Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatra Utara (Kemenkeu Satu) mencatat kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di wilayah Sumut mengalami defisit Rp28,41 triliun hingga 30 November 2025.

Defisit muncul lantaran pendapatan negara lebih rendah dibanding belanja.

“Pendapatan Negara hingga 30 November sebesar Rp26,84 triliun, atau sekitar 72,21% dari target,” kata Nofiansyah, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu, dikutip Rabu (7/1/2026).

Saat yang sama, belanja di wilayah ini mencapai Rp55,25 triliun atau 86,54% dari pagu. Dijelaskan Nofiansyah, belanja negara di Sumut terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Per 30 November 2025, BPP di Sumut terealisasi Rp16,05 triliun atau sekitar 77,83% dari pagu.

BPP dipergunakan untuk belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp9,69 triliun atau sekitar 93,22% dari pagu; belanja bantuan sosial Rp68,59 miliar (98,84% dari pagu); belanja barang Rp5,08 triliun (69,54% dari pagu); dan belanja modal Rp1,21 triliun (42,43% dari pagu).

Sedangkan penyaluran TKD di Sumut mencapai Rp39,20 triliun, atau 90,55% dari pagu. Dengan rincian untuk Dana Alokasi Umum Rp25,46 triliun; Dana Alokasi Khusus NonFisik Rp6,9 triliun; Dana Alokasi Fisik Rp2,46 triliun; Dana Desa Rp4,61 triliun; Dana Bagi Hasil Rp1,6 triliun; dan Insentif Fiskal Rp344,5 miliar.

Adapun dari sisi Pendapatan Negara yang terealisasi Rp26,84 triliun didorong oleh penerimaan pajak Rp20,6 triliun atau sekitar 63,3% dari target; penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp3,22 triliun (177,76% dari target); serta penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp3 triliun (129,99% dari target).

Nofiansyah mengatakan proyeksi perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian dan tarif Amerika Serikat yang tinggi, termasuk tekanan inflasi tinggi se-Indonesia.

Kendati, dia menyebut perekonomian Sumut tetap resilien dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta penurunan gini ratio.

“Kinerja APBN Sumut sampai November 2025 tetap terjaga. Pelaksanaan APBN 2025 diarahkan untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” ujar dia.

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatra Utara (Kemenkeu Satu) mencatat kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di wilayah Sumut mengalami defisit Rp28,41 triliun hingga 30 November 2025.

Defisit muncul lantaran pendapatan negara lebih rendah dibanding belanja.

“Pendapatan Negara hingga 30 November sebesar Rp26,84 triliun, atau sekitar 72,21% dari target,” kata Nofiansyah, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu, dikutip Rabu (7/1/2026).

Saat yang sama, belanja di wilayah ini mencapai Rp55,25 triliun atau 86,54% dari pagu. Dijelaskan Nofiansyah, belanja negara di Sumut terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Per 30 November 2025, BPP di Sumut terealisasi Rp16,05 triliun atau sekitar 77,83% dari pagu.

BPP dipergunakan untuk belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp9,69 triliun atau sekitar 93,22% dari pagu; belanja bantuan sosial Rp68,59 miliar (98,84% dari pagu); belanja barang Rp5,08 triliun (69,54% dari pagu); dan belanja modal Rp1,21 triliun (42,43% dari pagu).

Sedangkan penyaluran TKD di Sumut mencapai Rp39,20 triliun, atau 90,55% dari pagu. Dengan rincian untuk Dana Alokasi Umum Rp25,46 triliun; Dana Alokasi Khusus NonFisik Rp6,9 triliun; Dana Alokasi Fisik Rp2,46 triliun; Dana Desa Rp4,61 triliun; Dana Bagi Hasil Rp1,6 triliun; dan Insentif Fiskal Rp344,5 miliar.

Adapun dari sisi Pendapatan Negara yang terealisasi Rp26,84 triliun didorong oleh penerimaan pajak Rp20,6 triliun atau sekitar 63,3% dari target; penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp3,22 triliun (177,76% dari target); serta penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp3 triliun (129,99% dari target).

Nofiansyah mengatakan proyeksi perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian dan tarif Amerika Serikat yang tinggi, termasuk tekanan inflasi tinggi se-Indonesia.

Kendati, dia menyebut perekonomian Sumut tetap resilien dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta penurunan gini ratio.

“Kinerja APBN Sumut sampai November 2025 tetap terjaga. Pelaksanaan APBN 2025 diarahkan untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” ujar dia.