Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan rencana pembangunan Jembatan Pulau Muna-Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga kini masih berproses melalui berbagai tahapan perencanaan yang sedang disiapkan pemerintah.

Menurut Roy, pemerintah terus mematangkan usulan pembangunan jembatan tersebut, termasuk mengkaji sejumlah alternatif skema pembiayaan agar proyek strategis itu dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masih berproses. Semua masih berproses usulan. Tahapan beberapa alternatif pembiayaan juga kita usulkan. Ada tadi yang disampaikan Pak Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae) juga kan ada mekanisme loan dan sebagainya, itu juga proses kita lakukan," kata Roy ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Kementerian PU agar adanya alternatif pembiayaan pada rencana pembangunan jembatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Roy menjelaskan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan ialah pendanaan melalui skema pinjaman (loan) di samping mekanisme pembiayaan lain yang masih dalam proses pembahasan.

Roy menegaskan pembangunan Jembatan Muna-Buton harus melalui tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari studi kelayakan, penyusunan dokumen lingkungan, hingga penyelesaian desain rinci dan kesiapan lahan.

"Prosesnya tetap, tahapannya tetap. Itu kan untuk membangun sebuah apa? Jembatan, itu ada tahapan studi kelayakan, dokumen lingkungan, kemudian ada detail desain, ada kesiapan lahan, dan sebagainya. Ini ini masih berproses semua," bebernya.

Karena seluruh tahapan tersebut masih berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum belum dapat memastikan apakah pembangunan Jembatan Muna-Buton akan masuk dalam pelaksanaan fisik pada tahun 2027.

Meski belum menetapkan target waktu pembangunan, Roy memastikan pemerintah terus melanjutkan seluruh proses perencanaan dan berharap dukungan berbagai pihak agar proyek Jembatan Muna-Buton dapat segera terealisasi.

"Ya, doakan lah secepatnya (rencana pembangunan bisa dilakukan). Mohon dukungan," kata Roy singkat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengecek lokasi rencana pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Muna-Pulau Buton di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di Baubau, Minggu (13/7/2025) mengatakan kunjungan tersebut untuk melihat langsung perhitungan teknis terkait jarak antara jembatan dan permukaan laut, khususnya jalur yang akan menjadi lintasan kapal.

Hal tersebut harus diperhitungkan secara matang agar keberadaan jembatan tidak menghalangi lalu lintas laut dalam jangka panjang.

“Antisipasi terhadap pasang surut air laut penting dilakukan, sebab area di bawah jembatan merupakan jalur pelayaran. Kita harus memastikan bahwa 10 hingga 20 tahun ke depan kapal masih tetap bisa melintas dengan aman,” katanya.

Berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah daerah dan pusat kala itu, pembangunan jembatan tersebut awalnya akan dimulai pada tahun 2026 setelah seluruh perencanaan dan penyusunan struktur teknis rampung.

Menurut Dody keberadaan jembatan tersebut nantinya akan membuka akses ekonomi antar-wilayah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan perikanan di Pulau Muna, Buton Tengah, dan Kota Baubau.

Diketahui, Jembatan Buton–Muna tersebut memiliki panjang total 2.969 meter dengan rincian yang terdiri atas jembatan utama sepanjang 2.043 meter, jalan pendekat di Pulau Muna sepanjang 186 meter, jembatan pendekat di Pulau Buton sepanjang 525 meter, serta jalan pendekat tambahan sepanjang 215 meter.

Di sisi Pulau Muna, jalan pendekat akan terhubung ke ruas jalan Kabupaten Buton Tengah, sementara di sisi Pulau Buton, jalan pendekat masuk ke wilayah Kota Baubau.

Pembangunan jembatan penghubung ini telah dirancang sejak tahun 2010, namun sempat tertunda karena kendala komunikasi dan koordinasi lintas instansi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi jalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan regulasi mengenai penggunaan Aspal Buton (Asbuton) telah rampung dan segera disosialisasikan.

"Harusnya sudah rampung itu," ujar Dody di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa regulasi mengenai penggunaan Asbuton tersebut disosialisasikan. "Tinggal kita sosialisasikan," katanya.

Adapun regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi jalan.

Berdasarkan Permen tersebut, regulasi ini diterbitkan dengan tujuan meningkatkan penggunaan Asbuton Olahan sebagai bahan jalan yang berkualitas, konsisten, berkelanjutan dan tepat guna, meningkatkan kemampuan Asbuton Olahan sebagai bahan tambah dan/atau bahan pengganti aspal minyak.

Kemudian mendorong penggunaan dan hilirisasi aspal nasional berbasis Asbuton Olahan secara meluas dalam pembangunan dan preservasi Jalan untuk berbagai status Jalan melalui pembinaan teknis serta pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan.

Adapun pertimbangannya yakni untuk mengurangi ketergantungan impor bahan aspal serta meminimalkan dampak fiskal dari fluktuasi harga pasar global bahan bakar minyak, diperlukan ketersediaan bahan aspal yang berasal dari sumber daya alam nasional.

