regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi jalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan regulasi mengenai penggunaan Aspal Buton (Asbuton) telah rampung dan segera disosialisasikan.

"Harusnya sudah rampung itu," ujar Dody di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa regulasi mengenai penggunaan Asbuton tersebut disosialisasikan. "Tinggal kita sosialisasikan," katanya.

Adapun regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi jalan.

Berdasarkan Permen tersebut, regulasi ini diterbitkan dengan tujuan meningkatkan penggunaan Asbuton Olahan sebagai bahan jalan yang berkualitas, konsisten, berkelanjutan dan tepat guna, meningkatkan kemampuan Asbuton Olahan sebagai bahan tambah dan/atau bahan pengganti aspal minyak.

Kemudian mendorong penggunaan dan hilirisasi aspal nasional berbasis Asbuton Olahan secara meluas dalam pembangunan dan preservasi Jalan untuk berbagai status Jalan melalui pembinaan teknis serta pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan.

Adapun pertimbangannya yakni untuk mengurangi ketergantungan impor bahan aspal serta meminimalkan dampak fiskal dari fluktuasi harga pasar global bahan bakar minyak, diperlukan ketersediaan bahan aspal yang berasal dari sumber daya alam nasional.

Pertimbangan lainnya bahwa untuk mendorong kemandirian dan mendukung hilirisasi aspal nasional berbasis aspal Buton, diperlukan dukungan pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan yang menggunakan produk aspal Buton olahan secara berkelanjutan.

Selain itu untuk mendorong penggunaan aspal Buton olahan harus didukung dengan sistem rantai pasok material, peralatan konstruksi, tata cara pengadaan yang efektif, serta pembinaan teknis dan pemantauan secara berkesinambungan dengan pemangku kepentingan.

Permen Nomor 10 Tahun 2026 tersebut ditetapkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta pada 13 Mei 2026.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan regulasi diperlukan sebagai payung hukum agar penggunaan Asbuton dapat segera diimplementasikan dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan.

Ia menjelaskan penggunaan Asbuton menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih tinggi.

Menurut dia, penerapan awal akan dimulai melalui skema campuran A30, yakni penggunaan Asbuton sebesar 30 persen dalam campuran aspal.

Dody menambahkan penerapan skema tersebut diharapkan dapat menurunkan impor aspal secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap Indonesia memiliki cadangan aspal buton (Asbuton) terbesar di dunia dengan potensi mencapai 663 juta ton.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU menyebut cadangan tersebut berada di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu, pemanfaatannya tengah didorong dalam rangka peningkatan penggunaan material lokal.

“Pemanfaatan Asbuton mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kemandirian material konstruksi nasional, dan inovasi jalan berkelanjutan,” ujar Ditjen Bina Marga dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (9/6/2026).

Kementerian PU menargetkan penggunaan Asbuton akan mulai dilakukan bertahap pada tahun ini. Di mana, pada 2029 Kementerian PU menargetkan penggunaan Asbuton hingga 100% di seluruh jalan Indonesia.

Sebagai tahap awal, pemerintah telah melakukan uji coba penggunaan Asbuton di Jalan Tol Pemalang-Batang pada (25/5/2026) di sepanjang 1,5 kilometer.

Implementasi pilot project ini dilakukan di dua titik lokasi, yakni Seksi 1 KM 313+600 hingga KM 314+600 dan Seksi 2 di KM 317+900 hingga KM 318+400. Di mana, penggunaan Asbuton dilakukan pencampuran dengan Warm Mix Asphalt (WMA).

“Kenapa dipilih di jalan tol? Karena ruas ini memiliki lalu lintas padat, sehingga cocok untuk menguji performa dan ketahanan campuran aspal ramah lingkungan,” tambah Bina Marga.

Sebagai informasi, WMA sendiri adalah teknologi pencampuran aspal dengan suhu lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional. Sehingga, bakal mengurangi emisi karbon, menghemat energi produksi, dan jauh lebih ramah lingkungan.

“Dengan cadangan Asbuton terbesar di dunia yang dimiliki Indonesia, inovasi ini diharapkan menjadi langkah besar menuju pembangunan jalan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat penggunaan produk dalam negeri,” pungkasnya.

Sementara itu, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) memproyeksikan kebijakan hilirisasi dan peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) yang didorong pemerintah bakal memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun.

Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyatakan langkah strategis ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah menuju kemandirian material konstruksi. Sekaligus, menekan ketergantungan impor aspal yang selama ini mendominasi pasar.

Adapun, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan peningkatan penggunaan Asbuton dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4% menjadi 30% dari total konsumsi nasional melalui skema A30.

"Kebijakan ini diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga sekitar Rp4,08 triliun per tahun dan memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun," ujar Andi kepada Bisnis.

Sejalan dengan hal itu, dia menilai keputusan mendorong hilirisasi Asbuton menjadi langkah visioner. Pasalnya, dampaknya tidak hanya terhadap penghematan anggaran negara, tetapi juga memacu penciptaan lapangan kerja secara masif di sektor industri pengolahan dalam negeri.

Bisnis.com, MAKASSAR - Distributor aspal curah, Kalla Aspal menyebut harga aspal global saat ini mengalami lonjakan hingga hampir 50% dari tingkat harga normal.

