Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bauran kebijakan 2026, dari moneter hingga sistem pembayaran, akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan di tengah ketidakpastian global, kebijakan moneter 2026 tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan.

"Sementara empat kebijakan Bank Indonesia lain, yaitu makroprudensial digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, semuanya kami arahkan untuk pertumbuhan pro growth," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kompleks Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/11).

Perry menjelaskan di kebijakan moneter, BI akan mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kemudian stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global, intervensi NDF di pasar luar negeri, dan pembelian SBN di pasar sekunder dalam negeri.

Lalu ekspansi likuiditas moneter pro market untuk efektivitas penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang, kecukupan cadangan devisa dijaga, dan instrumen penempatan valas devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) diperluas.

Sementara kebijakan makroprudensial longgar diperkuat pada 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi.

"Pertama, insentif likuiditas makro budisel untuk mendorong kredit ke sektor-sektor pemerintah. Jumlah insentif kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini. Kedua, percepatan penurunan suku bunga perbankan. Insentif likuiditas bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga," kata Perry.

Di kebijakan sistem pembayaran, digitalisasi akan terus diakselerasi sesuai blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030.

Sementara pendalaman pasar uang dan pasar valas akan terus diakselerasi sesuai blueprint pendalaman pasar uang 2030 untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional.