Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan akan memfasilitasi penerbitan kredit karbon sektor kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) pada 6 Juli 2026. Langkah tersebut menjadi salah satu penerbitan kredit karbon kehutanan terbesar di Indonesia sekaligus penanda dimulainya fase implementasi pasar karbon kehutanan nasional.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penerbitan kredit karbon tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan mampu menarik pembiayaan iklim dalam skala besar.

“Ini merupakan bukti bahwa Indonesia tidak hanya membangun kerangka kebijakan, tetapi juga menghadirkan peluang pasar yang konkret dan dapat dipercaya oleh investor,” ujar Raja Juli dalam London Climate Action Week 2026 di London, Inggris, dikutip dari siaran pers pada Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, tantangan utama pembiayaan iklim saat ini bukan terletak pada keterbatasan modal, melainkan belum terciptanya ekosistem investasi yang mampu memberikan kepastian bagi investor.

“Pasar karbon memiliki potensi besar untuk menyalurkan investasi bagi pengurangan emisi, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan. Namun untuk mencapai potensi tersebut, pasar karbon harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, kepastian regulasi, dan kepercayaan,” katanya.

Pemerintah menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan pasar karbon global mengingat luasnya kawasan hutan tropis yang berperan sebagai penyerap emisi karbon.

Untuk mendukung pengembangan pasar karbon, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menjadi landasan penguatan tata kelola karbon nasional. Regulasi tersebut kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola karbon kehutanan, integritas lingkungan, transparansi, serta kepastian investasi.

Selain penerbitan kredit karbon, Kementerian Kehutanan juga akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sistem tersebut disiapkan sebagai infrastruktur utama pasar karbon nasional untuk meningkatkan keterlacakan (traceability), transparansi, dan akuntabilitas transaksi karbon.

Peluncuran SRUK juga akan diikuti registrasi sejumlah proyek karbon kehutanan yang menggunakan standar internasional.

Raja Juli mengatakan penguatan regulasi dan infrastruktur pasar karbon diperlukan agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyedia kredit karbon, tetapi juga menjadi tujuan investasi iklim jangka panjang.

Menurutnya, pasar karbon global memerlukan institusi yang kuat, instrumen pengelolaan risiko, serta mekanisme yang mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas kredit karbon yang diperdagangkan.

Menjelang penyelenggaraan COP31, Indonesia mendorong tiga agenda utama dalam pengembangan pasar karbon global, yakni penguatan integritas dan transparansi pasar, pembangunan infrastruktur dan instrumen pengelolaan risiko untuk menarik investasi swasta, serta memastikan manfaat ekonomi karbon dapat dirasakan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan komunitas penjaga hutan.

“Masa depan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh jumlah kredit karbon yang diperdagangkan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan yang dibangun, investasi yang berhasil dimobilisasi, serta manfaat iklim dan pembangunan yang dihasilkan,” ujar Raja Juli.

Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk memperluas kerja sama internasional, termasuk melalui mekanisme Article 6 Perjanjian Paris, guna memperkuat pengembangan pasar karbon global yang lebih terintegrasi dan berintegritas tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, mengunjungi Unit Pembangkit (UP) Muara Tawar milik PT PLN Nusantara Power (PLN NP) pada hari Jumat (10/4) lalu, bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN NP, Teguh Widhi Harsono, serta jajaran manajemen dari kedua pihak. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung peran UP Muara Tawar dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan, terutama saat beban puncak dan ketika pasokan energi baru terbarukan (EBT) berfluktuasi.

Dalam konteks transisi energi, pembangkit seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar dibutuhkan untuk membantu menjaga stabilitas sistem, sehingga pengembangan EBT dapat berjalan dengan dukungan infrastruktur yang memadai. “Peningkatan porsi energi baru terbarukan membutuhkan dukungan infrastruktur yang mampu menjaga keandalan sistem. Dalam hal ini, PLTGU Muara Tawar memiliki peran penting karena mampu merespons perubahan beban dan fluktuasi pasokan listrik dengan cepat,” ujar Henry.

