Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap penyebab penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin usaha dan aturan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah (pemda).

Belakangan, penutupan gerai ritel modern itu dikaitkan dengan pengembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah. Namun, Budi menyebut persoalan yang terjadi berkaitan dengan aspek perizinan dan zonasi wilayah.

"Pendirian minimarket di daerah itu kan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket itu harus disesuaikan dengan RTRW daerah," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menilai pemda kemungkinan tengah melakukan penataan ulang terhadap keberadaan ritel modern di Lombok Tengah. Karena itu, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami duduk persoalan yang terjadi.

"Saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Budi mengatakan pemerintah pusat masih berkomunikasi dengan pemda guna mencari solusi atas penutupan gerai yang berdampak terhadap pekerja.

Salah satu opsi yang dibahas ialah kemungkinan relokasi toko atau penyesuaian izin usaha agar gerai tetap dapat beroperasi sesuai aturan tata ruang.

"Apakah kemudian solusinya dengan perizinan itu harus dipindah atau bagaimana, kita komunikasikan. Apakah kemudian dia bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing," katanya.

Ia juga menegaskan kebijakan terkait tata ruang dan zonasi minimarket menjadi kewenangan masing-masing pemda. Menurut Budi, setiap daerah memiliki aturan tata ruang yang berbeda sehingga proses penataan juga bergantung pada kebijakan daerah setempat.

"Kalau misalnya pemerintah daerah mau menata ulang, saya pikir semua tujuannya baik. Karena semua masing-masing daerah punya tata ruang, tata wilayah," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan karyawan Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lombok Tengah setelah sejumlah gerai ritel modern ditutup pemerintah daerah.

Dalam video yang beredar di media sosial, para pekerja yang tergabung dalam Himpunan Karyawan Alfamart terdampak penutupan toko meminta kejelasan terkait status pekerjaan mereka. Mereka juga mendesak pemdamemberikan solusi atas potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Kami memohon kepedulian para pemimpin, dan solusi dari bapak-bapak sekalian. Teman-teman ini semua jadi pengangguran baru, sementara kondisi ekonomi sekarang semakin sulit," kata salah satu pekerja dalam aksi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkap DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang (UU) Keuangan Negara melalui skema omnibus law.

Misbakhun mengatakan revisi dilakukan untuk menyinkronkan sejumlah aturan pasca pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Kita sudah mendapatkan arahan untuk segera melakukan revisi terhadap undang-undang keuangan negara karena ini bagian dari upaya menyelesaikan persoalan kekosongan hukum," ujar Misbakhun di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menjelaskan terdapat sejumlah aturan yang perlu diselaraskan setelah terbitnya undang-undang baru terkait BUMN dan Danantara.

Menurut dia, saat ini terdapat ketidaksinkronan aturan karena masih ada undang-undang yang menyebut menkeu sebagai pemegang saham BUMN, sedangkan dalam aturan terbaru kewenangan tersebut sudah berubah.

"Menteri Keuangan sebagai pemegang saham BUMN sudah tidak lagi dimandatkan oleh undang-undang. Sementara ada undang-undang yang lain yang masih mengatakan menteri keuangan adalah pemegang saham dari BUMN tersebut," ujarnya.

Dalam revisi ini, DPR pun berencana menggabungkan pembahasan sejumlah beleid ke dalam omnibus law UU Keuangan Negara.

Adapun aturan yang akan disinkronkan meliputi UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara, serta UU Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Misbakhun mengatakan salah satu yang akan dibahas adalah posisi dividen BUMN yang sebelumnya tercatat sebagai PNBP dan menjadi bagian dari APBN.

"Sebelumnya dividen BUMN itu menjadi penerimaan negara bukan pajak dan menjadi sebagian dari siklus APBN kita. Inilah yang harus diselesaikan," katanya.

Menjawab pertanyaan soal kemungkinan revisi tersebut membuka ruang kenaikan ambang batas defisit APBN di atas 3 persen dari PDB, Misbakhun menegaskan belum ada pembahasan ke arah sana.

"Soal yang ditanyakan itu, kita belum mengarah ke situasi seperti itu," tegasnya.

Ia menambahkan revisi UU Keuangan Negara ditargetkan rampung sebelum APBN 2027 mulai berlaku. Pasalnya, aturan ini akan menjadi salah satu dasar hukum dalam penyusunan APBN tahun depan.

"Undang-undang keuangan negara akan dipakai untuk APBN 2027. Jadi kita harus selesaikan segera sebelum APBN 2027 berlaku mulai 1 Januari 2027," ujar Misbakhun.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel tidak akan selesai dalam waktu satu bulan.

