JAKARTA - Legislator Fraksi PDIP Elvi Diana menyampaikan selamat kepada Muhamad Suryadi yang terpilih menjadi Direktur Utama (Dirut) Bank Sumsel Babel (BSB). Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) sekaligus Sekretaris Komisi II dari Fraksi PDIP ini mengungkapkan harapannya untuk pembenahan tata kelola yang signifikan baik dari sisi pendanaan maupun kredit dari Bank Sumsel Babel.

"Diharapkan, pembenahan dilakukan mulai dari kualitas manusia, sampai dengan tata kelola risiko. Mengingat masih sering terjadi manipulasi KUR di berbagai cabang Bank Sumsel Babel, "ujar Elvi yang juga yang juga berlatar belakang bankir serta konsultant keuangan dan investasi itu dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Elvi menuturkan, mitigasi risiko yang kurang memadai dicabang-cabang BSB harus diselesaikan oleh Dirut baru. Elvi pun optimistis, Dirut baru yang mempunyai pengalamanan cukup mumpuni di bidang korporasi perbankan, mampu membenahi hal tersebut.

"Dengan begitu, Bank Sumsel Babel bisa 'tancap gas', mengejar ketertinggalan pencapaian dan mewujudkan visi misi yang ingin dicapai di 2026 maupun masa akan datang, serta peningkatan dalam hal customer service dan layanan Banking Technology," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan Muhamad Suryadi sebagai Direktur Utama PT BPD Bank Sumsel Babel di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring, Palembang, Senin (8/6/2026) siang.

Dalam arahannya, Herman Deru mengharapkan agar jajaran direksi di bawah kepemimpinan Muhamad Suryadi mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, serta memperkuat layanan teknologi informasi guna menjawab perkembangan industri perbankan yang semakin kompetitif.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri bank pembangunan daerah (BPD) menunjukkan kinerja solid dan resilien dengan total aset sebesar Rp1.036,51 triliun atau tumbuh 3,20 persen secara tahunan (yoy) dan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 26,19 persen per Maret 2026.

Pada periode yang sama, penyaluran kredit BPD tercatat Rp656,87 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp782,04 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa kinerja positif tersebut diiringi dengan tetap terjaganya kualitas pembiayaan.

Rasio non-performing loan (NPL) gross dan NPL nett yang masing-masing berada pada level 3,26 persen dan 1,27 persen. Hal ini menunjukkan ekspansi yang tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi dan pendekatan yang lebih prudent.

Dian juga mencatat bahwa BPD terus memperkuat pengelolaan risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, peningkatan monitoring pascapenyaluran, serta pembentukan cadangan yang memadai sesuai ketentuan, sehingga kualitas aset tetap terjaga.

Menurut OJK, Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 telah memberikan dampak positif dalam pengembangan industri BPD.

Hal ini salah satunya adalah penguatan daya saing BPD melalui implementasi ketentuan OJK terkait Konsolidasi dan Pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) yang bertujuan untuk mendorong penguatan permodalan industri perbankan.

Kebijakan ini telah mendorong pemenuhan modal inti BPD dari semula terdapat 18 BPD dengan modal inti minimum kurang dari Rp3 triliun pada 2019 menjadi hanya 10 BPD pada akhir 2024, yang semuanya telah membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB).

Pelaksanaan KUB ini diharapkan dapat memperkuat resiliensi BPD dan meningkatkan daya saing melalui sinergi yang baik antara bank induk dengan anggota KUB, sehingga peran BPD semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta sebagai agen pembangunan di daerah.

Industri BPD juga terus menunjukkan dukungan terhadap penyaluran kredit kepada UMKM. OJK mencatat, porsi kredit UMKM berada di kisaran 16-18 persen dari total kredit, dengan kualitas kredit yang relatif stabil dan terjaga, mencerminkan bahwa ekspansi kredit tetap diimbangi dengan pengelolaan kualitas aset yang baik.

OJK berharap, BPD mampu mengambil peran strategis dalam menstimulasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk memperkuat struktur ekonomi daerah.

Hal ini mengingat BPD memiliki kedekatan geografis dan kultural yang kuat untuk mengidentifikasi potensi unik di setiap wilayah.

Langkah ini dinilai krusial agar daerah tidak hanya bergantung pada sektor komoditas tradisional, melainkan mampu beradaptasi dengan tren ekonomi global.

