Bisnis.com, JAKARTA – Calon Direktur Utama terpilih PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik memaparkan apa saja yang akan dilakukan BEI setelah ditetapkannya jajaran direksi masa jabatan 2026-2030.

Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan tujuh direktur BEI yang pengangkatan resminya akan dilakukan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI di tanggal 29 Juni 2026.

"Kami direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030, yang pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan empat bulan terakhir ini," kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Kemudian, Jeffrey mengatakan BEI juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas, serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia dan terus melakukan pendalaman pasar, baik dari sisi demand maupun dari sisi suplai.

"Sehingga ke depannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera," tegasnya.

Adapun, konferensi pers tersebut dilakukan pasca pertemuan yang digelar pimpinan DPR RI bersama dengan pimpinan OJK dan BEI. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiki, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar Sari Yuliati.

Pada kesempatan yang sama, Kiki mengatakan bahwa tujuh direksi yang dipilih OJK merupakan orang-orang terbaik untuk masing-masing bidangnya. OJK berharap jajaran direksi yang baru ini berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Bursa Efek Indonesia ke depan, dengan mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal.

"Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya dan juga bagaimana pasar modal Indonesia bisa menjadi rumah yang baik, baik itu untuk investor, untuk emiten, kemudian perusahaan efek dan semuanya," ujar Kiki.

Dengan mengedepankan integritas tata kelola serta terus melakukan perbaikan-perbaikan, OJK berharap pasar modal Indonesia semakin maju, semakin berkembang dan bisa semakin menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pertemuan perwakilan pimpinan DPR, OJK dan BEI sore hari ini merupakan bentuk koordinasi bagaimana OJK dan BEI bersama-sama membenahi tata kelola pasar modal Indonesia sehingga menjadi lebih baik ke depannya.

"Untuk itu, kami tadi sudah sampaikan kepada pihak OJK agar kemudian dalam pengawasan juga bisa lebih baik ke depannya. Dan beberapa kesepakatan-kesepakatan tadi telah kami dapatkan titik temu, untuk tata kelola bursa yang lebih baik ke depan," kata Dasco.

Berikut daftar lengkap calon anggota Direksi terpilih BEI 2026-2030

• Direktur Utama: Jeffrey Hendrik
• Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin
• Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy
• Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Abdul Munim
• Direktur Pengembangan: Iding Pardi
• Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Umi Kulsum

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik memastikan operasional BEI tetap akan berjalan secara normal, meski terjadi tekanan di pasar modal yang berujung pada mundurnya Dirut BEI dan petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia mengatakan proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen juga tidak akan terganggu dengan kondisi saat ini.

“Kami juga menegaskan komitmen kami untuk membangun pasar modal Indonesia berkelas dunia tidak hanya setara dalam hal nilai perdagangan dan kapitalisasi pasar, tetapi juga setara dalam transparansi dan tata kelola,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Jeffrey melanjutkan BEI akan terus meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia, serta mencermati perkembangan terakhir terkait dengan kebutuhan Indeks Provider Global.

"Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa Indeks Provider Global, dan kami sudah menampung apa yang diharapkan, dan semua itu akan kami deliver dalam waktu secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh investor, baik investor global maupun investor domestik kita,” ujar Jeffrey.

Selain itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan dukungannya terhadap BEI untuk menyelenggarakan perdagangan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

Dalam kesempatan yang sama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional Bursa tetap berjalan dengan normal, dengan kepemimpinan transisi dan tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal.

"Pejabat Pelaksana Tugas atau PJS akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar Good Governance dan Best Practices," ujar Airlangga.

Dia mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar modal, di antaranya dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi Bursa, dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% atau sesuai dengan standar global.

"Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, likuid dan berintegritas," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga menegaskan pemerintah akan melakukan penertiban terhadap praktik perdagangan spekulatif yang merusak pasar saham Indonesia. Airlangga menekankan, pemerintah tidak akan segan-segan menindak tegas praktik manipulatif saham-saham gorengan yang mencoreng kredibilitas pasar modal Indonesia di mata para investor asing.

"Pemerintah tidak menolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," ujar Airlangg.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik memastikan operasional BEI tetap akan berjalan secara normal, meski terjadi tekanan di pasar modal yang berujung pada mundurnya Dirut BEI dan petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia mengatakan proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen juga tidak akan terganggu dengan kondisi saat ini.

“Kami juga menegaskan komitmen kami untuk membangun pasar modal Indonesia berkelas dunia tidak hanya setara dalam hal nilai perdagangan dan kapitalisasi pasar, tetapi juga setara dalam transparansi dan tata kelola,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Jeffrey melanjutkan BEI akan terus meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia, serta mencermati perkembangan terakhir terkait dengan kebutuhan Indeks Provider Global.

"Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa Indeks Provider Global, dan kami sudah menampung apa yang diharapkan, dan semua itu akan kami deliver dalam waktu secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh investor, baik investor global maupun investor domestik kita,” ujar Jeffrey.

Selain itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan dukungannya terhadap BEI untuk menyelenggarakan perdagangan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

Dalam kesempatan yang sama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional Bursa tetap berjalan dengan normal, dengan kepemimpinan transisi dan tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal.

"Pejabat Pelaksana Tugas atau PJS akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar Good Governance dan Best Practices," ujar Airlangga.

Dia mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar modal, di antaranya dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi Bursa, dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% atau sesuai dengan standar global.

"Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, likuid dan berintegritas," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga menegaskan pemerintah akan melakukan penertiban terhadap praktik perdagangan spekulatif yang merusak pasar saham Indonesia. Airlangga menekankan, pemerintah tidak akan segan-segan menindak tegas praktik manipulatif saham-saham gorengan yang mencoreng kredibilitas pasar modal Indonesia di mata para investor asing.

"Pemerintah tidak menolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," ujar Airlangg.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan wacana proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) kini memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada semester I/2026.

Direktur Jenderal Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, menuturkan bahwa kajian mengenai demutualisasi BEI masih berjalan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Kemenkeu kini tengah menghimpun pandangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan pelaku pasar guna memastikan desain tata kelola yang solid.

“Kami juga ingin mendengar dari pelaku pasar tentang bagaimana governance yang baik. [Target implementasi] first half [semester I/2026],” ujar Masyita saat ditemui awak media di Gedung BEI, Jakarta, Senin (8/12/2025) malam.

Melansir Investopedia, demutualisasi adalah proses ketika perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti BEI secara legal mengubah struktur agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Masyita menyampaikan bahwa pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita.

Dia memaparkan BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya peningkatan free float supaya likuiditas dapat meningkat.“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Adapun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), pelaku industri, serta DPR.