Kami membangun ekosistem pergulaan dari hulu sampai hilir

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bongkar ratoon atau peremajaan bibit tebu menjadi program penting dalam rangka menguatkan pondasi swasembada gula nasional.

Bongkar ratoon merupakan proses peremajaan tanaman tebu dengan cara membongkar dan mengganti tanaman lama (yang sudah 3 kali dipanen atau lebih) dengan bibit baru yang lebih unggul.

"Kegiatan hari ini memiliki makna yang sangat strategis, kita tidak hanya melaksanakan panen dan tanam tebu tetapi juga memperkuat pondasi dalam mewujudkan swasembada gula nasional," kata Khofifah saat Panen dan Tanam Tebu Serentak Program Bongkar Ratoon dan Perluasan Areal Tebu Tahun 2026 di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis.

Gubernur mengatakan, bongkar ratoon dan perluasan area tebu di provinsi setempat ditargetkan mampu mencapai 54.897 hektare di 24 kabupaten sentra tebu di Jawa Timur.

Target 54.897 hektare itu terdiri dari bongkar ratoon seluas 48.315 hektare dan perluasan area tebu seluas 6.582 hektare.

Ia menyampaikan kebutuhan benih untuk bongkar ratoon mengandalkan bibit tebu unggul, seperti varietas Bululawang (BL) yang mampu menghasilkan produksi tebu lebih dari 110 ton per hektare dan bahkan ada yang mampu mencapai 150 ton per hektare.

Khofifah mendorong sinergisitas antara pemangku kepentingan di daerah, mulai dari pemerintah, pabrik gula, hingga petani dengan Kementerian Pertanian dalam rangka menyukseskan bongkar ratoon 2026 agar swasembada gula nasional tercapai.

Jawa Timur berkontribusi terhadap 51 persen produksi gula nasional, pada 2025 produksi gula kristal putih di provinsi itu sekitar 1,34 juta ton.

"Kami membangun ekosistem pergulaan dari hulu sampai hilir. Produksi petani harus terlindungi sehingga mereka mendapatkan kepastian pasar yang sehat," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Kuntoro Boga Andri, menyampaikan pihaknya mendukung penuh keberhasilan program bongkar ratoon melalui upaya pendampingan budidaya, penyediaan benih unggul, penguatan kemitraan petani, hingga penerapan mekanisme pertanian.

Ia menegaskan bahwa bongkar ratoon juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mewujudkan industri gula Indonesia lebih modern, produktif, serta berkelanjutan.

"Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan petani untuk membangun industri gula yang lebih kuat dan berdaya saing," kata dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bantuan benih dan pupuk bersubsidi dari pemerintah hanya diberikan untuk lahan pertanian dengan luasan maksimal 5 hektare (ha) per petani.

Ketentuan tersebut berlaku sebagai batas penerima subsidi yang menyasar petani kecil.

Amran mengatakan alokasi bantuan umumnya diberikan untuk lahan seluas 2 ha hingga maksimal 5 ha. Sementara, petani yang mengelola lahan di atas batas tersebut dikategorikan sebagai pelaku usaha atau pengusaha pertanian.

"Untuk satu orang. Karena 2 sampai 5 hektare (subsidi pupuk dan benih), tetapi kalau di atas itu (luasan tanamannya), itu sudah pengusaha," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut dia, batas luasan tersebut berlaku untuk setiap individu petani dan mencakup bantuan sarana produksi pertanian seperti benih maupun pupuk bersubsidi.

Dengan skema itu, petani yang memiliki lahan lebih dari 5 ha harus memenuhi kebutuhan benih dan pupuk untuk luasan di luar batas subsidi secara mandiri.

Kebijakan tersebut kembali menjadi sorotan setelah sejumlah petani tebu mengeluhkan tingginya biaya bongkar ratoon atau penanaman ulang tanaman tebu.

Sebagian petani mengaku bantuan pemerintah belum dapat menutup seluruh kebutuhan biaya produksi karena luas lahan yang mereka kelola melebihi batas penerima subsidi.

Bongkar ratoon sendiri merupakan proses mengganti tanaman tebu lama dengan tanaman baru untuk meningkatkan produktivitas. Namun langkah itu membutuhkan biaya yang relatif besar, mulai dari pengolahan lahan, pembelian benih, hingga kebutuhan pupuk selama masa tanam.