Selain memastikan keandalan operasional pembangkit serta optimalisasi efisiensi energi yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan emisi, kunjungan ini juga terkait dengan langkah Bank Mandiri dalam mendukung pengurangan emisi sebagai bagian dari komitmen untuk mencapai Net Zero Emission operasional (Scope 1 dan 2) pada 2030. Salah satu pendekatan yang dijalankan adalah inisiatif carbon offset, termasuk melalui pembelian unit karbon yang terverifikasi. Pendekatan ini menjadi salah satu opsi yang feasible untuk mendukung target tersebut, sekaligus sejalan dengan arah perkembangan regulasi dan pasar karbon di Indonesia.

Pada Januari 2025, dalam momentum peluncuran Bursa Karbon Internasional Indonesia (IDXCarbon), Bank Mandiri membeli sebanyak 5.000 tCO₂e unit karbon dari proyek Konversi Pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar milik PLN NP. Proyek ini meningkatkan efisiensi pembangkit listrik dengan mengolah kembali panas yang sebelumnya terbuang menjadi tambahan energi listrik. Unit karbon dari proyek tersebut telah divalidasi dan diverifikasi oleh pihak ketiga.

Pembelian unit karbon ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri tidak hanya mendukung transisi energi melalui pembiayaan, tetapi juga terlibat secara aktif di IDXCarbon, serta mendorong pasar karbon di Indonesia, termasuk pengembangan voluntary carbon market yang semakin relevan.

Pembelian unit karbon dari proyek PLN NP juga mencerminkan dukungan Bank Mandiri terhadap proyek pengurangan emisi milik nasabah utama. PLN NP (PLN Group) sendiri merupakan debitur Corporate Banking 8 Group dan prime client Bank Mandiri. Dengan demikian, dukungan Bank Mandiri hadir tidak hanya dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga melalui keterlibatan dalam proyek dekarbonisasi yang dijalankan oleh nasabah utama.

“Bank Mandiri mendukung transisi energi tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga melalui partisipasi dalam ekosistem karbon yang sedang berkembang di Indonesia. Kami melihat ini sebagai bagian dari upaya untuk mendukung target dekarbonisasi nasional secara bertahap dan terukur,” tambah Henry.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti tertundanya pengenaan pajak karbon yang telah tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP yang disahkan 2021.

BPK menyebutkan bahwa Kemenkeu telah mengungkapkan kepada auditornya soal kendala pelaksanaan pajak karbon tersebut. Ada empat kendala yang menurut versi Kemenkeu menghambat penerapan peta jalan pajak karbon.

Pertama, situasi perekonomian masih belum pulih yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perekonomian nasional menghadapi risiko global antara lain karena peningkatan harga komoditas energi dan pangan global dan konflik geopolitik di beberapa kawasan ekonomi yang menyebabkan peningkatan inflasi domestik.

Kedua, penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP) yang pada akhirnya ditanggung oleh belanja APBN melalui skema subsidi dan kompensasi listrik.

Untuk itu, Pemerintah perlu merevisi terlebih dahulu PMK Nomor 178 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 174 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yang saat ini sedang diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Ketiga, sesuai amanat UU HPP, Peta Jalan Pajak Karbon salah satunya harus memuat strategi penurunan emisi karbon untuk masing-masing sektor sesuai dengan target NDC dan NZE. Namun demikian, di dalam dokumen E-NDC terakhir belum terdapat strategi carbon pricing sebagai salah satu strategi untuk mencapai NDC tersebut.

Keempat, penerapan pajak karbon harus mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan lain, pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan institusi, serta kondisi ekonomi terkini.

Apa Itu Pajak Karbon?

Pajak karbon sendiri merupakan mekanisme lazim untuk menekan emisi karbon. Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum terkait pelaksanaan pajak karbon sekaligus bursa karbon.

Aturan terkait itu termaktub dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Berdasarkan Pasal 13 beleid tersebut, pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Sementara tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif paling rendah Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Selanjutnya, pada Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon alias NEK, skema pajak karbon memiliki dua konsep.

