Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4% (yoy). Namun, di kala belanja pemerintah pusat tumbuh tinggi secara tahunan, anggaran ke daerah terus mengalami kontraksi sejak awal tahun.

Secara terperinci, belanja ini terbagi ke belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD). Belanja pemerintah pusat sampai dengan Mei lalu ini tercatat keseluruhan Rp1.059,3 triliun dan tumbuh 52,6% (yoy). Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa waktu belakangan.

"Jadi uang yang masuk ke ekonomi memang banyak dan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Lebih cepat karena kami ingin belanja terjadi merata sepanjang tahun tidak hanya di triwulan keempat saja," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Belanja pemerintah pusat ini mencakup belanja kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga masing-masing Rp517,7 triliun dan Rp541,6 triliun. Pertumbuhannya juga tinggi yakni 58,9% (yoy) untuk belanja kementerian/lembaga sedangkan 47% (yoy) untuk non-kementerian/lembaga.

Realisasi belanja subsidi dan kompensasi juga meningkat tajam seiring dengan kenaikan harga minyak dunia. Realisasi belanja subsidi dan kompensasi total mencapai Rp203,7 triliun sehingga tumbuh 208,2% (yoy).

Pertumbuhan pada Mei ini juga merupakan yang tertinggi dari periode yang sama selama beberapa tahun belakangan. Ini juga sejalan dengan perubahan skema pembayaran kompensasi ke BUMN penugasan menjadi setiap bulan sebesar 70%. Awalnya, pembayaran kompensasi dilakukan 100% namun setiap tiga bulan.

"Nanti di September kami hitung semuanya, kami bayar yang 30% sehingga Pertamina-nya punya cash flow yang cukup. Ini juga dilakukan atas petunjuk Bapak Presiden waktu kami rapat di Istana," terang mantan pejabat Kantor Staf Presiden ini.

Masih di belanja pemerintah pusat, dua program prioritas pemerintah juga terserap senilai Rp66,6 triliun untuk ketahanan pangan serta Rp88,15 triliun untuk MBG. Khusus MBG, program tersebut telah diterima oleh 63,13 juta penerima melalui 29.670 SPPG.

Meski demikian, belanja TKD justru berbanding terbalik dengan belanja pemerintah pusat. Anggaran dari pusat ke daerah melanjutkan tren kontraksi yakni sebesar 4,9% (yoy) pada Mei 2026, dengan nilai yang telah disalurkan yaitu Rp306,1 triliun.

Ini juga sejalan dengan pemotongan pagu anggaran TKD pada APBN 2026 yang ditetapkan hanya Rp693 triliun, atau turun dari 2025 Rp869,2 triliun. Akan tetapi, Purbaya mengeklaim bahwa anggaran dari pusat ke daerah tersalurkan secara efektif terutama untuk daerah di Sumatra yang terdampak bencana.

"Utamanya untuk daerah-daerah yang terkena bencana sudah kami transfer semuanya Rp10,9 triliun. Yang lain seperti biasa sehingga daerah-daerah bencana tidak kekurangan uang untuk membangun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah pusat sampai dengan APBN akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.663,4 triliun.

Secara umum, APBN sampai dengan akhir 31 Oktober 2025 membukukan belanja negara Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat sampai dengan Oktober 2025 itu meningkat Rp45,1 triliun dari 2024.

Namun, pertumbuhannya melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 76,9% (yoy) menjadi hanya 66,2% (yoy). Realisasinya juga baru mencapai 70,6% terhadap outlook laporan semester I/2025.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat secara tahunan sampai dengan 31 Oktober 2025 itu juga merupakan yang terendah sejak 2021 pada jangka waktu periode yang sama. Hal itu kendati secara nominal anggaran belanja yang terealisasi terus naik.

Secara terperinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga Rp961,2 triliun atau sudah 75,4% terhadap outlook, dan non kementerian/lembaga Rp918,4 triliun atau 66,2% terhadap outlook.

Untuk belanja kementerian/lembaga, hanya belanja modal yang masih terkontraksi secara tahunan yakni 5,3% (yoy) dari realisasi Rp218 triliun pada Januari-Oktober 2024 menjadi Rp206,4 triliun pada periode yang sama di 2025. Selain itu, belanja pegawai, belanja barang dan bansos mengalami pertumbuhan positif.

"Ada dua faktor. Pertama adalah kalau di 2024 memang ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur, ketika itu oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kedua adalah seperti biasa belanja modal ini biasanya pembayarannya dilakukan sekitar bulan November dan Desember," papar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, belanja non kementerian/lembaga yakni pembayaran pensiun sebesar Rp154,6 triliun. Belanja ini dinilai sesuai jalurnya atau on track.

Sementara itu, serapan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto juga terbilang rendah karena belum mencapai 70% sampai dengan akhir Oktober 2025. Realisasinya baru Rp611,7 triliun atau masih 65,8% dari pagu Rp929 triliun.

Program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) juga baru terserap anggarannya sebesar Rp41,3 triliun atau 58,2% dari pagu anggaran tahun ini yaitu Rp71 triliun. Hal itu kendati data realisasinya terhitung sampai dengan 18 November 2025, atau berbeda dengan pos-pos anggaran lainnya.

"Masih ada alokasi Rp30 triliun yang bisa dipakai oleh Makan Bergizi Gratis dan tentu alokasi kami sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di Indonesia," pungkasnya.

Adapun kondisi belanja APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 itu di tengah penerimaan yang baru terealisasi sebesar 73,7% terhadap outlook, atau senilai Rp2.113,3 triliun. Penerimaan pajak baru 70,2% atau Rp1.459 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai Rp249,3 triliun (80,3%) dan PNBP Rp402,4 triliun (84,3%).

"Defisit APBN per 31 Oktober tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau sebesar 2,02% dari PDB," terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah pusat sampai dengan APBN akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.663,4 triliun.

Secara umum, APBN sampai dengan akhir 31 Oktober 2025 membukukan belanja negara Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat sampai dengan Oktober 2025 itu meningkat Rp45,1 triliun dari 2024.

Namun, pertumbuhannya melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 76,9% (yoy) menjadi hanya 66,2% (yoy). Realisasinya juga baru mencapai 70,6% terhadap outlook laporan semester I/2025.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat secara tahunan sampai dengan 31 Oktober 2025 itu juga merupakan yang terendah sejak 2021 pada jangka waktu periode yang sama. Hal itu kendati secara nominal anggaran belanja yang terealisasi terus naik.

Secara terperinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga Rp961,2 triliun atau sudah 75,4% terhadap outlook, dan non kementerian/lembaga Rp918,4 triliun atau 66,2% terhadap outlook.

Untuk belanja kementerian/lembaga, hanya belanja modal yang masih terkontraksi secara tahunan yakni 5,3% (yoy) dari realisasi Rp218 triliun pada Januari-Oktober 2024 menjadi Rp206,4 triliun pada periode yang sama di 2025. Selain itu, belanja pegawai, belanja barang dan bansos mengalami pertumbuhan positif.

"Ada dua faktor. Pertama adalah kalau di 2024 memang ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur, ketika itu oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kedua adalah seperti biasa belanja modal ini biasanya pembayarannya dilakukan sekitar bulan November dan Desember," papar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, belanja non kementerian/lembaga yakni pembayaran pensiun sebesar Rp154,6 triliun. Belanja ini dinilai sesuai jalurnya atau on track.

Sementara itu, serapan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto juga terbilang rendah karena belum mencapai 70% sampai dengan akhir Oktober 2025. Realisasinya baru Rp611,7 triliun atau masih 65,8% dari pagu Rp929 triliun.

