Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap akan dimulai pada Senin 1 Juni 2026. Komoditas yang dikenakan kebijakan ini adalah batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroaloy).

Pada tahap I (masa transisi) 1 Juni 2026—31 Desember 2026, eksportir masih diizinkan melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Dokumen ekspor seperti pemberitahuan ekspor barang (PEB), dokumen pelengkap pabean, serta dokumen transaksi tetap menggunakan nama perusahaan masing-masing.

Namun, yang membedakan adalah perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pemerintah kemudian melakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama implementasi.

Selanjutnya, pada tahap II (masa implementasi penuh) mulai 1 Januari 2027, DSI akan bertindak dan bertanggung jawab mutlak sebagai eksportir. Seluruh proses ekspor dari hulu ke hilir, dari transaksi, kontrak, penyelesaian kepabeanan, pengangkutan, hingga pembayaran akan dieksekusi terpusat oleh anak usaha Danantara tersebut.

Produk yang dikenakan kebijakan ekspor satu pintu ini adalah untuk batu bara meliputi antrasit, batu bara bahan bakar dan lignit. Kemudian untuk sawit, adalah CPO, minyak goreng, used cooking oil (UCO)/minyak jelantah, sampai POME oil. Sementara itu, untuk besi meliputi fero-nikel, fero-silikon-mangan, sampai fero-titanium.

Tim riset BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya yang terbit 25 Mei 2026 menakar sejumlah skenario dampak kebijakan ekspor satu pintu terhadap emiten komoditas. Dalam skenario dasar (base case), analis mengasumsikan struktur eksportir tunggal dengan kontrak back-to-back, di mana PT DSI akan mencocokkan kontrak pembelian dari produsen dengan kontrak penjualan ekspor. Dengan demikian, BUMN tidak perlu menanggung risiko persediaan maupun risiko fluktuasi harga pasar.

Dalam struktur ini emiten tetap menerima harga yang mengikuti pasar, PT DSI akan memperoleh pendapatan berupa fee, sementara dampak terhadap laba emiten komoditas relatif dapat dikelola.

“Namun, apabila pemerintah memilih skema cost-plus atau harga tetap/dibatasi dampaknya akan sangat besar. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tambang pada dasarnya menjadi pemasok dengan margin yang diatur pemerintah, kehilangan potensi keuntungan dari kenaikan harga ekspor, tetapi tetap menanggung risiko operasional,” tulis riset tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026).

Menilik dampaknya di pasar saham, metode analisa sensitivitas DCF atau Discounted Cash Flow menemukan dampaknya akan berbeda dirasakan oleh tiap emiten, khususnya emiten batu bara.

Untuk PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), misalnya, analis menyebut bahwa penerapan margin EBITDA sebesar 13–15% (sebagai proksi skema cost-plus) mengindikasikan potensi penurunan valuasi sekitar 28% dari level sebelum pengumuman.

“Untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), harga saham saat ini tampaknya sudah banyak mencerminkan asumsi margin tetap (fixed margin), sehingga potensi penurunan tambahan relatif lebih terbatas,” ujarnya.

Sementara itu, tim riset Kiwoom Sekuritas dalam riset yang terbit 29 Mei 2026 mengatakan bahwa kebijakan ekspor satu pintu cukup logis jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Ekspor satu pintu dinilai akan mengurangi potensi under-invoicing dan meningkatkan transparansi ekspor. Dengan transparansi dan perbaikan tata kelola ekspor, ini akan meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis.

Di sisi lain, tantangan terbesarnya adalah implementasi kebijakan. Analis mencatat saat ini pasar sedang dalam kondisi yang cukup sensitif, outlflow asing di pasar modal telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun, sedangkan rupiah loyo di level terendah sepanjang sejarah.

“Dari sudut pandang pasar modal, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, transparansi tata kelola, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor,” tulis sekuritas.

Setali tiga uang, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menjabarkan pro dan kontra kebijakan ekspor satu pintu. Dari sisi peluang, koordinasi ekspor yang terpusat berpotensi memperkuat bargaining power di pasar global, mengurangi perang harga antar eksportir domestik, memperbaiki tata niaga, dan membuka akses pasar baru jika jaringan pemasaran terintegrasi berjalan efektif.

Dari sisi risiko, menurutnya pasar mungkin lebih fokus ke potensi penurunan harga jual rata-rata atau ASP akibat hilangnya fleksibilitas penjualan, tambahan layer biaya transaksi, risiko settlement jika transaksi tidak berbasis dolar AS penuh, dan berkurangnya agility emiten mengelola kontrak ekspor.

