Bisnis.com, JAKARTA — Penangkapan 430 aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 tengah menjadi sorotan publik secara global, termasuk dari warga Indonesia.

Bukan tanpa sebab, penangkapan ini menjadi sorotan. Pasalnya, ratusan relawan ini diculik karena tengah melakukan misi kemanusiaan seperti membawa logistik hingga obat-obatan untuk keberlangsungan hidup warga Gaza. Bahkan, para relawan ini tidak dipersenjatai saat melangsungkan misi tersebut.

Kemudian, bagai menyiram minyak ke dalam api, salah satu pejabat Israel justru mempertontonkan kekejian dari perlakuan Israel ke relawan ini yang ditangkap. Dia adalah Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir.

Partai sayap kanan Jewish Power sejak 2019 ini mengunggah video kondisi penangkapan ratusan relawan GSF. Dalam video tersebut, dia terlihat berekspresi seperti mencemooh para relawan yang berjuang untuk misi kemanusiaan.

"Beginilah cara kita menerima para pendukung terorisme. Selamat datang di Israel," cuit Ben Gvir melalui akun @itamarbengvir di X pada Rabu (20/3/2026).

Dalam video yang diunggah itu, terlihat aksi keji yang dilakukan pasukan Israel terhadap relawan. Mereka diseret dan dikumpulkan dalam satu lokasi. Tak hanya itu, para relawan berkumpul dengan posisi tiarap dengan kedua tangan diikat ke belakang.

Dalam cuplikan lain, relawan wanita yang berteriak "free-free Palestine" langsung ditarik kepalanya oleh salah satu petugas Israel dan memaksanya untuk bersujud.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apapun. Pendukung teroris," ujar Ben Gvir.

Sontak perlakuan kejam ini memantik amarah publik, termasuk sejumlah pejabat negara seperti AS, Italia, Prancis bahkan pejabat Israel itu sendiri. Nah, berikut ini daftar pejabat negara yang mengecam tindakan Ben Gvir :

Dubes AS

Salah satu pejabat Israel yang mengkritik aksi Ben Gvir adalah Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee.

Melalui unggahan di platform X, Huckabee menyebut aksi flotilla sebagai "aksi bodoh", tetapi menilai Ben-Gvir telah mencoreng martabat Israel.

"Aksi konvoi itu adalah aksi bodoh, tetapi Ben-Gvir mengkhianati martabat bangsanya," tulis Huckabee

Banjir Kritik Benua Biru

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut tindakan Ben-Gvir tidak dapat diterima. Dia pun meminta agar Dubes Israel untuk Prancis agar bisa dipanggil untuk menjelaskan perbuatan Ben-Gvir.

"Saya telah meminta agar duta besar Israel untuk Prancis dipanggil untuk menyampaikan kemarahan kami dan mendapatkan penjelasan. Keselamatan warga negara kita adalah prioritas utama," tulis Barrot di X @jnbarrot.

Kemudian, kecaman datang dari Spanyol melalui Menteri Luar Negerinya José Manuel Albares. Dia menyatakan bahwa perlakuan Ben-Gvir sangat mengerikan dan tidak bermartabat. Dia pun menuntut pembebasan segera terhadap relawan, khususnya warga Spanyol.

"Mengingat perlakuan yang mengerikan, tidak bermartabat, dan memalukan terhadap warga Spanyol dan anggota armada lainnya oleh seorang menteri Israel, saya telah segera memanggil kuasa usaha Israel," tulus @jmalbares di X.

Selanjutnya, Italia juga telah mengumumkan akan memanggil duta besar Israel setelah Perdana Menteri Giorgia Meloni. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengutuk perlakuan yang "tidak dapat diterima".

“Apa yang terungkap dari video Menteri Ben Gvir sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan setiap perlindungan dasar martabat manusia," tulis Tajani si X.

Adapun, Menlu Belanda Tom Berendsen mengecam tindakan Ben-Gvir terhadap para aktivis. Dia pun mengingatkan bahwa PM Israel Netanyahu dan Menlu Israel Gideon Sa'ar tidak mentolerir perilaku seperti itu.