Program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) juga baru terserap anggarannya sebesar Rp41,3 triliun atau 58,2% dari pagu anggaran tahun ini yaitu Rp71 triliun. Hal itu kendati data realisasinya terhitung sampai dengan 18 November 2025, atau berbeda dengan pos-pos anggaran lainnya.

"Masih ada alokasi Rp30 triliun yang bisa dipakai oleh Makan Bergizi Gratis dan tentu alokasi kami sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di Indonesia," pungkasnya.

Adapun kondisi belanja APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 itu di tengah penerimaan yang baru terealisasi sebesar 73,7% terhadap outlook, atau senilai Rp2.113,3 triliun. Penerimaan pajak baru 70,2% atau Rp1.459 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai Rp249,3 triliun (80,3%) dan PNBP Rp402,4 triliun (84,3%).

"Defisit APBN per 31 Oktober tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau sebesar 2,02% dari PDB," terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah. Dia bahkan rela menunda penerbangannya selama dua jam ke Australia untuk menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap salah satu materi pembahasan rapat itu yakni mengenai penyerapan anggaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ikut dalam rapat tersebut.

Selain Teddy, beberapa menteri dan kepala lembaga lain turut hadir yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," terangnya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (12/11/2025).

Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy.

Realisasi Lambat

Adapun berdasarkan laporan APBN KiTa Oktober 2025 lalu, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 September 2025 yakni Rp1.589,9 triliun. Serapan anggaran kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga di pusat itu bahkan belum menyentuh 60% atau baru 59,7% dari outlook laporan semester I/2025.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun mencatat bahwa pemerintah pusat masih perlu mempercepat belanja mereka yang masih tersisa Rp1.292,7 triliun selama tiga bulan ke depan agar bisa mencapai outlook.

Apabila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan September 2024, yakni Rp1.616,3 triliun, serapan belanja pemerintah pusat tahun ini lebih rendah. Sebab, realisasi belanja pemerintah sampai dengan September tahun lalu sudah mencapai 64,7% namun terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) akhir tahun anggaran.

Secara terperinci, belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir kuartal III/2025 itu meliputi Rp800,9 triliun belanja kemneterian/lembaga atau 62,8% terhadap outlook.

Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga mencapai Rp789 triliun atau 56,8% terhadap outlook.

Dari total realisasi belanja kementerian lembaga Rp800,9 triliun itu, hanya belanja modal yang realisasinya turun dari capaian di periode yang sama tahun lalu. Belanja yang seharusnya bermuatan paling produktif itu justru menurun dari Rp179,1 triliun sampai dengan September 2024, menurun 3,3% (yoy) ke Rp173,1 triliun sampai dengan September 2025.

Dana Pemda di Bank

Di sisi lain, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dipaparkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025), total kas pemerintah pusat di BI maupun bank komersial mencapai Rp849,6 triliun. Nilai itu belum dikurangi dengan Rp200 triliun yang dipindahkannya ke lima himbara untuk menggenjot kredit ke sektor riil pada September 2025.

Adapun total dana pemda di perbankan mencapai Rp234 triliun sampai dengan akhir September 2025. Data BI itu disampaikan Purbaya di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Realisasi anggaran transfer ke daerah (TKD) pun tumbuh melambat sampai dengan akhir September 2025, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sampai dengan akhir September tahun ini, realisasi TKD mencapai Rp644,9 triliun atau tumbuh 1,5% (yoy).

Apabila dibandingkan dengan September 2024, realisasi belanja TKD secara nominal lebih rendah yakni Rp635,6 triliun. Namun, pertumbuhannya jauh lebih tinggi yakni 11,3% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya lagi.

Direktur sekaligus pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki pola belanja pemerintah yang lambat dan belum optimal, khususnya TKD.

Pertama, transfer ke daerah yang meliputi dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) maupun dana bagi hasil (DBH) dari pusat harus tepat waktu. Bhima menyebut belanja daerah menyesuaikan waktu jadwal transfer pusat.