“Jadi, emiten dengan eksposur ekspor tinggi seperti BYAN, ITMG, ADRO, AADI, BUMI, INDY, dan HRUM, saya lihat sentimen awal cenderung negatif sampai detail implementasinya jelas,” kata Wafi.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berisiko menekan kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan konflik di Timur Tengah berdampak ganda terhadap CPO, yakni mendorong kenaikan harga sekaligus menekan permintaan dari negara tujuan utama akibat perlambatan ekonomi, terutama di negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz.

“Ada dampak tidak langsung dari konflik ini terhadap perlambatan ekonomi dari negara-negara mitra kita, terutama di Asia yang terpengaruh oleh bergantung pada pasokan dari Selat Hormus untuk minyak, [seperti] China, India, bahkan juga Jepang, termasuk juga Singapura,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat volume ekspor CPO berpotensi menurun, meski di sisi lain harga yang meningkat dapat menahan dampaknya sehingga secara keseluruhan bersifat relatif berimbang.

Selain faktor eksternal, Faisal menyebut tekanan juga datang dari dalam negeri, terutama terkait produktivitas yang cenderung menurun serta meningkatnya permintaan domestik.

“Untuk CPO, sekarang tingkat produktivitasnya agak menurun dan selain karena faktor global, juga ada faktor kebijakan yang menambah permintaan terhadap CPO di dalam negeri, misalnya program biodiesel, sehingga itu juga cenderung meningkatkan harga juga sebetulnya,” ujarnya.

Adapun di tengah kenaikan harga global, Faisal juga mengingatkan potensi risiko penyelundupan apabila terjadi disparitas harga yang signifikan antara pasar internasional dan domestik.

“Tapi kenaikan harga di tingkat global juga jangan lupa, ini ada risiko penyelundupan keluar juga kalau ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara global dengan domestik, itu yang juga perlu diantisipasi,” tuturnya.

Berdasarkan dokumen Core Insight bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, eskalasi konflik Iran menjadi ancaman nyata yang akan mengguncang stabilitas ekonomi Asia. Terlebih, sekitar 80% perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan pada jalur tersebut berisiko mendorong lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi.

Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur serta membatasi akses perdagangan dengan kawasan Timur Tengah.

“Dengan asumsi skenario harga minyak tembus US$105 per barel dan kurs Rp17.000, defisit APBN 2026 diperkirakan akan melampaui ambang batas legal di level 3,55% terhadap PDB. Pelemahan rupiah secara bersamaan akan semakin memperbesar tekanan terhadap fiskal,” demikian dokumen yang dikutip.

Dari perdagangan internasional, Indonesia juga berpotensi kehilangan nilai ekspor sebesar US$606,8 juta atau setara Rp10,3 triliun ke kawasan Teluk Persia apabila konflik berlangsung hingga enam pekan.

Selain dampak langsung tersebut, perekonomian domestik juga berisiko terdampak secara tidak langsung melalui perlambatan ekonomi pada mitra dagang utama seperti China, Jepang, India, dan Korea Selatan yang memiliki keterkaitan perdagangan kuat dengan Indonesia.

Untuk itu, Core menilai pemerintah harus menjaga rasio defisit anggaran agar tidak melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB). Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meninjau kembali alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kedua program ini secara keseluruhan menyerap anggaran Rp418 triliun, sehingga menjadi komponen belanja pemerintah pusat yang paling relevan untuk dievaluasi.

Lebih lanjut, Core menilai pemerintah juga perlu memanfaatkan Agreement on Reciprocal Tariffs (ART) sebagai dasar untuk memperoleh skema harga minyak mentah yang lebih kompetitif dari AS.

“Rencana peningkatan impor dari AS untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Selat Hormuz berpotensi menaikkan biaya logistik, sehingga negosiasi kompensasi harga menjadi penting,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan jual yang melanda emiten sektor batu bara akibat regulasi sentralisasi ekspor satu pintu dinilai belum sepenuhnya mencerminkan risiko terburuk terhadap kinerja profitabilitas dan valuasi emiten ke depan.

Kebijakan baru itu tertuang melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2026 yang memberikan kewenangan kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagaiBadan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bakal mengubah mekanisme ekspor komoditas menjadi terpusat satu pintu melalui Danantara. Salah satu komoditas yang akan dikenakan adalah batu bara. Hal ini dinilai akan berdampak secara material khususnya emiten yang memiliki eksposur pasar luar negeri yang dominan, dan juga berdampak terhadap persepsi investor di pasar modal.

Adapun, dalam periode pertama implementasinya, mulai 1 Juni 2026, eksportir harus mengalihkan kontrak ekspor-impor dengan pembeli luar negeri kepada BUMN. Dalam hal ini, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah membuat anak usaha baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan mengurus kegiatan ekspor komoditas tersebut.