Pertama, yakni Cap & Trade. Dalam skema ini, entitas yang mengemisi lebih besar dari cap membeli izin emisi (SIE) dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli sertifikat penurunan emisi (SPE/offset karbon).

Kedua, yaitu Cap & Tax. Dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli izin emisi (SIE) atau sertifikat penurunan emisi (SPE) atas emisi di atas cap seluruhnya maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon.

Berkaca dari penerapan dua skema tersebut, maka penerapan kebijakan pajak karbon akan merangsang lahirnya perdagangan karbon. Singkatnya, pajak karbon akan mengungkit transaksi bursa karbon.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) meluncurkan laboratorium karbon digital untuk meningkatkan kemampuan dalam mengukur, melaporkan, dan memverifikasi emisi gas rumah kaca.

Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga, menyatakan pasar karbon di Indonesia harus terus dikembangkan melalui inovasi karbon digital. Salah satunya melalui laboratorium karbon digital.

“Laboratorium karbon digital untuk meningkatkan kemampuan dalam mengukur, melaporkan, dan memverifikasi (MRV) emisi gas rumah kaca,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/12/2025).

Selain itu, kata Riza, laboratorium ini akan membantu meningkatkan akurasi dan transparansi data emisi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengurangi emisi dan mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkan.

“Laboratorium karbon digital juga akan membantu meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan iklim yang efektif, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim,” kata Riza.

IDCTA pun melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dengan Indonesia dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada Carbon Digital Conference (CDC) 2025 di Aula Barat ITB, Kota Bandung. CDC 2025 berlangsung pada 8—10 Desember 2025.

Riza menyampaikan penandatanganan ini dilakukan sebagai landasan pengembangan inovasi karbon digital dan pasar karbon di tingkat kota. Laboratorium akan membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi dan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi perubahan iklim.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan, Bandung siap untuk menjadi pilot project dalam pembuatan laboratorium karbon digital pertama di Indonesia.

“Ini adalah kesempatan emas bagi Kota Bandung untuk membuka diri sebagai living lab bagi para pelaku industri karbon digital. Bandung dapat dimanfaatkan sebagai ruang prototyping teknologi. Jika prototipe berhasil, kami tinggal memperbesar kapasitasnya agar Bandung dikenal sebagai kota lahirnya Carbon Digital Economy,” kata Farhan.

‎Menurut dia, Bandung memiliki urgensi untuk segera mengembangkan skema ekonomi karbon, terutama karena tantangan besar terkait ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH).

Kota dengan densitas penduduk tinggi ini menghadapi keterbatasan lahan yang membuat target 30 persen RTH sebagaimana amanat undang-undang menjadi sulit tercapai.

Farhan juga menyebut adanya potensi pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas sekitar 600–700 hektare yang dapat dikembangkan sebagai modal lingkungan (natural capital). Area ini dinilai dapat berkontribusi besar terhadap skema ekonomi karbon di masa mendatang.

Sementara itu, dengan mengusung tema ‘Menggagas Ulang Pasar Karbon Indonesia: Inovasi Digital untuk Integritas Global’, CDC2025 menarik lebih dari 450 peserta dari 10 negara. Acara ini melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, dan startup teknologi iklim.

Sebagai knowledge partner di CDC 2025, Yulianna Sudjonno, Partner sekaligus Sustainability Leader PwC Indonesia menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan progress yang signifikan tahun ini dengan ditandatanganinya Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan beberapa negara dan organisasi pengembang standar internasional.

“Kini saatnya seluruh ekosistem - pemerintah, penyedia pembiayaan, pengembang proyek, hingga pelaku pasar - melanjutkan upaya tersebut untuk membangun kredit karbon berkualitas tinggi di Indonesia. CDC 2025 menjadi katalis penting untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap langkah memenuhi standar global serta memberikan nilai nyata bagi ekonomi hijau,” imbuhnya.

IDXChannel - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memaparkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat dan mengoordinasikan pengembangan pasar karbon nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung target penurunan emisi dan pembangunan berkelanjutan.