Pertimbangan lainnya bahwa untuk mendorong kemandirian dan mendukung hilirisasi aspal nasional berbasis aspal Buton, diperlukan dukungan pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan yang menggunakan produk aspal Buton olahan secara berkelanjutan.

Selain itu untuk mendorong penggunaan aspal Buton olahan harus didukung dengan sistem rantai pasok material, peralatan konstruksi, tata cara pengadaan yang efektif, serta pembinaan teknis dan pemantauan secara berkesinambungan dengan pemangku kepentingan.

Permen Nomor 10 Tahun 2026 tersebut ditetapkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta pada 13 Mei 2026.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan regulasi diperlukan sebagai payung hukum agar penggunaan Asbuton dapat segera diimplementasikan dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan.

Ia menjelaskan penggunaan Asbuton menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih tinggi.

Menurut dia, penerapan awal akan dimulai melalui skema campuran A30, yakni penggunaan Asbuton sebesar 30 persen dalam campuran aspal.

Dody menambahkan penerapan skema tersebut diharapkan dapat menurunkan impor aspal secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap Indonesia memiliki cadangan aspal buton (Asbuton) terbesar di dunia dengan potensi mencapai 663 juta ton.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU menyebut cadangan tersebut berada di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu, pemanfaatannya tengah didorong dalam rangka peningkatan penggunaan material lokal.

“Pemanfaatan Asbuton mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kemandirian material konstruksi nasional, dan inovasi jalan berkelanjutan,” ujar Ditjen Bina Marga dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (9/6/2026).

Kementerian PU menargetkan penggunaan Asbuton akan mulai dilakukan bertahap pada tahun ini. Di mana, pada 2029 Kementerian PU menargetkan penggunaan Asbuton hingga 100% di seluruh jalan Indonesia.

Sebagai tahap awal, pemerintah telah melakukan uji coba penggunaan Asbuton di Jalan Tol Pemalang-Batang pada (25/5/2026) di sepanjang 1,5 kilometer.

Implementasi pilot project ini dilakukan di dua titik lokasi, yakni Seksi 1 KM 313+600 hingga KM 314+600 dan Seksi 2 di KM 317+900 hingga KM 318+400. Di mana, penggunaan Asbuton dilakukan pencampuran dengan Warm Mix Asphalt (WMA).

“Kenapa dipilih di jalan tol? Karena ruas ini memiliki lalu lintas padat, sehingga cocok untuk menguji performa dan ketahanan campuran aspal ramah lingkungan,” tambah Bina Marga.

Sebagai informasi, WMA sendiri adalah teknologi pencampuran aspal dengan suhu lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional. Sehingga, bakal mengurangi emisi karbon, menghemat energi produksi, dan jauh lebih ramah lingkungan.

“Dengan cadangan Asbuton terbesar di dunia yang dimiliki Indonesia, inovasi ini diharapkan menjadi langkah besar menuju pembangunan jalan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat penggunaan produk dalam negeri,” pungkasnya.

Sementara itu, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) memproyeksikan kebijakan hilirisasi dan peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) yang didorong pemerintah bakal memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun.

Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyatakan langkah strategis ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah menuju kemandirian material konstruksi. Sekaligus, menekan ketergantungan impor aspal yang selama ini mendominasi pasar.

Adapun, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan peningkatan penggunaan Asbuton dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4% menjadi 30% dari total konsumsi nasional melalui skema A30.

"Kebijakan ini diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga sekitar Rp4,08 triliun per tahun dan memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun," ujar Andi kepada Bisnis.

Sejalan dengan hal itu, dia menilai keputusan mendorong hilirisasi Asbuton menjadi langkah visioner. Pasalnya, dampaknya tidak hanya terhadap penghematan anggaran negara, tetapi juga memacu penciptaan lapangan kerja secara masif di sektor industri pengolahan dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia resmi memulai hilirisasi aspal Buton (Asbuton) perdana yang dipusatkan di wilayah Karawang, Jawa Barat. Langkah strategis ini menandai babak baru pemanfaatan potensi komoditas lokal guna mewujudkan kemandirian sektor konstruksi dan mengurangi ketergantungan pada material impor.

Adapun, hilirisasi Asbuton tersebut merupakan bagian dari Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang digelar pada Rabu (29/4/2026). Dalam perkembangannya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian mempertegas kesiapan sektor infrastruktur dalam menyerap hasil hilirisasi komoditas domestik secara masif.

Dia mengatakan, akan menggunakan Asbuton perdana pada pilot project Jalan Tol Pemalang-Batang. Namun sayangnya Wilan belum memerinci kapan upaya tersebut akan dilaksanakan. “BPJT akan melaksanakan pilot project pengimplementasian Asbuton di jalan tol Pemalang – Batang bekerja sama dengan BUJT PT Pemalang – Batang Toll Road dalam waktu dekat,” jelas Wilan dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/5/2026).

Pengembangan hilirisasi Asbuton diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri, meningkatkan efisiensi, serta mendukung keberlanjutan pembangunan jalan dan jalan tol di Indonesia.

Pasalnya, ketersediaan Aspal Buton sebagai material dalam negeri akan memberikan dampak bagi industri jalan tol, baik dari sisi efisiensi biaya konstruksi maupun keberlanjutan rantai pasok.