Di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi gula nasional, sejumlah petani berharap dukungan pembiayaan dan bantuan sarana produksi dapat terus diperkuat agar proses peremajaan tanaman tidak membebani biaya usaha tani.

Pemerintah selama ini menyalurkan pupuk bersubsidi dan bantuan benih dengan sasaran utama petani kecil. Pembatasan luasan lahan penerima bantuan diterapkan agar anggaran subsidi dapat menjangkau lebih banyak petani dan disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Bisnis.com, MEDAN — PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di kegiatan terminal nonpetikemas mencatat peningkatan arus bongkar muat komoditas hewan ternak (livestock) menjelang perayaan Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi di sejumlah pelabuhan yang dikelola SPMT Group.

SVP Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal Finan Syaifullah mengatakan total arus bongkar muat livestock pada momentum Iduladha 2026 di lingkungan Pelindo Multi Terminal Group mencapai 142.496 ekor, tumbuh 6,7% dibandingkan Iduladha tahun sebelumnya yang tercatat berjumlah 133.824 ekor.

“Peningkatan arus bongkar muat hewan menunjukkan tingginya kebutuhan distribusi hewan ternak menjelang Iduladha, sekaligus menjadi indikator kelancaran rantai pasok logistik nasional,” kata Finan dalam keterangan resmi, Kamis (28/5/2026).

Finan menjelaskan layanan bongkar muat komoditas hewan oleh SPMT Group dilayani di sebelas pelabuhan, yakni tiga pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok dan delapan pelabuhan yang dikelola langsung oleh SPMT.

Tahun ini, Pelabuhan Tanjung Priok disebutnya menjadi pelabuhan dengan arus bongkar muat livestock tertinggi dengan realisasi mencapai 69.893 ekor.

Dia memaparkan kelancaran distribusi hewan ternak, khususnya jelang perayaan Iduladha, tak lepas dari komitmen Pelindo Multi Terminal Group untuk terus memastikan kesiapan operasional pelabuhan baik dari sisi fasilitas dan layanan, maupun koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Peningkatan arus bongkar muat hewan yang tersebar di sejumlah pelabuhan yang dikelola SPMT Group disebutnya menjadi bukti kesiapan layanan logistik nasional dalam mendukung distribusi hewan kurban ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Pelindo Multi Terminal Group juga terus mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan hewan, dan kelancaran proses bongkar muat agar distribusi hewan ternak dapat berjalan aman, lancar, dan tepat waktu hingga ke daerah tujuan,” tambahnya.

Lebih jauh, Pelindo Multi Terminal Group juga berkomitmen untuk terus mendukung konektivitas logistik nasional serta menjaga kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat di momentum hari besar keagamaan nasional. Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi layanan di seluruh pelabuhan.

Sebagai informasi, Pelindo Multi Terminal (SPMT) saat ini memiliki total 33 cabang di bawah naungan SPMT Group yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Sebanyak 21 cabang dikelola langsung oleh SPMT, salah satunya SPMT branch Belawan Medan Sumatra Utara.

Sebelas cabang dikelola oleh anak usaha SPMT yakni PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas), serta satu lainnya dikelola PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) atau IKT.

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons protes pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, setelah lapak mereka dibongkar pada Senin (18/5/2026) lalu.

Dedi Mulyadi menegaskan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki.

“Kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah berada di posisi yang disukai semua orang. Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, bapak dan ibu pasti kecewa. Tetapi saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berpedoman pada ketentuan peraturan,” ujar Dedi, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, pemerintah memahami para pedagang membutuhkan tempat usaha untuk mencari nafkah. Namun, trotoar tetap tidak boleh digunakan untuk berdagang karena merupakan hak pejalan kaki.

“Trotoar bukan untuk pedagang, tetapi untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan. Hak pemilik toko juga harus diberikan. Jangan sampai toko tidak terlihat dari depan,” tegasnya.

Pihaknya juga menyinggung soal bantuan atau kompensasi bagi pedagang terdampak penertiban. Dia menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah memberikan ganti rugi kepada pedagang yang menggunakan fasilitas umum.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek ekonomi dan kemanusiaan agar para pedagang tetap bisa melanjutkan aktivitas usaha tanpa mengganggu fasilitas publik.

