.

"Ke depan, Indonesia akan bekerja sama dengan Swiss untuk mengadopsi praktik tata kelola terbaik (best practices) global dengan memanfaatkan keahlian Swiss di pasar yang matang," jelas Menko.

Lebih lanjut, menanggapi ketidakstabilan geopolitik Timur Tengah, kedua negara sepakat untuk memperkuat koordinasi ketahanan energi dan pangan.

Indonesia memaparkan keberhasilannya dalam mendiversifikasi sumber energi, di mana pasokan minyak dari Arab Saudi hanya sebesar 20 persen, sementara sisanya dipenuhi dari negara-negara Afrika (Nigeria, Angola, Gabon) dan Amerika Serikat (AS).

Di sektor pangan, Indonesia telah mencapai kemandirian demi stabilitas harga jangka panjang. Selain itu juga telah mengekspor pupuk ke negara tetangga seperti Australia. Di sisi lain, Swiss juga terus menjaga cadangan minyak strategis untuk kebutuhan 4 hingga 4,5 bulan, serta cadangan pupuk nasional yang kuat.

Guna memperkuat fundamental energi masa depan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia bersama SECO (Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi) memperluas kerja sama teknologi melalui MoU pengembangan smart grids dan teknologi penyimpanan baterai (battery storage) guna mengoptimalkan potensi tenaga surya di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menargetkan proses tinjauan teknis (technical review) aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) rampung dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering) ini, Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD. Selain itu, OECD juga sudah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di sela rangkaian OECD Ministerial Council Meeting (MCM) di Paris, Prancis.

“Sejak diadopsinya Accession Roadmap untuk Indonesia pada Februari 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat. Dokumen Initial Memorandum yang menyelaraskan regulasi nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD pada 26 area kebijakan telah resmi kami serahkan setahun lalu. Ini menjadi cerminan dari prioritas reformasi kami di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan itu, Airlangga memaparkan hasil positif dari presentasi ulasan aksesi pertama (accession review presentation) oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi, yang mana sekitar 60 persen kebijakan lingkungan Indonesia telah sesuai dengan instrumen hukum OECD.

Menko Airlangga juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengadaptasi rekomendasi OECD, termasuk memperluas rencana aksi pada sektor energi, perubahan iklim, informasi lingkungan, dan polusi lintas batas.

Guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di tingkat publik dan dunia usaha, Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan komunikasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah.

Hubungan strategis diperkuat bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) selaku representasi dari Business at OECD (BIAC), serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai perwakilan dari Trade Union Advisory Committee (TUAC).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan terima kasih atas dukungan tenis dan finansial dari 7 negara mitra yakni Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss.

Lebih lanjut, kerja sama penguatan kapasitas kelembagaan juga diwujudkan melalui program magang staf Kemenko Perekonomian di Sekretariat OECD yang saat ini memasuki gelombang kedua dan akan berlanjut ke gelombang ketiga. Langkah ini juga diperkuat dengan rencana penguatan jejaring bersama diaspora Indonesia yang saat ini berkarir di lingkungan OECD.

Selain membahas agenda aksesi, pertemuan bilateral itu turut mendiskusikan respons global terhadap eskalasi konflik internasional yang berdampak pada stabilitas harga minyak dunia dan inflasi.

Airlangga mendorong optimalisasi peran International Energy Agency (IEA) sebagai badan afiliasi OECD untuk mengoordinasikan kebijakan pasokan minyak strategis demi meredam gejolak harga komoditas global.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Perekonomian Indonesia diperkirakan masih tumbuh pada 2026 dan 2027.

Namun, di balik proyeksi tersebut, sejumlah risiko membayangi dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dalam laporan Economic Outlook edisi Juni 2026 memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,7 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 5 persen pada 2027.

PEXELS/TOM FISK Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026.

Meski demikian, OECD menilai risiko terhadap prospek ekonomi Indonesia lebih banyak mengarah ke sisi negatif (tilted to the downside).

Tekanan tersebut datang dari berbagai arah, mulai dari kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik, pelemahan permintaan dunia, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga potensi pelebaran defisit anggaran negara.

OECD memperingatkan, biaya energi yang lebih tinggi dan ketidakpastian kebijakan berpotensi menekan konsumsi rumah tangga dan investasi di tengah pasar tenaga kerja yang melemah.

Di sisi lain, pelemahan ekonomi global dapat mengurangi permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia.

Harga energi jadi sumber tekanan utama

Salah satu risiko terbesar yang diidentifikasi OECD berasal dari lonjakan harga energi dunia.

Konflik yang berlangsung di Timur Tengah telah mengganggu pasokan energi global dan memicu kenaikan harga minyak, gas, serta berbagai komoditas terkait energi. Kondisi tersebut membuat banyak negara menghadapi tekanan inflasi yang lebih tinggi.

THINKSTOCKPHOTOS Ilustrasi harga minyak, harga minyak mentah.

Bagi Indonesia, dampaknya dapat dirasakan melalui kenaikan biaya impor energi dan meningkatnya tekanan terhadap harga-harga domestik.

OECD memperkirakan inflasi Indonesia naik menjadi 3,4 persen pada 2026.

Kenaikan ini terjadi ketika harga energi global yang lebih tinggi mulai diteruskan ke perekonomian domestik meskipun pemerintah masih mempertahankan kebijakan pembekuan harga bahan bakar bersubsidi.