Namun perlu digaris bawahi, tambah Wilan, penerapan Asbuton harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan seluruh aspek secara menyeluruh. Otoritas mengingatkan agar ekosistem produksi benar-benar matang sebelum dilakukan perluasan pemanfaatan di koridor jalan tol lainnya.

Adapun, beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni kesiapan teknologi, standar kualitas, kapasitas produksi, hingga kesesuaian spesifikasi teknis di lapangan. Hal ini mutlak diperlukan sehingga pemanfaatan Asbuton benar-benar dapat berjalan optimal dan memberikan hasil maksimal bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.

“Ketersediaan material konstruksi yang berkualitas, kompetitif, dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung layanan jalan tol yang andal, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Catatan dari Masyarakat Adat Buton

Di balik ambisi besar akselerasi proyek tersebut, penentuan lokasi fasilitas hilirisasi memicu tanggapan kritis dari daerah asal komoditas. Sultan Buton ke-40, Laode Muhammad Kariu, secara terbuka menyatakan keberatannya apabila proyek hilirisasi tersebut dilaksanakan di Karawang.

Pihak Kesultanan Buton melayangkan surat terbuka guna menyuarakan keresahan masyarakat adat setempat. Langkah ini diambil demi menjaga marwah serta memastikan dampak ekonomi dari kekayaan alam tersebut mengalir langsung ke daerah asalnya.

"Dengan hormat, perkenankan saya, Drs. Haji La Ode Muhammad Kariu, Sultan Buton beserta perangkat menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait hilirisasi Aspal Buton. Bahwa Aspal Buton merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menempati ruang dan tempat di bumi persada Pulau Buton yang memiliki sejarah dan kedaulatan bagi kesatuan masyarakat adat Kesultanan Buton." tulisnya.

Dia menegaskan bahwa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Oleh sebab itu, aspirasi lokal dari daerah penghasil utama sudah selayaknya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan hilirisasi.

Laode mengingatkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sejak 27 September 2022 ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, telah bertekad mendorong Buton kembali bangkit.

Kala itu, Jokowi menekankan wilayah Buton akan ditetapkan sebagai kawasan industri penghasil aspal yang potensial melalui instruksi hilirisasi produk tambang yang nantinya dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat Buton dan bangsa Indonesia.

Dalam relevansinya, pemerintah bahkan sempat merencanakan penghentian impor aspal dalam 2 tahun sejak akhir tahun 2022. Kebijakan tersebut sedianya mewajibkan kebutuhan aspal nasional disuplai secara penuh dari aspal Buton.

Sehubungan dengan hal itu, pihak Kesultanan meminta kepada Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo (Jokowi) untuk berkomitmen meneruskan dan menindaklanjuti kebijakan tersebut.

"Janganlah mengabaikannya dan membiarkan kesatuan masyarakat adat Kesultanan Buton menjadi dalam realita yang tidak pasti, berada di persimpangan jalan antara harapan dan kenyataan." tegas La Ode Muhammad Kariu.

Terakhir, dia menekankan Kesatuan Masyarakat Adat Kesultanan Buton meminta kepada Bapak Presiden untuk memindahkan hilirisasi aspal Buton di Karawang untuk dipusatkan dan dibangun di Pulau Buton.

Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja di Pulau Buton, sehingga memiliki nilai tambah khususnya bagi masyarakat Pulau Buton dan Indonesia pada umumnya.

Tantangan Implementasi Asbuton

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) Dwi Putranto mengungkapkan bahwa secara mutu Asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan dengan aspal minyak impor. Bahkan, kualitasnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia oleh para pengguna di pasar China.

Keunggulan kimiawi ini menyebabkan jalan yang menggunakan Asbuton lebih tahan terhadap kerusakan rutting (alur) dan cracking (retak). Hal ini berdampak langsung pada daya tahan atau usia pakai jalan yang menjadi lebih panjang dan efisien secara biaya perawatan.

"Secara mutu, asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor, bahkan digadang-gadang sebagai aspal terbaik di dunia [oleh pemakai di China]," jelas Dwi Putranto kepada Bisnis.

Menurutnya, Asbuton juga terbukti tangguh terhadap suhu ekstrem, mulai dari suhu tinggi di Indonesia hingga suhu beku di wilayah Harbin, China. Dari sisi aplikasi, penggunaan Asbuton pada umumnya serupa dengan aspal minyak impor sehingga tidak memerlukan perubahan radikal pada metode kerja kontraktor.

Terkait kesanggupan suplai, Dwi menyebut industri Asbuton olahan sebenarnya masih berada dalam kondisi under utility dengan utilisasi di bawah 5%. Artinya, masih banyak potensi produksi yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Adapun, yang masih menjadi persoalan, imbuh Dwi, adalah terbatasnya kapasitas pelabuhan di Pulau Buton. Selain itu, percepatan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sangat dibutuhkan agar pasokan bahan baku tidak terkendala di tingkat hulu.

Di sisi lain, rencana peningkatan pemakaian aspal lokal ini turut disambut baik oleh para pelaku konstruksi. Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.