“Pertimbangan kemanusiaan tetap ada, sehingga siklus ekonomi mereka harus tetap berjalan sampai mendapatkan pekerjaan atau jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum,” katanya.

Dirinya mengaku memahami kekecewaan para pedagang. Namun, dia menegaskan pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada seluruh pedagang terdampak.

“Kalau harus memberi bantuan sampai miliaran rupiah tentu tidak mungkin, karena kemampuan keuangan pemerintah juga terbatas,” ucapnya.

Dia memastikan pemerintah daerah akan terus menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota agar masyarakat maupun wisatawan merasa nyaman berada di Bandung.

“Saya akan terus menjaga pemerintah kota dan kabupaten agar konsisten menjalankan amanahnya sebagai pemimpin daerah, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Bandung milik kita bersama dan semua orang harus nyaman berada di Bandung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan mengatakan, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

Penertiban melibatkan personel Satpol PP Kota Bandung dan aparat linmas setempat pada Senin (18/5/2026).

Ia menyebutkan, hingga pukul 15.30 WIB sedikitnya 20 kios PKL telah dibongkar. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena penertiban masih berlangsung.

“Kurang lebih baru 20-an kios dan ini masih berjalan. Ini meneruskan yang sudah diselesaikan oleh Kota Bandung,” ujarnya.

Tulus menambahkan, data total kios yang akan ditertibkan nantinya disampaikan Pemerintah Kota Bandung karena kawasan tersebut masuk wilayah penanganan kota.

SURABAYA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal pertama 2026 belum berdampak luas ke sektor riil. Bahkan sejumlah jasa layanan di sektor pelabuhan terasa semakin lamban dan mahal.

Kinerja di beberapa pelabuhan utama bahkan mulai menurun, dampak dari kondisi alat-alat bongkar muat yang kurang baik/normal. Produktifitas ikut menurun dan berakibat waktu kegiatan kapal bongkar muat pun jadi lebih lama, ujungnya timbul antrian kapal untuk sandar.

Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, waktu tunggu kapal untuk sandar di Terminal Peti Kemas (TPK) Berlian rata-rata mencapai 30 jam. Kondisi ini dipicu oleh tingginya permintaan layanan belum mampu diimbangi dengan peningkatan kapasitas bongkar muat peti kemas. Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Diragukan, Purbaya: Angka Jelek Ribut, Angka Tinggi Ribut

Senior Manager Hukum dan Humas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3, Wahyu Jatmiko mengakui kapasitas TPK Berlian Surabaya masih jauh di bawah permintaan. Masih terdapat waktu tunggu kapal untuk bertambat di TPK Berlian dengan waktu rata-rata 30 jam. ”Kapasitas terminal saat ini hanya sanggup melayani 53 call kapal per minggu, sementara permintaan telah melonjak hingga 70 call per minggu,” kata Wahyu, Senin (18/5/2026).

Kondisi tak berbeda di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menjelang dan setelah Lebaran 2026, antrean kapal di anchorage sempat mencapai sembilan unit sekaligus, dengan waktu tunggu 4–6 hari. Yard Occupancy Ratio (YOR) terminal melambung hingga 90%, jauh melampaui batas aman 65%.

Tidak hanya soal lonjakan volume, struktur pasar yang tidak kompetitif turut memperparah situasi. Sunarno HS, Wakil Direktur Operasi PT Pelayaran Tresnamuda Sejati, agen pelayaran Wanhai, menggambarkan betapa minimnya pilihan di Semarang dibanding pelabuhan lain.

“Di Semarang, terminal peti kemas hanya satu, saingannya tidak ada. Kalau di Tanjung Priok ada banyak pilihan: NPCT One, TPK Koja, JICT, EMA. Di Surabaya masih ada TPS dan Teluk Lamong. Tapi di Semarang tidak ada,” ujar Sunarno.

Kondisi ini membuat perbaikan layanan sulit terpacu secara organik. Satu-satunya terminal tidak memiliki tekanan kompetitif untuk berbenah. Ketua DPW ALFI Jawa Tengah, Teguh Arif Handoko, menilai langkah darurat yang sudah diambil, seperti mengalihkan kontainer ke lini dua dan pemeriksaan jalur merah bersama Bea Cukai di hari Sabtu, hanya menambal masalah jangka pendek.