Selain memicu inflasi, harga energi yang tinggi juga berpotensi meningkatkan biaya produksi sektor industri. Akibatnya, investasi dapat tertahan karena pelaku usaha menghadapi biaya operasional yang lebih mahal.

OECD menilai biaya energi yang lebih tinggi diperkirakan akan membebani konsumsi dan investasi di tengah melemahnya pasar tenaga kerja.

Daya beli masyarakat terancam

Kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada sektor industri. Rumah tangga juga berisiko mengalami tekanan daya beli.

Ketika biaya energi meningkat, pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan dasar seperti transportasi dan energi ikut naik. Kondisi ini mengurangi ruang untuk konsumsi barang dan jasa lainnya.

Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

OECD memperkirakan pertumbuhan konsumsi dapat melambat karena tekanan inflasi mengurangi kemampuan belanja masyarakat. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi sektor perdagangan, jasa, hingga manufaktur yang sangat bergantung pada permintaan domestik.

Pasar tenaga kerja mulai melemah

KOMPAS.com/Hanifah Salsabila Ilustrasi pekerja komuter Jakarta. Penumpang KRL di Stasiun Manggarai.

Tekanan terhadap konsumsi diperbesar oleh kondisi pasar tenaga kerja yang dinilai mulai melemah.

Menurut OECD, biaya energi yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi global membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha maupun perekrutan tenaga kerja.

Akibatnya, penciptaan lapangan kerja baru berpotensi melambat.

"Kenaikan biaya energi dan ketidakpastian kebijakan diperkirakan akan membebani konsumsi dan investasi di tengah melemahnya pasar tenaga kerja," tulis OECD.

Apabila kondisi tersebut berlangsung lebih lama, perlambatan pertumbuhan pendapatan masyarakat dapat memperlemah konsumsi dan menambah tekanan terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Ekspor tertekan permintaan global

Risiko berikutnya datang dari sektor eksternal.

OECD memperkirakan ekspor bersih Indonesia tidak akan memberikan kontribusi berarti terhadap pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun mendatang.

Permintaan global terhadap sejumlah komoditas utama Indonesia diperkirakan melemah seiring perlambatan ekonomi dunia. Pelemahan tersebut hanya akan diimbangi oleh menurunnya impor akibat moderasi permintaan domestik.

Bagi Indonesia yang masih mengandalkan ekspor komoditas sebagai salah satu sumber pertumbuhan, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri.

Ketidakpastian kebijakan perdagangan global juga memperbesar risiko tersebut.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

OECD menilai ketidakpastian perdagangan masih tinggi dan dapat membebani ekspor serta investasi apabila muncul pembatasan perdagangan baru atau permintaan global melemah lebih dalam dari perkiraan.

Rupiah tertekan, inflasi bisa meningkat

Selain risiko dari sektor riil, OECD juga menyoroti tekanan yang muncul dari sektor keuangan.

Menurut OECD, rupiah telah terdepresiasi sekitar 6 persen terhadap dollar AS sejak awal tahun. Kondisi tersebut meningkatkan risiko inflasi karena biaya impor menjadi lebih mahal.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan mempertahankan sikap kebijakan moneter yang relatif ketat hingga akhir 2026.

BI telah menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen pada Mei 2026 karena meningkatnya risiko dari kenaikan harga energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

OECD menilai pendekatan yang berbasis data (data dependent) tetap penting untuk menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

Namun, risiko yang perlu diwaspadai adalah arus modal keluar yang berkelanjutan.

Menurut OECD, ketidakpastian kebijakan global maupun domestik dapat mendorong investor menarik dananya dari pasar domestik.

Jika terjadi secara berkepanjangan, arus modal keluar akan menambah tekanan terhadap rupiah dan memperbesar inflasi melalui kenaikan harga barang impor.

Defisit anggaran berpotensi melebar

Di sisi fiskal, lonjakan harga energi juga berpotensi menambah beban anggaran negara.

OECD memperkirakan defisit APBN meningkat dari 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 menjadi 3 persen pada 2026.

SHUTTERSTOCK/MASSIMO VERNICESOLE Ilustrasi harga minyak

Padahal, target APBN 2026 menetapkan defisit sebesar 2,7 persen dari PDB.

Menurut OECD, kenaikan harga minyak diperkirakan dapat menambah defisit anggaran sekitar 0,6 persen dari PDB melalui peningkatan kebutuhan subsidi bahan bakar apabila kebijakan pembekuan harga BBM tetap dipertahankan.

Untuk menjaga defisit tetap berada di bawah batas 3 persen sebagaimana diatur dalam kerangka fiskal, pemerintah diperkirakan perlu mencari langkah penyeimbang.

Langkah tersebut dapat berupa penghematan belanja di sektor lain maupun penerapan pungutan tambahan terhadap eksportir komoditas yang memperoleh keuntungan dari kenaikan harga komoditas global.

Meski demikian, OECD menilai kebijakan fiskal Indonesia pada 2026 masih bersifat mendukung pertumbuhan karena peningkatan belanja subsidi energi dan program makan bergizi gratis. Belanja modal melalui Danantara juga diperkirakan membantu menopang investasi.

Ketergantungan energi impor jadi kerentanan

Kenaikan harga energi global kembali menunjukkan kerentanan Indonesia terhadap gejolak pasar energi internasional.

