Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut penguatan kerja sama antardaerah (KAD) menjadi strategi utama untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas di wilayah perkotaan.

Hanif mengatakan kota-kota besar umumnya bukanlah daerah penghasil tanaman pangan sehingga membutuhkan pasokan dari wilayah penyangga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

“Oleh karena itu, kerja sama antara kota konsumsi dan kabupaten/ kota produsen perlu dibuat lebih operasional, tidak berhenti pada nota kesepahaman saja tapi sampai pada kontrak pasok, jadwal distribusi, standar kualitas, serta mekanisme pembiayaan,” kata Hanif saat menyampaikan pidatonya dalam Rakernas ke-18 APEKSI tahun 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026).

Dikatakan Hanif, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan wilayah perkotaan membutuhkan strategi yang tepat.

Selain KAD, Hanif menyebut perlunya memperkuat peran BUMD pangan, pasar induk, dan pelaku logistik sebagai strategi lain.

Dia mengatakan BUMD bisa menjadi instrumen stabilisasi terutama ketika harga mulai bergerak naik secara tak wajar. Namun, pengelolaannya harus sehat, didukung oleh data yang baik serta jejaring mitra dengan produsen dengan distributor.

Lalu, memperkuat pangan lokal dan urban farming sesuai karakter kota, serta menekan food loss and waste.

Dalam pidatonya Hanif juga menyinggung soal pembangunan sistem peringatan dini pangan di mana pemerintah kota perlu mengintegrasikan data harga harian, stok pasar, informasi cuaca, gangguan distribusi, dan Kalender hari besar keagamaan atau nasional.

Dengan sistem itu, lanjutnya, intervensi tidak dilakukan setelah harga melonjak, tapi sebelum tekanan harga membesar.

“Hari ini, sistem itu belum terkoneksi antara pemerintah kota juga dengan pemerintah pusat. Kita masih reaktif, baru bertindak setelah ada kasus. Sistem ini yang akan kita bangun untuk memperkuat ketahanan pangan kita,” ujar Hanif.

Senada, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas juga menekankan kolaborasi dan kerja sama antardaerah untuk mendukung ketahanan pangan khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

Dia mencontohkan saat bencana banjir melanda 19 dari 21 kecamatan di Medan pada akhir November 2025 lalu sebanyak 85.000 kepala keluarga terdampak. Bencana juga membuat pasokan pangan terganggu sehingga krisis pangan pascabencana menghantui masyarakat perkotaan yang memang tidak menghasilkan bahan pangan sendiri.

“Inilah yang sedang kami perkuat, berkoordinasi dengan kabupaten/ kota sekitar yang memang memproduksi pangan. Harus dibuat sistem yang baik agar nantinya distribusi pangan semakin baik. Termasuk mengupayakan membangun ketahanan pangan sendiri dengan mempraktikkan green farming ataupun urban farming di kota,” kata Rico.