“Tahun ini minimal naik 10% lagi, bisa 1,1–1,2 juta TEUs. Kawasan industri Jawa Tengah baru berproduksi 30% dari kapasitas penuh. Kalau sudah penuh semua, volume akan jauh lebih besar lagi,” katanya.

Teguh mengingatkan infrastruktur harus segera diperluas, bukan sekadar diperbaiki. Perpanjangan dermaga dari 600 meter menjadi 1.000 meter harus segera dilakukan. Empat unit crane baru jenis QCC Panamax yang sudah tiba perlu segera di operasikan sesuai rencana yaitu sekitar Juni 2026, setelah tahap uji coba selesai.

Biaya Logistik Membengkak: BBM Terbuang, Pengusaha Rugi Berlipat

Ketika kapal tertahan di anchorage selama berhari-hari, mesin tetap berjalan dan konsumsi bahan bakar terus berjalan. Biaya BBM yang terbuang sia-sia selama masa antrean menjadi beban nyata yang langsung menggerus margin pengusaha pelayaran. Belum lagi kebutuhan angkutan logistik darat yang turut melonjak akibat pengalihan rute.

Sunarno HS mengungkapkan dampak berantai dari keterlambatan tersebut. “Biayanya tidak kehitung. Kapal tujuan Jakarta, Surabaya, Semarang, kalau harus menunggu, jadwal seluruh rute berantakan. Shipping cost itu hitungannya dolar. Kita juga banyak dikomplain sama pemilik barang. Bahan baku ditunggu di pabrik. Ruginya double-double, dapat rugi, dapat komplain,” kata Sunarno.

Dampaknya tidak berhenti di atas kapal. Pengusaha di Kawasan Industri Kendal terpaksa mengalihkan ekspor ke Tanjung Priok atau Tanjung Perak demi menghindari penumpukan di Semarang. Namun solusi itu pun mahal. Tingkatkan Kapasitas Bongkar Muat, Pelabuhan Pelindo Tambah QCC

“Ngapain kita kirim ke Surabaya, ngapain ke Jakarta, kalau ongkos truknya saja sudah plus-minus Rp 8 juta? Ini menambah cost logistik mereka,” kata Ketua DPW ALFI Jawa Tengah, Teguh Arif Handoko.

Perbaikan memang sudah mulai tampak. Ketua GPEI Jawa Tengah, Ade Siti Muksodah, menyebut YOR kini sudah turun ke sekitar 60% dan lini dua sudah difungsikan kembali. Namun ia menekankan pemantauan terus-menerus tetap diperlukan seiring volume ekspor impor Jawa Tengah yang terus tumbuh.

Sunarno menutup dengan pesan tegas kepada pengelola terminal: efisiensi bukan hanya soal alat, tetapi juga soal hubungan dengan pelanggan. “Customer mesti dirangkul, bukan tidak ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi, kapal tidak mau masuk lagi ke situ,” tegasnya.

Shopee Indonesia meresmikan kehadiran gudang baru yang dikhususkan untuk ekspor bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Cengkareng, Jakarta Barat.

Director and Country Head Sea Group Indonesia, Kiky Hapsari, menyampaikan bahwa gudang ini merupakan infrastruktur penunjang dari program Ekspor yang sudah dijalankan oleh Shopee.

"Gudang dan program ekspor ini yakini memberikan kemudahan bagi UMKM lokal untuk melakukan ekspor," kata Kiky.

Dengan kehadiran Gudang Ekspor Shopee, pelaku UMKM hanya perlu mengirimkan produk yang dipesan pembeli di negara lain ke Gudang Ekspor Shopee. Pasalnya, proses dan operasional manajemen produk pengiriman akan dilakukan oleh Shopee ke negara tujuan ekspor.

Adapun di Gudang Ekspor Shopee ini, para pekerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang pertama, area penerimaan barang. Pada area ini dilakukan bongkar barang yang dikirim oleh UMKM dari seluruh penjuru Indonesia.

Dari area penerimaan, produk bergeser ke sorting area. Seluruh produk akan disortir sebelum proses pengiriman dilanjutkan ke negara tujuan. Sejumlah negara yang paling banyak menjadi tujuan ekspor UMKM, antara lain Singapura, Chili, Taiwan, Meksiko, Kolombia, Thailand, Brasil, Filipina, dan Malaysia.