Karena itu, OECD menilai percepatan pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Menurut OECD, percepatan implementasi energi terbarukan, termasuk pengembangan biodiesel B50, dapat membantu mendiversifikasi bauran energi nasional, meningkatkan keamanan energi, serta mengurangi ketergantungan terhadap harga energi global yang berfluktuasi.

Selain itu, pengembangan energi terbarukan juga dapat mengurangi eksposur ekonomi terhadap guncangan eksternal yang berasal dari pasar minyak dan gas dunia.

Danantara jadi faktor penentu

Dalam laporannya, OECD juga memberikan perhatian khusus terhadap Danantara.

Lembaga tersebut menilai penguatan tata kelola sovereign investment and holding entity itu akan menjadi faktor penting dalam memaksimalkan dampak ekonomi investasi yang dilakukan.

"Memperkuat tata kelola entitas investasi dan holding Danantara akan membantu memaksimalkan dampak ekonomi positif dari investasinya," jelas OECD.

KOMPAS.com/TEUKU MUHAMMAD VALDY ARIEF Wisma Danantara di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Di sisi lain, OECD melihat Danantara juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru apabila mampu dijalankan secara efektif.

Menurut OECD, implementasi yang cepat dan efektif dapat menarik investasi swasta, mempercepat pembangunan proyek infrastruktur dan industri strategis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Pengerahan entitas investasi dan holding negara Danantara yang cepat dan efektif dapat menarik modal swasta, mendorong investasi, dan mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur dan industri yang berdampak tinggi," terang OECD.

Karena itu, OECD menilai penguatan tata kelola investasi publik, termasuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek, menjadi penting agar belanja infrastruktur mampu menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan berbagai tantangan tersebut, OECD menilai risiko terhadap prospek ekonomi Indonesia masih cenderung mengarah ke sisi bawah.

Lonjakan harga energi, pelemahan permintaan global, tekanan terhadap rupiah, arus modal keluar, hingga meningkatnya beban fiskal menjadi faktor-faktor yang akan menentukan arah perekonomian Indonesia dalam dua tahun ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelemahan rupiah yang membuat mata uang Indonesia menjadi salah satu yang terlemah di Asia terjadi ketika prospek pertumbuhan ekonomi nasional mulai menghadapi tekanan dari memburuknya situasi global.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dalam laporan OECD Economic Outlook June 2026 yang dipublikasikan pada Rabu (3/6/2026) memang masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan relatif tinggi di kawasan.

Namun, laju ekspansi ekonomi Indonesia diperkirakan melambat pada tahun ini sebelum kembali menguat pada 2027.

Shutterstock/Travis182 Ilustrasi rupiah.

Di saat yang sama, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menjadi salah satu faktor yang mendapat perhatian OECD.

Lembaga tersebut mencatat depresiasi rupiah sekitar 6 persen sejak awal tahun telah meningkatkan risiko inflasi domestik, terutama melalui kenaikan biaya impor dan dampak lanjutan dari melonjaknya harga energi global.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fundamental pertumbuhan Indonesia masih ditopang konsumsi dan investasi domestik, tekanan eksternal tetap menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

OECD pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Dalam laporan terbarunya, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7 persen pada 2026, lebih rendah dibandingkan realisasi dan proyeksi 2025 yang sebesar 5,1 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kemudian diperkirakan kembali menguat menjadi 5 persen pada 2027.

FREEPIK/PIKISUPERSTAR Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi yang relatif lebih baik dibanding banyak negara lain yang terdampak perlambatan ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah dan lonjakan harga energi.

OECD secara khusus menyebut Indonesia diperkirakan hanya mengalami perlambatan moderat dibandingkan negara-negara Asia lainnya karena ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dari Timur Tengah lebih rendah.

“Indonesia diproyeksikan mengalami penurunan pertumbuhan yang lebih moderat, sebagian karena ketergantungan yang lebih rendah pada impor energi dari Timur Tengah, dengan pertumbuhan melambat dari 5,1 persen pada tahun 2025 menjadi 4,7 persen pada tahun 2026, diikuti oleh pemulihan menjadi 5,0 persen pada tahun 2027,” tulis OECD.

Meski demikian, perlambatan tetap tidak terhindarkan karena kenaikan harga energi global, biaya pinjaman yang lebih tinggi, serta ketidakpastian kebijakan global yang meningkat.

Awal tahun masih kuat

Menurut OECD, ekonomi Indonesia sebenarnya memasuki 2026 dengan kondisi yang cukup solid.

Produk domestik bruto (PDB) riil pada kuartal I-2026 tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh permintaan domestik yang kuat.

Konsumsi pemerintah melonjak 21,8 persen, sementara konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto tetap tumbuh kuat berkat dampak pelonggaran moneter yang dilakukan sepanjang 2025.

Namun, sejumlah indikator yang lebih mutakhir mulai menunjukkan pelemahan momentum.

OECD mencatat penjualan ritel turun 1,9 persen secara tahunan pada April 2026. Kepercayaan konsumen juga melemah sejak awal tahun, terutama terkait ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja.

SHUTTERSTOCK/AVIGATOR FORTUNER Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.

Di sisi lain, ekspor bersih masih menjadi penahan pertumbuhan. OECD menyebut pada kuartal pertama 2026, net ekspor justru memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan Indonesia masih bertumpu pada permintaan domestik, sementara sektor eksternal menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi global.

Rupiah melemah, risiko inflasi meningkat

Di tengah perlambatan pertumbuhan, pelemahan rupiah menjadi sorotan penting.

