Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut penguatan kerja sama antardaerah (KAD) menjadi strategi utama untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas di wilayah perkotaan.

Hanif mengatakan kota-kota besar umumnya bukanlah daerah penghasil tanaman pangan sehingga membutuhkan pasokan dari wilayah penyangga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

“Oleh karena itu, kerja sama antara kota konsumsi dan kabupaten/ kota produsen perlu dibuat lebih operasional, tidak berhenti pada nota kesepahaman saja tapi sampai pada kontrak pasok, jadwal distribusi, standar kualitas, serta mekanisme pembiayaan,” kata Hanif saat menyampaikan pidatonya dalam Rakernas ke-18 APEKSI tahun 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026).

Dikatakan Hanif, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan wilayah perkotaan membutuhkan strategi yang tepat.

Selain KAD, Hanif menyebut perlunya memperkuat peran BUMD pangan, pasar induk, dan pelaku logistik sebagai strategi lain.

Dia mengatakan BUMD bisa menjadi instrumen stabilisasi terutama ketika harga mulai bergerak naik secara tak wajar. Namun, pengelolaannya harus sehat, didukung oleh data yang baik serta jejaring mitra dengan produsen dengan distributor.

Lalu, memperkuat pangan lokal dan urban farming sesuai karakter kota, serta menekan food loss and waste.

Dalam pidatonya Hanif juga menyinggung soal pembangunan sistem peringatan dini pangan di mana pemerintah kota perlu mengintegrasikan data harga harian, stok pasar, informasi cuaca, gangguan distribusi, dan Kalender hari besar keagamaan atau nasional.

Dengan sistem itu, lanjutnya, intervensi tidak dilakukan setelah harga melonjak, tapi sebelum tekanan harga membesar.

“Hari ini, sistem itu belum terkoneksi antara pemerintah kota juga dengan pemerintah pusat. Kita masih reaktif, baru bertindak setelah ada kasus. Sistem ini yang akan kita bangun untuk memperkuat ketahanan pangan kita,” ujar Hanif.

Senada, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas juga menekankan kolaborasi dan kerja sama antardaerah untuk mendukung ketahanan pangan khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

Dia mencontohkan saat bencana banjir melanda 19 dari 21 kecamatan di Medan pada akhir November 2025 lalu sebanyak 85.000 kepala keluarga terdampak. Bencana juga membuat pasokan pangan terganggu sehingga krisis pangan pascabencana menghantui masyarakat perkotaan yang memang tidak menghasilkan bahan pangan sendiri.

“Inilah yang sedang kami perkuat, berkoordinasi dengan kabupaten/ kota sekitar yang memang memproduksi pangan. Harus dibuat sistem yang baik agar nantinya distribusi pangan semakin baik. Termasuk mengupayakan membangun ketahanan pangan sendiri dengan mempraktikkan green farming ataupun urban farming di kota,” kata Rico.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama Badan Usaha Milik Daerah PT Riau Pangan Bertuah terus mengintensifkan upaya pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026. Salah satu langkah yang ditempuh yakni dengan menggelar operasi pasar murah di sejumlah wilayah.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau, Tetty Nurdianti, mengatakan operasi pasar murah bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tingkat konsumen, sekaligus memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok di masyarakat.

"Intervensi pasar ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah, khususnya pada periode peningkatan permintaan menjelang Ramadan dan IdulFitri. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau," ujarnya Senin (9/2/2026).

Menurutnya, pada pekan kedua Februari 2026, TPID Provinsi Riau menjadwalkan pelaksanaan operasi pasar murah di lima lokasi di Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara bergilir mulai Senin hingga Jumat.

Operasi pasar murah akan dimulai pada Senin, (9/2/2026), yang dipusatkan di halaman Kantor Lurah Air Dingin, Kecamatan Bukitraya.

Selanjutnya, pada Selasa (10/2/2026) kegiatan serupa digelar di halaman SMP Negeri 6 Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Rumbai. Pada Rabu, 11 Februari 2026, operasi pasar murah dilaksanakan di depan SMP Negeri 30 Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai.

Sementara itu, pada Kamis, (12/2/2026), operasi pasar murah akan berlangsung di halaman Kantor Lurah Rintis, Kecamatan Lima Puluh. Rangkaian kegiatan ditutup pada Jumat, (13/2/2026), yang dipusatkan di halaman Kantor Lurah Mentangor, Kecamatan Kulim.

Seluruh kegiatan operasi pasar murah dijadwalkan dimulai pada pukul 08.00 WIB. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk datang sesuai jadwal, mengantre secara tertib, serta membawa kantong belanja sendiri guna mengurangi penggunaan kantong plastik.

