Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 mampu menembus 5,45%. Kendati demikian, kalangan ekonom memproyeksi pertumbuhan lebih konservatif.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual misalnya, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan terakhir 2025 berada di level 5,26% secara tahunan (year on year/YoY).

Menurut David, motor penggerak utama pada periode tersebut adalah akselerasi konsumsi rumah tangga yang tercermin dari indeks transaksi belanja big data BCA, data ritel Bank Indonesia, hingga lonjakan transaksi elektronik.

“Belanja pemerintah termasuk belanja pegawai dan bansos juga tumbuh double digit. Ekspor juga tumbuh kencang karena banyak eksportir melakukan front running mengantisipasi tarif [Presiden AS Donald] Trump,” jelas David, Rabu (4/2/2026).

Senada, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Faisal Rachman mematok angka proyeksi sedikit di bawah BCA, yaitu 5,25% (YoY) untuk kuartal IV/2025.

Faisal menilai, meskipun konsumsi rumah tangga berpotensi kembali ke level pertumbuhan 5% berkat momen libur akhir tahun dan stimulus fiskal, kontribusi ekspor bersih (net exports) diprediksi melambat.

“Kontribusi ekspor bersih terhadap pertumbuhan PDB diproyeksikan moderat, mencerminkan penerapan tarif timbal balik AS, permintaan global yang lebih lemah terutama dari China, dan impor yang lebih tinggi di tengah aktivitas domestik yang tangguh,” jelas Faisal dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Sementara itu, proyeksi paling konservatif datang dari Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro. Tim Ekonom Bank Mandiri memperkirakan ekonomi kuartal IV/2025 tumbuh 5,23% (YoY).

Asmo menyoroti peran krusial belanja pemerintah yang diperkirakan melonjak 8,0% (YoY), didorong oleh realisasi belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

“Belanja bansos meningkat signifikan sebesar 70,4% [YoY], sebagian dialokasikan untuk belanja terkait bencana di Sumatra,” papar Andry dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Target Pertumbuhan 2025 Meleset

Jika realisasi BPS nanti sesuai dengan hitung-hitungan para ekonom tersebut yang berada di kisaran 5,23% hingga 5,26% maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 dipastikan hanya akan bertengger di angka 5,07%.

Angka ini tidak hanya meleset dari target APBN 2025 sebesar 5,2%, tetapi juga lebih rendah dari estimasi pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu sesumbar bahwa ekonomi kuartal IV/2025 bisa mencapai 5,45%. Dengan angka optimistis itu saja, pemerintah mengakui pertumbuhan setahun penuh hanya akan mencapai 5,12%.

“Estimasi kita 5,45% di kuartal IV/2025. Nanti pemerintah akan belanja lebih cepat, akselerasi, supaya momentumnya terus terjaga,” ujar Febrio, Rabu (4/2/2026).

Bisnis.com, MALANG — Kinerja belanja negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp14,91 triliun pada 31 Desember 2025, mencakup 96,5% dari total pagu anggaran Rp15,45 triliun.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan belanja sebesar itu ditopang kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp6,11 triliun (94,82%) mengalami kontraksi sebesar 12,16% (year on year/YoY).

“Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp4,09 triliun [98,40%], realisasi belanja barang sebesar Rp1,66 triliun [88,45%], realisasi belanja modal sebesar Rp345,02 miliar [87,25%] dan realisasi belanja bansos sebesar Rp15,71 miliar [99,37%],” ujarnya di sela-sela Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan IV/2025 di Malang, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp8,81 triliun (97,77%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp5,11 triliun atau 98,60% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,72 triliun atau98,84% dari alokasi pagu TA 2025.

“Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp794,06 miliar atau sekitar 95,03% dari alokasi. Untuk Dana Desa telah disalurkan ke 738 desa pada 5kabupaten/kota,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja dari pemerintah pusat ke daerah relatif tinggi, tetapi perlu dilihat kembali dana yang masuk ke pemda apakah dapat terserap secara optimal, karena penyerapan belanja di tingkat kabupaten/kota diperkirakan pada kisaran 90%, sehingga selebihnya menjadi SiLPA.

Menurutnya, hal ini tentu menjadi evaluasi bersama untuk perbaikan penyerapan belanja, termasuk perbaikan tata Kelola keuangan daerah yang masih perlu upaya pembenahan pola penyerapan anggaran sesuai dengan target per kuartal.

Apalagi di tengah efisiensi, pemda masih menyisakan SiLPA, artinya ini menjadi indikasi kurang sinergisnya antara perencanaan dan penganggaran.

“Supervisi dari Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Kejaksaan, maupun inspektorat harus terus dilakukan agar pemda lebih atraktif dan berani dalam mengambil langkah penyerapan anggaran,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah pusat sampai dengan APBN akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.663,4 triliun.

Secara umum, APBN sampai dengan akhir 31 Oktober 2025 membukukan belanja negara Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat sampai dengan Oktober 2025 itu meningkat Rp45,1 triliun dari 2024.