"Saya menegaskan kembali bahwa Israel harus memperlakukan semua penumpang sesuai dengan hukum internasional dan menjamin keselamatan warga negara Belanda," tutur Tom di X.

Adapun, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengaku benar-benar terkejut oleh rekaman tersebut, dan mengatakan bahwa itu melanggar standar dasar penghormatan dan martabat.

“Kami telah menuntut penjelasan dari pihak berwenang Israel dan memperjelas kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak warga negara kami dan semua pihak yang terlibat,” tulis Cooper di X.

Internal Israel

Selain dari luar negara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga ikut menyayangkan tindakan keji yang dipertontonkan oleh Ben-Gvir. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Ben tidak sejalan dengan norma Israel.

"Namun, cara Menteri Ben Gvir menangani para aktivis armada kapal tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma Israel," ujar Netanyahu dikutip dari akun X @IsraeliPM,

Dia pun menginstruksikan kepada pihak berwenang terkait untuk menginstruksikan agar bisa mendeportasi para relawan yang dianggap provokator.

"Saya telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk mendeportasi para provokator sesegera mungkin," pungkasnya.

Di samping itu, Menlu Israel Gideon Sa'ar juga ikut mengkritik perilaku Menteri Keamanan Israel. Menurut Gideon, tindakan terhadap relawan GSF itu telah menyebabkan kerugian negara dan menyebutnya sebagai tindak memalukan.

"Anda dengan sengaja menyebabkan kerugian bagi negara kita dalam pertunjukan yang memalukan ini - dan bukan untuk pertama kalinya," tulis Gideon di X.

Dia pun menyebut, tindakan Ben-Gvir ini telah menghancurkan citra Israel secara global. Gideon pun menyebut bahwa sikap Ben-Gvir tidak mencerminkan Israel. "Tidak, Anda bukanlah wajah Israel," tulis Gideon.

Kemlu RI

Sementara itu, Kemlu RI telah mengutuk tindakan Israel dalam memperlakukan para relawan yang ditahan. Pemerintah RI menilai perilaku itu jauh dari prinsip kemanusiaan.

"Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan," tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya pada Kamis (21/5/2026).

Kemlu juga menekankan menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla dan relawan yang tergabung didalamnya adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Pemerintah pun menyatakan terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap agar bisa pulang ke Tanah Air sesegera mungkin.

"Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga se

luruh WNI dapat kembali dengan selamat ke Tanah Air secepatnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sembilan warga negara Indonesia (WNI) dipastikan ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza.

Sembilan WNI tersebut yakni Herman Budianto Sudarsono, Ronggo Wirasanu, Andi Angga Prasadewa, Asad Aras Muhammad, dan Hendro Prasetyo. Sementara empat lainnya berasal dari kalangan jurnalis, yakni Bambang Noroyono, Thoudy Badai Rifan Billah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo.

Para WNI ditangkap secara bertahap oleh militer Israel di perairan sekitar Siprus atau di wilayah dekat Gaza sejak Senin (18/5/2026). Padahal, para relawan datang bukan membawa senjata, melainkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan logistik untuk warga sipil Palestina.

Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Harfin, mengungkapkan seluruh relawan GSF dan Freedom Flotilla Coalition (FFC), termasuk sembilan WNI, telah keluar dari fasilitas penahanan Israel.

"Seluruh delegasi Global Sumud Flotilla dan Freedom Flotilla Coalition yang sebelumnya ditahan di Penjara Ktziot telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Israel," ujar Harfin dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Selanjutnya, seluruh relawan kemanusiaan tengah menjalani proses deportasi dan pemulangan dari wilayah Israel melalui Bandara Ramon Eilat menuju Istanbul, Turki.

Namun demikian, tim advokasi GSF terus memantau proses tersebut untuk memastikan seluruh aktivis dapat keluar dengan aman tanpa penundaan tambahan.

"Para delegasi saat ini sedang dalam proses deportasi dan pemulangan keluar dari wilayah Israel melalui Bandara Ramon/Eilat menuju Istanbul, Turki," imbuhnya.