Langkah pemerintah yang hendak meningkatkan penggunaan Asbuton hingga 30% dinilai sangat strategis menuju kemandirian material konstruksi nasional. Sektor hilir siap menyerap komoditas ini demi menekan biaya logistik infrastruktur.

"Saat ini, penggunaan Asbuton masih sekitar 4% dari konsumsi nasional, dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30% dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, secara arah kebijakan, ini langkah yang tepat dan visioner," ujar Andi Rukman.

Dia melihat kebijakan ini dapat memberikan efek ekonomi berantai (multiplier effect) hingga Rp22,67 triliun serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Namun, Andi mengingatkan bahwa keberhasilan di lapangan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem konstruksi secara utuh.

Adapun, sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi mencakup penyesuaian metode kerja serta kesiapan teknologi pengolahan di setiap wilayah. Konsistensi kualitas dan kelancaran distribusi material juga menjadi kunci utama agar para kontraktor dapat bekerja dengan tenang di lapangan.

Gapensi berharap pemerintah memastikan rantai pasok Asbuton tersedia secara merata di seluruh daerah. "Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar. Namun, implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan," katanya.

Yapit Saptaputra

Ketua Bidang Migas Majelis Nasional KAHMI

Komite BPH Migas periode 2021-2025

TANGGAL 27 September 2022 merupakan kenangan manis masyarakat Kepulauan Buton maupun Indonesia pada umumnya ketika Presiden Joko Widodo meninjau pabrik aspal PT Wika Bitumen yang berada pada Kabupaten Buton. Ia ditemani Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan pejabat daerah setempat.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mendorong Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara untuk bangkit sebagai wilayah industri penghasil aspal dengan memanfaatkan potensi besar aspal yang dimiliki. Penekanan Presiden Jokowi tidak hanya itu saja, beliau mengingatkan dengan deposit Aspal Buton sekitar 622juta ton maka Buton harus menjadi “industri aspal”, bukan sekadar tambang tanpa nilai tambah.

Nilai tambah yang akan didapatkan masyarakat bisa berupa Pajak, Retribusi Daerah maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya dan tentu saja ini akan berdampak pada kenaikan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Buton maupun Kabupaten/Kota lainnya di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara.

Namun kejutan terjadi saat groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II tanggal 29 April 2026 di Cilacap oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani beserta pejabat yang lainnya. Di sana diumumkan Proyek #9 yakni “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton” yang dilaksanakan oleh BUMN Holding: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan yang sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi bahwa lokasi industri aspal Indonesia berlokasi di Kabupaten Buton.

Respons mengalir dari berbagai pihak, antara lain adalah Kesultanan Buton, salah satu Kesultanan yang masih ada di Indonesia dan masih eksis. Sultan Buton, La Ode Muhamad Kariu pun mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk protes atas kebijakan penempatan pusat industri hilirisasi Aspal Buton diluar lokasi sumbernya yakni Kabupaten Buton.

Kepulauan Buton merupakan surga bagi Indonesia. Kekayaan alam lautnya sudah beresonansi sampai dengan Negara-negara nun jauh dipasifik, Wakatobipun menjadi destinasi favorit bagi para diver yang ingin menikmati indahnya alam bawah laut. Aspal, sebagai salah satu kekayaan SDA yang sudah menjadi hapalan anak-anak sekolah dan bahkan banyak jalanan Amerika dan Eropa menjadi saksi ketahanan aspal Buton dibanding aspal minyak yang berasal dari residu pengeloaan minyak bumi pada kilang.

Hilirisasi aspal harus didukung, layaknya hilirisasi-hilirisasi SDA yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo. Namun pertanyaan utamanya sekarang adalah haruskah aspal Buton harus lari dari pengeloaannya dari asalnya sendiri di Kepulauan Buton?

Kenapa Harus di Buton?

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, merupakan satu dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi merupakan pilar utama dan ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.

RPJMN yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan juga memasukkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas utama dimana salah satu kebijakannya adalah melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis SDA. Dalam mengembangkan Industri berbasis SDA tentunya diperlukan strategi yang mempertimbangkan banyak hal.

Secara umum, aspal yang berasal dari pengolahan kilang lebih ekonomis daripada aspal Buton dilihat dari biaya material dan kemudahan pelaksanaannya dalam perbaikan jalan karena prosesnya lebih cepat. Namun aspal Buton memberikan value lebih, yakni adanya nilai strategis karena depositnya yang besar dan merupakan SDA yang dimiliki Indonesia agar bisa mengurangi ketergantungan impor aspal.

Hal lain yang menjadi pertimbangan yakni Kepulauan Buton secara geografis merupakan hub alur pelayaran yang menghubungkan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dari sudut pandang berbangsa maka ini juga merupakan kesempatan untuk merubah Kepulauan Buton dari kawasan remote market menjadi kawasan epicentrum market.

Tentunya ini adalah ultimate game dari hilirisasi aspal Indonesia. Hilirisasi aspal Buton akan dinikmati secara mayoritas bagi Kepulauan Buton sebagai pemilik cadangan aspal Indonesia. Hilirisasi Aspal Buton akan membuat Indonesia mempunyai sentra ekonomi baru di Kawasan Indonesia Timur.