Namun, pertumbuhannya melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 76,9% (yoy) menjadi hanya 66,2% (yoy). Realisasinya juga baru mencapai 70,6% terhadap outlook laporan semester I/2025.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat secara tahunan sampai dengan 31 Oktober 2025 itu juga merupakan yang terendah sejak 2021 pada jangka waktu periode yang sama. Hal itu kendati secara nominal anggaran belanja yang terealisasi terus naik.

Secara terperinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga Rp961,2 triliun atau sudah 75,4% terhadap outlook, dan non kementerian/lembaga Rp918,4 triliun atau 66,2% terhadap outlook.

Untuk belanja kementerian/lembaga, hanya belanja modal yang masih terkontraksi secara tahunan yakni 5,3% (yoy) dari realisasi Rp218 triliun pada Januari-Oktober 2024 menjadi Rp206,4 triliun pada periode yang sama di 2025. Selain itu, belanja pegawai, belanja barang dan bansos mengalami pertumbuhan positif.

"Ada dua faktor. Pertama adalah kalau di 2024 memang ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur, ketika itu oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kedua adalah seperti biasa belanja modal ini biasanya pembayarannya dilakukan sekitar bulan November dan Desember," papar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, belanja non kementerian/lembaga yakni pembayaran pensiun sebesar Rp154,6 triliun. Belanja ini dinilai sesuai jalurnya atau on track.

Sementara itu, serapan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto juga terbilang rendah karena belum mencapai 70% sampai dengan akhir Oktober 2025. Realisasinya baru Rp611,7 triliun atau masih 65,8% dari pagu Rp929 triliun.

Program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) juga baru terserap anggarannya sebesar Rp41,3 triliun atau 58,2% dari pagu anggaran tahun ini yaitu Rp71 triliun. Hal itu kendati data realisasinya terhitung sampai dengan 18 November 2025, atau berbeda dengan pos-pos anggaran lainnya.

"Masih ada alokasi Rp30 triliun yang bisa dipakai oleh Makan Bergizi Gratis dan tentu alokasi kami sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di Indonesia," pungkasnya.

Adapun kondisi belanja APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 itu di tengah penerimaan yang baru terealisasi sebesar 73,7% terhadap outlook, atau senilai Rp2.113,3 triliun. Penerimaan pajak baru 70,2% atau Rp1.459 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai Rp249,3 triliun (80,3%) dan PNBP Rp402,4 triliun (84,3%).

"Defisit APBN per 31 Oktober tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau sebesar 2,02% dari PDB," terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah pusat sampai dengan APBN akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.663,4 triliun.

Secara umum, APBN sampai dengan akhir 31 Oktober 2025 membukukan belanja negara Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat sampai dengan Oktober 2025 itu meningkat Rp45,1 triliun dari 2024.

Namun, pertumbuhannya melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 76,9% (yoy) menjadi hanya 66,2% (yoy). Realisasinya juga baru mencapai 70,6% terhadap outlook laporan semester I/2025.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat secara tahunan sampai dengan 31 Oktober 2025 itu juga merupakan yang terendah sejak 2021 pada jangka waktu periode yang sama. Hal itu kendati secara nominal anggaran belanja yang terealisasi terus naik.

Secara terperinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga Rp961,2 triliun atau sudah 75,4% terhadap outlook, dan non kementerian/lembaga Rp918,4 triliun atau 66,2% terhadap outlook.

Untuk belanja kementerian/lembaga, hanya belanja modal yang masih terkontraksi secara tahunan yakni 5,3% (yoy) dari realisasi Rp218 triliun pada Januari-Oktober 2024 menjadi Rp206,4 triliun pada periode yang sama di 2025. Selain itu, belanja pegawai, belanja barang dan bansos mengalami pertumbuhan positif.

"Ada dua faktor. Pertama adalah kalau di 2024 memang ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur, ketika itu oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kedua adalah seperti biasa belanja modal ini biasanya pembayarannya dilakukan sekitar bulan November dan Desember," papar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, belanja non kementerian/lembaga yakni pembayaran pensiun sebesar Rp154,6 triliun. Belanja ini dinilai sesuai jalurnya atau on track.

Sementara itu, serapan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto juga terbilang rendah karena belum mencapai 70% sampai dengan akhir Oktober 2025. Realisasinya baru Rp611,7 triliun atau masih 65,8% dari pagu Rp929 triliun.

Program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) juga baru terserap anggarannya sebesar Rp41,3 triliun atau 58,2% dari pagu anggaran tahun ini yaitu Rp71 triliun. Hal itu kendati data realisasinya terhitung sampai dengan 18 November 2025, atau berbeda dengan pos-pos anggaran lainnya.

"Masih ada alokasi Rp30 triliun yang bisa dipakai oleh Makan Bergizi Gratis dan tentu alokasi kami sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di Indonesia," pungkasnya.

Adapun kondisi belanja APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 itu di tengah penerimaan yang baru terealisasi sebesar 73,7% terhadap outlook, atau senilai Rp2.113,3 triliun. Penerimaan pajak baru 70,2% atau Rp1.459 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai Rp249,3 triliun (80,3%) dan PNBP Rp402,4 triliun (84,3%).

"Defisit APBN per 31 Oktober tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau sebesar 2,02% dari PDB," terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada kesempatan yang sama.