Luhut memandang Iran sebagai bangsa pejuang (fighter) dan selama ribuan tahun menjadi bangsa yang tidak pernah dijajah. Meskipun beberapa pimpinan Iran yang terbunuh dalam perang, tetap tidak ada sinyal yang menunjukkan pelemahan serangan Teheran.

Oleh karena itu, eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut menilai Iran tidak berada dalam posisi yang menunjukkan tanda-tanda melemah. Inilah yang membuatnya memprediksi perang belum akan selesai dalam sebulan.

"Saya melihat perang ini tidak akan selesai dalam empat minggu atau satu bulan ke depan karena beberapa pemimpin mereka yang dibunuh [dan] tidak ada tanda-tanda melemah," kata Luhut dikutip dari unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Jumat (6/3).

Menurutnya, kekuatan persenjataan Iran juga menjadi faktor penting yang menentukan konflik ini akan berlangsung lama. Luhut menyinggung kemampuan roket dan drone Iran yang dinilai menjadi salah satu kunci dalam dinamika perang tersebut.

Luhut juga mengingatkan perang berlarut-larut ini berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, terutama dari sisi energi. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan terganggunya jalur distribusi energi global apabila Selat Hormuz ditutup.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia, termasuk bagi sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah. Karena itu, Luhut menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah apabila jalur tersebut benar-benar ditutup oleh Iran.

Ia turut mengutarakankekhawatirannya terkait dengan harga minyak dunia yang bisa mencapai US$100 per barel. Sekarang saja, harganya sudah US$78 per barel, di atas asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah sebesar US$70 per barel dalam APBN 2026.

"Padahal kita bikin di APBN US$70 ya. Jadi ini yang harus kita amati. Kalau sampai (perang) ini berkelanjutan, lama, harga minyak naik. Itu betul-betul harus kita cermati," imbuhnya.

Luhut mengimbau pemerintah perlu memperhatikan secara detail berapa lama cadangan BBM Indonesia dapat bertahan. Perhitungan tersebut harus dilakukan secara akurat. Jika cadangan memang dapat bertahan hingga 30 hari, maka pemerintah perlu memetakan sumber impor minyak selanjutnya.

"Dari mana kita harus import minyak, berapa cost-nya, berapa selisihnya, spa dampaknya pada APBN. Kita juga diskusi-diskusi terbuka di Dewan Ekonomi. Kita dengarkan pendapat-pendapat, bagaimana ini. Nanti kita berikan pendapat kita pada pemerintah," ujar Luhut.

Luhut pun mengajak masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam menghadapi dampak dari konflik global ini. Ia menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat menjaga stabilitas nasional.

"Jangan ada yang berpikiran ekstrem ke sana, ke sini. Kita harus mendukung pemerintah supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang proaktif untuk menjaga ketahanan energi kita maupun pangan dan keamanan dalam negeri kita juga," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kondisi pangan dan energi nasional tetap aman saat periode Lebaran ini meski konflik di Timur Tengah masih memanas.

"Kita untuk Lebaran ini aman dari segi pangan dan kemudian dari segi energi juga relatif masih aman," katanya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Menurutnya, kebutuhan energi termasuk LPG telah diamankan melalui diversifikasi sumber pasokan, salah satunya dari AS. Langkah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.

"Untuk kebutuhan energi kita sudah mencari sumber lain seperti dalam agreement on reciprocal tariff, kita mendapatkan alternatif daripada energi termasuk LPG dari Amerika," ucap Airlangga.

Pertamina juga telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra di AS sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut. Melalui kesepakatan itu, Indonesia memiliki alternatif pasokan apabila suplai dari Timur Tengah terganggu akibat perang.

"Pertamina sudah membuat MoU, sehingga dengan demikian sumber lain juga sebetulnya secara paralel dipersiapkan seandainya suplai dari Timur Tengah betul-betul terganggu karena perang berkepanjangan," ujar Airlangga.

Ia menegaskan pemerintah terus memonitor perkembangan konflik di Timur Tengah untuk memastikan stabilitas pangan dan energi nasional tetap terjaga.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso (Busan), menegaskan komitmen Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperkuat pengembangan modest fashion Indonesia agar memiliki daya saing dan mampu menjadi rujukan dunia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026 yang berlangsung pada 6-9 November 2025 di Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta.

Saat membuka JMFW 2026 pada Kamis (6/11), ia menyampaikan bahwa JMFW 2026 bukan hanya ajang promosi dan pameran produk fesyen muslim, tetapi juga sarana kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pasar global. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.

"Melalui JMFW 2026, Kemendag bersama para pelaku industri berupaya memperkuat ekosistem modest fashion Indonesia. Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dan membawa karya desainer dan produk fesyen lokal ke panggung global sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/11).