Tawanan Alami Kekerasan

Harfin mengemukakan selama menjadi tahanan, para relawan melaporkan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi.

Kekerasan itu di antaranya berupa pemukulan, penggunaan taser dan peluru karet, penghinaan dan pelecehan, pemaksaan posisi menyakitkan, hingga menyebabkan beberapa korban mengalami luka serius.

"Adalah menegaskan bahwa seluruh operasi intersepsi kapal di perairan internasional, penculikan sipil, penahanan sewenang-wenang, hingga tindakan kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional," tutur Harfin.

Berdasarkan video yang dibagikan GSF, salah satu pejabat Israel juga memperlihatkan perlakuan terhadap para relawan yang ditangkap. Pejabat tersebut ialah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir.

Politikus Partai sayap kanan Jewish Power itu mengunggah video kondisi penangkapan ratusan relawan GSF. Dalam video tersebut, Ben Gvir tampak mencemooh para relawan yang menjalankan misi kemanusiaan.

"Beginilah cara kita menerima para pendukung terorisme. Selamat datang di Israel," cuit Ben Gvir melalui akun @itamarbengvir di X pada Rabu (20/5/2026).

Dalam video itu terlihat para relawan diseret dan dikumpulkan di satu lokasi. Selain itu, para relawan juga diposisikan tiarap dengan kedua tangan diikat ke belakang.

Pada cuplikan lain, seorang relawan perempuan yang meneriakkan “free-free Palestine” langsung ditarik kepalanya oleh salah satu petugas Israel hingga dipaksa bersujud.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apapun. Pendukung teroris," ujar Ben Gvir.

Koordinasi Terus Diupayakan

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pemerintah terus melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak Israel melalui bantuan Turki, Yordania, dan Mesir untuk memastikan kondisi para WNI tetap aman.

“Kemudian diproses secepat-cepatnya untuk segera bisa kembali, untuk bisa dideportasi ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apa pun,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu (20/5/2026).

Sugiono juga menuturkan proses deportasi WNI tersebut tidak memiliki persyaratan khusus dengan berkaca pada kasus serupa sebelumnya.

"Kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, proses yang terjadi adalah mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi kembali ke negara-negaranya," imbuhnya.

Lebih jauh, Sugiono menyebut tindakan militer Israel lebih tepat disebut sebagai pencegatan atau intersepsi, bukan penculikan maupun penyanderaan.

Pasalnya, kata dia, militer Israel menjalankan larangan terhadap kapal apa pun yang menuju wilayah tersebut, termasuk untuk kepentingan kemanusiaan.

“Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan di-intercept karena memang mereka melarang," tambahnya.

Sugiono menambahkan para relawan yang tergabung dalam misi tersebut telah memahami risiko sejak awal keberangkatan. Meski demikian, dia tetap mengapresiasi keberanian para relawan dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

“Saya apresiasi courage-nya, keberaniannya, dan kita berharap tujuan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ini bisa terus terlaksana lewat berbagai jalur dan berbagai sumber,” pungkasnya.

Pemerintah Didesak Bebaskan Aktivis WNI

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan pemerintah Indonesia perlu mengupayakan pembebasan para WNI yang ditahan otoritas Israel.

"Saat ini Indonesia perlu berupaya untuk membebaskan para WNI yang ditahan oleh otoritas Israel," ujar Hikmahanto kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Namun demikian, Hikmahanto menilai Indonesia tidak perlu berhubungan langsung dengan pemerintah Israel karena dikhawatirkan dimanfaatkan untuk kepentingan diplomatik Israel, termasuk dorongan pembukaan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut juga berpotensi memicu gejolak di dalam negeri apabila sampai terjadi.

"Masalah penahanan WNI adalah masalah dunia dengan Israel. Oleh karenanya Indonesia dalam melindungi warganya harus bertindak secara koordinatif dengan negara-negara yang warganya ditahan oleh Israel," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir kembali memantik amarah warga dunia setelah mengunggah video penahanan aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) melalui akun X pribadinya @itamarbengvir.