Penutup

Pengelolaan industri aspal di Kepulauan Buton akan memangkas biaya logistik dan menekan emisi karbon dalam pengiriman bahan bakunya serta meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Akan tercipta kluster produksi terpadu, dari ekstraksi hingga pemrosesan akhir. Kembali lagi, industri aspal yang terintegrasi pada sumbernya jauh lebih kompetitif dibanding memindahkan bahan baku ke pusat industri yang jauh dari lokasi produksi.

Hal ini sejalan dengan Backward Integration Strategy, teori yang ditulis oleh Thomas L. Wheelen & J. David Hunger et al melalui bukunya yang berjudul Strategic Management & Business Policy. Pada teori tersebut menyebutkan bahwa dengan mendekatkan industri dengan sumber bahan bakunya maka akan tercipta value yang tidak dimiliki lokasi lain, yakni adanya efisiensi rantai pasok secara optimal.

Oleh karena itu, merevisi keputusan presiden yang memusatkan industri aspal di Kabupaten Karawang menjadi langkah strategis yang mendesak, demi mewujudkan Kepulauan Buton sebagai epicentrum industri aspal Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya akan mendorong pemerataan ekonomi Kepulauan Buton namun akan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Termasuk akan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Ini juga menjadi signal bahwa keberlanjutan Pemerintahan berjalan baik untuk kemakmuran masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - PT Hakaaston (HKA), anak perusahaan PT Hutama Karya (Persero), mempercepat pemanfaatan aspal Buton (asbuton) sebagai bagian dari penguatan ketahanan infrastruktur nasional.

Plt. Direktur Utama PT Hakaaston M. Rozi Rinjayadi menegaskan bahwa penguatan asbuton membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Penguatan asbuton tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas ekosistem, regulator, industri, dan praktisi untuk memastikan material ini dapat dimanfaatkan secara luas dan terukur dalam pembangunan infrastruktur nasional,” ujar M. Rozi Rinjayadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor di tengah ketidakpastian global.

Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi dengan pelaku industri aspal dalam negeri, dengan fokus pada pemanfaatan full extracted natural asphalt yang mampu memenuhi kebutuhan perkerasan jalan dengan standar tinggi. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada kualitas material, tetapi juga pada optimalisasi sumber daya dalam negeri secara lebih terarah.

Sebagai bagian dari ekosistem perusahaan yang mengelola infrastruktur secara end-to-end dari perencanaan hingga operasi dan pemeliharaan, perusahaan mengambil peran dalam memastikan bahwa setiap inisiatif material terintegrasi dengan kebutuhan pengelolaan aset jangka panjang.

Hal ini sejalan dengan transformasi menuju Indonesia’s Most Valuable Infrastructure Asset Management (IM-V-IAM), di mana fokus tidak hanya pada menjaga kondisi jalan, tetapi juga meningkatkan nilai dan keandalan aset secara menyeluruh.

Dalam hal ini, HK Group siap memperkuat peran tersebut, baik melalui integrasi dalam pengelolaan jalan tol maupun dukungan terhadap pengembangan standar dan implementasi di lapangan.

Pendekatan ini dijalankan dengan prinsip kerja yang disiplin, berorientasi pada layanan pengguna jalan, serta mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama.

Selain memperkuat ketahanan infrastruktur, pemanfaatan material dalam negeri ini juga diharapkan memberikan efisiensi biaya jangka panjang serta meningkatkan nilai aset infrastruktur secara keseluruhan.

Melalui langkah ini, HKA bersama HK Group terus mendorong pergeseran pendekatan dari ketergantungan pada pasar global menuju pemanfaatan sumber daya nasional yang lebih terkelola. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadirkan Inovasi untuk Solusi bagi pengelolaan infrastruktur Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) memproyeksikan kebijakan hilirisasi dan peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) yang didorong pemerintah bakal memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun.

Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyatakan langkah strategis ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah menuju kemandirian material konstruksi. Sekaligus, menekan ketergantungan impor aspal yang selama ini mendominasi pasar.

Adapun, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan peningkatan penggunaan Asbuton dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4% menjadi 30% dari total konsumsi nasional melalui skema A30.

"Kebijakan ini diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga sekitar Rp4,08 triliun per tahun dan memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun," ujar Andi kepada Bisnis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Sejalan dengan hal itu, dia menilai keputusan mendorong hilirisasi Asbuton menjadi langkah visioner. Pasalnya, dampaknya tidak hanya terhadap penghematan anggaran negara, tetapi juga memacu penciptaan lapangan kerja secara masif di sektor industri pengolahan dalam negeri.

Meski demikian, Gapensi memberi catatan bahwa kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan teknologi pengolahan dan konsistensi kualitas material yang didistribusikan ke proyek.

“Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar, namun implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku tengah memacu penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan aspal Buton (Asbuton) guna memangkas dominasi impor aspal nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut rampung dalam 2 pekan ke depan. Regulasi ini akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif di lapangan.