Penasehat Utama Menteri Kehutanan Edo Mahendra menyampaikan, Indonesia kini memasuki fase kritis dalam implementasi pasar karbon. Tantangannya bukan lagi sekadar membangun pasar, tetapi memastikan seluruh skema berjalan selaras dan mendukung prioritas nasional.

Menurut dia, pendekatan yang koheren dan terintegrasi dapat memastikan tindakan setiap sektor berkontribusi terhadap tujuan nasional bersama, memobilisasi pendanaan, mencapai target pengurangan emisi, dan mendukung pembangunan inklusif.

“Indonesia harus memastikan bahwa setiap sektor bergerak dalam satu arah yang sama. Prinsip-prinsip desain ini menjadi panduan penting agar pasar karbon tumbuh terkoordinasi, menyalurkan pembiayaan hijau, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” ujarnya dalam diskusi di Forest Pavilion COP30, di Belem, Brazil, dikutip Senin (17/11/2025).

Dia menyebut, terdapat 10 prinsip utama yang menjadi kerangka membangun pasar karbon terkoordinasi. Prinsip-prinsip ini dirumuskan melalui konsultasi luas dan disesuaikan dengan konteks Indonesia, dengan fokus pada tiga prioritas nasional.

Pertama, mengakselerasi pembiayaan untuk pertumbuhan hijau dan inklusif. Kedua, menyeimbangkan pemenuhan target Nationally Determined Contribution (NDC) di dalam negeri dan penjualan kredit karbon ke luar negeri.

Ketiga, mendorong investasi rendah karbon yang bersifat katalitik dan menghasilkan manfaat ekonomi luas.

“Menegakkan prinsip-prinsip ini akan membantu memastikan bahwa pasar karbon Indonesia berfungsi sebagai sistem yang terkoordinasi yang menghubungkan ambisi iklim dengan investasi, daya saing, dan pertumbuhan berkelanjutan diseluruh perekonomian,” ujarnya.

“Jika kita membangun pasar karbon dengan koordinasi yang kuat, Indonesia tidak hanya memenuhi target iklimnya, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” kata Edo.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) secara resmi dibuka Senin (10/11/2025) di Belém, Brasil, dengan pesan penuh tekad untuk mempercepat aksi iklim global. Pada momen 10 tahun Perjanjian Paris ini, diharapkan Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi aktif mendorong diplomasi karbon dan menarik investasi hijau.

COP30 dibuka dengan pesan kuat dari PBB agar negara-negara fokus pada kerja sama, bukan perdebatan. KTT iklim tahunan ini berlangsung di tengah ancaman retaknya konsensus global dalam upaya pembatasan pemanasan suhu bumi.

Sebagai tuan rumah, Brasil sukses memfasilitasi kesepakatan agenda untuk pertemuan dalam dua pekan ke depan. Kesepakatan ini berhasil mengalihkan upaya dari blok negara berkembang untuk memaksa pembahasan isu-isu sensitif seperti pendanaan iklim dan pajak karbon ke dalam proses negosiasi inti.

Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell, menyerukan persatuan dalam perubahan iklim.

"Tugas Anda di arena COP30 ini bukan untuk saling berperang – tugas Anda adalah untuk memerangi krisis iklim ini, bersama-sama," ujarnya, dikutip dari Reuters.

Stiell mengakui bahwa tiga dekade perundingan iklim PBB telah berhasil menekan proyeksi pemanasan global, berkat kesepakatan dan respon pasar. Namun, di balik semua itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Analisis terbaru PBB memperkirakan bahwa komitmen iklim nasional (NDC) terbaru, termasuk dari China dan Uni Eropa, akan mengurangi emisi gas rumah kaca global sebesar 12% pada 2035 dibandingkan level 2019. Angka ini meningkat dari estimasi 10% bulan lalu.

Meski menjadi kemajuan signifikan, angka ini masih jauh dari target penurunan emisi 60% yang diperlukan pada 2035 untuk membatasi pemanasan global pada ambang batas 1.5°C.