Hal ini dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang menyumbat rantai pasok dan distribusi minyak global, serta memicu rantai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Marketing & Operation General Manager Kalla Aspal Amril Arifin mengatakan, kondisi tersebut menyebabkan tantangan pada sisi operasional domestik yang berimbas pada ketersediaan stok.

Dia mengonfirmasi bahwa cadangan aspal di Terminal Aspal Curah (TAC) Parepare mulai menunjukkan keterbatasan. Guna memitigasi risiko kelangkaan yang dapat menghentikan proyek berjalan, Kalla Aspal langsung mengambil langkah dengan mengalihkan kelebihan pasokan dari TAC Mamuju untuk menopang kebutuhan di wilayah Sulawesi Selatan.

"Langkah ini penting mengingat industri konstruksi nasional secara agregat sedang tertekan akibat inflasi harga material," ucap Amril di Makassar, Jumat (29/5/2026).

Kendati kondisi pasar tengah dibayangi ketidakpastian tinggi, Kalla Aspal tetap berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan keandalan mutu demi mendukung kelangsungan proyek infrastruktur nasional.

"Kami tetap berupaya mendukung pekerjaan rekan-rekan kontraktor, baik untuk proyek APBN maupun APBD. Saat ini, di Sulawesi Selatan terdapat lima paket pengerjaan jalan yang tetap kami support. Suplai aspal terus kami maksimalkan dan quality control tetap dijaga ketat sebagai agen resmi Pertamina," ujar Amril.

Merespons kondisi yang dinilai dapat mengancam margin dan kesehatan finansial para kontraktor, Kalla Aspal secara aktif melobi para pemangku kebijakan. Melalui Asosiasi Anemer Aspal Beton Indonesia (AABI), perusahaan gencar menyosialisasikan dampak kenaikan harga aspal ini kepada stakeholder terkait.

Harapannya, ada peninjauan kembali atau kebijakan eskalasi terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Sementara untuk proyek yang baru akan ditender, Kalla Aspal berharap harga aspal yang tinggi sudah dipertimbangkan dalam pagu anggaran agar kontraktor tidak merugi.

"Kami menilai intervensi kebijakan pemerintah sangat mendesak untuk menjaga stabilitas industri konstruksi nasional. Tanpa adanya solusi regulasi atau relaksasi kontrak yang memadai, dikhawatirkan terjadi penurunan kinerja serapan anggaran dan perlambatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah," tutur Amril.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia resmi memulai hilirisasi aspal Buton (Asbuton) perdana yang dipusatkan di wilayah Karawang, Jawa Barat. Langkah strategis ini menandai babak baru pemanfaatan potensi komoditas lokal guna mewujudkan kemandirian sektor konstruksi dan mengurangi ketergantungan pada material impor.

Adapun, hilirisasi Asbuton tersebut merupakan bagian dari Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang digelar pada Rabu (29/4/2026). Dalam perkembangannya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian mempertegas kesiapan sektor infrastruktur dalam menyerap hasil hilirisasi komoditas domestik secara masif.

Dia mengatakan, akan menggunakan Asbuton perdana pada pilot project Jalan Tol Pemalang-Batang. Namun sayangnya Wilan belum memerinci kapan upaya tersebut akan dilaksanakan. “BPJT akan melaksanakan pilot project pengimplementasian Asbuton di jalan tol Pemalang – Batang bekerja sama dengan BUJT PT Pemalang – Batang Toll Road dalam waktu dekat,” jelas Wilan dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/5/2026).

Pengembangan hilirisasi Asbuton diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri, meningkatkan efisiensi, serta mendukung keberlanjutan pembangunan jalan dan jalan tol di Indonesia.

Pasalnya, ketersediaan Aspal Buton sebagai material dalam negeri akan memberikan dampak bagi industri jalan tol, baik dari sisi efisiensi biaya konstruksi maupun keberlanjutan rantai pasok.

Namun perlu digaris bawahi, tambah Wilan, penerapan Asbuton harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan seluruh aspek secara menyeluruh. Otoritas mengingatkan agar ekosistem produksi benar-benar matang sebelum dilakukan perluasan pemanfaatan di koridor jalan tol lainnya.

Adapun, beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni kesiapan teknologi, standar kualitas, kapasitas produksi, hingga kesesuaian spesifikasi teknis di lapangan. Hal ini mutlak diperlukan sehingga pemanfaatan Asbuton benar-benar dapat berjalan optimal dan memberikan hasil maksimal bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.

“Ketersediaan material konstruksi yang berkualitas, kompetitif, dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung layanan jalan tol yang andal, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Catatan dari Masyarakat Adat Buton

Di balik ambisi besar akselerasi proyek tersebut, penentuan lokasi fasilitas hilirisasi memicu tanggapan kritis dari daerah asal komoditas. Sultan Buton ke-40, Laode Muhammad Kariu, secara terbuka menyatakan keberatannya apabila proyek hilirisasi tersebut dilaksanakan di Karawang.

Pihak Kesultanan Buton melayangkan surat terbuka guna menyuarakan keresahan masyarakat adat setempat. Langkah ini diambil demi menjaga marwah serta memastikan dampak ekonomi dari kekayaan alam tersebut mengalir langsung ke daerah asalnya.