OJK juga mendorong BPD untuk menjadi motor penggerak investasi pada sektor-sektor masa depan, seperti pengembangan ekonomi hijau (green economy), hilirisasi produk unggulan daerah, pariwisata berkelanjutan, serta digitalisasi ekosistem pedesaan.

Melalui penyaluran pembiayaan yang terarah pada sektor-sektor baru ini, BPD tidak hanya memperluas portofolio kreditnya secara sehat, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi daerah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bank Jatim sukses membukukan laba bersih sebesar Rp1,54 triliun atau naik 20,65 persen (yoy) dari tahun sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau Bank Jatim membukukan laba bersih senilai Rp1,54 triliun sepanjang 2025, atau tumbuh 20,65 persen year on year (yoy) dibandingkan sepanjang 2024.

"Bank Jatim sukses membukukan laba bersih sebesar Rp1,54 triliun atau naik 20,65 persen (yoy) dari tahun sebelumnya," ujar Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Dari sisi intermediasi, perseroan mencatatkan penyaluran kredit senilai Rp67,24 triliun pada 2025, atau tumbuh 4,98 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Adapun, komposisi kredit perseroan terdiri dari kredit konsumer senilai Rp36,54 triliun atau tumbuh 6,20 persen (yoy), serta kredit produktif senilai Rp30,7 triliun atau tumbuh 3,55 persen (yoy).

Sepanjang 2025, Winardi menjelaskan perseroan fokus menitikberatkan pada penetrasi dana murah, dengan menggunakan pola pendekatan transaction banking dan berbasis pada bisnis ekosistem untuk meningkatkan jumlah dana dan juga jumlah nasabah.

Hal itu terefleksikan dari kinerja dana pihak ketiga seperti giro sebesar Rp21,4 triliun atau tumbuh 12,5 persen (yoy).

Kemudian dari sisi Net Operating Assets (NoA), jumlah nasabah tumbuh 5,64 persen (yoy) atau total nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) sejumlah 10.915.749.

Selanjutnya, user JConnect IB Corporate perseroan tercatat sebanyak 11.199 atau tumbuh 14,79 persen (yoy) dengan jumlah transaksi sebesar Rp23,36 triliun.

Kemudian, QRIS Bank Jatim mencapai 203.725 user dengan nilai transaksi sebesar Rp3,94 triliun atau tumbuh 47,25 persen (yoy).

Untuk memaksimalkan layanan perbankan untuk daerah yang memiliki potensi bisnis besar, Winardi mengatakan perseroan memaksimalkan layanan melalui AGEN JATIM.

"Selain utilitas transaksi perbankan, AGEN JATIM memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penyaluran kredit utamanya melalui metode referral dengan total agen sebanyak 14,842 agen," ujar Winardi.

Winardi melanjutkan perseroan terus berupaya untuk melakukan perbaikan kualitas aset melalui beberapa langkah, yaitu melakukan mekanisme hapus buku sebesar Rp1,03 triliun dengan prosentase recovery rate sebesar 18,6 persen atau equivalen Rp192 miliar, serta restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan debitur yang mengalami pemburukan kolektibilitas.

Adapun, total kredit yang telah direstrukturisasi oleh perseroan mencapai Rp4,17 triliun.

Per akhir 2025, total aset perseroan tumbuh 42,93 persen (yoy) menjadi senilai Rp168,85 triliun, dibandingkan senilai Rp118,142 triliun pada 2024. Penyaluran pinjaman juga tumbuh 46,65 persen (yoy) dari sebelumnya Rp75,35 triliun pada 2024, menjadi Rp110,50 triliun pada 2025.

"Nah, untuk mendukung visi menjadi BPD Nomor 1 di Indonesia, kami kembali melanjutkan journey transformasi melalui 5 pilar utama. Yaitu aspek tata Kelola dan manajemen risiko, optimalisasi bisnis berbasis ekosistem, peningkatan kompetensi manpower sebagai asset utama, penguatan teknologi informasi dan digitalisasi proses bisnis, serta optimalisasi sinergi bisnis untuk Kelompok Usaha Bank," ujar Winardi.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB mencatatkan penyaluran kredit termasuk pembiayaan senilai Rp140,7 triliun sepanjang tahun 2025.