Prosesnya adalah Export Inbound Line, Inbound Area, dan X-Ray Area. Dalam proses ini, satu persatu produk disortir, memastikan tingkat keamanan untuk ntuk diekspor. Beberapa barang yang tak bisa dikirimkan ke luar negeri, termasuk barang zat kimia, ataupun barang yang mudah terbakar.

Dalam proses pengiriman produk UMKM, Shopee memastikan produk dipilah sesuai ketentuan yang berlaku. Pengiriman pun dirancang aman hingga barang yang dipesan sampai ke tujuan di luar negeri, sehingga pelaku UMKM tak perlu khawatir tentang keamanan produk.

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui cucu usahanya PTP Nonpetikemas sedang membahas kajian rencana kenaikan biaya bongkar muat, dalam melakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM.

Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PTP Nonpetikemas Dwi Rahmad Toto mengaku kenaikan harga BBM industri yang saat ini terjadi membuat biaya operasional perusahaan membengkak. Sebab sebagian alat berat masih menggunakan tenaga penggerak fosil.

"(Konflik) Iran, Israel, dan Amerika ini tidak terlalu signifikan sebetulnya ya. Tapi ini mulai terasa nih, karena dampaknya BBM mulai naik ya. Operasional cost kita meningkat, BBM yang tadinya di bawah ini itu sudah dua kali lipat," ujarnya dalam acara Port Visit PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Toto mengatakan vendor pemilik alat bongkar muat yang mengoperasikan di pelabuhan juga menuntut penyesuaian harga. Karena kondisi tersebut jika berlangsung dalam jangka panjang tentu berdampak terhadap arus kas perusahaan. "Jadi memang kalau dioperasional pasti terasa, tapi kita sedang mengkaji dampak secara korporasi secara keseluruhan," katanya.

Ia mengaku saat ini pihaknya melakukan kajian internal wacana kenaikan biaya bongkar muat, sebelum hasil kajian tersebut diberikan kepada pemerintah untuk mendapatkan pertimbangan.

Sebab kenaikan biaya logistik ini tentu akan berdampak panjang terhadap harga-harga barang pokok di pasaran. Sehingga pemerintah masih perlu menimbang dampak jika terjadi kenaiakan biaya bongkar muat kapal di pelabuhan.

Toto menambahkan, berdasarkan hasil diskusi dengan para vendor alat bongkar muat di pelabuhan, didapatkan angka ideal kenaikan biaya bongkar muat yang akan diusulkan kepada pemerintah sebesar 20-25%.

"Misalnya ada penyesuaian tadi atau penerapan surcharge tentunya nanti kita koordinasi dengan regulator untuk penerapan. Dampaknya ini kan besar nih. Kita naik sedikit mungkin nanti dampaknya ke masyarakat seperti apa," pungkasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam penjualan beras premium di mana beras dengan kualitas rendah dijual dengan harga tinggi.

Ia menyebut praktik ini berpotensi merugikan masyarakat hingga Rp10 triliun.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sejumlah beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar beras premium. Padahal, beras premium seharusnya memiliki kadar beras patah maksimal 14 persen.

"Ini kalau (beras) premium, itu 14 persen pecahan. Yang kita tangkap itu 59 (persen), 34 (persen). Artinya harga Rp8.000 dijual Rp17 ribu (per kilogram)," ujar Amran di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Dalam paparannya, kadar beras patah yang ditemukan pada sejumlah sampel mencapai 33 hingga 59 persen. Angka tersebut jauh di atas ambang batas standar premium, sehingga secara kualitas tidak layak dijual dengan harga tinggi.

Amran menyebut dengan asumsi harga wajar sekitar Rp12 ribu per kilogram, selisih harga yang dibebankan kepada konsumen bisa mencapai Rp5.000 per kilogram.

"Kalau Rp12 ribu saja, saya hitung kecil Rp5.000 (selisih harga). Kalau 2 juta ton, (selisih harga yang dibebankan ke konsumen) Rp10 triliun," katanya.

Data yang ditampilkan menunjukkan beras dengan kualitas tersebut tetap dijual hingga Rp17 ribu per kilogram meski secara mutu tidak memenuhi kategori premium.