Diplomasi “Karbon” Indonesia

Di sisi lain, Indonesia sebagai bagian penting KTT PBB bidang iklim ini membawa agenda nasional tersendiri. Salah satunya memperjuangkan target pengurangan emisi Indonesia dan menarik investor terkait perdagangan karbon dalam negeri.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta delegasi Indonesia untuk memperjuangkan target pengurangan emisi Indonesia dan mampu menarik banyak investor terkait perdagangan karbon dalam negeri selama berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa ke-30 (COP30).

"Kita memiliki 130-an negosiator yang akan berjuang di 13 agenda besar, di ruang-ruang adu diplomasi untuk merumuskan aksi iklim," kata Hanif mengutip Antara.

Pemerintah telah menargetkan transaksi senilai Rp16 triliun dari perdagangan karbon dengan mutu tinggi di semua sektor selama berlangsungnya COP30. Perdagangan karbon ini diprioritaskan pada sektor alam maupun sektor energi dan industri.

"Terutama di sektor alam, yaitu sektor forestry dan ocean. Kemudian di sektor tech-based dari sektor energi dan industri. Jadi dua sektor itu kita harapkan berkontribusi sampai di angka 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi kami perkirakan sampai Rp16 triliun," kata Hanif.

Sebagai agenda utama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, dengan kolaborasi dengan seluruh pihak dilakukan untuk memastikan pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan.

"Kolaborasi ini mencerminkan tekad kami untuk memastikan bahwa pasar karbon Indonesia, dibangun atas dasar kepercayaan, integritas, dan kedaulatan nasional," ujar Menhut Raja.

Untuk itu, pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market/ICVCM) dapat memastikan pasar karbon sukarela berintegritas tinggi di Indonesia.

Dalam acara itu Kemenhut dan ICVCM melakukan penandatanganan MoU untuk memperkuat kerja sama dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon sukarela berintegritas tinggi dan memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi.

Paviliun Indonesia

Selain menyiapkan negosiator dan sejumlah kesepakatan penting. Indonesia juga menghadirkan etalase Paviliun Indonesia sebagai simbol kepemimpinan Indonesia dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi serta memperkuat diplomasi hijau global menuju ekonomi rendah emisi.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo berharap Paviliun Indonesia menjadi tempat bertukar pengalaman mewujudkan tujuan mulia yang telah ditetapkan dunia, di Perjanjian Paris.

Lebih lanjut Hashim menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan Paviliun Indonesia dapat menjadi sarana memperkuat kontribusi bangsa dalam aksi iklim global. "Kami berharap Paviliun Indonesia dapat menjadi ruang representasi kontribusi Indonesia bagi dunia, serta memperkuat posisi kita dalam aksi iklim global," ujar Hashim.

Sementara itu, salah satu tamu utama COP30, Amerika Serikat absen dalam KTT ini. Ketidakhadiran AS bisa dibilang sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan perubahan iklim sebagai hoaks.

Presiden COP30, Andre Correa do Lago, menyikapi absennya AS dengan diplomatis. "Saya pikir ketidakhadiran AS telah membuka ruang bagi dunia untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh negara-negara berkembang," ujar Andre.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) dinilai stagnan dan belum memperlihatkan geliat yang diharapkan sejak pertama kali diluncurkan dua tahun lalu. Hal ini tecermin dari nilai transaksi yang jauh tertinggal dibandingkan dengan mekanisme serupa di negara lain.

Riset Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) memperlihatkan bahwa total transaksi di IDX Carbon hanya mencapai Rp78 miliar atau sekitar US$4,9 juta sejak beroperasi. Dalam dua tahun terakhir, terdapat 8 proyek yang terdaftar dan 132 peserta aktif.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi pasar karbon secara global yang justru sedang berkembang pesat. Transaksi karbon global, termasuk pajak dan sistem perdagangan emisi, telah membukukan pendapatan lebih dari US$100 miliar pada 2024 mengacu data Bank Dunia.

Sebagai perbandingan lain, sistem perdagangan karbon Uni Eropa telah mencakup lebih dari 11.000 peserta dan menyasar 40% dari total emisi kawasan tersebut, dengan harga karbon rata-rata mencapai US$70 per ton karbon dioksida (CO₂). Sementara di Jepang, pasar karbon yang baru dimulai pada 2024 sudah memiliki 700 peserta dan diproyeksikan akan terus meningkat menyusul rencana mandatori pada 2026.

