Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa pembicaraan dengan Amerika Serikat bertujuan untuk mempertahankan hak Iran, bukan sebagai bentuk penyerahan diri di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.

Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita pemerintah IRNA pada Minggu, Pezeshkian mengatakan dialog atau negosiasi tidak boleh dimaknai sebagai kemunduran dari posisi Teheran.

“Jika ada pembicaraan tentang dialog atau negosiasi, itu tidak berarti menyerah atau mundur, tetapi bertujuan untuk mengamankan hak bangsa Iran dan secara kuat mempertahankan kepentingan nasional,” ujar Pezeshkian, dikutip dari Anadolu, Senin (11/5/2026)

Ia juga menegaskan Iran tidak akan tunduk kepada pihak yang dianggap sebagai musuh. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat gugus tugas yang membahas rekonstruksi kerusakan akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut memicu aksi balasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu Washington di kawasan Teluk, termasuk gangguan terhadap lalu lintas di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi perdagangan energi global.

Upaya meredakan konflik sempat menghasilkan gencatan senjata pada 8 April melalui mediasi Pakistan. Namun, perundingan lanjutan di Islamabad belum berhasil menghasilkan kesepakatan permanen untuk mengakhiri konflik. Gencatan senjata kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump tanpa batas waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Iran mengajukan proposal tandingan terhadap rencana perdamaian yang diajukan Washington. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa proposal tersebut mencakup tuntutan kompensasi dari Amerika Serikat serta penegasan kedaulatan Teheran atas Selat Hormuz.

Selain itu, Iran juga menuntut pencabutan sanksi serta pelepasan aset negara yang dibekukan di luar negeri. Teheran menolak rencana perdamaian yang diajukan Washington karena dinilai mengharuskan Iran tunduk pada “tuntutan berlebihan” dari Presiden Trump.

Menanggapi proposal terbaru Iran, Trump melalui platform Truth Social pada Minggu (10/5/2026), mengatakan telah meninjau respons tersebut dan menyebutnya “sepenuhnya tidak dapat diterima.”

Sejak 13 April 2026, Amerika Serikat juga dilaporkan menerapkan blokade angkatan laut terhadap lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz, yang semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Amerika Serikat Jeffrey Sachs menilai konflik antara Amerika Serikat dan Iran bukan semata soal senjata nuklir, melainkan terkait kepentingan geopolitik di Timur Tengah. Ia menyebut isu nuklir kerap dijadikan alasan, sementara akar persoalan dinilai lebih dalam.

Dalam pernyataannya di Analyst News, Sachs mengatakan perang terhadap Iran tidak mencerminkan kepentingan nasional Amerika Serikat.

“Ini bukan tentang senjata nuklir. Ini tentang hegemoni regional Israel di Timur Tengah. Israel ingin menjatuhkan rezim Iran, titik,” ujarnya dikutip Ahad (1/3/2026).

Sachs menilai narasi Washington berupaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir tidak sepenuhnya tepat. Ia menyinggung kesepakatan nuklir Iran yang sebelumnya telah dinegosiasikan, namun kemudian dibatalkan pada era Presiden Donald Trump.

“Gagasan bahwa ini untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir, itu sudah dinegosiasikan. Trump yang membatalkannya,” katanya.

Ia juga menyatakan Iran berulang kali menyampaikan keinginan untuk bernegosiasi. Namun menurutnya, Amerika Serikat tidak menerima tawaran tersebut.

“Amerika Serikat tidak menerima ‘ya’ sebagai jawaban karena ini bekerja untuk pemerintah Israel. Ini intinya,” ujar Sachs.

Lebih jauh, ia mempertanyakan mengapa kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah kerap sejalan dengan kepentingan Israel selama puluhan tahun terakhir. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya faktor politik domestik, tekanan kelompok tertentu, hingga dugaan kepentingan lain di balik kebijakan tersebut.

“AS tidak punya kepentingan apa pun untuk berperang dengan Iran saat ini. Jika perang itu terjadi, itu karena Israel mengatakan kepada Amerika Serikat apa yang harus dilakukan,” katanya.

Pernyataan Sachs muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan setelah serangan militer dan aksi balasan antara kedua pihak. Konflik tersebut memicu kekhawatiran pasar global, terutama terkait harga energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Bagi masyarakat internasional, eskalasi konflik bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga berdampak pada harga minyak, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA - China dan Rusia mengecam keras tindakan Amerika Serikat (AS) atas penyitaan kapal tanker minyak Venezuela. Mereka menuding Washington melanggar hukum internasional dan mengganggu stabilitas kawasan Karibia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/12/2025) waktu setempat, yang diminta oleh Venezuela dan didukung oleh China serta Rusia.

Beijing menilai tindakan AS yang dilakukan dengan dalih penegakan hukum anti-narkotika merupakan bentuk pemaksaan sepihak dan tantangan langsung terhadap prinsip kedaulatan negara serta kebebasan navigasi.

“Langkah dan retorika AS telah memicu ketegangan berkelanjutan di kawasan, menimbulkan kekhawatiran serius bagi negara-negara regional dan komunitas internasional,” ujar Wakil Perwakilan Tetap China untuk PBB Sun Lei dikutip dari South China Morning Post pada Rabu (24/12/2025).