Dalam video tersebut, tampak sejumlah relawan kemanusiaan untuk Gaza dipaksa bersujud dengan kedua tangan diikat ke belakang hingga baju bagian belakang tertarik ke atas sehingga memperlihatkan bagian punggung.

Dari cuplikan video, mereka dikepung ketat oleh militer Israel bersenjata. Tampak sejumlah lokasi, yakni di dalam gedung, tenda, dan kapal.

Itamar mengatakan bahwa mereka bukanlah pahlawan melainkan kelompok yang mendukung teroris. Dia menyampaikan ucapan “selamat datang di Israel” sambil menegaskan bahwa mereka merupakan penguasa atas rumah tersebut.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apa pun. Pendukung teroris," katanya.

Dia mengaku telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar para tahanan tersebut diserahkan kepadanya untuk ditempatkan dalam penjara teroris dalam waktu yang sangat lama. Menurutnya, langkah itu merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan.

"Saya katakan kepada Perdana Menteri Netanyahu serahkan mereka kepada saya untuk waktu yang sangat lama, serahkan mereka kepada kami di penjara teroris. Beginilah seharusnya," ucapnya.

Dalam video, para tahanan berteriak keras, namun Itamar menginstruksikan kepada bawahannya agar tidak terpengaruh dengan teriakan tersebut.

Tindakan kontroversial Itamar bukan yang pertama kalinya. Pada tahun lalu, tepatnya 3 Agustus 2025, dia melakukan doa bersama ribuan orang Yahudi di halaman Masjid Al-Aqsa.

Kunjungannya ke masjid tersebut dianggap melanggar ketentuan lama yang membatasi umat Yahudi hanya untuk berkunjung tanpa melakukan ibadah di kawasan itu.

Bagi umat Yahudi, kompleks Al-Aqsa dikenal dengan sebutan Temple Mount dan menjadi area yang sangat sensitif karena memiliki nilai penting bagi tiga agama besar dunia, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi.

Kunjungan Itamar kala itu bersamaan dengan perhelatan Tisha B’Av atau hari puasa Yahudi sebagai bentuk peringatan kehancuran dua kuil Yahudi kuno yang dulu berdiri di lokasi tersebut.

Profil Itamar Ben-Gvir

Sosoknya yang kontroversial membuat publik bertanya siapa Itamar Ben-Gvir, berikut penjelasannya:

Berdasarkan laporan Britannica, Itamar Ben-Gvir memimpin partai sayap kanan Jewish Power sejak 2019. Sosoknya kerap disorot karena dianggap menyebarkan gagasan politik Meir Kahane, tokoh ekstremis sayap kanan yang dikenal melalui gerakan militan Kach, kelompok yang kemudian dilarang pada 1994.

Dia lahir pada 6 Mei 1976 di Mevaseret Zion, Israel, dari keluarga Yahudi Mizrahi. Saat masih muda, dia pindah ke Palestina saat wilayah tersebut masih berada di bawah mandat Inggris.

Itamar kemudian terlibat dengan Irgun Zvai Leumi, kelompok milisi bawah tanah yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Inggris dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi orang Yahudi di Palestina.

Itamar kemudian tergabung dalam Partai Sayap Kanan. Ketertarikannya terhadap politik sayap kanan mulai tumbuh di tengah meningkatnya perlawanan warga Palestina terhadap upaya tentara Israel untuk mengambil alih wilayah Palestina.

Dalam perjalanannya, dia aktif di Partai Moledet serta dipercaya menjadi koordinator pemuda untuk gerakan Kach, kelompok yang dikenal dengan sikap anti-Arab dan pandangan rasis.

Itamar sempat menjalani wajib militer di Pasukan Pertahanan Israel (IDF), namun kemudian diberhentikan karena pandangannya yang dianggap terlalu ekstrem. Dia juga pernah menempuh pendidikan di Yeshivat HaRa’ayon HaYehudi, sekolah agama yang didirikan oleh Meir Kahane. Selain itu, dia meraih gelar hukum setelah menyelesaikan studi di Ono Academic College.