Penyaluran kredit perseroan dikontribusikan dari anak perusahaan senilai Rp28,8 triliun dan bank only senilai Rp111,9 triliun.

"Pada bank only, segmen kredit konsumer tetap menjadi kontributor utama dengan outstanding mencapai Rp74,8 triliun," ujar Corporate Secretary Bank BJB Herfinia dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Herfinia memastikan, kualitas aset pada segmen kredit konsumer terjaga baik, dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) rendah dan margin yang sehat.

"Potensi pertumbuhan juga tetap terbuka seiring peningkatan jumlah pegawai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Jawa Barat dan Banten yang mencapai sekitar 504.000 orang pada Juni 2025, sehingga memperluas basis pasar payroll Bank BJB," ujar Herfinia.

Iamelanjutkan, transformasi digital perseroan juga terus dipercepat melalui pengembangan platformKGB Pisan.

Sejak memperoleh izin pengembangan layanan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2025, platform tersebut mendukung pengajuan kredit baru secara end-to-end digital bagi nasabah payroll perseroan.

"Proses kredit yang sepenuhnya digital turut meningkatkan produktivitas dan skalabilitas bisnis konsumer," ujar Herfinia.

Herfinia memastikan, perseroan tetap melakukan ekspansi secara terukur pada segmen korporasi dan komersial yang difokuskan pada proyek berbasis ekosistem daerah, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sepanjang tahun 2025, perseroan mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk senilai Rp1,15 triliun.

"Momentum perbaikan kinerja triwulan IV-2025 juga berlanjut pada awal 2026, dan menjadi indikasi positif bagi pemulihan pertumbuhan laba ke depan," ujar Herfinia.

Lebih lanjut, perseroan terus memperkuat sinergi bisnis dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), kinerja anak perusahaan memberikan kontribusi aset sebesar Rp42,8 triliun atau sekitar 18 persen dari total aset konsolidasi Grup BJB.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi bisnis dan efisiensi operasional melalui skema sharing fee serta kolaborasi produk guna meningkatkan profitabilitas dan daya saing grup secara berkelanjutan," ujar Herfinia.

Pada akhir 2025, secara konsolidasi total aset perseroan tercatat sebesar Rp221,4 triliun.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB melangsungkan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

PKS kedua pihak terkait dengan fasilitasi layanan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Corporate Secretary Bank BJB Herfinia dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan PKS menjadi bagian dari langkah berkelanjutan perseroan untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang inklusif, sekaligus memperkuat peran sektor perbankan dalam mendorong kemandirian ekonomi desa di berbagai wilayah.

"Sinergi kedua pihak merupakan wujud nyata strategi jangka panjang perusahaan dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan," ujar Herfinia.

Ia menjelaskan, kerja sama merupakan tindak lanjut dari kesepahaman bersama antara Kemendes PDT dengan Asosiasi BPD tentang fasilitasi layanan perbankan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal.

Selain itu, perjanjian merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang telah berjalan sejak tahun 2023 dan berakhir pada 25 Juli 2025, yang kemudian disepakati untuk diperpanjang guna menjaga kesinambungan program.

"Melalui perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan perbankan dalam mendukung pembangunan desa secara terintegrasi," ujar Herfinia.

Adapun, ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan informasi, pemanfaatan produk dan jasa perbankan, sosialisasi dan pendampingan produk dan jasa perbankan kepada masyarakat desa, serta penguatan peran BPD dalam rangka peningkatan kapasitas kesejahteraan masyarakat desa.

"Kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan Bank BJB untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa," ujar Herfinia.

Dalam implementasinya, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berperan sebagai fasilitator koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sementara Bank BJB menyediakan dukungan layanan keuangan dan penguatan kapasitas masyarakat.

Pelaksanaan kerja sama dijabarkan secara rinci melalui Rencana Kerja Tahunan yang disepakati bersama dan menjadi pedoman pelaksanaan program di lapangan.

Perjanjian berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan pendanaan bersumber dari anggaran masing-masing institusi.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun guna memastikan seluruh program berjalan optimal.

Dalam mendukung pengelolaan keuangan desa, Bank BJB telah mengelola saldo Giro Desa pada tahun 2024 dan 2025 yang menunjukkan pertumbuhan signifikan aktivitas keuangan desa.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh jaringan Agen Laku Pandai Bank BJB yang tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dengan total agen mencapai 18.727 unit, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan organisasi desa.