"Dengan hormat, perkenankan saya, Drs. Haji La Ode Muhammad Kariu, Sultan Buton beserta perangkat menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait hilirisasi Aspal Buton. Bahwa Aspal Buton merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menempati ruang dan tempat di bumi persada Pulau Buton yang memiliki sejarah dan kedaulatan bagi kesatuan masyarakat adat Kesultanan Buton." tulisnya.

Dia menegaskan bahwa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Oleh sebab itu, aspirasi lokal dari daerah penghasil utama sudah selayaknya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan hilirisasi.

Laode mengingatkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sejak 27 September 2022 ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, telah bertekad mendorong Buton kembali bangkit.

Kala itu, Jokowi menekankan wilayah Buton akan ditetapkan sebagai kawasan industri penghasil aspal yang potensial melalui instruksi hilirisasi produk tambang yang nantinya dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat Buton dan bangsa Indonesia.

Dalam relevansinya, pemerintah bahkan sempat merencanakan penghentian impor aspal dalam 2 tahun sejak akhir tahun 2022. Kebijakan tersebut sedianya mewajibkan kebutuhan aspal nasional disuplai secara penuh dari aspal Buton.

Sehubungan dengan hal itu, pihak Kesultanan meminta kepada Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo (Jokowi) untuk berkomitmen meneruskan dan menindaklanjuti kebijakan tersebut.

"Janganlah mengabaikannya dan membiarkan kesatuan masyarakat adat Kesultanan Buton menjadi dalam realita yang tidak pasti, berada di persimpangan jalan antara harapan dan kenyataan." tegas La Ode Muhammad Kariu.

Terakhir, dia menekankan Kesatuan Masyarakat Adat Kesultanan Buton meminta kepada Bapak Presiden untuk memindahkan hilirisasi aspal Buton di Karawang untuk dipusatkan dan dibangun di Pulau Buton.

Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja di Pulau Buton, sehingga memiliki nilai tambah khususnya bagi masyarakat Pulau Buton dan Indonesia pada umumnya.

Tantangan Implementasi Asbuton

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) Dwi Putranto mengungkapkan bahwa secara mutu Asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan dengan aspal minyak impor. Bahkan, kualitasnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia oleh para pengguna di pasar China.

Keunggulan kimiawi ini menyebabkan jalan yang menggunakan Asbuton lebih tahan terhadap kerusakan rutting (alur) dan cracking (retak). Hal ini berdampak langsung pada daya tahan atau usia pakai jalan yang menjadi lebih panjang dan efisien secara biaya perawatan.

"Secara mutu, asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor, bahkan digadang-gadang sebagai aspal terbaik di dunia [oleh pemakai di China]," jelas Dwi Putranto kepada Bisnis.

Menurutnya, Asbuton juga terbukti tangguh terhadap suhu ekstrem, mulai dari suhu tinggi di Indonesia hingga suhu beku di wilayah Harbin, China. Dari sisi aplikasi, penggunaan Asbuton pada umumnya serupa dengan aspal minyak impor sehingga tidak memerlukan perubahan radikal pada metode kerja kontraktor.

Terkait kesanggupan suplai, Dwi menyebut industri Asbuton olahan sebenarnya masih berada dalam kondisi under utility dengan utilisasi di bawah 5%. Artinya, masih banyak potensi produksi yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Adapun, yang masih menjadi persoalan, imbuh Dwi, adalah terbatasnya kapasitas pelabuhan di Pulau Buton. Selain itu, percepatan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sangat dibutuhkan agar pasokan bahan baku tidak terkendala di tingkat hulu.

Di sisi lain, rencana peningkatan pemakaian aspal lokal ini turut disambut baik oleh para pelaku konstruksi. Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.

Langkah pemerintah yang hendak meningkatkan penggunaan Asbuton hingga 30% dinilai sangat strategis menuju kemandirian material konstruksi nasional. Sektor hilir siap menyerap komoditas ini demi menekan biaya logistik infrastruktur.

"Saat ini, penggunaan Asbuton masih sekitar 4% dari konsumsi nasional, dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30% dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, secara arah kebijakan, ini langkah yang tepat dan visioner," ujar Andi Rukman.

Dia melihat kebijakan ini dapat memberikan efek ekonomi berantai (multiplier effect) hingga Rp22,67 triliun serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Namun, Andi mengingatkan bahwa keberhasilan di lapangan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem konstruksi secara utuh.

Adapun, sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi mencakup penyesuaian metode kerja serta kesiapan teknologi pengolahan di setiap wilayah. Konsistensi kualitas dan kelancaran distribusi material juga menjadi kunci utama agar para kontraktor dapat bekerja dengan tenang di lapangan.

Gapensi berharap pemerintah memastikan rantai pasok Asbuton tersedia secara merata di seluruh daerah. "Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar. Namun, implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan," katanya.

Yapit Saptaputra

Ketua Bidang Migas Majelis Nasional KAHMI

Komite BPH Migas periode 2021-2025

TANGGAL 27 September 2022 merupakan kenangan manis masyarakat Kepulauan Buton maupun Indonesia pada umumnya ketika Presiden Joko Widodo meninjau pabrik aspal PT Wika Bitumen yang berada pada Kabupaten Buton. Ia ditemani Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan pejabat daerah setempat.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mendorong Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara untuk bangkit sebagai wilayah industri penghasil aspal dengan memanfaatkan potensi besar aspal yang dimiliki. Penekanan Presiden Jokowi tidak hanya itu saja, beliau mengingatkan dengan deposit Aspal Buton sekitar 622juta ton maka Buton harus menjadi “industri aspal”, bukan sekadar tambang tanpa nilai tambah.