Di sisi lain, rekam jejak hukumnya sempat menjadi hambatan ketika dia ditolak untuk bergabung dengan Israel Bar Association (IBA). Meski begitu, Itamar akhirnya memperoleh izin praktik sebagai pengacara dan bekerja di kantor bantuan hukum Honenu.

Karier politiknya semakin menonjol setelah bergabung sebagai Menteri Keamanan Israel usai membantu Benjamin Netanyahu kembali membentuk pemerintahan melalui koalisi yang menguasai 64 dari total 120 kursi di Knesset.

Selama menjabat, dia meluncurkan sejumlah kebijakan kontroversial. Salah satunya terjadi setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, ketika dia mendukung distribusi senjata kepada kelompok-kelompok di Israel serta melonggarkan kepemilikan senjata bagi warga sipil Israel.

Kebijakan itu disebut sebagai respons atas serangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera sekitar 240 orang, namun dampaknya juga memicu jatuhnya banyak korban di pihak Palestina.

Pada tahun 2025, Itamar diketahui sempat berkonflik dengan Benjamin Netanyahu terkait kesepakatan pembebasan sandera sebagai bagian dari gencatan senjata. Meskipun sempat keluar dari kabinet, Itamar kembali menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional saat perang kembali berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat mulai menunjukkan kritik terbuka terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel dari kubu sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, setelah video perlakuan terhadap aktivis flotilla bantuan Gaza memicu kecaman internasional.

Dikutip dari Al Jazeera, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee menjadi pejabat pertama dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang secara terbuka mengkritik Ben-Gvir. Kritik itu muncul setelah Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan para aktivis asing yang ditahan dalam kondisi tangan terikat dan berlutut di lantai.

Dalam video tersebut, Ben-Gvir terlihat membawa bendera Israel sambil berteriak dan menunjuk ke arah para tahanan. Sejumlah aktivis bahkan tampak didorong hingga jatuh ke lantai.

Melalui unggahan di platform X, Huckabee menyebut aksi flotilla sebagai “aksi bodoh”, tetapi menilai Ben-Gvir telah mencoreng martabat Israel.

“Aksi konvoi itu adalah aksi bodoh, tetapi Ben-Gvir mengkhianati martabat bangsanya,” tulis Huckabee.

Kecaman terhadap Ben-Gvir juga datang dari sejumlah negara Barat. Italia, Prancis, Belanda, dan Kanada memanggil duta besar Israel masing-masing untuk meminta penjelasan terkait video tersebut.

Namun, kritik dari Washington dinilai paradoksal lantaran sehari sebelumnya Departemen Keuangan AS justru menjatuhkan sanksi terhadap empat penyelenggara Global Sumud Flotilla, misi kemanusiaan yang berupaya menembus blokade Gaza dan mengirim bantuan bagi warga Palestina.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut para aktivis sebagai bagian dari “pro-terror flotilla” yang dianggap mendukung Hamas. Tuduhan itu langsung dibantah penyelenggara flotilla.

Kelompok solidaritas tahanan Palestina Samidoun mengecam sanksi tersebut dan menilai langkah AS sama saja dengan “membantu dan mendukung genosida”.

Direktur Israel-Palestina dari organisasi advokasi DAWN, Michael Omer-Man, menilai langkah Washington menunjukkan standar ganda terhadap Israel dan Palestina.

“Kita melihat perbedaan besar antara AS dan negara-negara Barat lainnya yang memandang kebebasan navigasi di perairan internasional sebagai prinsip dasar hukum internasional,” ujarnya kepada Al Jazeera.

Menurutnya, pemerintahan Trump cenderung menerima begitu saja narasi Israel bahwa upaya mematahkan blokade Gaza merupakan tindakan ilegal.

Omer-Man juga mempertanyakan apakah kritik para pejabat Israel terhadap Ben-Gvir benar-benar didasari keberatan atas perlakuan terhadap tahanan, atau sekadar karena video tersebut dipublikasikan ke ruang publik.

“Saya percaya mereka lebih fokus pada sisi hubungan masyarakat dan citra internasional,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Quincy Institute for Responsible Statecraft, Annelle Sheline. Ia menilai tindakan Ben-Gvir bukan penyimpangan, melainkan konsekuensi dari kebijakan AS yang selama bertahun-tahun memberikan impunitas kepada Israel.