Keberadaan agen ini mempermudah masyarakat desa dalam mengakses layanan perbankan, menabung, bertransaksi, serta memperoleh pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil.

Dalam rangka membangun ekosistem digital desa, Bank BJB juga telah mengintegrasikan Sistem Keuangan Desa Siskeudes TNT dengan layanan Internet Banking Corporate sejak beberapa tahun terakhir.

Implementasi integrasi sistem ini telah berjalan di Kabupaten Sumedang, Garut, dan Ciamis, serta akan terus diperluas ke wilayah lainnya secara bertahap.

Selain itu, Bank BJB terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian melalui pengembangan Ekosistem Transaksi Desa yang dimulai sejak Tahun 2021 dan diperkuat melalui nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Bank BJB berperan aktif dalam mendukung penyerapan kredit aparat desa, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Bank BJB optimistis bahwa sinergi ini akan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemberdayaan UMKM, serta mendorong terwujudnya desa mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank pembangunan daerah (BPD) melalui kelompok usaha bank (KUB) untuk meningkatkan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, seusai empat grup KUB rampung dibentuk belum lama ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa rampungnya pembentukan KUB menjadi tonggak penting dalam agenda penguatan struktur perbankan daerah.

Melalui KUB, kapasitas BPD diharapkan semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta perannya sebagai agen pembangunan di daerah.

“Pembentukan KUB bukan semata-mata kebijakan konsolidasi perbankan, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah,” kata Dian.

Ia menambahkan bahwa BPD dengan struktur permodalan yang kuat, tata kelola yang baik, serta sinergi bisnis yang efektif akan lebih mampu mendukung agenda pembangunan daerah.

Dian menekankan, sinergi dalam KUB harus dibangun berdasarkan prinsip mutual benefit dan keselarasan visi pembangunan daerah.

Melalui KUB, BPD diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi, efisiensi operasional, serta kapasitas inovasi produk dan layanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD dinilai sangat strategis, antara lain melalui dukungan kebijakan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif, penguatan permodalan yang berkelanjutan, serta penempatan BPD sebagai mitra utama dalam program pembangunan daerah.

Konsolidasi dan sinergi melalui KUB juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi BPD dalam pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM.

Peningkatan kredit UMKM di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis usaha lokal, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Adapun OJK telah mengadakan pertemuan dengan direktur utama dan anggota dewan komisaris bank induk, pelaksana perusahaan induk, serta seluruh bank anggota KUB BPD di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Selasa (3/2).

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya OJK membangun keselarasan kebijakan dan arah strategis antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada hari yang sama, OJK juga menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan perbankan daerah bersama seluruh Kepala OJK Daerah dan pimpinan satuan kerja pengawasan perbankan.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pengawasan KUB, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta merumuskan strategi pengawasan yang mendukung akselerasi kredit UMKM secara sehat dan berkelanjutan.

“Forum ini meneguhkan komitmen bersama untuk memastikan KUB tidak hanya memperkuat permodalan BPD, tetapi juga meningkatkan kualitas manajemen risiko dan tata kelola. Dengan demikian, BPD dapat menjalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah secara lebih optimal,” kata Dian.

OJK pun menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan BPD melalui kebijakan yang terintegrasi, pengawasan yang adaptif, serta sinergi yang erat dengan pemerintah daerah.

Penguatan BPD melalui KUB diharapkan menjadi katalis utama dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, OJK telah menyepakati pembentukan empat KUB antara lain Grup KUB Bank Jatim, Grup KUB Bank BJB, Grup KUB Bank Mega, dan Grup KUB Bank DKI.

Anggota KUB Bank Jatim yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT. Kemudian, KUB Bank BJB memiliki dua bank anggota yakni Bank Bengkulu dan Bank Jambi; KUB Bank Mega dengan anggota Bank Sulteng dan Bank Sulutgo; serta KUB Bank DKI dengan anggota Bank MalukuMalut.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau Bank Jatim sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Ultimate Shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung).

Pengambilalihan itu dilakukan melalui transaksi penyertaan modal sebesar Rp100 miliar, termasuk agio saham dengan rincian sebesar Rp25,38 miliar dengan jumlah saham sebanyak 2.537.684 dalam bentuk setoran modal, serta sisa setoran modal sebesar Rp74,63 miliar menjadi agio saham.

"Dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham Bank Jatim pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi sebesar 5,42 persen, dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK,” ujar Corporate Secretary Bank Jatim Fenty Rischana K sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa.

Per kuartal III-2025, Bank Jatim mencatatkan laba bersih senilai Rp1,148 triliun, atau tumbuh 23,51 persen year-on-year (yoy) dibandingkan senilai Rp930,06 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Pada periode itu, pendapatan bunga perseroan tercatat senilai Rp7,42 triliun, atau tumbuh 28,36 persen (yoy) dibandingkan senilai Rp5,78 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Adapun, pendapatan bunga bersih perseroan tumbuh 29,25 persen (yoy) menjadi Rp5,1 triliun per kuartal III-2025, dibandingkan senilai Rp3,94 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Dari sisi kualitas aset, perseroan mencatatkan beban kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) sebesar Rp1,245 triliun, atau tumbuh 80,64 persen (yoy) dibandingkan senilai Rp689,73 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Pada periode itu, total kredit yang disalurkan perseroan mencapai Rp80,25 triliun, atau tumbuh 29,02 persen (yoy) dibandingkan Rp62,19 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Kalau aset dibandingkan bank daerah lainnya di Pulau Jawa, kita nomor tiga, tetapi total laba Bank Jateng tahun ini masih yang tertinggi

Semarang (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah atau Bank Jateng membagikan dividen senilai Rp1,12 triliun, kepada pemerintah provinsi dan 35 kabupaten/kota di Jateng pada 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno di Semarang, Minggu, mengatakan bahwa dividen tersebut akan dimasukkan dalam pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing daerah, kemudian digunakan untuk membangun Jateng.

"PAD ini dipergunakan sesuai konsep prioritas yang ada di Jawa Tengah. Kami berharap masyarakat Jateng bisa memanfaatkan keberadaan Bank Jateng, sehingga ke depan menjadi lebih besar lagi," katanya.

Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah untuk pembangunan berasal dari dana transfer dan PAD.

Jadi, kata dia, pada saat terjadi pengurangan dana transfer maka pendapatan untuk pembangunan di Jateng bertumpu pada PAD.

"PAD ini salah satunya adalah dividen dari Bank Jateng," katanya, saat penarikan undian tabungan BIMA dari Bank Jateng periode I Tahun 2025.

Disampaikannya, Bank Jateng memastikan uang yang beredar benar-benar berputar di Jateng, sebab uang tersebut digunakan untuk membangun wilayah tersebut.

Selain itu, Sumarno juga menyampaikan bahwa laba yang diperoleh oleh Bank Jateng paling tinggi dibandingkan dengan BPD di Pulau Jawa pada 2025.

"Kalau aset dibandingkan bank daerah lainnya di Pulau Jawa, kita nomor tiga, tetapi total laba Bank Jateng tahun ini masih yang tertinggi,” katanya.

Bank Jateng, kata dia, adalah milik Pemerintah Provinsi Jateng, dan sebagai bank milik masyarakat Jateng diharapkan warga Jateng dapat menjaga dan berkontribusi melalui pemanfaatan lembaga keuangan itu.

Sementara itu, Direktur Bisnis Dana, Jasa dan UMKM Bank Jateng Anna Kusmarita mengatakan ajang penarikan undian tabungan BIMA merupakan kali kedua dilaksanakan mendekat dengan masyarakat.

Pada momentum kali ini, Bank Jateng memberikan hadiah total tabungan senilai Rp8 miliar untuk 68 nasabah dengan masing-masing senilai Rp75 juta dan 203 nasabah masing-masing Rp15 juta. Adapun grand prize berupa satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) alias BJB mengumumkan telah menetapkan Direktur Operasional dan Teknologi Informasi BJB, Ayi Subarna sebagai pelaksana tugas direktur utama per 15 November 2025. Keputusan itu menyusul wafatnya Direktur Utama BJB, Yusuf Saadudin pada 14 November 1025 lalu.