Busan menambahkan, modest fashion bukan hanya tren berpakaian, tetapi juga cerminan identitas, karakter, serta nilai budaya masyarakat Indonesia. Menurutnya, gaya berpakaian yang mengedepankan kesopanan dan keanggunan dapat tampil modern, kreatif, dan berdaya saing di pasar global.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2021, JMFW telah menjadi salah satu platform penting dalam memperkenalkan karya desainer nasional ke dunia. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE), posisi Indonesia dalam sektor modest fashion meningkat dari peringkat ketiga pada 2021 menjadi peringkat pertama pada 2025, mengungguli Malaysia, Italia, Turki, dan Singapura.

"Pencapaian ini tidak semata didasarkan oleh nilai ekonomi, melainkan hasil dari sinergi antara pemerintah, pelaku industri fesyen, dan desainer dalam membangun ekosistem modest fashion Indonesia," kata dia.

Busan memastikan, Kemendag akan terus mendukung penguatan pelaku usaha melalui tiga program utama, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi (BISA) Ekspor.

Program BISA Ekspor, menurut dia, menjadi langkah konkret untuk memperluas pasar luar negeri bagi pelaku usaha nasional melalui jejaring 46 perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara.

Melalui program ini, pelaku UMKM difasilitasi untuk bertemu dengan pembeli mancanegara melalui kegiatan pitching dan business matching. Sepanjang Januari-September 2025, tercatat 501 kegiatan business matching dengan melibatkan 1.013 UMKM dan nilai transaksi mencapai US$108,82 juta.

"Produk modest fashion menjadi salah satu sektor yang paling diminati buyer dari berbagai negara, seperti Inggris, Afrika Selatan, Meksiko, Malaysia, dan Singapura," imbuhnya.

Busan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan standar produk dalam negeri sebagai strategi memperkuat daya saing nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor. Ia menegaskan, apabila produk dalam negeri telah memenuhi standar ekspor, masyarakat akan lebih memilih menggunakannya sehingga kebutuhan terhadap produk luar negeri dapat ditekan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, Fajarini Puntodewi, menyampaikan harapannya agar JMFW 2026 menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, desainer, pelaku usaha, akademisi, dan sektor swasta untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.

"Meski baru memasuki tahun kelima penyelenggaraan, JMFW memiliki cita-cita besar untuk menjadikan modest fashion Indonesia go global dan kalau bisa menjadi terdepan. Kami berharap JMFW dapat menjadi wadah penjenamaan yang kuat bagi produk-produk lokal agar produk kita bisa menguasai pasar dalam negeri dan pasar dunia," tuturnya.

Sebanyak 242 pelaku usaha berpartisipasi dalam JMFW 2026, mencakup jenama yang tampil dalam pameran dan peragaan busana, serta pelaku usaha makanan dan minuman.

Salah satu desainer yang berpartisipasi, Brilianto, menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam JMFW didorong oleh semangat untuk menggerakkan ekonomi nasional melalui produk fesyen siap pakai yang memiliki nilai jual tinggi dan daya saing global.

Menurutnya, di tengah meningkatnya tekanan produk impor, JMFW menjadi ruang penting untuk memperlihatkan bahwa produk Indonesia tidak kalah dalam hal kualitas, kreativitas, maupun harga.

"Kita sedang berhadapan dengan banyak produk dari luar, terutama dari Tiongkok. Menurut saya JMFW penting untuk mempromosikan jenama-jenama lokal supaya bisa bersaing. Produk kita ini sebenarnya siap pakai, mudah dijual, dan harganya juga ramah di kantong. Kalau ini terus didukung, roda ekonomi bisa berputar lebih cepat," papar dia.

Sebagai informasi, pada tahun ini JMFW menghadirkan sejumlah pembaruan dengan memperluas kolaborasi lintas gaya hidup melalui kerja sama dengan Glamlocal dan Anytime Fitness, serta menghadirkan wicara interaktif dan buyer internasional dari Italia, Prancis, Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Singapura.

Di samping itu, JMFW 2026 juga menyelenggarakan Business Matching dan Business Networking untuk mempertemukan pelaku usaha dengan perwakilan kedutaan besar negara sahabat.

Usai membuka acara, Busan bersama Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widyaputri dan Dirjen PEN Fajarini Puntodewi menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Asia Pacific Rayon (APR) dan PT Duniatex.

Mengusung tema 'Essential Lab', JMFW 2026 menjadi wadah eksplorasi ide dan inovasi bagi para pemangku kepentingan di sektor fesyen untuk melahirkan karya kreatif bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing global.

Penyelenggaraan JMFW 2026 didukung oleh berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Disperindag DIY, Dekranasda Kota Mojokerto, Wardah, Bank Syariah Indonesia, Asia Pacific Rayon, Shopee, Pegadaian, PT KAI, PT Sarinah, UBS Gold, Indonesia Fashion Chamber, Deatextile, dan Panasonic.