OECD mencatat Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada Mei 2026 karena meningkatnya risiko inflasi yang berasal dari kenaikan harga energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Bank sentral menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 50 basis poin pada bulan Mei, karena risiko kenaikan akibat dampak kenaikan harga energi global dan depresiasi mata uang sekitar 6 persen terhadap dollar AS sejak awal tahun semakin meningkat,” tulis OECD.

Pernyataan tersebut menunjukkan, pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan pasar keuangan, melainkan berpotensi memengaruhi harga-harga di dalam negeri.

Ketika nilai tukar melemah, biaya impor berbagai barang menjadi lebih mahal. Dampaknya semakin besar ketika pada saat bersamaan harga energi dunia juga melonjak akibat gangguan pasokan global.

OECD menilai pendekatan kebijakan yang bergantung pada data (data dependent) perlu terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan tekanan harga.

PIXABAY/DARNO BEGE Ilustrasi rupiah, uang rupiah. Kenapa rupiah terus melemah. Nilai tukar rupiah. Penyebab nilai tukar rupiah melemah. Apa yang terjadi jika rupiah melemah. Kenapa rupiah melemah.

Lembaga itu menambahkan, apabila nilai tukar rupiah stabil dan dampak lanjutan inflasi tetap terkendali, suku bunga dapat kembali diturunkan secara bertahap menuju level yang lebih netral pada awal 2027.

Konflik Timur Tengah mengubah lanskap global

Laporan OECD secara keseluruhan menempatkan konflik Timur Tengah sebagai faktor utama yang mengubah prospek ekonomi dunia pada 2026.

Gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz dan kerusakan infrastruktur energi telah menyebabkan lonjakan harga minyak, gas, pupuk, serta berbagai bahan baku industri. Kenaikan harga tersebut mulai menekan aktivitas ekonomi dan meningkatkan inflasi di banyak negara.

OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4 persen pada 2025 menjadi 2,8 persen pada 2026 sebelum pulih menjadi 3,1 persen pada 2027.

Pada saat yang sama, inflasi negara-negara G20 diperkirakan meningkat menjadi 4 persen pada 2026 dari 3,4 persen pada 2025.

Bagi Indonesia, dampak konflik tersebut dinilai tidak sebesar negara-negara Asia lain karena struktur energi nasional yang berbeda.

OECD menyebut Indonesia memang merupakan importir bersih minyak mentah dan bahan bakar. Namun, secara keseluruhan Indonesia masih merupakan eksportir energi setelah memperhitungkan ekspor batu bara dan gas.

Karena itu, dampak terhadap neraca perdagangan energi dinilai lebih terbatas dibandingkan negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah.

Pemerintah menahan dampak kenaikan harga energi

Untuk meredam dampak lonjakan harga energi global, pemerintah mengambil sejumlah langkah.

OECD mencatat pemerintah membekukan harga bahan bakar bersubsidi, mempercepat implementasi biodiesel B50, serta mewajibkan aparatur sipil negara bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu.

THINKSTOCKPHOTOS Ilustrasi harga minyak, harga minyak mentah.

Meski langkah tersebut membantu menahan inflasi dalam jangka pendek, OECD mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak global tetap akan memberikan tekanan terhadap fiskal.

Menurut OECD, harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6 persen terhadap PDB melalui kenaikan belanja subsidi energi apabila kebijakan pembekuan harga BBM dipertahankan.

Karena itu, pemerintah perlu mencari langkah kompensasi untuk menjaga defisit tetap berada di bawah batas 3 persen sebagaimana diamanatkan aturan fiskal.

OECD mencatat pemerintah telah memberi sinyal akan menjaga defisit tetap di bawah 3 persen PDB melalui penghematan belanja dan kemungkinan penerapan pajak tambahan atas keuntungan tak terduga (windfall tax) bagi eksportir komoditas.

Konsumsi dan investasi masih jadi penopang

Meskipun pertumbuhan diperkirakan melambat, struktur perekonomian Indonesia dinilai masih memiliki penopang yang kuat.

Dalam proyeksi OECD, investasi tetap tumbuh 5,1 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 5,3 persen pada 2027. Sementara konsumsi rumah tangga diproyeksikan tumbuh 4,3 persen pada 2026 sebelum menguat menjadi 4,9 persen pada 2027.

Permintaan domestik tetap menjadi sumber utama pertumbuhan, meskipun tekanan biaya pinjaman dan ketidakpastian global membatasi ekspansi yang lebih kuat.

OECD menilai belanja investasi di luar APBN melalui Danantara juga akan membantu menopang aktivitas ekonomi. Di sisi lain, lembaga tersebut mengingatkan pentingnya memperkuat tata kelola Danantara agar dampak ekonominya dapat dimaksimalkan.

Selain itu, OECD menilai efisiensi belanja publik masih dapat ditingkatkan melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga rentan.

Percepatan pengembangan energi terbarukan juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak pasar global.

Dalam gambaran OECD, Indonesia masih termasuk negara dengan prospek pertumbuhan yang relatif tangguh di tengah perlambatan ekonomi global.

Namun, kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, biaya pinjaman yang lebih tinggi, dan ketidakpastian global membuat laju pertumbuhan ekonomi pada 2026 diperkirakan melambat menjadi 4,7 persen sebelum kembali menguat ke level 5 persen pada 2027.

