Bisnis.com, JAKARTA — Penangkapan 430 aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 tengah menjadi sorotan publik secara global, termasuk dari warga Indonesia.

Bukan tanpa sebab, penangkapan ini menjadi sorotan. Pasalnya, ratusan relawan ini diculik karena tengah melakukan misi kemanusiaan seperti membawa logistik hingga obat-obatan untuk keberlangsungan hidup warga Gaza. Bahkan, para relawan ini tidak dipersenjatai saat melangsungkan misi tersebut.

Kemudian, bagai menyiram minyak ke dalam api, salah satu pejabat Israel justru mempertontonkan kekejian dari perlakuan Israel ke relawan ini yang ditangkap. Dia adalah Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir.

Partai sayap kanan Jewish Power sejak 2019 ini mengunggah video kondisi penangkapan ratusan relawan GSF. Dalam video tersebut, dia terlihat berekspresi seperti mencemooh para relawan yang berjuang untuk misi kemanusiaan.

"Beginilah cara kita menerima para pendukung terorisme. Selamat datang di Israel," cuit Ben Gvir melalui akun @itamarbengvir di X pada Rabu (20/3/2026).

Dalam video yang diunggah itu, terlihat aksi keji yang dilakukan pasukan Israel terhadap relawan. Mereka diseret dan dikumpulkan dalam satu lokasi. Tak hanya itu, para relawan berkumpul dengan posisi tiarap dengan kedua tangan diikat ke belakang.

Dalam cuplikan lain, relawan wanita yang berteriak "free-free Palestine" langsung ditarik kepalanya oleh salah satu petugas Israel dan memaksanya untuk bersujud.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apapun. Pendukung teroris," ujar Ben Gvir.

Sontak perlakuan kejam ini memantik amarah publik, termasuk sejumlah pejabat negara seperti AS, Italia, Prancis bahkan pejabat Israel itu sendiri. Nah, berikut ini daftar pejabat negara yang mengecam tindakan Ben Gvir :

Dubes AS

Salah satu pejabat Israel yang mengkritik aksi Ben Gvir adalah Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee.

Melalui unggahan di platform X, Huckabee menyebut aksi flotilla sebagai "aksi bodoh", tetapi menilai Ben-Gvir telah mencoreng martabat Israel.

"Aksi konvoi itu adalah aksi bodoh, tetapi Ben-Gvir mengkhianati martabat bangsanya," tulis Huckabee

Banjir Kritik Benua Biru

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut tindakan Ben-Gvir tidak dapat diterima. Dia pun meminta agar Dubes Israel untuk Prancis agar bisa dipanggil untuk menjelaskan perbuatan Ben-Gvir.

"Saya telah meminta agar duta besar Israel untuk Prancis dipanggil untuk menyampaikan kemarahan kami dan mendapatkan penjelasan. Keselamatan warga negara kita adalah prioritas utama," tulis Barrot di X @jnbarrot.

Kemudian, kecaman datang dari Spanyol melalui Menteri Luar Negerinya José Manuel Albares. Dia menyatakan bahwa perlakuan Ben-Gvir sangat mengerikan dan tidak bermartabat. Dia pun menuntut pembebasan segera terhadap relawan, khususnya warga Spanyol.

"Mengingat perlakuan yang mengerikan, tidak bermartabat, dan memalukan terhadap warga Spanyol dan anggota armada lainnya oleh seorang menteri Israel, saya telah segera memanggil kuasa usaha Israel," tulus @jmalbares di X.

Selanjutnya, Italia juga telah mengumumkan akan memanggil duta besar Israel setelah Perdana Menteri Giorgia Meloni. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengutuk perlakuan yang "tidak dapat diterima".

“Apa yang terungkap dari video Menteri Ben Gvir sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan setiap perlindungan dasar martabat manusia," tulis Tajani si X.

Adapun, Menlu Belanda Tom Berendsen mengecam tindakan Ben-Gvir terhadap para aktivis. Dia pun mengingatkan bahwa PM Israel Netanyahu dan Menlu Israel Gideon Sa'ar tidak mentolerir perilaku seperti itu.

"Saya menegaskan kembali bahwa Israel harus memperlakukan semua penumpang sesuai dengan hukum internasional dan menjamin keselamatan warga negara Belanda," tutur Tom di X.

Adapun, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengaku benar-benar terkejut oleh rekaman tersebut, dan mengatakan bahwa itu melanggar standar dasar penghormatan dan martabat.

“Kami telah menuntut penjelasan dari pihak berwenang Israel dan memperjelas kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak warga negara kami dan semua pihak yang terlibat,” tulis Cooper di X.

Internal Israel

Selain dari luar negara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga ikut menyayangkan tindakan keji yang dipertontonkan oleh Ben-Gvir. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Ben tidak sejalan dengan norma Israel.

"Namun, cara Menteri Ben Gvir menangani para aktivis armada kapal tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma Israel," ujar Netanyahu dikutip dari akun X @IsraeliPM,

Dia pun menginstruksikan kepada pihak berwenang terkait untuk menginstruksikan agar bisa mendeportasi para relawan yang dianggap provokator.

"Saya telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk mendeportasi para provokator sesegera mungkin," pungkasnya.

Di samping itu, Menlu Israel Gideon Sa'ar juga ikut mengkritik perilaku Menteri Keamanan Israel. Menurut Gideon, tindakan terhadap relawan GSF itu telah menyebabkan kerugian negara dan menyebutnya sebagai tindak memalukan.