Ia menegaskan praktik tersebut bukan sekadar kesalahan distribusi, melainkan bagian dari dugaan permainan di rantai pasok, termasuk peran perantara atau middleman.

"Bukan oplos, nyolong. Ini saya periksa di lab, ini beras semua yang middleman tadi," ujar Amran.

Menurut Amran, total nilai perputaran dari praktik yang diduga melibatkan pelaku di rantai distribusi tersebut bahkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Lebih lanjut, Amran memastikan pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan terus menindak praktik kecurangan di sektor pangan, termasuk beras, guna melindungi konsumen dari harga yang tidak sesuai dengan kualitas.

"Ini yang ditangkap dan ini sudah di penjara. Clear ya? Itulah masuk di middleman," ujar Amran.

[Gambas:Youtube]

Bank Indonesia (BI) membeberkan penyebab nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga menembus level terendah sepanjang sejarah Rp17.300 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (23/4) pagi.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan tekanan terhadap mata uang Garuda dipicu meningkatnya ketidakpastian global yang turut menekan mata uang di kawasan Asia.

"Tekanan terhadap rupiah hari ini dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global yang juga menekan mata uang regional," ujar Destry dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4).

Menurut dia, pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional lainnya. Secara year to date (ytd), rupiah tercatat melemah 3,54 persen sejak awal tahun.

"Pergerakan rupiah masih sejalan dengan kawasan, dengan pelemahan year-to-date sebesar 3,54 persen," katanya.

Bank sentral juga menyoroti berlanjutnya dampak konflik di Timur Tengah sebagai salah satu faktor yang memperbesar tekanan di pasar keuangan global dan mendorong penguatan dolar AS.

Merespons kondisi tersebut, BI mengaku telah meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah.

Langkah itu dilakukan melalui intervensi di pasar offshore lewat Non-Deliverable Forward (NDF), pasar domestik baik spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain itu, BI juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter yang pro-pasar guna menjaga daya tarik aset domestik di tengah gejolak global.

"Bank Indonesia senantiasa hadir di pasar dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Destry.

Di tengah tekanan tersebut, BI memastikan posisi cadangan devisa Indonesia masih kuat di level US$148,2 miliar per akhir Maret 2026.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kebiasaan buruk di birokrasi yang ia temukan, yakni pegawai mengaku siap menjalankan arahan, tetapi pekerjaan tak kunjung dikerjakan hingga berbulan-bulan.

Purbaya mengatakan ketika orang tersebut akhirnya digeser dari jabatannya, ia justru menangis.

"Kalau di birokrasi dikasih tahu (diberi arahan), di depan bilang, 'Siap pak', (ternyata) tidak dikerjakan sampai tiga bulan. Dikasih tahu lagi, tidak dikerjakan lagi. Ketika digeser baru nangis-nangis," ujar Purbaya ketika memberi sambutan dalam acara Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Ia mengakui perubahan perilaku dalam sistem birokrasi tidak mudah dilakukan. Hal ini terlihat saat dirinya berupaya memperbaiki kebocoran penerimaan negara dan menahan masuknya barang ilegal ke pasar domestik.

Purbaya menyebut upaya pembenahan tersebut sudah mulai berjalan, tetapi kebocoran masih ditemukan di lapangan. Ia memastikan perbaikan akan terus dilakukan.

"Saya perbaiki tax collection, saya lindungi market kita dari barang-barang ilegal. (Ini) sudah mulai jalan, tapi masih bocor sana sini atau orang di lapangan masih bocor, tapi kita akan perbaiki terus," ujar Purbaya.

Ia menegaskan langkah bersih-bersih akan terus dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Purbaya pun mengancam akan menendang orang yang tidak patuh pada bersih-bersih ini.

"Kami akan pastikan pesan itu sampai ke seluruh birokrasi, paling tidak Kementerian Keuangan. Kalau tidak, siap-siap saja angkat koper. Tapi kalau kerjanya bagus nanti kita kasih value atau penghargaan setinggi-tingginya, termasuk insentif," ucap Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, komoditas gula menjadi paradoks dalam kebijakan pangan Indonesia. Di tengah potensi sumber daya yang besar, negeri ini justru bergantung pada impor dalam jumlah signifikan.