JAKARTA, KOMPAS.com – Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026.

Lembaga tersebut memperingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi menjadi sumber tekanan baru bagi perekonomian dunia, bahkan dapat mendorong sejumlah negara ke jurang resesi apabila gangguan pasokan energi terus berlangsung hingga 2027.

Dalam laporan bertajuk Under Pressure yang dipublikasikan pada Rabu (3/6/2026) itu, OECD menyebut dunia sebenarnya memasuki 2026 dengan kondisi yang relatif lebih kuat dibanding perkiraan sebelumnya.

Freepik Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Aktivitas ekonomi global menunjukkan ketahanan yang didukung investasi besar pada kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), kondisi keuangan yang akomodatif, serta meredanya ketegangan perdagangan internasional.

Namun, situasi berubah setelah konflik di Timur Tengah mengganggu pasokan energi dan berbagai komoditas penting dunia.

"Konflik di Timur Tengah telah menjadi kekuatan dominan yang membentuk prospek ekonomi global," tulis OECD dalam laporannya.

Menurut OECD, gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz serta kerusakan infrastruktur energi telah memicu lonjakan harga energi dan meningkatkan biaya pupuk maupun bahan baku industri lainnya.

Kenaikan biaya tersebut mulai mendorong inflasi, menekan kepercayaan konsumen dan dunia usaha, serta menghambat aktivitas ekonomi di berbagai negara.

SHUTTERSTOCK/NUMBER1411 Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dua skenario ekonomi dunia

Karena tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, OECD tidak hanya menyajikan satu proyeksi ekonomi global. Lembaga tersebut menyiapkan dua skenario yang menggambarkan kemungkinan arah perekonomian dunia dalam 18 bulan ke depan.

Skenario pertama adalah time-limited disruption scenario, yakni gangguan yang relatif singkat dengan asumsi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan harga energi mulai turun secara bertahap sejak pertengahan 2026.

Dalam skenario ini, produksi dan perdagangan energi dari kawasan Teluk kembali mendekati kondisi normal mulai kuartal III 2026.

Pada skenario tersebut, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4 persen pada 2025 menjadi 2,8 persen pada 2026 sebelum kembali menguat menjadi 3,1 persen pada 2027.

Inflasi negara-negara G20 diproyeksikan meningkat menjadi 4 persen pada 2026 dari 3,4 persen pada 2025 sebelum turun menjadi 3,1 persen pada 2027.

Namun, OECD juga menyiapkan skenario yang jauh lebih suram, yaitu prolonged disruption scenario. Dalam skenario ini, konflik dan gangguan terhadap produksi serta ekspor energi dari kawasan Teluk berlangsung hingga paruh kedua 2027.

Akibatnya, harga energi dan pupuk bertahan tinggi dalam jangka panjang, kondisi keuangan menjadi lebih ketat, sementara kepercayaan rumah tangga dan dunia usaha terus melemah.

OECD memperingatkan, dalam kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 2,1 persen pada 2026 dan turun lagi menjadi 1,8 persen pada 2027.

Situasi tersebut berpotensi menyeret sejumlah negara ke dalam resesi atau setidaknya berada sangat dekat dengan kondisi resesi.

"Jika gangguan tersebut berlanjut hingga tahun 2027, pertumbuhan global diperkirakan akan melambat secara signifikan, hanya menjadi 2,1 persen pada tahun 2026 dan 1,8 persen pada tahun 2027, yang berpotensi mendorong beberapa perekonomian ke dalam atau mendekati resesi," ungkap OECD.

AFP/FRED TANNEAU Komandan Perancis Thomas Scalabre saat menunjuk posisi kapal-kapal di Selat Hormuz, dalam layar di MICA (Maritime Information and Cooperation Awareness) di Brest, Perancis, 27 April 2026.

Konflik Timur Tengah menjadi sumber tekanan baru

OECD menjelaskan, konflik yang berlangsung di Timur Tengah tidak hanya menimbulkan dampak kemanusiaan, tetapi juga menguji ketahanan ekonomi global.

Kawasan Teluk memiliki posisi yang sangat penting dalam rantai pasok energi dan berbagai komoditas strategis dunia.

Gangguan terhadap produksi dan ekspor minyak serta gas menyebabkan pasokan global menyusut secara signifikan. OECD mencatat pasokan minyak dunia turun 13,5 persen antara Februari dan April 2026.

Produksi minyak negara-negara Teluk bahkan merosot 45 persen pada April 2026.

Selain itu, ekspor LNG dari kawasan tersebut juga terhenti akibat kerusakan fasilitas produksi utama, khususnya di Qatar.

Tidak hanya energi, konflik juga mengganggu pasokan berbagai bahan baku industri seperti sulfur, helium, pupuk, dan petrokimia.

Akibatnya, harga berbagai komoditas melonjak tajam sejak Februari 2026, terutama di pasar Asia yang memiliki ketergantungan besar terhadap impor dari Timur Tengah.

OECD mencatat, lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz masih jauh di bawah kondisi normal meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak April 2026.

Aktivitas penerbangan komersial di sejumlah pusat penerbangan utama kawasan Teluk juga belum pulih sepenuhnya. Kondisi tersebut memicu kemacetan rantai pasok dan meningkatkan biaya logistik global.

Asia menjadi wilayah paling rentan

PIXABAY/TED ERSKI Ilustrasi kapal tanker. Jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia.