“Israel tahu bahwa selama mendapat dukungan tanpa syarat dari AS, mereka tidak akan menghadapi konsekuensi nyata,” ujar Sheline.

Sebelumnya, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden juga sempat mendapat tekanan dari anggota Kongres untuk menjatuhkan sanksi kepada Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich atas dugaan hasutan kekerasan terhadap warga Palestina dan dukungan terhadap permukiman ilegal di wilayah pendudukan.

Namun, langkah tersebut tidak pernah direalisasikan hingga akhir masa jabatan Biden pada 2024.

Setelah kembali berkuasa, pemerintahan Trump justru mencabut sanksi terhadap pemukim Israel yang sebelumnya dianggap terlibat kekerasan terhadap warga Palestina. Pemerintah AS kemudian menjatuhkan sanksi baru kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil Palestina dan pihak-pihak yang mendukung penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pejabat Israel.

Analis menilai kritik verbal dari Washington terhadap Ben-Gvir tidak akan banyak berarti selama AS tetap memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel.

“Gestur yang lemah… tidak berarti apa-apa di hadapan miliaran dolar per tahun,” kata Sheline.

Bisnis.com, JAKARTA - Parlemen Israel pada Senin (30/3) resmi mengesahkan undang-undang (UU) yang menyetujui hukuman mati bagi warga Palestina yang melakukan penyerangan pada teror mematikan terhadap masyarakat Israel.

Pengesahan UU ini dinilai sebagai tindakan yang dikecam keras oleh komunitas internasional. Kritikus menggambarkan undang-undang baru ini sebagai diskriminatif dan beberapa negara Eropa memperingatkan bahwa hal itu berisiko merusak "prinsip-prinsip demokrasi".

UU yang disahkan oleh parlemen ini juga menandai puncak dari upaya bertahun-tahun oleh kelompok sayap kanan untuk meningkatkan hukuman bagi warga Palestina yang dihukum karena pelanggaran nasionalistik terhadap warga Israel.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu datang ke Knesset untuk memberikan suara mendukung RUU tersebut secara langsung, dikutip dari AP News pada Selasa (31/3).

Adapun hukuman mati yang tercantum pada UU tersebut adalah hukuman dengan cara digantung — sebagai hukuman standar bagi warga Palestina di Tepi Barat yang dihukum karena pembunuhan nasionalistik.

Undang-undang ini juga memberi pengadilan Israel pilihan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada warga negara Israel yang dihukum atas tuduhan serupa — sebuah ketentuan yang menurut para ahli hukum secara efektif membatasi mereka yang dapat dijatuhi hukuman mati hanya kepada warga Palestina di Israel dan mengecualikan warga negara Yahudi.

Kemudian melansir BBC, UU ini didorong keras oleh kelompok sayap kanan dengan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sebagai penggeraknya.

Ia pun sempat memposting tulisan di akun X resminya, dengan mengatakan "Kita telah membuat sejarah!!! Kita telah berjanji. Kita telah menepati janji".

Seorang anggota partai Ben-Gvir, Limor Son-Har-Melech, berpendapat bahwa UU tersebut diperlukan, di mana ia mengutip contoh bagaimana tersangka pembunuh suaminya kemudian dibebaskan dan ikut serta dalam serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

"Selama bertahun-tahun, kita telah mengalami siklus teror yang kejam, pemenjaraan, pembebasan dalam kesepakatan yang sembrono, dan kembalinya monster-monster manusia ini untuk membunuh orang Yahudi lagi," katanya.

Namun Yair Golan, pemimpin partai oposisi Demokrat, mengkritik undang-undang tersebut dan mengatakan bahwa hal itu akan menyebabkan sanksi internasional.

"Undang-undang hukuman mati untuk teroris adalah undang-undang yang tidak perlu yang dirancang untuk membuat Ben-Gvir lebih disukai. Undang-undang ini sama sekali tidak berkontribusi pada keamanan Israel," ungkap Yair Golan.