Nilai tambah yang akan didapatkan masyarakat bisa berupa Pajak, Retribusi Daerah maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya dan tentu saja ini akan berdampak pada kenaikan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Buton maupun Kabupaten/Kota lainnya di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara.

Namun kejutan terjadi saat groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II tanggal 29 April 2026 di Cilacap oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani beserta pejabat yang lainnya. Di sana diumumkan Proyek #9 yakni “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton” yang dilaksanakan oleh BUMN Holding: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan yang sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi bahwa lokasi industri aspal Indonesia berlokasi di Kabupaten Buton.

Respons mengalir dari berbagai pihak, antara lain adalah Kesultanan Buton, salah satu Kesultanan yang masih ada di Indonesia dan masih eksis. Sultan Buton, La Ode Muhamad Kariu pun mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk protes atas kebijakan penempatan pusat industri hilirisasi Aspal Buton diluar lokasi sumbernya yakni Kabupaten Buton.

Kepulauan Buton merupakan surga bagi Indonesia. Kekayaan alam lautnya sudah beresonansi sampai dengan Negara-negara nun jauh dipasifik, Wakatobipun menjadi destinasi favorit bagi para diver yang ingin menikmati indahnya alam bawah laut. Aspal, sebagai salah satu kekayaan SDA yang sudah menjadi hapalan anak-anak sekolah dan bahkan banyak jalanan Amerika dan Eropa menjadi saksi ketahanan aspal Buton dibanding aspal minyak yang berasal dari residu pengeloaan minyak bumi pada kilang.

Hilirisasi aspal harus didukung, layaknya hilirisasi-hilirisasi SDA yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo. Namun pertanyaan utamanya sekarang adalah haruskah aspal Buton harus lari dari pengeloaannya dari asalnya sendiri di Kepulauan Buton?

Kenapa Harus di Buton?

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, merupakan satu dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi merupakan pilar utama dan ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.

RPJMN yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan juga memasukkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas utama dimana salah satu kebijakannya adalah melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis SDA. Dalam mengembangkan Industri berbasis SDA tentunya diperlukan strategi yang mempertimbangkan banyak hal.

Secara umum, aspal yang berasal dari pengolahan kilang lebih ekonomis daripada aspal Buton dilihat dari biaya material dan kemudahan pelaksanaannya dalam perbaikan jalan karena prosesnya lebih cepat. Namun aspal Buton memberikan value lebih, yakni adanya nilai strategis karena depositnya yang besar dan merupakan SDA yang dimiliki Indonesia agar bisa mengurangi ketergantungan impor aspal.

Hal lain yang menjadi pertimbangan yakni Kepulauan Buton secara geografis merupakan hub alur pelayaran yang menghubungkan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dari sudut pandang berbangsa maka ini juga merupakan kesempatan untuk merubah Kepulauan Buton dari kawasan remote market menjadi kawasan epicentrum market.

Tentunya ini adalah ultimate game dari hilirisasi aspal Indonesia. Hilirisasi aspal Buton akan dinikmati secara mayoritas bagi Kepulauan Buton sebagai pemilik cadangan aspal Indonesia. Hilirisasi Aspal Buton akan membuat Indonesia mempunyai sentra ekonomi baru di Kawasan Indonesia Timur.

Penutup

Pengelolaan industri aspal di Kepulauan Buton akan memangkas biaya logistik dan menekan emisi karbon dalam pengiriman bahan bakunya serta meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Akan tercipta kluster produksi terpadu, dari ekstraksi hingga pemrosesan akhir. Kembali lagi, industri aspal yang terintegrasi pada sumbernya jauh lebih kompetitif dibanding memindahkan bahan baku ke pusat industri yang jauh dari lokasi produksi.

Hal ini sejalan dengan Backward Integration Strategy, teori yang ditulis oleh Thomas L. Wheelen & J. David Hunger et al melalui bukunya yang berjudul Strategic Management & Business Policy. Pada teori tersebut menyebutkan bahwa dengan mendekatkan industri dengan sumber bahan bakunya maka akan tercipta value yang tidak dimiliki lokasi lain, yakni adanya efisiensi rantai pasok secara optimal.

Oleh karena itu, merevisi keputusan presiden yang memusatkan industri aspal di Kabupaten Karawang menjadi langkah strategis yang mendesak, demi mewujudkan Kepulauan Buton sebagai epicentrum industri aspal Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya akan mendorong pemerataan ekonomi Kepulauan Buton namun akan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Termasuk akan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Ini juga menjadi signal bahwa keberlanjutan Pemerintahan berjalan baik untuk kemakmuran masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) memproyeksikan kebijakan hilirisasi dan peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) yang didorong pemerintah bakal memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun.

Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyatakan langkah strategis ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah menuju kemandirian material konstruksi. Sekaligus, menekan ketergantungan impor aspal yang selama ini mendominasi pasar.

Adapun, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan peningkatan penggunaan Asbuton dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4% menjadi 30% dari total konsumsi nasional melalui skema A30.

