Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir kembali memantik amarah warga dunia setelah mengunggah video penahanan aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) melalui akun X pribadinya @itamarbengvir.

Dalam video tersebut, tampak sejumlah relawan kemanusiaan untuk Gaza dipaksa bersujud dengan kedua tangan diikat ke belakang hingga baju bagian belakang tertarik ke atas sehingga memperlihatkan bagian punggung.

Dari cuplikan video, mereka dikepung ketat oleh militer Israel bersenjata. Tampak sejumlah lokasi, yakni di dalam gedung, tenda, dan kapal.

Itamar mengatakan bahwa mereka bukanlah pahlawan melainkan kelompok yang mendukung teroris. Dia menyampaikan ucapan “selamat datang di Israel” sambil menegaskan bahwa mereka merupakan penguasa atas rumah tersebut.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apa pun. Pendukung teroris," katanya.

Dia mengaku telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar para tahanan tersebut diserahkan kepadanya untuk ditempatkan dalam penjara teroris dalam waktu yang sangat lama. Menurutnya, langkah itu merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan.

"Saya katakan kepada Perdana Menteri Netanyahu serahkan mereka kepada saya untuk waktu yang sangat lama, serahkan mereka kepada kami di penjara teroris. Beginilah seharusnya," ucapnya.

Dalam video, para tahanan berteriak keras, namun Itamar menginstruksikan kepada bawahannya agar tidak terpengaruh dengan teriakan tersebut.

Tindakan kontroversial Itamar bukan yang pertama kalinya. Pada tahun lalu, tepatnya 3 Agustus 2025, dia melakukan doa bersama ribuan orang Yahudi di halaman Masjid Al-Aqsa.

Kunjungannya ke masjid tersebut dianggap melanggar ketentuan lama yang membatasi umat Yahudi hanya untuk berkunjung tanpa melakukan ibadah di kawasan itu.

Bagi umat Yahudi, kompleks Al-Aqsa dikenal dengan sebutan Temple Mount dan menjadi area yang sangat sensitif karena memiliki nilai penting bagi tiga agama besar dunia, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi.

Kunjungan Itamar kala itu bersamaan dengan perhelatan Tisha B’Av atau hari puasa Yahudi sebagai bentuk peringatan kehancuran dua kuil Yahudi kuno yang dulu berdiri di lokasi tersebut.

Profil Itamar Ben-Gvir

Sosoknya yang kontroversial membuat publik bertanya siapa Itamar Ben-Gvir, berikut penjelasannya:

Berdasarkan laporan Britannica, Itamar Ben-Gvir memimpin partai sayap kanan Jewish Power sejak 2019. Sosoknya kerap disorot karena dianggap menyebarkan gagasan politik Meir Kahane, tokoh ekstremis sayap kanan yang dikenal melalui gerakan militan Kach, kelompok yang kemudian dilarang pada 1994.

Dia lahir pada 6 Mei 1976 di Mevaseret Zion, Israel, dari keluarga Yahudi Mizrahi. Saat masih muda, dia pindah ke Palestina saat wilayah tersebut masih berada di bawah mandat Inggris.

Itamar kemudian terlibat dengan Irgun Zvai Leumi, kelompok milisi bawah tanah yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Inggris dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi orang Yahudi di Palestina.

Itamar kemudian tergabung dalam Partai Sayap Kanan. Ketertarikannya terhadap politik sayap kanan mulai tumbuh di tengah meningkatnya perlawanan warga Palestina terhadap upaya tentara Israel untuk mengambil alih wilayah Palestina.

Dalam perjalanannya, dia aktif di Partai Moledet serta dipercaya menjadi koordinator pemuda untuk gerakan Kach, kelompok yang dikenal dengan sikap anti-Arab dan pandangan rasis.

Itamar sempat menjalani wajib militer di Pasukan Pertahanan Israel (IDF), namun kemudian diberhentikan karena pandangannya yang dianggap terlalu ekstrem. Dia juga pernah menempuh pendidikan di Yeshivat HaRa’ayon HaYehudi, sekolah agama yang didirikan oleh Meir Kahane. Selain itu, dia meraih gelar hukum setelah menyelesaikan studi di Ono Academic College.

Di sisi lain, rekam jejak hukumnya sempat menjadi hambatan ketika dia ditolak untuk bergabung dengan Israel Bar Association (IBA). Meski begitu, Itamar akhirnya memperoleh izin praktik sebagai pengacara dan bekerja di kantor bantuan hukum Honenu.

Karier politiknya semakin menonjol setelah bergabung sebagai Menteri Keamanan Israel usai membantu Benjamin Netanyahu kembali membentuk pemerintahan melalui koalisi yang menguasai 64 dari total 120 kursi di Knesset.

Selama menjabat, dia meluncurkan sejumlah kebijakan kontroversial. Salah satunya terjadi setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, ketika dia mendukung distribusi senjata kepada kelompok-kelompok di Israel serta melonggarkan kepemilikan senjata bagi warga sipil Israel.

Kebijakan itu disebut sebagai respons atas serangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera sekitar 240 orang, namun dampaknya juga memicu jatuhnya banyak korban di pihak Palestina.

Pada tahun 2025, Itamar diketahui sempat berkonflik dengan Benjamin Netanyahu terkait kesepakatan pembebasan sandera sebagai bagian dari gencatan senjata. Meskipun sempat keluar dari kabinet, Itamar kembali menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional saat perang kembali berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan diplomatik kembali membayangi konflik Gaza setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman internasional akibat unggahan video yang memperlihatkan perlakuan terhadap peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.

Rekaman yang dipublikasikan melalui media sosial X pada Rabu (20/5/2026) menampilkan sejumlah aktivis internasional dalam posisi berlutut di atas kapal dengan tangan terikat. Dalam video tersebut, para peserta misi terlihat dipaksa menundukkan kepala di dek kapal sementara lagu kebangsaan Israel diperdengarkan.

Ben-Gvir tampak berjalan di sekitar para tahanan sambil mengibarkan bendera Israel dan melontarkan ejekan kepada rombongan aktivis yang sebelumnya berlayar menuju Jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Aksi tersebut langsung memantik reaksi keras dari berbagai negara dan kelompok hak asasi manusia. Sejumlah pihak menilai tayangan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap warga sipil yang terlibat dalam misi bantuan internasional.

Peristiwa bermula ketika militer Israel menghentikan pelayaran armada Global Sumud Flotilla 2.0 di kawasan perairan menuju Gaza. Rombongan yang terdiri atas sekitar 50 kapal itu diketahui berangkat dari Turki dengan membawa ratusan relawan dari berbagai negara.

Misi tersebut bertujuan mengirimkan bantuan kemanusiaan sekaligus menunjukkan solidaritas internasional bagi warga Palestina di Gaza yang masih menghadapi krisis berkepanjangan.

Di tengah operasi penahanan itu, sembilan warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ikut diamankan aparat Israel. Informasi yang beredar menyebut para WNI tersebut terdiri atas empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0.

Penahanan para relawan asal Indonesia itu menambah perhatian publik di dalam negeri terhadap eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, khususnya terkait keselamatan warga sipil dan pekerja kemanusiaan internasional yang terlibat dalam misi bantuan ke Gaza.