Data menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2024, impor gula Indonesia berkisar 5–6 juta ton per tahun, jauh melampaui produksi domestik yang hanya berada di kisaran 2,3 juta–2,6 juta ton. Ketergantungan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir gula terbesar di dunia.

Namun, dinamika dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah yang berbeda. Produksi mulai meningkat, program pemerintah semakin terstruktur, dan yang terpenting, ada keberanian untuk mengubah tata kelola. Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi kekuatan nasional. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, termasuk komoditas strategis seperti gula, tanpa bergantung pada impor. Penegasan ini tentunya memberi sinyal bahwa swasembada gula menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Perubahan paling nyata terlihat pada segmen gula konsumsi. Pada 2025, produksi gula nasional mencapai sekitar 2,67 juta ton, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan. Di saat yang sama, kebutuhan gula konsumsi nasional berada di kisaran 2,8 juta ton per tahun.

Yang membuat situasi 2026 menjadi berbeda adalah keberadaan stok awal (carry over) yang relatif besar, diperkirakan mencapai lebih dari 1,3 juta ton. Dengan kombinasi produksi baru dan stok tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan tidak mengimpor gula konsumsi pada 2026.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sinyal kuat bahwa keseimbangan antara produksi dan konsumsi mulai tercapai. Dalam konteks operasional, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai swasembada gula konsumsi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menyampaikan optimisme tersebut. Ia menegaskan bahwa dengan percepatan program tebu nasional, terutama melalui bongkar ratoon, peningkatan benih unggul, dan perluasan areal, maka Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai swasembada gula konsumsi lebih cepat dari target semula

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sisi permintaan dengan menjaga stabilitas harga dan memperbaiki distribusi. Badan Pangan Nasional memastikan bahwa keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga, sehingga petani tidak dirugikan dan konsumen tetap terlindungi.

Dengan kata lain, swasembada gula konsumsi 2026 bukan hasil kebetulan, tetapi buah dari kombinasi produksi yang meningkat, stok yang terjaga, dan kebijakan impor yang lebih disiplin.

Bongkar ratoon, perluasan lahan, dan nilai tambah

Di balik peningkatan produksi tersebut, terdapat perubahan fundamental pada sektor hulu. Program bongkar ratoon menjadi salah satu kunci utama. Selama ini, banyak lahan tebu di Indonesia menggunakan ratoon tua yang produktivitasnya terus menurun. Akibatnya, hasil per hektare stagnan bahkan menurun. (Ratoon tebu ialah tanaman baru yang tumbuh dari akar tebu yang sudah dipanen. Red)

Melalui program bongkar ratoon, tanaman tua diganti dengan varietas unggul yang lebih produktif. Pada 2025, sekitar 100 ribu hektare lahan diremajakan, dan pada 2026 program ini diperluas hingga hampir 100 ribu hektare tambahan. Langkah ini diperkuat dengan distribusi benih unggul dalam skala besar.

Dampaknya mulai terlihat. Produktivitas tebu yang sebelumnya berkisar 60 ton per hektare, di sejumlah lokasi meningkat menjadi 70–90 ton per hektare. Bahkan, beberapa daerah menunjukkan potensi lebih tinggi dengan rendemen gula yang juga membaik.

Selain intensifikasi, pemerintah juga mendorong ekstensifikasi melalui perluasan areal tebu. Pengembangan kawasan baru dilakukan di luar Jawa untuk mengatasi keterbatasan lahan. Target pengembangan mencapai ratusan ribu hektare dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, yang membuat strategi ini lebih kuat dibanding masa lalu adalah integrasinya dengan hilirisasi. Pemerintah tidak lagi melihat tebu hanya sebagai bahan baku gula konsumsi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem industri yang lebih luas, termasuk bioetanol dan energi terbarukan.

Hilirisasi memberikan dua dampak penting. Pertama, meningkatkan nilai tambah tebu sehingga kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Kedua, menciptakan permintaan domestik yang lebih stabil, sehingga produksi tidak lagi rentan terhadap fluktuasi harga global.

Dengan kombinasi bongkar ratoon, perluasan lahan, dan hilirisasi, sektor tebu Indonesia mulai bergerak dari pola lama yang stagnan menuju sistem yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Tata kelola gula nasional

Jika 2026 menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, maka tantangan berikutnya adalah mencapai swasembada gula nasional secara keseluruhan pada 2028. Ini mencakup kebutuhan industri yang selama ini masih bergantung pada impor dalam jumlah besar.