Laporan OECD menunjukkan, negara-negara Asia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap gangguan energi dari Timur Tengah.

Ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi membuat kawasan ini menghadapi risiko lebih besar apabila konflik berlangsung lebih lama.

"Banyak perekonomian Asia yang paling langsung terpapar guncangan ini mengingat ketergantungan mereka pada impor dari Timur Tengah," tulis OECD.

Selain ketergantungan terhadap energi, banyak negara Asia juga bergantung pada berbagai produk turunan energi dan bahan baku industri dari kawasan Teluk.

OECD menyebut kawasan tersebut merupakan pemasok utama helium, sulfur, amonia, urea, aluminium, hingga berbagai bahan kimia yang digunakan dalam industri manufaktur global.

Krisis yang berkepanjangan berpotensi memicu kekurangan pasokan berbagai komoditas tersebut sehingga mengganggu rantai produksi di banyak sektor.

OECD juga memperingatkan bahwa semakin lama konflik berlangsung, semakin besar kemungkinan gangguan menjalar ke berbagai rantai pasok karena banyak produk yang sulit digantikan dalam waktu singkat.

Ancaman terhadap investasi AI

Salah satu perbedaan utama antara kondisi ekonomi global saat ini dan krisis sebelumnya adalah peran AI sebagai motor pertumbuhan baru.

OECD mencatat, sebelum konflik meningkat, investasi dan perdagangan terkait AI menjadi salah satu faktor yang menopang ekonomi global, terutama di Asia.

Produksi semikonduktor yang meningkat di China, Korea Selatan, Jepang, dan berbagai negara Asia lainnya turut mendorong perdagangan internasional serta aktivitas manufaktur.

OECD bahkan menyebut bahwa investasi terkait AI menjadi salah satu alasan mengapa ekonomi dunia memasuki 2026 dengan momentum yang relatif kuat.

F5 Ilustrasi AI.

Namun, OECD mengingatkan krisis energi dapat menghambat perkembangan tersebut. Dalam skenario gangguan berkepanjangan, investasi AI berisiko melambat karena infrastruktur AI membutuhkan pasokan energi yang besar serta komponen teknologi yang bergantung pada bahan baku tertentu dari kawasan Teluk.

"Investasi, termasuk dalam AI yang boros energi, akan melemah secara signifikan," tulis OECD ketika menjelaskan dampak dari skenario gangguan berkepanjangan.

Inflasi kembali menjadi ancaman

Selain menekan pertumbuhan ekonomi, OECD memperkirakan konflik Timur Tengah akan memicu kenaikan inflasi global. Dalam skenario dasar, inflasi negara-negara G20 diproyeksikan naik menjadi 4 persen pada 2026 sebelum kembali menurun pada 2027.

Sementara itu, dalam skenario gangguan berkepanjangan, inflasi global diperkirakan lebih tinggi lagi. OECD memperkirakan inflasi dunia meningkat tambahan 0,4 poin persentase pada 2026 dan 1,3 poin persentase pada 2027 dibandingkan skenario dasar.

Kenaikan harga energi dan komoditas menjadi faktor utama yang mendorong inflasi. Pada saat yang sama, pelemahan permintaan akibat perlambatan ekonomi hanya mampu meredam sebagian tekanan harga tersebut.

Risiko terbesar bagi negara berkembang

OECD menilai dampak ekonomi dari konflik tidak akan dirasakan secara merata. Negara berkembang yang bergantung pada impor energi diperkirakan menghadapi risiko paling besar karena memiliki kapasitas fiskal yang lebih terbatas untuk melindungi rumah tangga dan dunia usaha.

"Konsekuensinya akan bersifat global tetapi bisa terbukti sangat parah bagi negara-negara berkembang dengan cadangan energi yang terbatas, porsi energi dan pangan yang lebih tinggi dalam konsumsi rumah tangga, kapasitas fiskal yang terbatas dan jaring pengaman sosial yang lemah, cadangan tabungan swasta yang rendah dan mata uang yang lebih rapuh," terang OECD.

Di tengah ketidakpastian tersebut, OECD menekankan prospek ekonomi dunia akan sangat bergantung pada perkembangan konflik dan keberhasilan upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Menurut OECD, semakin lama gangguan berlangsung, semakin besar pula biaya ekonomi dan sosial yang harus ditanggung dunia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya telah mengantongi dukungan dari Australia dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta keanggotaan dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Dukungan tersebut disampaikan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell dalam pertemuan bilateral dengan Airlangga di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026.

“Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan formal di sela acara PTM OECD 2026, namun memperkuat komitmen kedua negara untuk terus berkolaborasi dalam merespons dinamika global,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama ekonomi dan kolaborasi strategis untuk menghadapi berbagai tantangan global yang berkembang.

Australia menilai keanggotaan Indonesia di OECD dan CPTPP akan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global sekaligus mendukung integrasi ekonomi kawasan.

Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak juga menyinggung isu yang sempat muncul terkait posisi Meksiko dalam proses aksesi Indonesia. Namun, persoalan itu disebut sudah diselesaikan melalui jalur diplomasi sehingga tidak lagi menjadi hambatan.

Selain dukungan terhadap aksesi OECD, Indonesia dan Australia juga membahas sejumlah agenda kerja sama ekonomi strategis.

Di sektor mineral kritis, kedua negara sepakat menyinergikan keunggulan masing-masing, yakni cadangan nikel Indonesia dan pasokan serta keahlian Australia di bidang lithium.