"Kebijakan ini diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga sekitar Rp4,08 triliun per tahun dan memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun," ujar Andi kepada Bisnis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Sejalan dengan hal itu, dia menilai keputusan mendorong hilirisasi Asbuton menjadi langkah visioner. Pasalnya, dampaknya tidak hanya terhadap penghematan anggaran negara, tetapi juga memacu penciptaan lapangan kerja secara masif di sektor industri pengolahan dalam negeri.

Meski demikian, Gapensi memberi catatan bahwa kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan teknologi pengolahan dan konsistensi kualitas material yang didistribusikan ke proyek.

“Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar, namun implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku tengah memacu penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan aspal Buton (Asbuton) guna memangkas dominasi impor aspal nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut rampung dalam 2 pekan ke depan. Regulasi ini akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif di lapangan.

"Penyusunan Permen ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," tegas Dody dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen memperkuat kedaulatan material konstruksi melalui peningkatan penggunaan aspal Buton (Asbuton) pada berbagai proyek infrastruktur nasional.

Adapun, upaya tersebut menjadi bagian dari agenda besar hilirisasi untuk menekan ketergantungan pada aspal minyak impor yang selama ini masih mendominasi pasar domestik.

Asbuton merupakan aspal alam yang terkandung dalam deposit batuan di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kekayaan sumber daya ini menjadikannya salah satu deposit aspal alam yang memiliki karakteristik unik untuk memperkuat struktur jalan raya di berbagai kondisi iklim.

Seiring dengan potensi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini tengah memacu penyusunan peraturan menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan Asbuton.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut dapat rampung dalam waktu dekat. Regulasi ini nantinya akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif dan seragam di lapangan.

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni mandat penggunaan campuran Asbuton sebesar 30% dalam setiap proyek pengaspalan. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30 yang telah berjalan stabil.

"Kita ingin menurunkan impor aspal, minimal sekitar 30%. Kita tidak mulai dari kecil, tetapi langsung A30 karena secara teknis sangat memungkinkan," jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (28/4/2026).

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut signifikan dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak tajam dari posisi saat ini yang hanya berada di level 4%.

Secara makro, optimalisasi material asli Indonesia ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun setiap tahunnya. Selain itu, kebijakan ini diprediksi menyumbang penerimaan pajak domestik mencapai Rp1,6 triliun.

Dody optimistis para kontraktor tidak akan menemui kendala teknis berarti dalam menerapkan campuran A30 tersebut. Menurutnya, penyesuaian teknologi dalam pengerjaan jalan dengan material lokal sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan peralatan yang ada.

Selain itu, Permen PU tersebut juga akan mengatur target ruas jalan prioritas, tata cara pengadaan via e-katalog, hingga pemberian insentif bagi pengguna Asbuton olahan. Kebijakan ini juga mewajibkan standar pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%.

Kelebihan dan Tantangan Implementasi Asbuton

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) Dwi Putranto mengungkapkan bahwa secara mutu Asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor. Bahkan, kualitasnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia oleh para pengguna di pasar China.

Keunggulan kimiawi ini menyebabkan jalan yang menggunakan Asbuton lebih tahan terhadap kerusakan rutting (alur) dan cracking (retak). Hal ini berdampak langsung pada daya tahan atau usia pakai jalan yang menjadi lebih panjang dan efisien secara biaya perawatan.

"Secara mutu, asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor, bahkan digadang-gadang sebagai aspal terbaik di dunia [oleh pemakai di China]," jelas Dwi Putranto kepada Bisnis, Selasa (28/4/2026).

Dia mengatakan, Asbuton juga terbukti tangguh terhadap suhu ekstrem, mulai dari suhu tinggi di Indonesia hingga suhu beku di wilayah Harbin, China. Dari sisi aplikasi, penggunaan Asbuton pada umumnya serupa dengan aspal minyak impor sehingga tidak memerlukan perubahan radikal.

Terkait kesanggupan suplai, Dwi menyebut industri Asbuton olahan sebenarnya masih berada dalam kondisi under utility dengan utilisasi di bawah 5%. Artinya, masih banyak potensi produksi yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Adapun, yang masih menjadi persoalan, imbuh Dwi, adalah terbatasnya kapasitas pelabuhan di Pulau Buton. Selain itu, percepatan pengesahan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sangat dibutuhkan agar pasokan bahan baku tidak terkendala.

Di sisi lain, rencana peningkatan aspal lokal ini turut disambut baik oleh para pelaku konstruksi. Ketua Umum Gabungan Pekerja Konstruksi (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.

Langkah pemerintah yang hendak meningkatkan penggunaan Asbuton 30% dinilai strategis menuju kemandirian material konstruksi nasional.

"Saat ini, penggunaan Asbuton masih sekitar 4% dari konsumsi nasional, dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30% dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, secara arah kebijakan, ini langkah yang tepat dan visioner," ujar Andi Rukman.

Dia melihat kebijakan ini dapat memberikan efek ekonomi berantai hingga Rp22,67 triliun serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Namun, Andi mengingatkan bahwa keberhasilan di lapangan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem konstruksi.

Adapun, sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi mencakup penyesuaian metode kerja serta kesiapan teknologi pengolahan di setiap wilayah. Konsistensi kualitas dan kelancaran distribusi material juga menjadi kunci utama agar para kontraktor dapat bekerja dengan tenang.

Gapensi berharap pemerintah memastikan rantai pasok Asbuton tersedia secara merata di seluruh daerah. Dengan begitu, hilirisasi sumber daya alam dalam negeri ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi pengusaha lokal.

“Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar. Namun, implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan,” pungkasnya.

Mengenal Jenis-jenis Produk Asbuton Olahan

Saat ini, terdapat enam jenis produk Asbuton olahan yang telah beredar di pasaran dengan spesifikasi yang beragam. Masing-masing jenis dirancang untuk memenuhi kebutuhan konstruksi tertentu, mulai dari pengerjaan panas hingga dingin.

Pertama adalah Asbuton B 5/20, produk butiran dari tambang Kabungka dengan kadar bitumen sekitar 20%. Produk ini berfungsi sebagai zat aditif di asphalt mixing plant (AMP) untuk menghasilkan campuran beraspal panas yang setara dengan aspal modifikasi.

Kedua, terdapat Asbuton B 50/30 dari tambang Lawele yang memiliki nilai penetrasi lebih tinggi. Jenis ini digunakan sebagai substitusi aspal minyak dan cocok untuk berbagai tipe konstruksi seperti butur seal atau campuran hampar dingin.

Selanjutnya, adalah Asbuton pracampur yang merupakan hasil pencampuran Asbuton dengan aspal minyak di pabrik. Produk ini memiliki tingkat kemurnian di atas 90% dan dapat langsung digunakan di ketel AMP tanpa tambahan aspal lainnya.

Jenis keempat adalah Asbuton kadar bitumen tinggi yang dihasilkan melalui proses pemurnian sebagian atau semi ekstraksi. Serupa dengan tipe B 5/20, produk ini digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan kualitas dan mutu campuran beraspal.

Kelima, pemerintah juga memperkenalkan Asbuton murni yang telah melalui proses pemurnian sepenuhnya. Produk ini tidak mengandung mineral lain dan memiliki performa yang setara dengan aspal minyak Pen 60/70 atau Pen 40/50 konvensional.

Terakhir, terdapat inovasi bernama CPHMA atau cold paving hot mix Asbuton. Ini merupakan campuran dingin yang dapat langsung dihamparkan di jalan tanpa perlu pemanasan ulang di lokasi proyek.

CPHMA sangat praktis karena dapat disimpan dalam kemasan karung hingga jangka waktu 6 bulan. Produk ini menjadi solusi tepat untuk pekerjaan tambal lubang (patching) atau pembangunan jalan di lokasi terpencil yang jauh dari fasilitas AMP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah memacu penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan aspal Buton (Asbuton) guna memangkas dominasi impor aspal nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut rampung dalam 2 pekan ke depan. Regulasi ini akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif di lapangan.

"Penyusunan Permen ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," tegas Dody dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

Secara makro, optimalisasi material lokal ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta menyumbang penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun.

Dody optimistis para kontraktor tidak akan menemui kendala teknis dalam menerapkan campuran A30. Menurutnya, penyesuaian teknologi dalam pengerjaan jalan dengan material lokal sangat memungkinkan.

"Kita ingin menurunkan impor aspal, minimal sekitar 30%. Kita tidak mulai dari kecil, tetapi langsung A30 karena secara teknis sangat memungkinkan," imbuh Dody.

Nantinya, Permen PU tersebut akan mengatur target ruas jalan prioritas, tata cara pengadaan via e-katalog, hingga pemberian insentif bagi pengguna Asbuton olahan.

Kebijakan ini juga mewajibkan standar pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40% untuk memperkuat struktur industri pengolahan aspal domestik.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi menghadapi ketidakpastian global dan tekanan fiskal, sekaligus memenuhi target kemandirian aspal dalam RPJMN 2026–2029.

Kita mulai dari A30, 30 persen harus Asbuton karena saya yakin itu bisa dengan mudah dikerjakan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penyelesaian harmonisasi regulasi aspal Buton (Asbuton) dalam satu hingga dua pekan untuk mendukung pemanfaatan bahan baku dalam negeri.

Dody mengatakan, regulasi diperlukan sebagai payung hukum agar penggunaan Asbuton dapat segera diimplementasikan dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan.

“Sedang proses harmonisasi, mudah-mudahan dalam seminggu hingga dua minggu ke depan selesai,” kata Dody saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, penggunaan Asbuton menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih tinggi.

Menurut dia, penerapan awal akan dimulai melalui skema campuran A30, yakni penggunaan Asbuton sebesar 30 persen dalam campuran aspal.

“Kita mulai dari A30, 30 persen harus Asbuton karena saya yakin itu bisa dengan mudah dikerjakan,” ujarnya.

Dody menambahkan, penerapan skema tersebut diharapkan dapat menurunkan impor aspal secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri.

Ia mengatakan, pendekatan tersebut mengacu pada pengalaman pemerintah dalam penerapan kebijakan campuran bahan bakar seperti B10, B20, dan B30.

Menurut dia, secara teknis penggunaan Asbuton tidak memerlukan perubahan besar pada fasilitas produksi, termasuk pada aspal mixing plant.

“Memang aspal mixing plant-nya itu agak sedikit ada tambahan khusus, tapi tidak terlalu besar modifikasinya,” ungkap dia.

Dody menegaskan, pemerintah tetap membutuhkan dasar hukum yang kuat sebelum implementasi penggunaan Asbuton dilakukan secara luas.