Dia menambahkan bahwa tindakan AS telah secara serius melanggar kedaulatan, keamanan, dan kepentingan sah negara lain. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah eskalasi kampanye maritim pemerintahan Presiden AS Donald Trump di kawasan Karibia, yang mencakup pencegatan kapal tanker minyak Venezuela serta pengerahan besar-besaran militer AS di dekat perairan Venezuela.

Awal bulan ini, Trump mengumumkan blokade total dan menyeluruh terhadap pengiriman minyak Venezuela yang dikenai sanksi. Langkah tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya memberantas perdagangan narkoba dan kejahatan lintas negara.

Sejak itu, pasukan AS telah menyita dua kapal tanker dan mengejar kapal ketiga. Pada Senin, Trump menyatakan AS akan mempertahankan kapal-kapal tersebut beserta muatan minyaknya, bahkan membuka kemungkinan minyak sitaan dimasukkan ke dalam cadangan AS.

China menolak pembenaran Washington tersebut, dengan menilai aksi itu tidak memiliki dasar hukum internasional dan berpotensi menimbulkan risiko yang melampaui Venezuela.

Dalam beberapa tahun terakhir, China menjadi pembeli minyak terbesar Venezuela, dengan pengiriman kerap dilakukan melalui perantara. Otoritas China memperingatkan bahwa penyitaan kapal tanker tersebut dapat menciptakan preseden berbahaya bagi perdagangan global dan keamanan maritim.

Intervensi China juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas terhadap kebijakan AS di Belahan Barat. Sun menentang upaya AS yang dinilai melabeli kerja sama ekonomi normal sebagai ancaman keamanan, merujuk pada Strategi Keamanan Nasional pemerintahan Trump yang memperingatkan adanya pengaruh asing yang bermusuhan di kawasan tersebut.

“Sebagai negara berdaulat yang merdeka, Venezuela memiliki hak untuk secara mandiri mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara lain serta melindungi kepentingan sahnya,” ujar Sun.

Dia melanjutkan, China menentang segala bentuk unilateralisme dan intimidasi, serta mendukung semua negara dalam mempertahankan kedaulatan dan martabat nasionalnya.

Rusia menyuarakan sikap serupa. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menuduh AS bertindak “ala koboi” dan menyatakan bahwa blokade serta penyitaan kapal tanker tersebut melanggar norma-norma utama hukum internasional.

“Presiden Trump menjanjikan berakhirnya konflik. Namun kenyataannya, situasi tidak membaik dan Amerika Serikat terus menabur kekacauan di Belahan Barat,” kata Nebenzia.

China dan Rusia sama-sama mendesak AS untuk menurunkan eskalasi, dengan mengacu pada prinsip Piagam PBB tentang kesetaraan kedaulatan, non-intervensi, dan penyelesaian sengketa secara damai. Sun juga menyerukan AS untuk menghentikan tindakan yang berpotensi memperburuk ketegangan serta menghormati kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.

Sengketa ini telah memicu respons domestik di Venezuela bahkan sebelum Dewan Keamanan menggelar pertemuan. Pada Selasa, beberapa jam sebelum sidang di New York, Majelis Nasional Venezuela membahas dan menyetujui pembacaan pertama rancangan undang-undang yang mengancam hukuman penjara hingga 20 tahun bagi siapa pun yang mempromosikan atau mendukung blokade laut atau tindakan yang dikategorikan pemerintah sebagai pembajakan.

Rancangan undang-undang tersebut juga mencakup denda hingga 1 juta euro serta ketentuan perlindungan hukum dan ekonomi bagi operator pelayaran.

Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, memanfaatkan forum Dewan Keamanan untuk menyampaikan tuduhan terhadap AS, yang disebutnya melakukan tindakan agresi di laut lepas.

Dia menuduh pasukan AS secara ilegal menyita kapal tanker minyak yang terlibat dalam perdagangan internasional sah, menahan awak sipil, serta mengancam integritas teritorial Venezuela.

Moncada menyebut pencegatan kapal tanker itu sebagai perampokan bersenjata oleh kekuatan militer di perairan internasional dan menilainya sebagai bentuk blokade laut ilegal yang bertujuan mencekik perekonomian Venezuela serta memaksakan perubahan politik di Caracas.

Dia juga mengklaim lebih dari 100 warga sipil tewas dalam beberapa bulan terakhir selama operasi AS terhadap kapal-kapal yang dituding terkait perdagangan narkoba, seraya menyatakan tidak ada bukti yang dipublikasikan ke publik.

Amerika Serikat menolak tuduhan tersebut. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan Washington tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela dan menuduh pemerintahannya menggunakan pendapatan minyak untuk mendanai organisasi kriminal dan teroris.

Dia mengatakan, Amerika Serikat tidak mengakui Nicolas Maduro atau kroninya sebagai pemerintah sah Venezuela. “Presiden Trump telah sangat jelas bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatan Amerika Serikat untuk menghadapi dan memberantas kartel narkoba yang telah beroperasi tanpa hambatan di kawasan kita selama terlalu lama," ujar Waltz.

Waltz membela penyitaan kapal tanker sebagai penegakan sanksi yang sah di perairan internasional serta menggambarkan kampanye AS sebagai upaya keamanan sekaligus kemanusiaan. “Rakyat Venezuela, sejujurnya, pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.