“Sebagai langkah konkret, Australia akan segera memberikan prospektus proyek-proyek lithium siap garap (shovel-ready) agar dapat diakses oleh investor,” ujarnya.

Pada sektor energi, Indonesia mengusulkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak strategis di kawasan ekonomi khusus dekat Selat Malaka.

Proyek tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui program Prospera Phase Two yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat stabilitas keuangan, ketahanan makroekonomi, serta peningkatan produktivitas nasional.

Di bidang perdagangan, kedua negara sepakat membenahi rantai pasok biji-bijian dan mempercepat proses perizinan impor produk pertanian yang sempat mengalami kendala.

“Selain itu, proses sertifikasi halal bagi produk Australia dipastikan berjalan lancar berkat adanya mekanisme Mutual Recognition Arrangement (MRA),” jelas Menko.

Pertemuan tersebut turut membahas sejumlah tantangan global, termasuk dampak kebijakan perdagangan AS dan perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi konektivitas penerbangan internasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Selama beberapa tahun terakhir, arah ekonomi global banyak ditentukan oleh kebijakan bank sentral.

Kenaikan dan penurunan suku bunga menjadi faktor utama yang diperhatikan pelaku pasar, investor, maupun pemerintah dalam membaca prospek pertumbuhan ekonomi dunia.

Namun, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melihat lanskap tersebut berubah pada 2026.

ATTA KENARE Seorang pria yang membawa bungkusan di pundaknya berjalan melewati papan reklame besar yang menampilkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei di sebuah jalan di Teheran pada 20 April 2026.

Dalam laporan OECD Economic Outlook: Under Pressure yang dirilis pada Rabu (3/6/2026), lembaga tersebut menilai konflik di Timur Tengah kini menjadi faktor dominan yang membentuk prospek ekonomi global.

Perubahan ini menunjukkan bahwa risiko geopolitik kembali menjadi penentu utama arah ekonomi dunia.

Gangguan pasokan energi, terganggunya jalur perdagangan internasional, hingga kenaikan harga komoditas menjadi ancaman yang dampaknya menjalar ke berbagai negara, termasuk negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Dalam laporan tersebut, Kepala Ekonom OECD Stefano Scarpetta menyebut ekonomi dunia sebenarnya memasuki 2026 dengan kondisi yang lebih kuat dibandingkan perkiraan sebelumnya.

"Perekonomian dunia memasuki tahun 2026 lebih kuat dari yang diperkirakan banyak pihak. Aktivitas ekonomi menunjukkan ketahanan yang cukup besar yang didukung oleh investasi yang kuat dalam kecerdasan buatan, kondisi keuangan yang mendukung, dan meredanya ketegangan perdagangan. Prospek pertumbuhan global tampak siap untuk revisi ke atas yang signifikan," tulis Scarpetta.

ATTA KENARE Seorang wanita Iran berjalan melewati mural anti-AS dan anti-Israel di Teheran pada 21 April 2026, di tengah gencatan senjata di wilayah tersebut.

Namun kondisi tersebut berubah setelah konflik di Timur Tengah meningkat dan mengganggu pengiriman barang melalui Selat Hormuz.

Konflik Timur Tengah menjadi sumber tekanan baru

OECD menilai gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz serta kerusakan infrastruktur energi telah memicu lonjakan harga energi global.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan Teluk, tetapi juga menjalar ke seluruh dunia melalui perdagangan internasional dan rantai pasok global.

"Gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz, bersamaan dengan kerusakan infrastruktur energi, telah memicu kenaikan tajam harga energi dan meningkatkan biaya pupuk serta input industri penting lainnya," tulis OECD.

Kenaikan harga energi tersebut kemudian mendorong kenaikan biaya produksi, meningkatkan tekanan inflasi, melemahkan kepercayaan konsumen dan dunia usaha, serta menekan aktivitas ekonomi.

OECD mencatat konflik tersebut terjadi ketika ekonomi global sebenarnya sedang memperoleh dorongan dari investasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kondisi keuangan yang masih mendukung, serta meredanya ketegangan perdagangan internasional.

Namun, faktor-faktor positif tersebut kini harus berhadapan dengan risiko geopolitik yang jauh lebih besar.

Dalam penilaian OECD, dampak ekonomi konflik tidak akan langsung hilang meskipun konflik berakhir.

Kerusakan infrastruktur energi dan transportasi membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diperbaiki sehingga gangguan terhadap perdagangan dan pasokan komoditas masih akan terasa setelah konflik mereda.

Dunia terlalu bergantung pada Timur Tengah

Besarnya dampak konflik tidak terlepas dari peran penting kawasan Teluk Persia dalam ekonomi global.

TASNIM/MEYSAM MIRZADEH via AFP Kapal Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) saat diduga hendak menyiya kapal kontainer yang menerobos Selat Hormuz pada 21 April 2026. Foto ini diperoleh AFP dari kantor berita Iran, Tasnim. Media AS Sebut Dua Kapal Perang Melintasi Selat Hormuz di Bawah Serangan Iran. Apa Isi Proposal Terbaru Iran ke AS untuk Mengakhiri Perang?

Menurut OECD, kawasan tersebut merupakan pemasok utama berbagai komoditas strategis dunia, mulai dari minyak mentah, gas alam cair (LNG), pupuk, sulfur, helium, hingga berbagai bahan baku petrokimia.