Ia mengatakan hal tersebut penting untuk memastikan penggunaan dapat berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Kementerian PU mendorong percepatan pemanfaatan Asbuton untuk mendukung swasembada aspal nasional di tengah tingginya ketergantungan impor material tersebut.

Kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton, sementara sekitar 80 persen masih bergantung pada aspal berbasis minyak bumi yang diimpor.

Dody menyebut peningkatan pemanfaatan Asbuton berpotensi menghemat devisa negara hingga sekitar Rp4 triliun serta meningkatkan penerimaan pajak hampir Rp2 triliun.

Selain itu, pengembangan industri Asbuton juga diperkirakan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi hingga sekitar Rp23 triliun sekaligus memperkuat rantai pasok domestik.

“Yang penting kita punya payung hukum dulu supaya bisa segera dijalankan,” kata Dody.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Irfan Ahmad Fauzi

Ketua Apkarindo

KETEGANGAN geopolitik global yang terus meningkat, termasuk dinamika di Timur Tengah, kembali mengingatkan kita pada satu hal mendasar: ketergantungan pada sumber daya eksternal adalah kerentanan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, ketergantungan Indonesia terhadap aspal impor—yang sebagian besar merupakan turunan minyak bumi—menjadi titik lemah yang semakin nyata di tengah fluktuasi harga energi global.

Langkah pemerintah mendorong pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian nasional. Dengan tingkat impor aspal yang masih mencapai sekitar 78 persen dari total kebutuhan nasional, serta potensi penghematan devisa hingga Rp4 triliun per tahun melalui substitusi, arah kebijakan ini jelas berada pada jalur yang tepat.

Namun demikian, dalam upaya mengurangi ketergantungan tersebut, sesungguhnya Indonesia tidak hanya memiliki satu alternatif. Ada satu sumber daya lain yang selama ini tersedia, dekat dengan rakyat, dan telah terbukti secara teknis dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan: karet alam.

Indonesia adalah salah satu produsen karet terbesar dunia, dengan luas kebun sekitar 3,5 juta hektare dan lebih dari 2,5 juta keluarga petani yang bergantung pada komoditas ini. Ironisnya, di tengah besarnya potensi tersebut, karet masih lebih banyak diposisikan sebagai komoditas ekspor bahan mentah, dengan nilai tambah yang relatif terbatas.

Padahal, sejak lebih dari satu dekade lalu, Indonesia telah memiliki pengalaman nyata dalam memanfaatkan karet sebagai bahan campuran aspal. Teknologi aspal karet atau rubberized asphalt telah diuji dan diterapkan di berbagai ruas jalan, termasuk di Sumatera Selatan, Jambi, hingga beberapa ruas jalan nasional di Jawa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahkan pernah mencatat penggunaan aspal karet di lebih dari 1.000 kilometer jalan pada periode 2018–2020. Secara teknis, penggunaan karet dalam campuran aspal bukan sekadar substitusi, melainkan peningkatan kualitas.

Aspal karet memiliki elastisitas lebih tinggi, sehingga lebih tahan terhadap retak akibat beban berat dan perubahan suhu. Daya lekatnya lebih baik, membuat jalan lebih awet dan mengurangi biaya pemeliharaan dalam jangka panjang. Sejumlah penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PUPR menunjukkan bahwa umur layanan jalan dengan campuran karet bisa lebih panjang dibandingkan aspal konvensional.

Dari sisi ekonomi, manfaatnya bahkan lebih strategis. Setiap peningkatan penggunaan karet dalam negeri akan langsung berdampak pada penyerapan produksi petani. Dalam kondisi harga karet global yang fluktuatif dan cenderung tertekan dalam beberapa tahun terakhir, diversifikasi penggunaan karet menjadi kebutuhan mendesak. Aspal karet membuka pasar domestik yang stabil, mengurangi ketergantungan pada ekspor, dan memberikan bantalan ekonomi bagi jutaan petani kecil.

Jika dikaitkan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan penggunaan produk dalam negeri, penguatan TKDN, serta hilirisasi sumber daya alam, maka aspal karet sejatinya berada dalam satu tarikan napas yang sama. Ia bukan hanya solusi teknis, tetapi juga instrumen kebijakan untuk menghubungkan sektor infrastruktur dengan kesejahteraan rakyat.

Tentu, pengembangan aspal karet tidak dimaksudkan untuk menggantikan Asbuton. Keduanya justru dapat berjalan beriringan dalam kerangka diversifikasi material infrastruktur nasional. Asbuton menawarkan solusi berbasis mineral dalam negeri, sementara karet menghadirkan pendekatan berbasis pertanian rakyat. Sinergi keduanya akan memperkuat ketahanan nasional secara lebih komprehensif.

Yang dibutuhkan ke depan adalah keberanian untuk menaikkan skala. Pengalaman uji coba dan implementasi yang sudah ada perlu ditransformasikan menjadi kebijakan yang lebih sistematis. Misalnya melalui penetapan porsi minimal penggunaan karet dalam proyek jalan tertentu, penguatan standar teknis nasional, serta insentif bagi kontraktor yang menggunakan material berbasis karet dalam negeri.

Di saat yang sama, aspek hulu juga perlu diperhatikan. Kualitas bahan olahan karet untuk aspal harus dijaga melalui standardisasi dan pembinaan industri pengolahan. Ini penting agar penggunaan aspal karet tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi berkembang menjadi ekosistem industri yang berkelanjutan.