Dalam operasi pasar murah tersebut, sejumlah bahan pokok dijual dengan harga di bawah harga pasar. Untuk komoditas beras, tersedia beras SPHP dengan harga Rp60.000 per kemasan 5 kilogram.

Selain itu, beras Anak Daro dan beras Sokan masing-masing dibanderol Rp162.000 per kemasan 10 kilogram atau Rp81.000 per kemasan 5 kilogram.

Komoditas gula pasir dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram. Minyak goreng tersedia dalam beberapa merek, di antaranya minyak Salvaco seharga Rp21.000 per liter, minyak Palmco Rp16.000 per bungkus, serta Minyakita Rp15.500 per bungkus.

Selain itu, tersedia pula garam Krista dengan harga Rp2.000 per kemasan 200 gram, garam Nusantara Rp2.000 per kemasan 250 gram, serta tepung tapioka Rp8.000 per bungkus.

"Sementara untuk komoditas hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan kentang, harga menyesuaikan dengan harga petani. Harga telur ayam ditetapkan secara dinamis mengikuti perkembangan pasar," ungkapnya.

Pemprov Riau berharap pelaksanaan operasi pasar murah ini dapat membantu menekan laju inflasi daerah, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya IdulFitri.

Bisnis.com, JAKARTA - Perumda Dharma Jaya menargetkan bahwa pada tahun 2026 kapasitas bisnis penggemukkan sapi yang pada tahun sebelumnya sebanyak 5000 ekor sapi akan menjadi 10.000 ekor sapi.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, mengatakan langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program pemerintah pusat yang menargetkan populasi 1 juta ekor sapi nasional.

Ia menyampaikan, bisnis penggemukan sapi saat ini menjadi salah satu sumber pendapatan baru yang cukup menjanjikan bagi Dharma Jaya. Selain memperbesar skala usaha, Dharma Jaya juga berkomitmen memastikan rantai pasok daging tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta.

“Ternyata penggemukan sapi ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan baru yang lumayan. Karena itu, tahun depan kami tingkatkan menjadi 10.000 ekor,” ungkapnya.

Tak hanya fokus pada budidaya, Dharma Jaya juga mulai melirik pengembangan produk olahan daging untuk memperluas lini bisnis dan meningkatkan profitabilitas. Raditya mengungkapkan, perusahaan berencana membuat bakso dan sosis sebagai tahap awal diversifikasi produk turunan daging sapi.

“InsyaAllah sebentar lagi kita akan bikin produk-produk turunan seperti bakso dan sosis,” katanya.

Selain dua produk utama tersebut, Dharma Jaya tengah melakukan kajian terhadap potensi pasar produk lain seperti nugget daging sapi. Namun, berdasarkan riset internal, preferensi konsumen terutama anak-anak lebih condong pada nugget ayam. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan varian produk olahan lain yang memiliki daya tarik tinggi di pasar.

“Nanti kami coba pelajari bentuk produk lain selain sosis dan bakso,” ujarnya.

Raditya menjelaskan, upaya pengembangan produk olahan ini juga menjadi bagian dari strategi peningkatan profit Dharma Jaya ke depan. Ia mengatakan, pihaknya akan terus beradaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar.

Ia menambahkan, dengan dua strategi utama, ekspansi penggemukan sapi dan pengembangan industri olahan, Dharma Jaya menargetkan posisi yang lebih kuat sebagai BUMD pangan strategis DKI Jakarta.

“Langkah strategis ini diharapkan selain mendorong peningkatan kinerja dan pendapatan perusahaan, tetapi juga memperkuat peran Perumda Dharma Jaya sebagai motor penggerak dalam mendukung ketahanan pangan serta memberikan lebih banyak pilihan harga yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Jakarta” tutupnya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyambut positif langkah strategis yang dilakukan oleh Perumda Dharma Jaya tersebut.

Menurutnya, ekspansi usaha penggemukan sapi dan pengembangan produk olahan daging merupakan bentuk nyata dari hilirisasi sektor pangan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Upaya ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga menunjukkan komitmen Dharma Jaya dalam berinovasi dan beradaptasi terhadap kebutuhan pasar yang dinamis,” katanya.

Eli menilai strategi hilirisasi yang dijalankan Dharma Jaya mampu memberikan dampak ganda, baik secara ekonomi maupun sosial. Selain membuka peluang peningkatan pendapatan perusahaan, langkah ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas rantai nilai industri pangan di Jakarta.

“Kami berharap Dharma Jaya terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku UMKM dan sektor swasta, agar transformasi bisnis ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tandasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,1% pada 2029 melalui hilirisasi sumber daya alam dan percepatan ekonomi digital.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Subhan Noor Yaumil, optimistis mampu menjaga kestabilan perekonomian Kalimantan Selatan.