Gangguan produksi dan ekspor dari kawasan tersebut menyebabkan harga berbagai komoditas melonjak tajam sejak Februari 2026.

OECD mencatat produksi minyak dari negara-negara Teluk turun sekitar 45 persen pada April 2026. Sementara itu, ekspor LNG dari kawasan tersebut juga terhenti akibat kerusakan fasilitas produksi, terutama di Qatar.

Pasokan gas global diperkirakan sekitar 15 persen lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Tidak hanya energi, pasokan berbagai input industri penting juga terganggu.

"Terjadi juga pengurangan pasokan banyak input industri lainnya yang berasal dari ekstraksi hidrokarbon, termasuk pupuk, helium, sulfur, dan senyawa petrokimia," tulis OECD.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi dunia masih sangat bergantung pada satu kawasan yang memiliki peran strategis dalam rantai pasok global.

Asia menjadi kawasan paling rentan

OECD menilai dampak konflik akan terasa di seluruh dunia, tetapi negara-negara Asia menghadapi risiko yang lebih besar karena ketergantungan mereka terhadap impor energi dari Timur Tengah.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa banyak negara Asia merupakan pihak yang paling terpapar terhadap gangguan pasokan energi dan bahan baku dari kawasan Teluk.

PIXABAY/TED ERSKI Ilustrasi kapal tanker. Jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia.

Selain ketergantungan langsung terhadap impor minyak dan gas, negara-negara Asia juga menghadapi risiko melalui keterkaitan rantai pasok global.

OECD juga mencatat, beberapa negara Asia memiliki cadangan energi yang relatif terbatas dibandingkan kebutuhan impornya sehingga lebih rentan terhadap gangguan pasokan berkepanjangan.

Jika konflik berlangsung lebih lama, risiko kelangkaan energi dan bahan baku industri akan semakin besar.

"Banyak perekonomian Asia akan terpukul keras dalam skenario ini, yang mencerminkan ketergantungan besar mereka pada pasokan energi dari Timur Tengah," ungkap OECD terkait skenario gangguan berkepanjangan.

Suku bunga bukan lagi satu-satunya penentu

Dalam situasi normal, bank sentral dapat menggunakan instrumen suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Namun OECD menilai lonjakan harga yang dipicu gangguan pasokan energi berbeda dengan inflasi yang berasal dari tingginya permintaan masyarakat.

Karena itu, ruang gerak bank sentral menjadi lebih terbatas.

"Bank sentral dapat mengabaikan kenaikan harga yang didorong oleh penawaran selama ekspektasi inflasi tetap terkendali dan efek putaran kedua dapat diatasi," terang Scarpetta.

OECD menilai kebijakan moneter mungkin tidak cukup efektif untuk mengatasi dampak konflik geopolitik yang berasal dari sisi pasokan. Jika gangguan berlangsung lama, tantangan yang dihadapi bukan hanya inflasi, tetapi juga perlambatan ekonomi secara bersamaan.

Dalam skenario gangguan berkepanjangan, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 2,1 persen pada 2026 dan melambat lagi menjadi 1,8 persen pada 2027.

Freepik Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut berpotensi mendorong beberapa negara masuk atau mendekati resesi. Tingkat pengangguran juga diperkirakan meningkat, sementara investasi melemah.

Pada saat yang sama, inflasi global justru meningkat akibat kenaikan harga energi dan komoditas.

OECD memperkirakan inflasi global dapat bertambah 0,4 poin persentase pada 2026 dan 1,3 poin persentase pada 2027 dibandingkan skenario gangguan yang lebih singkat.

Situasi seperti ini menunjukkan bahwa keputusan suku bunga tidak lagi menjadi satu-satunya faktor yang menentukan arah ekonomi dunia.

Risiko geopolitik mengubah peta ekonomi global

Sebelum konflik meningkat, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia masih akan didukung oleh investasi AI, perdagangan teknologi, serta menurunnya ketidakpastian kebijakan perdagangan.

Bahkan perdagangan terkait AI disebut menjadi salah satu motor utama pertumbuhan global, terutama di Asia.

Namun konflik di Timur Tengah mengubah arah tersebut.

OECD memperingatkan, gangguan pasokan energi juga berpotensi menghambat investasi AI karena infrastruktur kecerdasan buatan membutuhkan energi dalam jumlah besar dan bergantung pada berbagai komponen yang rantai pasoknya terkait dengan kawasan Teluk.

Selain itu, ketidakpastian geopolitik juga berpotensi memicu penyesuaian besar di pasar keuangan global, meningkatkan biaya pembiayaan, dan memperlemah investasi.

Menurut OECD, tantangan ini menunjukkan pentingnya membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

"Kerentanan perekonomian kita terhadap satu titik hambatan tunggal menunjukkan perlunya mengintensifkan upaya untuk memperkuat ketahanan rantai pasokan, dalam hal ini, khususnya untuk mendiversifikasi pasokan energi, dan untuk meningkatkan efisiensi energi," jelas Scarpetta.

Laporan OECD memperlihatkan pada 2026, arah ekonomi global tidak lagi hanya ditentukan oleh keputusan bank sentral mengenai suku bunga.

Konflik geopolitik, keamanan energi, ketahanan rantai pasok, dan stabilitas perdagangan internasional kini menjadi faktor yang sama pentingnya dalam menentukan pertumbuhan, inflasi, serta prospek ekonomi dunia.