Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan meningkatkan remunerasi rekening kas pemerintah di bank sentral agar kenaikan bunga penerbitan utang APBN tidak terjadi secara signifikan.

Keputusan ini diambil usai koordinasi lebih lanjut terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah antara BI, pemerintah dan DPR pagi ini, Sabtu (6/6/2026). Dengan kurs yang sudah terdepresiasi hingga ke level Rp18.000 per dolar AS, pemerintah dan bank sentral kini menyepakati untuk menaikkan imbal hasil (yield) guna meningkatkan daya tarik obligasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa selama ini pihaknya memberikan remunerasi kepada pemerintah atas rekening kas di bank sentral. Pemberian remunerasi yang lebih tinggi ke pemerintah diharapkan mengurangi beban utang pemerintah ke depannya.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu suku bunga SBN dikurangi remunerasi BI," jelas Perry kepada wartawan usai konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Harapannya, peningkatan remunerasi BI ke pemerintah bisa menjaga penerbitan utang neto APBN bisa terkendali. Sebagai informasi, tahun ini saja pemerintah sudah menganggarkan pembayaran bunga utang Rp599 triliun.

Dengan begitu juga, lanjut Perry, pemerintah bisa menjaga kredibilitas fiskal di mata lembaga pemeringkat yang menyoroti besarnya rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan (interest payment to revenue).

"Kalau remunerasi BI iamu tingkatkan, secara neto kan tetap terkendali. Sekaligus itu menjawab concern-nya salah satu lembaga rating, interest payment-nya terkendali," ujar Gubernur BI dua periode itu.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa akan mendukung upaya penguatan nilai tukar dengan BI.

Meski tidak diperinci lebih lanjut, Purbaya menyebut akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah dengan BI. Tujuannya agar kebijakan fiskal dan moneter semakin sinkron dan lebih berdampak ke signifikan ke perekonomian.

"Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih rendah dari sekarang," katanya pada kesempatan yang sama.

Fokus pemerintah, lanjut Purbaya, adalah memastikan agar level nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh Rp18.000 per dolar AS ini tidak semakin mempersulit masyarakat. Contohnya, pedagang tempe yang tergerus keuntungannya karena harga impor kedelai yang naik akibat rupiah.

"Dengan nanti kebijakan yang bagus itu kami akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tauhu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya," jelas pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026.

Pidato Prabowo dalam rapat paripurna menjadi momentum yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi landasan awal pemerintah dalam merancang pos anggaran yang tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan sebagai alat perjuangan untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Dalam pidatonya, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan amanat UUD 1945 melalui pengelolaan anggaran yang kolaboratif, terarah, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi yang optimis tetapi tetap realistis.

Simak Poin-poin Kebijakan Fiskal RAPBN 2027:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Prabowo memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran5,8% hingga 6,5% pada tahun 2027, sebagai lompatan strategis menuju target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029,” ujar Prabowo.

2. Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2027

Guna mendukung program-program prioritas dan vital nasional, pemerintah menetapkan batas-batas indikator fiskal utama dengan menjaga defisit anggaran tetap kredibel dan terkendali:

• Pendapatan Negara:Dalam paparannya, Prabowo menjelaskan pendapatan negara pada APBN 2027 ditargetkan berada pada kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB).
• Belanja Negara:Direncakan mencapai 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB untuk memperkuat sektor kemaslahatan publik.
• Defisit APBN:Dijaga ketat pada level 1,80% hingga maksimal 2,40% terhadap PDB. Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus menekan dan memperkecil angka defisit ini melalui strategi pembiayaan yang inovatif dan prudent.

3. Nilai Tukar Rupiah

Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai tukar rupiah pada 2027 ditargetkan berada di kisaran Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Prabowo juga mengatakan bahwa ke depan strategi kebijakan fiskal dan moneter akan diupayakan untuk menjaga nilai tukar tetap stabil.

"Nilai tukar rupiah berada di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500," ujarnya pada Rapat Paripurna yang dihadiri anggota MPR dan DPR.

4. Inflasi dan SBN

• Prabowo juga menargetkan inflasi berada di rentang 1,5% sampai dengan 3,5% pada 2027.
• Suku Bunga SBN Tenor 10 Tahun: Dipatok pada kisaran 6,5% hingga 7,3%.

5. Sektor Energi

• Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP):Diperkirakan berada di level US$70 hingga US$95 per barel.
• Lifting Energi:Adapun target lifting minyak mentah sebesar 602.000 hingga 615.000 barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan selaras dengan pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat nyata. Jarak antara kelompok terkaya dan termiskin ditargetkan harus terus menyempit.

Tabel Sasaran Pembangunan 2027

Sumber: Pidato Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah juga mendukung dan mendorongan pembukaan lapangan kerja formal secara besar-besaran dan peningkatan Indeks Kesejahteraan Petani. Dia optimistis jika lapangan pekerjaan tersedia, maka fondasi ekonomi domestik akan semakin tangguh menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan hanya sebatas dokumen. Lebih dari itu, APBN merupakan alat dalam melindungi rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menyampaikan langsung KEM dan PPKF RAPBN 2027 yang merupakan bagian dari pembicaraan pendahuluan penyusunan APBN tahun 2027 di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Presiden menjelaskan bahwa dirinya disumpah di sebagai Presiden dengan tugas menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertanggung jawab melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Selain itu, Presiden bertanggung jawab memajukan kesejahteraan, menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

"Dalam rangka itu saya memandang APBN bukan sekadar dokumen. Tapi wujud alat perjuangan sebagai bangsa. Alat melindungi rakyat, memperoleh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa," katanya.