Ayi bertindak selaku Direktur Pengganti Direktur Utama BJB untuk jangka waktu enam bulan atau sampai efektifnya Direktur Utama definitif berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 0565/SK/DIR-CSE/2025 tanggal 15 November 2025 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Nomenklatur jabatan Ayi tetap mengacu kepada Keputusan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 43 tanggal 16 April 2025.

"Adapun Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi mengenai hal tersebut melalui form E019 pada situs web www.idxnet.co.id dengan laporan informasi atau fakta material sebagaimana terlampir pada surat ini," kata Ayi dalam keterbukaan informasi yang dikutip Senin (17/11/2025).

Seperti dibertakan sebelumnya, Yusuf Saadudin menghembuskan napas terakhirnya di usia 52 tahun pada Jumat, (14/11/2025) dini hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ia wafat di Rumah Sakit Mayapada Bandung pukul 00.30 WIB.

Ia baru diangkat menjadi direktur utama BPD pentolan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 16 April 2025 lalu. Sebelumnya, Yusuf ditunjuk menjadi plt. direktur utama BJB pada 11 Maret 2025, menggantikan Yuddy Renaldi yang mengundurkan diri.

Sementara itu, Ayi Subarna merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada Tahun 1975, meraih gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dari STIE INABA Bandung pada tahun 2008.

Mengutip situs resmi BJB, jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain Pj. Pemimpin Divisi Corporate Secretary BJB, (2024-2025), Pemimpin Kantor Cabang Soreang BJB, (2023 - 2024), Pemimpin Kantor Cabang Cimahi BJB (2021 - 2023).

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Berita duka datang dari industri perbankan. Yusuf Saadudin, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau BJB, menghembuskan napas terakhirnya pada Jumat, (14/11/2025) dini hari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ia wafat di Rumah Sakit Mayapada Bandung pukul 00.30 WIB. Yusuf meninggal dunia berumur 52 tahun. Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi juga memkonfirmasi kabar duka tersebut lewat unggahan di akun media sosial miliknya.

Yusuf diketahui baru diangkat menjadi direktur utama BPD pentolan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 16 April 2025 lalu. Sebelumnya, Yusuf ditunjuk menjadi plt. direktur utama BJB pada 11 Maret 2025, menggantikan Yuddy Renaldi yang mengundurkan diri.

Namun, dia sudah lama meniti karir di BJB. Pada tahun 2019 hingga 2021, ia menjabat sebagai Pemimpin Divisi KPR & KKB Bank BJB, kemudian menjadi Pemimpin Divisi Kredit Konsumer pada tahun 2021 hingga Juli 2024.

Yusuf mulai menduduki kursi direksi BJB pada tahun 2024, yakni sebagai Direktur Konsumer dan Ritel.

Berdasarkan akun Instagram resmi Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, kepemimpinan Yusuf banyak berfokus kepada pengembangan kredit konsumer, yang menjadi salah satu sektor utama dalam bisnis BJB. Dia berhasil mencapai sejumlah pencapaian penting selama berkiprah di sana, salah satu yang terbesar adalah pengembangan sektor kredit konsumer.

Selain itu, Yusuf juga telah memimpin berbagai inisiatif strategis yang berfokus kepada peningkatan layanan dan inovasi produk perbankan.

Yusuf memiliki kombinasi latar belakang akuntansi dan hukum, yang menjadi modal penting dalam kepemimpinannya di industri perbankan.

Lahir di Bandung pada tahun 1973, ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Padjajaran pada tahun 1999 dan menyelesaikan program Magister Hukum Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjajaran pada tahun 2015.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menyoroti perihal dana pemerintah daerah (pemda) mengendap di perbankan. Polemik perbedaan data simpanan pemda yang mengendap ini sempat membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.

Mulyadi mengungkapkan dirinya miris melihat masalah ini karena telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa.

"Kemarin itu, diungkapkan Pak Menkeu terkait dengan dana-dana BPD yang mengendap dana-dana APBD yang mengendap saya kira harus di-cross check pak itu khusus Jawa Barat membuat kegaduhan yang luar biasa,"

Anggaran pusat dan daerah memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian. Mulyadi menyoroti masih banyaknya warga, khususnya di daerah yang mengalami kesulitan sementara dalam catatan pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) ekonomi nasional tumbuh baik.

"Saya di WA mereka tidak bisa beli beras 3 hari. Saya miris. Apakah indikator-indikator yg bapak paparkan ini sebenarnya berbasisnya apa?," jelasnya.

