Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan rencana pembangunan Jembatan Pulau Muna-Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga kini masih berproses melalui berbagai tahapan perencanaan yang sedang disiapkan pemerintah.

Menurut Roy, pemerintah terus mematangkan usulan pembangunan jembatan tersebut, termasuk mengkaji sejumlah alternatif skema pembiayaan agar proyek strategis itu dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masih berproses. Semua masih berproses usulan. Tahapan beberapa alternatif pembiayaan juga kita usulkan. Ada tadi yang disampaikan Pak Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae) juga kan ada mekanisme loan dan sebagainya, itu juga proses kita lakukan," kata Roy ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Kementerian PU agar adanya alternatif pembiayaan pada rencana pembangunan jembatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Roy menjelaskan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan ialah pendanaan melalui skema pinjaman (loan) di samping mekanisme pembiayaan lain yang masih dalam proses pembahasan.

Roy menegaskan pembangunan Jembatan Muna-Buton harus melalui tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari studi kelayakan, penyusunan dokumen lingkungan, hingga penyelesaian desain rinci dan kesiapan lahan.

"Prosesnya tetap, tahapannya tetap. Itu kan untuk membangun sebuah apa? Jembatan, itu ada tahapan studi kelayakan, dokumen lingkungan, kemudian ada detail desain, ada kesiapan lahan, dan sebagainya. Ini ini masih berproses semua," bebernya.

Karena seluruh tahapan tersebut masih berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum belum dapat memastikan apakah pembangunan Jembatan Muna-Buton akan masuk dalam pelaksanaan fisik pada tahun 2027.

Meski belum menetapkan target waktu pembangunan, Roy memastikan pemerintah terus melanjutkan seluruh proses perencanaan dan berharap dukungan berbagai pihak agar proyek Jembatan Muna-Buton dapat segera terealisasi.

"Ya, doakan lah secepatnya (rencana pembangunan bisa dilakukan). Mohon dukungan," kata Roy singkat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengecek lokasi rencana pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Muna-Pulau Buton di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di Baubau, Minggu (13/7/2025) mengatakan kunjungan tersebut untuk melihat langsung perhitungan teknis terkait jarak antara jembatan dan permukaan laut, khususnya jalur yang akan menjadi lintasan kapal.

Hal tersebut harus diperhitungkan secara matang agar keberadaan jembatan tidak menghalangi lalu lintas laut dalam jangka panjang.

“Antisipasi terhadap pasang surut air laut penting dilakukan, sebab area di bawah jembatan merupakan jalur pelayaran. Kita harus memastikan bahwa 10 hingga 20 tahun ke depan kapal masih tetap bisa melintas dengan aman,” katanya.

Berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah daerah dan pusat kala itu, pembangunan jembatan tersebut awalnya akan dimulai pada tahun 2026 setelah seluruh perencanaan dan penyusunan struktur teknis rampung.

Menurut Dody keberadaan jembatan tersebut nantinya akan membuka akses ekonomi antar-wilayah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan perikanan di Pulau Muna, Buton Tengah, dan Kota Baubau.

Diketahui, Jembatan Buton–Muna tersebut memiliki panjang total 2.969 meter dengan rincian yang terdiri atas jembatan utama sepanjang 2.043 meter, jalan pendekat di Pulau Muna sepanjang 186 meter, jembatan pendekat di Pulau Buton sepanjang 525 meter, serta jalan pendekat tambahan sepanjang 215 meter.

Di sisi Pulau Muna, jalan pendekat akan terhubung ke ruas jalan Kabupaten Buton Tengah, sementara di sisi Pulau Buton, jalan pendekat masuk ke wilayah Kota Baubau.

Pembangunan jembatan penghubung ini telah dirancang sejak tahun 2010, namun sempat tertunda karena kendala komunikasi dan koordinasi lintas instansi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026