Kedua, perencanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan di awal tahun, sehingga kuartal II sudah mulai dicairkan.

Ketiga, pemanfaatan SIPD untuk menjaga sinkronisasi serapan pusat dan daerah. "Jika pemda khawatir kriminalisasi jika proyek dieksekusi segera minta pendampingan dari KPK dan Kejaksaan sejak awal tahun," jelasnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (14/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah. Dia bahkan rela menunda penerbangannya selama dua jam ke Australia untuk menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap salah satu materi pembahasan rapat itu yakni mengenai penyerapan anggaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ikut dalam rapat tersebut.

Selain Teddy, beberapa menteri dan kepala lembaga lain turut hadir yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," terangnya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (12/11/2025).

Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy.

Realisasi Lambat

Adapun berdasarkan laporan APBN KiTa Oktober 2025 lalu, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 September 2025 yakni Rp1.589,9 triliun. Serapan anggaran kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga di pusat itu bahkan belum menyentuh 60% atau baru 59,7% dari outlook laporan semester I/2025.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun mencatat bahwa pemerintah pusat masih perlu mempercepat belanja mereka yang masih tersisa Rp1.292,7 triliun selama tiga bulan ke depan agar bisa mencapai outlook.

Apabila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan September 2024, yakni Rp1.616,3 triliun, serapan belanja pemerintah pusat tahun ini lebih rendah. Sebab, realisasi belanja pemerintah sampai dengan September tahun lalu sudah mencapai 64,7% namun terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) akhir tahun anggaran.

Secara terperinci, belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir kuartal III/2025 itu meliputi Rp800,9 triliun belanja kemneterian/lembaga atau 62,8% terhadap outlook.

Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga mencapai Rp789 triliun atau 56,8% terhadap outlook.

Dari total realisasi belanja kementerian lembaga Rp800,9 triliun itu, hanya belanja modal yang realisasinya turun dari capaian di periode yang sama tahun lalu. Belanja yang seharusnya bermuatan paling produktif itu justru menurun dari Rp179,1 triliun sampai dengan September 2024, menurun 3,3% (yoy) ke Rp173,1 triliun sampai dengan September 2025.

Dana Pemda di Bank

Di sisi lain, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dipaparkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025), total kas pemerintah pusat di BI maupun bank komersial mencapai Rp849,6 triliun. Nilai itu belum dikurangi dengan Rp200 triliun yang dipindahkannya ke lima himbara untuk menggenjot kredit ke sektor riil pada September 2025.

Adapun total dana pemda di perbankan mencapai Rp234 triliun sampai dengan akhir September 2025. Data BI itu disampaikan Purbaya di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Realisasi anggaran transfer ke daerah (TKD) pun tumbuh melambat sampai dengan akhir September 2025, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sampai dengan akhir September tahun ini, realisasi TKD mencapai Rp644,9 triliun atau tumbuh 1,5% (yoy).

Apabila dibandingkan dengan September 2024, realisasi belanja TKD secara nominal lebih rendah yakni Rp635,6 triliun. Namun, pertumbuhannya jauh lebih tinggi yakni 11,3% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya lagi.

Direktur sekaligus pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki pola belanja pemerintah yang lambat dan belum optimal, khususnya TKD.

Pertama, transfer ke daerah yang meliputi dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) maupun dana bagi hasil (DBH) dari pusat harus tepat waktu. Bhima menyebut belanja daerah menyesuaikan waktu jadwal transfer pusat.

Kedua, perencanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan di awal tahun, sehingga kuartal II sudah mulai dicairkan.

Ketiga, pemanfaatan SIPD untuk menjaga sinkronisasi serapan pusat dan daerah. "Jika pemda khawatir kriminalisasi jika proyek dieksekusi segera minta pendampingan dari KPK dan Kejaksaan sejak awal tahun," jelasnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (14/11/2025).