“Kinerja pasar karbon Indonesia belum memenuhi harapan, terutama dibandingkan dengan awal yang menjanjikan pada 2023. Pada tiga bulan terakhir tahun tersebut, pasar mencatat nilai transaksi sebesar Rp31 miliar dan volume perdagangan sebesar 494.254 ton CO₂ ekuivalen. Namun, setelah momentum awal tersebut, pasar menunjukkan tren yang terus turun,” kata Mutya Yustika, Research & Engagement Lead, Indonesia Energy Transition IEEFA dalam siaran pers, Kamis (16/10/2025).

IEEFA mencatat redupnya IDX Carbon ditandai dengan penurunan harga karbon rata-rata dari Rp62.533 per ton pada 2023 menjadi Rp55.985 per ton pada Desember 2024.

Nilai perdagangannya juga turun menjadi Rp20 miliar, dengan volume perdagangan berkurang menjadi 413.764 ton CO₂ ekuivalen dan hanya tiga proyek yang terdaftar.

IEEFA menilai stagnasi yang terjadi pada pasar karbon dalam negeri disebabkan oleh penerapan strategi penetapan harga karbon hibrida, yang memadukan sistem cap-and-trade dengan pajak karbon. Dalam skema tersebut, perusahaan yang emisinya melebihi batas harus membeli kredit karbon atau membayar pajak jika kredit tidak tersedia.

Namun, batas emisi yang cukup tinggi membuat hanya sedikit PLTU yang melebihi ambang. Hal ini berujung pada minimnya permintaan kredit karbon maupun pungutan pajak karbon. Selain itu, prosedur perdagangan dan sertifikasi yang tumpang tindih antarkementerian menambah ketidakpastian untuk investor dan pelaku usaha.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam tata kelola karbon, pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 yang bertujuan untuk memperjelas kerangka regulasi dan mendorong kolaborasi lintas kementerian.

Hanya saja, IEEFA berpandangan efektivitas peraturan ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat waktu, pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi yang ketat agar dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun pasar karbon yang kredibel. Di samping itu, reformasi strategis tetap menjadi kunci keberhasilan.

Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar dalam perdagangan karbon dan berpeluang menjadi pemimpin aksi iklim global. Dengan potensi hutan tropis, bakau dan gambut, Indonesia memiliki ekosistem yang mampu menyerap lebih dari 113 miliar ton CO₂, sehingga dapat memposisikan diri menjadi pemain kunci dalam pasar karbon global.

Selain itu, potensi di sektor energi terbarukan juga signifikan. Sektor ini diperkirakan dapat mereduksi emisi tahunan hingga 27,5 miliar ton CO₂ ekuivalen.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, Indonesia perlu mereformasi pasar karbon. Indonesia perlu melakukan pembenahan mulai dari menetapkan batas emisi yang lebih ketat dan progresif dengan didukung oleh tarif pajak karbon yang tegas.

Pemerintah juga dinilai perlu menyusun regulasi yang transparan dan berstandar internasional agar menarik bagi investor global, melakukan reformasi pasar energi termasuk memberi akses lebih luas bagi sektor swasta untuk mengembangkan energi bersih, memperkuat sistem sertifikasi dan pemantauan agar setiap kredit karbon yang diperdagangkan memiliki kredibilitas tinggi, serta membangun kelembagaan kuat baik di IDX Carbon maupun lembaga pengawas karbon nasional.

“Dengan target mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih awal yang ditekankan pemerintahan kali ini, urgensi untuk membangun pasar karbon yang kredibel dan fungsional menjadi makin mendesak. Dengan menyeimbangkan prioritas domestik dan melakukan integrasi internasional secara bertahap, Indonesia dapat membuka pendanaan iklim, meningkatkan ketahanan energi, dan memposisikan diri sebagai pemimpin regional dalam tata kelola karbon,” kata Mutya.