"Penyusunan Permen ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," tegas Dody dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) mengungkap kualitas Aspal Buton (Asbuton) digadang-gadang menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Ketua Umum Aspabi, Dwi Putranto menjelaskan bahwa kandungan kimia spesifik pada Asbuton membuat material ini memiliki daya tahan yang jauh lebih lama dan tidak mudah mengalami kerusakan struktur.

“Secara mutu, Asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor, bahkan digadang-gadang sebagai aspal terbaik di dunia, oleh pemakai di China,” ujarnya kepada BIsnis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Dwi menjelaskan, material aspal asli Indonesia tersebut dinilai lebih tangguh dalam menghadapi fenomena jalan bergelombang (rutting) serta keretakan permukaan (cracking) yang sering menjadi masalah utama.

Dia juga menyebut ketahanan Asbuton telah teruji pada cuaca ekstrem, mulai dari suhu tinggi di wilayah tropis seperti Indonesia hingga suhu beku seperti yang ditemukan di Harbin, China.

Dari sisi implementasi, Dwi menyebut tata cara aplikasi Asbuton pada dasarnya identik dengan penggunaan aspal minyak konvensional sehingga tidak memerlukan perubahan alat berat yang signifikan.

“Pada umumnya sama dengan penggunaan aspal minyak impor. Tidak terlalu banyak perubahan, tetapi tetap butuh sosialisasi dan pemahaman,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

Secara makro, optimalisasi material lokal ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta menyumbang penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun.

Mendukung upaya tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga baru saja melakukan groundbreaking pengembangan Ekosistem & Produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) pada Rabu (29/4/2026).

Adapun, groundbreaking ekosistem produksi Asbuton tersebut merupakan satu dari 13 proyek hilirisasi yang dijalankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan nilai total mencapai Rp116 triliun.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ungkap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen memperkuat kedaulatan material konstruksi melalui peningkatan penggunaan aspal Buton (Asbuton) pada berbagai proyek infrastruktur nasional.

Adapun, upaya tersebut menjadi bagian dari agenda besar hilirisasi untuk menekan ketergantungan pada aspal minyak impor yang selama ini masih mendominasi pasar domestik.

Asbuton merupakan aspal alam yang terkandung dalam deposit batuan di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kekayaan sumber daya ini menjadikannya salah satu deposit aspal alam yang memiliki karakteristik unik untuk memperkuat struktur jalan raya di berbagai kondisi iklim.

Seiring dengan potensi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini tengah memacu penyusunan peraturan menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan Asbuton.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut dapat rampung dalam waktu dekat. Regulasi ini nantinya akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif dan seragam di lapangan.

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni mandat penggunaan campuran Asbuton sebesar 30% dalam setiap proyek pengaspalan. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30 yang telah berjalan stabil.

"Kita ingin menurunkan impor aspal, minimal sekitar 30%. Kita tidak mulai dari kecil, tetapi langsung A30 karena secara teknis sangat memungkinkan," jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (28/4/2026).

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut signifikan dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak tajam dari posisi saat ini yang hanya berada di level 4%.

Secara makro, optimalisasi material asli Indonesia ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun setiap tahunnya. Selain itu, kebijakan ini diprediksi menyumbang penerimaan pajak domestik mencapai Rp1,6 triliun.

Dody optimistis para kontraktor tidak akan menemui kendala teknis berarti dalam menerapkan campuran A30 tersebut. Menurutnya, penyesuaian teknologi dalam pengerjaan jalan dengan material lokal sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan peralatan yang ada.

Selain itu, Permen PU tersebut juga akan mengatur target ruas jalan prioritas, tata cara pengadaan via e-katalog, hingga pemberian insentif bagi pengguna Asbuton olahan. Kebijakan ini juga mewajibkan standar pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%.

Kelebihan dan Tantangan Implementasi Asbuton

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) Dwi Putranto mengungkapkan bahwa secara mutu Asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor. Bahkan, kualitasnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia oleh para pengguna di pasar China.

Keunggulan kimiawi ini menyebabkan jalan yang menggunakan Asbuton lebih tahan terhadap kerusakan rutting (alur) dan cracking (retak). Hal ini berdampak langsung pada daya tahan atau usia pakai jalan yang menjadi lebih panjang dan efisien secara biaya perawatan.

"Secara mutu, asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor, bahkan digadang-gadang sebagai aspal terbaik di dunia [oleh pemakai di China]," jelas Dwi Putranto kepada Bisnis, Selasa (28/4/2026).

Dia mengatakan, Asbuton juga terbukti tangguh terhadap suhu ekstrem, mulai dari suhu tinggi di Indonesia hingga suhu beku di wilayah Harbin, China. Dari sisi aplikasi, penggunaan Asbuton pada umumnya serupa dengan aspal minyak impor sehingga tidak memerlukan perubahan radikal.

Terkait kesanggupan suplai, Dwi menyebut industri Asbuton olahan sebenarnya masih berada dalam kondisi under utility dengan utilisasi di bawah 5%. Artinya, masih banyak potensi produksi yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Adapun, yang masih menjadi persoalan, imbuh Dwi, adalah terbatasnya kapasitas pelabuhan di Pulau Buton. Selain itu, percepatan pengesahan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sangat dibutuhkan agar pasokan bahan baku tidak terkendala.