Oleh karena itu, menurutnya APBN harus memastikan setiap warga negara hidup lebih sejahtera dan menjadi pedoman perjalanan ke depan.

"Dengan kesadaran itu APBN kita susun dengan komitmen bersama mewujudkan cita-cita mulia yang diamanatkan dalam UUD 1945," jelasnya.

Adapun, dalam penyampaiannya itu, terdapat target yang tertuang dalam KEM-PPKF RAPBN 2027. Target pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 5,8% hingga 6,5%, lebih tinggi dibanding asumsi APBN 2026 yang dipatok sebesar 5,4%.

Pemerintah juga memperkirakan inflasi tetap terjaga di kisaran 1,5% hingga 3,5% pada 2027, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Selain itu, asumsi suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok pada kisaran 6,5% hingga 7,3%. Adapun harga minyak mentah Indonesia atau ICP diperkirakan berada di level US$70 hingga US$95 per barel.

Dalam sektor energi, lifting minyak mentah ditargetkan mencapai 934.000 hingga 977.000 barel per hari. Sementara lifting gas bumi diproyeksikan sebesar 602.000 hingga 615.000 barel setara minyak per hari.

Pemerintah menyebut arah kebijakan fiskal 2027 dirancang dengan pendekatan “kolaboratif, terarah, dan terukur”.

“APBN terus dijaga sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” demikian tertulis dalam dokumen paparan pemerintah.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara pada 2027 ditargetkan berada pada kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara belanja negara dipatok sekitar 13,62% hingga 14,80% PDB.

Pemerintah juga menjaga defisit APBN tetap terkendali di level 1,80% hingga 2,40% terhadap PDB melalui strategi pembiayaan yang disebut inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Selain indikator ekonomi makro, pemerintah turut menetapkan sejumlah sasaran pembangunan nasional pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6% hingga 6,5%, dibanding target 2026 sebesar 6,5% hingga 7,5%.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun ke kisaran 4,30% hingga 4,87%, sementara rasio gini diproyeksikan membaik menjadi 0,362 hingga 0,367.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,575 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81% pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan defisit APBN berada di kisaran 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB. Hal ini disampaikan Presiden dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) 2027.

"Pembiayaan defisit kami di 2027 akan kami jaga 1,8% hingga maksimal 2,4% terhadap PDB. Kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," ujarnya di hadapan anggota DPR dan MPR pada Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Defisit ini didasarkan dari asumsi sasaran pendapatan negara sebesar 11,82% sampai 12,4% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara ditargetkan sebesar 13,62% sampai dengan 14,8% terhadap PDB.

Di sisi lain, suku bunga SBN tenor 10 tahun dijaga di kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%. Kemudian, nilai tukar rupiah yang merupakan asumsi dasar makroekonomi kebijakan fiskal berada di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS.

"Strategi fiskal dan moneter kami harus strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tuturnya.

Di sisi lain, dia juga menargetkan inflasi berada di rentang 1,5% sampai dengan 3,5% pada 2027.

Berikut asumsi dasar ekonomi makro 2027:

- Pertumbuhan ekonomi : 5,8% sampai 6,5%
- Inflasi : 1,5% sampai 3,5%
- Suku bunga SBN 10 tahun : 6,5% sampai 7,3%
- Nilai tukar : Rp16.800 sampai Rp17.500 terhadap dolar AS
- Harga minyak mentah Indonesia : US$70 sampai US$90 per barel
- Lifting minyak mentah : 602.000 sampai 615.000 barel per hari
- Lifting gas bumi : 934.000 sampai 977.000 barel setara gas bumi per hari

Kemudian, sasaran pembangunan 2027 meliputi:

- Tingkat kemiskinan : 6% sampai 6,5%
- Tingkat pengangguran terbuka : 4,3% sampai 4,87%
- Rasio gini : 0,362 sampai 0,367
- Indeks modal manusia : 0,575
- Indeks kesejahteraan petani : 0,8038
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal : 40,81

Bisnis.com, JAKARTA—Jauh panggang dari api, penjualan SBN ritel perdana tahun ini kurang bertaji. Alasan bunga yang rendah hingga penurunan minat kelas menengah menjadi persoalan penyerapan.
ORI029 menjadi menu pembuka surat berharga negara (SBN) ritel pada 2026, dengan masa penawaran 26 Januari—19 Februari. Dua seri yang ditawarkan yakni ORI029T3 (tenor 3 tahun) 5,45% dan ORI029T6 (tenor 6 tahun) 5,80%. Total penjualan keduanya mencapai Rp14,4 triliun, hanya 57,9% dari target Rp25 triliun.

Dari sisi kelompok usia, generasi milenial (1980—2000) berkontribusi 46,82% terhadap penjualan ORI029, selanjutnya generasi X (1965—1979) 31,93%, dan baby boomers (1946—1964) 14,40%.