Polemik soal dana Pemda ini ikut menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Presiden Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Purbaya telah menyurati kepala daerah terkait percepatan belanja daerah melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025. ia memperingatkan kepada para kepala daerah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Akibatnya, simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan. Ditambah dengan realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu. "Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB berkolaborasi dengan Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana) menyelenggarakan Rebana CEO Club, sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor demi mempercepat transformasi ekonomi Jawa Barat.

Forum ini mengusung tema "Rebana as Indonesia’s New Growth Corridor: Opportunities, Challenges, and Collective Action", yang mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun kawasan industri Rebana sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.

Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, mengatakan kehadiran Bank BJB dalam forum ini merupakan wujud nyata kontribusi perseroan terhadap penguatan struktur ekonomi daerah.

"Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Jawa Barat, kami memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan, mendukung investasi, serta memperluas layanan perbankan bagi pelaku usaha di kawasan industri," ujar Yusuf.

Dalam forum, turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Badan Pengelola (BP) Kawasan Rebana Helmy Yahya, Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin, Direktur Konsumer & Ritel Bank BJB Nunung Suhartini, serta Direktur Korporasi & UMKM Bank BJB Mulyana.

Kawasan Rebana mencakup tujuh wilayah meliputi Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon, yang tengah disiapkan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

"Infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan, bandara, serta jalur Tol Trans-Jawa menjadikan wilayah ini sangat potensial bagi investasi skala nasional dan global," ujar Yusuf.

Yusuf mengatakan perseroan melihat potensi besar kawasan Rebana dalam membuka peluang kerja baru, meningkatkan daya saing industri lokal, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif.

Ia melanjutkan, kolaborasi kedua pihak menjadi bukti nyata pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

"Sinergi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri, tetapi juga mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Barat bagian utara," ujar Yusuf.

Melalui forum ini, Bank BJB secara konsisten menjadi jembatan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, perseroan menegaskan peran aktifnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri di kawasan Rebana.

"Dukungan ini diimplementasikan melalui berbagai produk perbankan, kemudahan layanan digital, hingga fasilitasi pembiayaan proyek-proyek strategis yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah," ujar Yusuf.

Lebih lanjut, Bank BJB mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan dan penyedia tenaga kerja, untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia di kawasan industri.

"Oleh karena itu, transformasi ekonomi berfokus pada infrastruktur, sekaligus pembangunan manusia yang berdaya saing," ujar Yusuf.

Provinsi Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu menjadi salah satu provinsi dengan potensi industri terbesar dan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.

"Kami terus mendukung kesinambungan tren ini melalui pembiayaan produktif dan berkelanjutan," ujar Yusuf.

Melalui dukungan terhadap program BP Rebana, Yusuf menyebut perseroan turut memperkuat peran daerah dalam mempercepat hilirisasi industri manufaktur.

"Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan industri dan teknologi baru di Indonesia," ujar Yusuf.

Selain aspek ekonomi, Bank BJB menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam setiap langkah kolaborasi, yaitu prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian dari upaya dalam memastikan pertumbuhan ekonomi seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Melalui dukungan digitalisasi layanan, perseroan memastikan akan terus memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil hingga menengah yang beroperasi di sekitar kawasan industri.

"Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah bergantung pada kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan," ujar Yusuf.​​​​​

Melalui forum Rebana CEO Club, Bank BJB berupaya mendorong terciptanya ruang komunikasi terbuka antara dunia usaha, akademisi, dan pemerintah, yang diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi ekonomi Jawa Barat dalam jangka panjang.

"Pertumbuhan sektor industri akan memicu peningkatan aktivitas ekonomi di sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan transportasi," ujar Yusuf.

Pihaknya memastikan perseroan akan terus berperan aktif dalam memperkuat daya saing industri, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta memperluas inklusi keuangan di Jawa Barat.

"Forum Rebana CEO Club menjadi simbol sinergi yang berkelanjutan menuju masa depan ekonomi Jawa Barat yang tangguh dan berdaya saing global," ujar Yusuf.

Dalam forum ini, turut dihadiri juhapara pemimpin industri, pengembang kawasan, perusahaan infrastruktur, penyedia tenaga kerja, hingga perwakilan perguruan tinggi dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Rebana Metropolitan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025