Layanan karantina siaga selama 24/7 di seluruh UPT, terutama tempat pemasukan dan pengeluaran hewan kurban

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengintensifkan pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 untuk mencegah penyebaran penyakit hewan dan menjaga keamanan pangan nasional.

Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin Sriyanto mengatakan pengawasan dilakukan di seluruh satuan pelayanan karantina guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan bebas penyakit.

“Layanan karantina siaga selama 24/7 di seluruh UPT, terutama tempat pemasukan dan pengeluaran hewan kurban. Kami juga terus menyosialisasikan persyaratan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar lonjakan lalu lintas tidak menimbulkan risiko kesehatan,” kata Sriyanto berdasarkan keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan pengawasan mencakup pemeriksaan kesehatan, kelengkapan dokumen, serta disinfeksi alat angkut untuk mencegah penyebaran hama penyakit hewan karantina (HPHK), seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), antraks, dan brucellosis.

Menurut dia, petugas karantina disiagakan selama 24 jam setiap hari di seluruh unit pelaksana teknis (UPT), khususnya di pintu pemasukan dan pengeluaran ternak antarwilayah.

Sriyanto menambahkan pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.

Ia mengimbau masyarakat memastikan kesehatan hewan kurban serta tidak membeli ternak tanpa dokumen resmi guna mencegah risiko penularan penyakit.

“Hewan yang tidak melalui tindakan karantina berisiko menularkan penyakit dan merugikan peternak lain. Mari bersama menjaga Indonesia dari ancaman hama penyakit hewan karantina dengan tertib lapor karantina,” ucapnya.

Berdasarkan data sistem sertifikasi karantina Best Trust, lalu lintas hewan kurban pada periode Januari–Juni 2025 tercatat sebanyak 475.284 ekor, didominasi sapi sebanyak 271.037 ekor dan kambing 192.956 ekor.

Pada Mei 2025, jumlah lalu lintas hewan kurban mencapai puncaknya sebanyak 190.545 ekor atau meningkat sekitar 135 persen dibandingkan April.

Sementara itu, pada periode yang sama tahun 2026, lalu lintas hewan kurban hingga 16 April telah mencapai 218.208 ekor atau sekitar 52,91 persen, dengan tren peningkatan setiap bulan dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Tindakan Karantina Hewan Barantin Cicik Sri Sukarsih mengatakan peningkatan lalu lintas tersebut diantisipasi melalui penerapan biosekuriti secara ketat.

“Kami mencatat lalu lintas periode Januari–Maret yang didominasi dari Lampung, NTB, Bali, dan NTT ke Pulau Jawa dan Kalimantan naik hingga 13,75 persen dibanding tahun lalu. Semua kami periksa melalui sistem Best Trust agar proses sertifikasi tetap cepat tanpa mengabaikan aspek keamanan hayati,” ujar Cicik.

Ia menambahkan langkah biosekuriti dilakukan melalui disinfeksi alat angkut di daerah asal maupun tujuan guna menekan risiko penyebaran penyakit hewan.

Menurut dia, peningkatan lalu lintas hewan kurban juga terjadi di wilayah tujuan seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Kepulauan Bangka, dan Kalimantan Timur.

Barantin menetapkan persyaratan utama dalam lalu lintas ternak, antara lain sertifikat kesehatan karantina setelah pemeriksaan fisik, uji laboratorium, serta verifikasi sertifikat veteriner dari dinas peternakan daerah asal.

Selain itu, hewan kurban harus memenuhi syarat usia minimal, yakni sapi dan kerbau minimal dua tahun serta kambing dan domba minimal satu tahun, serta dilengkapi dokumen melalui aplikasi Best Trust.

Barantin menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas hewan tanpa dokumen karantina akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, termasuk penolakan atau karantina tambahan.

Pengawasan tersebut juga mengacu pada Surat Edaran Deputi Bidang Karantina Hewan Nomor 23 Tahun 2026 tentang kesiagaan dini terhadap penyebaran HPHK menjelang Idul Adha.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperketat pengawasan lalu lintas komoditas hewan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya untuk mencegah masuk dan menyebarnya virus Nipah seiring meningkatnya laporan kasus di sejumlah negara Asia Selatan.

Kepala Barantin Sahat Manaor Panggabean mengatakan penguatan kewaspadaan dilakukan melalui pendekatan manajemen risiko, sistem karantina modern, serta sinergi lintas sektor guna melindungi kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan keamanan hayati nasional.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan penyakit hewan menular berbahaya agar tidak masuk dan menyebar di wilayah Indonesia,” kata Sahat dalam keterangannya, Jakarta, Jumat.

Sahat menjelaskan virus Nipah merupakan penyakit zoonotik berpatogen tinggi yang dapat menular dari hewan ke manusia, dengan reservoir alami utama kelelawar buah (Pteropus spp.). Penularan dapat terjadi melalui hewan hidup seperti babi dan kuda, produk hewan, tumbuhan, lingkungan, serta sarana angkut yang terkontaminasi.

Menurut dia, meski hingga kini belum ditemukan kasus virus Nipah di Indonesia, faktor ekologi, lalu lintas perdagangan, serta mobilitas manusia dan media pembawa tetap menimbulkan potensi risiko yang perlu diantisipasi secara serius.

Dalam konteks regional, Sahat menyebut Barantin mencermati laporan kasus Nipah pada manusia di Benggala Barat, India, hingga akhir Januari 2026. Kondisi tersebut mendorong penguatan kewaspadaan di pintu pemasukan dan pengeluaran, terutama di wilayah perbatasan negara.

Ia mengatakan Barantin bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan instansi terkait memastikan kesiapsiagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, serta sistem pemantauan penyakit hewan.