Di sisi lain, rencana peningkatan aspal lokal ini turut disambut baik oleh para pelaku konstruksi. Ketua Umum Gabungan Pekerja Konstruksi (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.

Langkah pemerintah yang hendak meningkatkan penggunaan Asbuton 30% dinilai strategis menuju kemandirian material konstruksi nasional.

"Saat ini, penggunaan Asbuton masih sekitar 4% dari konsumsi nasional, dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30% dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, secara arah kebijakan, ini langkah yang tepat dan visioner," ujar Andi Rukman.

Dia melihat kebijakan ini dapat memberikan efek ekonomi berantai hingga Rp22,67 triliun serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Namun, Andi mengingatkan bahwa keberhasilan di lapangan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem konstruksi.

Adapun, sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi mencakup penyesuaian metode kerja serta kesiapan teknologi pengolahan di setiap wilayah. Konsistensi kualitas dan kelancaran distribusi material juga menjadi kunci utama agar para kontraktor dapat bekerja dengan tenang.

Gapensi berharap pemerintah memastikan rantai pasok Asbuton tersedia secara merata di seluruh daerah. Dengan begitu, hilirisasi sumber daya alam dalam negeri ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi pengusaha lokal.

“Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar. Namun, implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan,” pungkasnya.

Mengenal Jenis-jenis Produk Asbuton Olahan

Saat ini, terdapat enam jenis produk Asbuton olahan yang telah beredar di pasaran dengan spesifikasi yang beragam. Masing-masing jenis dirancang untuk memenuhi kebutuhan konstruksi tertentu, mulai dari pengerjaan panas hingga dingin.

Pertama adalah Asbuton B 5/20, produk butiran dari tambang Kabungka dengan kadar bitumen sekitar 20%. Produk ini berfungsi sebagai zat aditif di asphalt mixing plant (AMP) untuk menghasilkan campuran beraspal panas yang setara dengan aspal modifikasi.

Kedua, terdapat Asbuton B 50/30 dari tambang Lawele yang memiliki nilai penetrasi lebih tinggi. Jenis ini digunakan sebagai substitusi aspal minyak dan cocok untuk berbagai tipe konstruksi seperti butur seal atau campuran hampar dingin.

Selanjutnya, adalah Asbuton pracampur yang merupakan hasil pencampuran Asbuton dengan aspal minyak di pabrik. Produk ini memiliki tingkat kemurnian di atas 90% dan dapat langsung digunakan di ketel AMP tanpa tambahan aspal lainnya.

Jenis keempat adalah Asbuton kadar bitumen tinggi yang dihasilkan melalui proses pemurnian sebagian atau semi ekstraksi. Serupa dengan tipe B 5/20, produk ini digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan kualitas dan mutu campuran beraspal.

Kelima, pemerintah juga memperkenalkan Asbuton murni yang telah melalui proses pemurnian sepenuhnya. Produk ini tidak mengandung mineral lain dan memiliki performa yang setara dengan aspal minyak Pen 60/70 atau Pen 40/50 konvensional.

Terakhir, terdapat inovasi bernama CPHMA atau cold paving hot mix Asbuton. Ini merupakan campuran dingin yang dapat langsung dihamparkan di jalan tanpa perlu pemanasan ulang di lokasi proyek.

CPHMA sangat praktis karena dapat disimpan dalam kemasan karung hingga jangka waktu 6 bulan. Produk ini menjadi solusi tepat untuk pekerjaan tambal lubang (patching) atau pembangunan jalan di lokasi terpencil yang jauh dari fasilitas AMP.

Bisnis.com, JAKARTA — Aspal Buton atau Asbuton kembali menjadi sorotan seiring langkah pemerintah memperluas penggunaan material dalam negeri untuk proyek jalan nasional dan daerah.

Material aspal alam yang berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, itu dinilai strategis untuk menekan ketergantungan impor aspal minyak sekaligus mendorong hilirisasi sumber daya domestik.

Secara historis, cadangan aspal alam di Buton telah dikenal sejak era kolonial. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mencatat pengelolaan komersial Asbuton dimulai pada 1925 oleh perusahaan Belanda, Buton Asphalt.

Setelah kemerdekaan, pengelolaan berlanjut melalui badan usaha negara, dan pemanfaatannya mulai digunakan untuk proyek jalan nasional sejak dekade 1970-an.

Pemerintah menilai Asbuton memiliki nilai strategis karena termasuk sumber daya langka di dunia. Selain Indonesia, endapan aspal alam hanya ditemukan di sedikit negara lain. Karena itu, Asbuton kerap disebut sebagai keunggulan komparatif Indonesia yang dapat menopang kebutuhan infrastruktur jalan dalam jangka panjang.

Dari sisi cadangan, data Kementerian PUPR menunjukkan deposit Asbuton diperkirakan mencapai sekitar 663 juta ton yang tersebar di enam blok utama, yakni Rongi, Kabungka, Lawele, Epe, Rota, dan Mandullah.