"Anda dengan sengaja menyebabkan kerugian bagi negara kita dalam pertunjukan yang memalukan ini - dan bukan untuk pertama kalinya," tulis Gideon di X.

Dia pun menyebut, tindakan Ben-Gvir ini telah menghancurkan citra Israel secara global. Gideon pun menyebut bahwa sikap Ben-Gvir tidak mencerminkan Israel. "Tidak, Anda bukanlah wajah Israel," tulis Gideon.

Kemlu RI

Sementara itu, Kemlu RI telah mengutuk tindakan Israel dalam memperlakukan para relawan yang ditahan. Pemerintah RI menilai perilaku itu jauh dari prinsip kemanusiaan.

"Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan," tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya pada Kamis (21/5/2026).

Kemlu juga menekankan menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla dan relawan yang tergabung didalamnya adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Pemerintah pun menyatakan terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap agar bisa pulang ke Tanah Air sesegera mungkin.

"Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga se

luruh WNI dapat kembali dengan selamat ke Tanah Air secepatnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat mulai menunjukkan kritik terbuka terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel dari kubu sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, setelah video perlakuan terhadap aktivis flotilla bantuan Gaza memicu kecaman internasional.

Dikutip dari Al Jazeera, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee menjadi pejabat pertama dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang secara terbuka mengkritik Ben-Gvir. Kritik itu muncul setelah Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan para aktivis asing yang ditahan dalam kondisi tangan terikat dan berlutut di lantai.

Dalam video tersebut, Ben-Gvir terlihat membawa bendera Israel sambil berteriak dan menunjuk ke arah para tahanan. Sejumlah aktivis bahkan tampak didorong hingga jatuh ke lantai.

Melalui unggahan di platform X, Huckabee menyebut aksi flotilla sebagai “aksi bodoh”, tetapi menilai Ben-Gvir telah mencoreng martabat Israel.

“Aksi konvoi itu adalah aksi bodoh, tetapi Ben-Gvir mengkhianati martabat bangsanya,” tulis Huckabee.

Kecaman terhadap Ben-Gvir juga datang dari sejumlah negara Barat. Italia, Prancis, Belanda, dan Kanada memanggil duta besar Israel masing-masing untuk meminta penjelasan terkait video tersebut.

Namun, kritik dari Washington dinilai paradoksal lantaran sehari sebelumnya Departemen Keuangan AS justru menjatuhkan sanksi terhadap empat penyelenggara Global Sumud Flotilla, misi kemanusiaan yang berupaya menembus blokade Gaza dan mengirim bantuan bagi warga Palestina.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut para aktivis sebagai bagian dari “pro-terror flotilla” yang dianggap mendukung Hamas. Tuduhan itu langsung dibantah penyelenggara flotilla.

Kelompok solidaritas tahanan Palestina Samidoun mengecam sanksi tersebut dan menilai langkah AS sama saja dengan “membantu dan mendukung genosida”.

Direktur Israel-Palestina dari organisasi advokasi DAWN, Michael Omer-Man, menilai langkah Washington menunjukkan standar ganda terhadap Israel dan Palestina.

“Kita melihat perbedaan besar antara AS dan negara-negara Barat lainnya yang memandang kebebasan navigasi di perairan internasional sebagai prinsip dasar hukum internasional,” ujarnya kepada Al Jazeera.

Menurutnya, pemerintahan Trump cenderung menerima begitu saja narasi Israel bahwa upaya mematahkan blokade Gaza merupakan tindakan ilegal.

Omer-Man juga mempertanyakan apakah kritik para pejabat Israel terhadap Ben-Gvir benar-benar didasari keberatan atas perlakuan terhadap tahanan, atau sekadar karena video tersebut dipublikasikan ke ruang publik.

“Saya percaya mereka lebih fokus pada sisi hubungan masyarakat dan citra internasional,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Quincy Institute for Responsible Statecraft, Annelle Sheline. Ia menilai tindakan Ben-Gvir bukan penyimpangan, melainkan konsekuensi dari kebijakan AS yang selama bertahun-tahun memberikan impunitas kepada Israel.

“Israel tahu bahwa selama mendapat dukungan tanpa syarat dari AS, mereka tidak akan menghadapi konsekuensi nyata,” ujar Sheline.

Sebelumnya, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden juga sempat mendapat tekanan dari anggota Kongres untuk menjatuhkan sanksi kepada Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich atas dugaan hasutan kekerasan terhadap warga Palestina dan dukungan terhadap permukiman ilegal di wilayah pendudukan.

Namun, langkah tersebut tidak pernah direalisasikan hingga akhir masa jabatan Biden pada 2024.

Setelah kembali berkuasa, pemerintahan Trump justru mencabut sanksi terhadap pemukim Israel yang sebelumnya dianggap terlibat kekerasan terhadap warga Palestina. Pemerintah AS kemudian menjatuhkan sanksi baru kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil Palestina dan pihak-pihak yang mendukung penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pejabat Israel.

Analis menilai kritik verbal dari Washington terhadap Ben-Gvir tidak akan banyak berarti selama AS tetap memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel.

“Gestur yang lemah… tidak berarti apa-apa di hadapan miliaran dolar per tahun,” kata Sheline.