Sebagai langkah pencegahan, Barantin menerapkan pengendalian pre-border, border, dan post-border, termasuk penolakan atau pemusnahan pemasukan kelelawar, babi, dan kuda dari negara tertular atau belum bebas virus Nipah, serta pengawasan berbasis analisis risiko terhadap produk hewan dan tumbuhan.

Berdasarkan data lalu lintas karantina, Barantin mencatat tidak terdapat impor kelelawar hidup ke Indonesia dan tidak ada impor hewan babi sepanjang 2025.

“Adapun pemasukan daging babi berasal dari sejumlah negara yang dinyatakan bebas Nipah oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) dan berada dalam pengawasan ketat karantina," ungkap dia.

Ia menegaskan masuknya virus Nipah berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan dan perdagangan, mulai dari wabah pada sektor peternakan, kerugian ekonomi akibat pemusnahan ternak, hingga pembatasan ekspor produk hewan Indonesia.

“Karena itu, sistem karantina yang kuat menjadi benteng utama perlindungan nasional,” tutur Sahat.

Barantin mengimbau pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi prosedur karantina, tidak membawa hewan atau produk hewan secara ilegal, serta melaporkan temuan hewan sakit atau kematian tidak wajar sebagai bagian dari upaya pencegahan bersama.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penahanan ini merupakan langkah tegas untuk memitigasi risiko masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina di wilayah Pulau Bali,

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) menahan 7.355 ekor burung ilegal yang dilalulintaskan dari Nusa Tenggara Barat menuju Bali tanpa dokumen karantina guna mencegah penyebaran penyakit hewan.

Penahanan dilakukan oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali melalui Satuan Pelayanan Padangbai bersama TNI Angkatan Laut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, Kepolisian KP3 Padangbai, dan Flight Protection Bird.

“Penahanan ini merupakan langkah tegas untuk memitigasi risiko masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina di wilayah Pulau Bali,” kata Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean berdasarkan keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ribuan burung yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, antara lain manyar, sangihe, pipit zebra, srigunting, prenjak, kemade, madu matari, cabai, ciblek, gelatik batu, kacamata, dan cicak kombo.

Penahanan dilakukan karena pengiriman burung-burung tersebut tidak memenuhi persyaratan karantina dari daerah asal dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sahat menegaskan, Barantin berkomitmen menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, termasuk dalam pencegahan penyakit seperti flu burung dan penyakit hewan lainnya.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina yang berpotensi membahayakan kesehatan hewan, manusia, serta kelestarian lingkungan.

Ia menyatakan, pencegahan penularan penyakit menjadi salah satu misi utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan kelestarian biodiversitas Indonesia.

“Pengusutan terhadap kasus pelanggaran ini akan dilakukan secara tuntas untuk menimbulkan efek jera dan mencegah munculnya penyakit baru,” tegas Sahat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) mencatat sebanyak 2.070.988 sertifikasi karantina telah diterbitkan dalam periode 1 Januari sampai dengan 12 Oktober 2025.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Barantin menyebutkan dari angka tersebut, 881.668 di antaranya merupakan sertifikasi untuk karantina tumbuhan, lalu karantina ikan sebesar 636.900 dan 552.420 merupakan sertifikasi karantina hewan.

Jika ditinjau dari kebutuhannya, 80,2 persen dari jumlah sertifikasi (1.660.937 sertifikat) ditujukan untuk kebutuhan antararea. Sedangkan, 300.008 sertifikat (14,49 persen) dan 110.043 sertifikat (5,3 persen) masing-masing ditujukan untuk kebutuhan ekspor dan impor ketiga komoditas tersebut.

Berdasarkan daerah, menurut keterangan itu, Jawa Timur, Banten dan Lampung merupakan tiga provinsi dengan sertifikasi karantina tertinggi selama periode ini, masing-masing secara berurutan pencapaian 316.981 sertifikasi, 192.979 sertifikasi, dan 175.427 sertifikasi.

Dari sisi pelanggaran karantina, Barantin mencatat terdapat 1.667 kali penahanan, 1.910 kali penolakan, dan 867 kali pemusnahan. Komoditas yang paling sering ditahan antara lain ayam, daging babi, beras, anggur, mangga, daging ayam, apel, jeruk, bibit, dan burung kicau.

Lebih lanjut, Indonesia juga melakukan 564 penolakan komoditas impor seperti bawang putih, biji gandum, kacang kedelai, jahe, sapi, bungkil jagung, cabe kering, dan kacang tanah yang tidak memenuhi persyaratan dan mengirimkan notifikasi non-compliance (NNC) ke negara asal.

Di sisi lain, Barantin juga memperkuat upaya kinerja melalui sejumlah kerja sama strategis di dalam maupun luar negeri.

Untuk kerja sama domestik, Barantin telah melakukan kerja sama dengan delapan kementerian/lembaga (K/L) termasuk bersama Kemenkeu, KKP, BRIN, BNN, BSSN, Pemprov Sulawesi Selatan, BPOM, dan Kemen Imipas. Serta, ada kerja sama dengan 15 perguruan tinggi seperti UGM, IPB, USU, Unpad, dan Unibraw.

Lebih lanjut, kerja sama luar negeri antara lain E-Cert bersama Australia, Selandia Baru, Belanda, dan Brazil; ASW bersama Thailand; dan E-Phyto via IPPC Hub dengan 30 negara antara lain Amerika Serikat, Chile, India, Prancis, dan Jerman.

Barantin juga melakukan perjanjian dan kerja sama bilateral terkait perdagangan bebas (FTA) hingga pre-border, kerja sama subregional, multilateral yang meliputi SPS-WTO, hingga National Plant Protection Organization-IPPC.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025