Kita sedang berada pada momentum yang tepat. Ketika dunia menghadapi ketidakpastian energi, Indonesia justru didorong untuk menata ulang strategi pemanfaatan sumber daya dalam negerinya. Dalam konteks ini, karet tidak lagi hanya berbicara tentang komoditas, tetapi tentang kemandirian, stabilitas, dan masa depan pembangunan.

Aspal karet mungkin selama ini berjalan di jalur sunyi, tidak sepopuler wacana besar lainnya. Namun justru di sanalah letak kekuatannya: ia sudah terbukti, tersedia, dan langsung menyentuh rakyat. Tinggal bagaimana kita memberi ruang yang lebih luas agar potensi tersebut benar-benar menjadi bagian dari solusi nasional.

Jika kita serius ingin mengurangi ketergantungan impor, memperkuat industri dalam negeri, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, maka sudah saatnya aspal karet tidak lagi dipandang sebagai alternatif, melainkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan.

Intinya kalau dari Hutama Karya untuk proyek-proyek sangat terbuka untuk menggunakan Asbuton

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) terbuka untuk penggunaan Aspal Buton atau Asbuton pada proyek-proyeknya guna mengurangi ketergantungan pada aspal impor.

"Intinya kalau dari Hutama Karya untuk proyek-proyek sangat terbuka untuk menggunakan Asbuton," ujar Plt. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan (EVP) Hutama Karya Hamdani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sendiri beberapa kali mendorong terkait penggunaan Asbuton.

"Memang selama ini masih sedikit Asbuton penggunaannya, tapi juga sudah sempat di beberapa kali dengan teman-teman PU untuk memberdayakan. Intinya sangat terbuka kalau Asbuton itu secara spesifikasi bisa," kata Hamdani.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginisiasi kebijakan peningkatan penggunaan Aspal Buton sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur nasional.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” ujar Dody.

Sebagian besar aspal impor diketahui merupakan turunan dari minyak bumi. Ketika suplai minyak terganggu dan harga global meningkat akibat konflik, biaya aspal ikut terdorong naik dan berdampak langsung pada anggaran pembangunan jalan. Kondisi ini menjadikan ketergantungan tinggi terhadap impor sebagai titik rawan yang perlu segera dikurangi.

Di sisi lain, Indonesia memiliki Aspal Buton sebagai sumber daya alam yang melimpah dengan kualitas yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

Namun, dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan Asbuton olahan masih terbatas, dengan rata-rata hanya sekitar 4 persen dari total penggunaan aspal nasional.

“Saat ini, sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor, dari total kebutuhan 1,056 juta ton pada 2024 yang diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun. Untuk itu, kami sedang mendorong regulasi kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi paling sedikit 30 persen (A30) dalam campuran beraspal. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap aspal impor hingga sekitar 50 persen,” kata Dody.

Melalui substitusi Asbuton (A30), kebijakan ini juga menjadi langkah mitigasi terhadap risiko lonjakan harga akibat gejolak energi global. Pemanfaatan Asbuton diposisikan sebagai strategi kunci untuk mengurangi tekanan impor sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

“Selain memperkuat ketahanan pasokan, kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun, meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun per tahun, serta mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan SNI dan TKDN minimal 40 persen,” ujar Dody.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel turut berdampak pada sektor infrastruktur RI. Pasalnya, konflik tersebut beresiko mengerek harga aspal.

Dody menerangkan perang mendorong harga minyak mentah dunia menjadi berfluktuasi tinggi dan berimbas langsung kepada sektor infrastruktur dalam negeri.

Lonjakan harga minyak dunia turut memengaruhi biaya material, terutama aspal yang digunakan dalam pembangunan jalan.

Sementara, berdasarkan data Kementerian PU, penggunaan aspal di Indonesia masih didominasi impor.

Aspal minyak impor mencapai 78 persen, sementara aspal minyak lokal hanya 18 persen dan aspal buton (asbuton) baru sekitar 4 persen dari total kebutuhan nasional.

Di sisi lain, kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton di masa mendatang.

Melihat kondisi tersebut, Dody menegaskan pemerintah akan mendorong kemandirian material konstruksi, salah satunya melalui optimalisasi aspal buton.

"Saya ingin menegaskan komitmen kami semua Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong swasembada aspal nasional melalui pemanfaatan aspal buton atau yang kita kenal sebagai asbuton," ujar Dody dalam acara diskusi bersama media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

Dody menargetkan penggunaan asbuton dalam konstruksi jalan nasional bisa meningkat hingga minimal 30 persen. Dengan begini, penggunaan aspal minyak impor bisa tertekan hingga 52 persen.

Menurut dia, peningkatan pemanfaatan asbuton akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.Peningkatan aspal buton memberikan manfaat yang pertama dari sisi ekonomi makro.

Dari sisi makro, potensi penyelamatan cadangan devisa negara diperkirakan mencapai Rp4,08 triliun, serta tambahan penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun.

Selain itu, kebijakan ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.Dody menambahkan, pengembangan asbuton juga berpotensi menciptakan efek pengganda ekonomi senilai Rp22,67 triliun serta membuka ribuan lapangan kerja baru.

"Kebijakan ini bukan hanya tentang mengganti material, tapi tentang kemampuan kita untuk semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri dan arah pembangunan kita ke depan," ujar Dody.