Untuk mencapai target tersebut, produksi nasional perlu ditingkatkan hingga di atas 3 juta ton per tahun. Target ini sebenarnya sudah mulai dikejar dengan proyeksi peningkatan produksi secara bertahap hingga 2027–2028.

Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kegagalan swasembada seringkali disebabkan oleh lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, pembenahan sistem menjadi kunci. Swasembada tidak hanya soal produksi, tetapi juga keberanian menata sistem agar berpihak pada kepentingan nasional.

Pembenahan pertama adalah pengendalian impor harus dilakukan secara konsisten. Kebijakan impor yang tidak terukur dapat merusak harga domestik dan melemahkan insentif produksi petani. Kedua, pengawasan terhadap distribusi gula rafinasi perlu diperketat. Selama ini, rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi menjadi salah satu faktor yang menekan harga gula petani.

Ketiga, efisiensi pabrik gula harus ditingkatkan. Banyak pabrik gula di Indonesia yang sudah berusia tua dengan tingkat efisiensi rendah. Revitalisasi pabrik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional.

Tentunya juga yang keempat, akses pembiayaan bagi petani harus terus diperluas. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tebu menjadi langkah positif yang perlu diperkuat agar petani memiliki modal untuk meningkatkan produktivitas. Jika keempat aspek ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan produksi, maka target swasembada gula nasional pada 2028 bukanlah hal yang mustahil.

Indonesia kini berada pada momentum penting menuju swasembada gula, ketika untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama produksi, kebijakan, dan tata kelola bergerak dalam arah yang selaras. Optimisme yang muncul bukan sekadar harapan, melainkan bertumpu pada data dan perkembangan nyata, produksi meningkat, program hulu berjalan, dan kebijakan semakin terarah.

Namun, capaian ini menuntut konsistensi, karena swasembada bukan peristiwa sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan disiplin dan koordinasi lintas sektor. Jika momentum ini terjaga, 2026 berpotensi menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, dan 2028 menjadi penutup kebergantungan pada impor, sekaligus penanda bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri menuju kedaulatan pangan.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasipnal Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan peremajaan lahan tebu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui program bongkar ratoon yang ditargetkan mencapai 100 ribu hektare setiap tahun.

Ditemui usai menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin, Amran mengatakan pihaknya akan melakukan peremajaan tebu sekitar 300 ribu hektare secara bertahap, setiap tahun ditargetkan bisa dilakukan 100 ribu hektare.

"Jadi kita harus kalau kita mau perbaiki produktivitas, produksi gula, itu kita harus bongkar ratoon 300-an ribu hektar. Kita target setiap tahun 100 ribu hektar," kata Amran.

Bongkar ratoon merupakan kegiatan peremajaan tanaman tebu dengan membongkar total tanaman lama (ratoon) yang sudah tidak produktif.

Ia menyebutkan kondisi tanaman tebu saat ini didominasi tanaman tua, sehingga peremajaan menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas produksi dan meningkatkan hasil gula nasional secara berkelanjutan.

Program bongkar ratoon secara keseluruhan ditargetkan mencapai sekitar 300 ribu hektare, dengan pelaksanaan bertahap guna memastikan proses penggantian tanaman berjalan optimal di berbagai wilayah sentra tebu.

Adapun pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang merupakan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk peremajaan lahan tebu sebagai langkah strategis meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Anggaran itu akan digunakan untuk bongkar ratoon selama tiga tahun berturut-turut mulai 2026.

Selain peremajaan, pemerintah juga mendorong intensifikasi melalui pemupukan tepat waktu, pengelolaan air, pengolahan tanah, serta penggunaan bibit unggul guna meningkatkan produktivitas secara menyeluruh di sektor tebu nasional.

Sementara itu, upaya perluasan lahan tebu masih dalam tahap perencanaan, bersinergi dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan kajian lapangan sebagai dasar pengembangan areal baru ke depan.

"Kita rancang, kita sementara rancang. Kami sudah tugaskan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mengecek langsung," ucap Amran.

Diketahui, Kementerian Pertanian menargetkan swasembada gula konsumsi dapat tercapai di 2027.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026