"Berbagai hasil positif di tahun 2025 merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi bersama," ujar Subhan dalam keterangan resmi, Minggu (30/11/2025).

Pernyataan tersebut menyusul sejumlah pencapaian strategis yang diraih provinsi ini, yang tidak hanya mencerminkan efektivitas koordinasi antarlembaga, tetapi juga menandai langkah maju dalam penguatan fondasi ekonomi daerah di tengah dinamika nasional dan global.

Pencapaian paling menonjol datang dari sektor ketahanan pangan, di mana Kalimantan Selatan berhasil meraih peringkat pertama nasional Indeks Ketahanan Pangan (IKT) 2025 dengan skor 81,98% pada 10 September 2025.

Keberhasilan ini, menurut Subhan, didorong oleh penguatan ketersediaan pangan, stabilitas harga komoditas strategis, serta penanganan komprehensif terhadap wilayah-wilayah rawan pangan.

Tak pelak, efektivitas inovasi pengendalian inflasi yang telah dijalankan, mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, kerja sama rantai pasok, program jangkau harga, serta konsistensi dalam menindaklanjuti hasil koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Sementara itu, dalam konteks industrialisasi dan ekonomi digital, Kalimantan Selatan berhasil masuk nominasi Bank Indonesia Award kategori Pemerintah Provinsi Penggerak Ekonomi Digital Terbaik.

Kota Banjarmasin pun tercatat sebagai nominasi juara Tim Pembina dan Pengendalian Pembayaran Non-Tunai Daerah (TP2D) terbaik tingkat kabupaten/kota di Kalimantan, yang menandakan kuatnya sinergi daerah dalam mengakselerasi transformasi digital.

Pemerintah daerah juga terus mendorong perluasan transaksi non-tunai serta digitalisasi pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan transparansi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat tata kelola fiskal sekaligus mempermudah akses layanan publik.

Subhan menegaskan Bumi Lambung Mangkurat ini juga berambisi menjadi gerbang logistik Kalimantan yang berkontribusi signifikan terhadap visi Indonesia Emas 2045.

"Dengan dukungan investasi dan kolaborasi yang kuat antara Pemprov Kalsel dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, kita optimistis mampu membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tegasnya.

Adapun, dia menuturkan pengembangan sumber pertumbuhan baru menjadi prioritas investasi ke depan, khususnya melalui hilirisasi sumber daya alam, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perdagangan, serta percepatan sektor pariwisata terutama Geopark Meratus.

Hilirisasi batu bara dan kelapa sawit juga terus diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Bisnis.com, DENPASAR – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan Dharma Santika Kabupaten Tabanan mulai menyuplai kebutuhan pangan untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Direktur BUMD Dharma Santika, Kompiang Gede Pasek Weda, menjelaskan bahwa komoditas yang disuplai antara lain beras, minyak goreng hingga telur.

Dia menyebut tidak hanya menyuplai dapur MBG di Tabanan, BUMD Dharma Santika juga memenuhi kebutuhan dapur MBG di Jembrana, dan rencananya dalam waktu dekat merambah dapur MBG di Denpasar.

"Untuk beras kami menyuplai dapur MBG di Tabanan, kisaran 2-6 ton, kemudian ada juga minyak goreng dan telur ke Jembrana," kata Kompiang kepada Bisnis dikutip Kamis (20/11/2025).

Kompiang menyebut sebagai BUMD Pangan akan terus berkomitmen menyuplai kebutuhan dapur MBG, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah.

Selain menyuplai MBG, BUMD Dharma Santika secara rutin melakukan gerakan pasar murah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan stabilisasi harga pangan dan menjaga inflasi daerah tetap terkendali.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, sejak dilaksanakan mulai Januari 2025, realisasi program MBG di Bali sebesar 37% atau senilai Rp127,07 miliar. Jumlah penerima MBG yakni 256.251 pelajar yang tersebar di seluruh Bali.

Realisasi tertinggi berada di Kabupaten Jembrana dengan 60.107 penerima, kemudian Buleleng sejumlah 37.447 penerima, Kota Denpasar 29.094 penerima, Badung 19.308 penerima.

Penerima MBG mulai dari pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sekolah sederajat lainnya.

MBG merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam realisasinya, program ini sudah menjangkau 40,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Walau demikian, realisasinya tidak selalu berjalan mulus, ditemukan sejumlah masalah seperti makanan basi yang menyebabkan siswa keracunan, kemudian menu yang disajikan belum sesuai standar, dan kebersihan dapur yang sempat disorot publik.