Dengan kadar bitumen rata-rata sekitar 20%, jumlah tersebut setara lebih dari 130 juta ton aspal murni. Sementara itu, potensi produksi bisa mencapai sekitar 694 juta ton, meski masih memerlukan validasi lanjutan.

Meski memiliki cadangan besar, pemanfaatan Asbuton selama bertahun-tahun dinilai belum optimal. Kementerian PUPR mencatat kebutuhan aspal nasional mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun, sedangkan porsi besar masih dipenuhi impor aspal minyak. Kondisi itu membuat pemerintah mendorong substitusi bertahap melalui pemakaian Asbuton olahan.

Sebagai dasar hukum, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi, mulai dari Peraturan Menteri PU Nomor 35 Tahun 2006 hingga Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk pembangunan dan preservasi jalan.

Aturan tersebut memberi pedoman kepada kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar penggunaan Asbuton dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Alasan utama pemerintah mewajibkan atau memprioritaskan penggunaan Asbuton adalah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, menjaga ketahanan pasokan material konstruksi, serta mengurangi tekanan impor. Selain itu, pengembangan industri Asbuton diharapkan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi wilayah penghasil, terutama Pulau Buton dan sekitarnya.

Terbaru, pemerintah tengah menyiapkan aturan lanjutan yang menargetkan pemanfaatan Asbuton minimal 30% dari kebutuhan nasional. Jika terealisasi, kebijakan ini diperkirakan membuka pasar baru bagi industri pengolahan Asbuton sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemilik salah satu cadangan aspal alam terbesar di dunia.

Secara makro, optimalisasi material lokal ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta menyumbang penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah memacu penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan aspal Buton (Asbuton) guna memangkas dominasi impor aspal nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut rampung dalam 2 pekan ke depan. Regulasi ini akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif di lapangan.

"Penyusunan Permen ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," tegas Dody dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

Secara makro, optimalisasi material lokal ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta menyumbang penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun.

Dody optimistis para kontraktor tidak akan menemui kendala teknis dalam menerapkan campuran A30. Menurutnya, penyesuaian teknologi dalam pengerjaan jalan dengan material lokal sangat memungkinkan.

"Kita ingin menurunkan impor aspal, minimal sekitar 30%. Kita tidak mulai dari kecil, tetapi langsung A30 karena secara teknis sangat memungkinkan," imbuh Dody.

Nantinya, Permen PU tersebut akan mengatur target ruas jalan prioritas, tata cara pengadaan via e-katalog, hingga pemberian insentif bagi pengguna Asbuton olahan.

Kebijakan ini juga mewajibkan standar pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40% untuk memperkuat struktur industri pengolahan aspal domestik.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi menghadapi ketidakpastian global dan tekanan fiskal, sekaligus memenuhi target kemandirian aspal dalam RPJMN 2026–2029.

IDXChannel—Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang penggunaan aspal buton (Asbuton) olahan dapat rampung dalam dua pekan.

Regulasi ini nantinya akan mengatur penggunaan aspal buton minimal 30 persen dari kebutuhan nasional.

Menurut Menteri Dody, secara teknis penggunaan Asbuton tidak menjadi kendala signifikan, tetapi tetap membutuhkan payung hukum agar implementasinya dapat berjalan optimal dan masif di lapangan.

“Secara teknis bukan sesuatu yang besar, tetapi kita tetap perlu payung hukum. Karena itu, penyusunan peraturan ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4/2026).

Dody mengatakan percepatan regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.

Pemerintah menargetkan penurunan impor aspal minimal 30 persen melalui peningkatan pemanfaatan asbuton.

“Kita mulai dari A30 karena saya yakin ini bisa langsung dikerjakan. Kontraktor tidak akan kesulitan karena penyesuaiannya tidak besar. Yang penting sekarang adalah memastikan ada regulasi yang mengatur,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan bahwa percepatan regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.

Saat ini, penggunaan Asbuton masih relatif rendah, yakni sekitar 4 persen dari total konsumsi aspal nasional.

Dengan kebijakan ini, komposisi penggunaan aspal nasional ditargetkan meningkat secara signifikan menjadi sekitar 30 persen, sementara porsi penggunaan aspal minyak impor menurun dari sebelumnya sebesar 78 persen menjadi sekitar 52 persen.

Sementara itu, penggunaan aspal minyak lokal tetap berada di kisaran 18 persen.

Dari sisi ekonomi, optimalisasi penggunaan Asbuton diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta meningkatkan penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun per tahun.

Selain itu, kebijakan ini juga diperkirakan memberikan efek ganda terhadap perekonomian hingga Rp22,67 triliun serta membuka peluang lapangan kerja baru melalui pengembangan industri pengolahan asbuton di dalam negeri.

Rancangan Permen ini akan mengatur secara komprehensif berbagai aspek implementasi penggunaan Asbuton.

Mulai dari penetapan target penggunaan pada ruas jalan prioritas, tata cara pengadaan termasuk melalui E-Katalog untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemberian insentif bagi pihak yang menggunakan Asbuton Olahan, hingga penguatan rantai pasok dan pembinaan teknis bagi pelaku jasa konstruksi.

Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen guna memperkuat industri pengolahan asbuton domestik.

(Nadya Kurnia)