Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission

Jakarta (ANTARA) - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menilai kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) guna menyambut era Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur hijau nasional penting untuk memutus ketergantungan pada impor minyak mentah global.

“Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission (NZE),” kata Iriawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia pun mengingatkan pentingnya peran Pertamina dan para pemangku kepentingan serta mitra strategis terkait, termasuk bandara internasional, sebagai etalase transisi energi hijau berbasis potensi domestik.

Menurut Iriawan, hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian energi.

Lebih jauh, ia melakukan kunjungan kerja maraton ke wilayah Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara pekan ini sebagai tindak lanjut perseroan guna memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal program strategis pemerintah dalam transisi energi bersih.

Selain menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan SDM untuk menyambut era SAF di Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda, Iriawan juga melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Surabaya, salah satu terminal terintegrasi terbesar di Indonesia.

Di lokasi ini, ia menerima laporan yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur IT Surabaya telah sepenuhnya siap untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50), menyusul rencana peresmian yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini.

Iriawan berharap kesiapan IT ini dapat menjadi salah satu episentrum transformasi energi baru terbarukan, mulai dari optimalisasi pemanfaatan B35, B40, hingga penyediaan B50, green gasoline, dan green diesel secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ia juga meminta manajemen untuk memaksimalkan keandalan sistem digitalisasi yang telah dibangun, seperti Pertamina Integrated Command Center (PICC) dan Terminal Automation System, guna menjamin akuntabilitas serta meminimalkan potensi kerugian (zero loss) dalam proses distribusi.

Mengingat situasi geopolitik global yang dinamis dan berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia, Iriawan menilai pemeliharaan aset vital seperti tangki timbun, dermaga (jetty), dan jalur pipa di IT Surabaya wajib dipastikan dalam kondisi prima.

“Penguatan operational buffer atau cadangan operasional dinilai krusial agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak pasar internasional,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) menyampaikan perkembangan penting terkait kiprah Indonesia dalam forum International Civil Aviation Organization (ICAO), khususnya pada agenda pengurangan emisi melalui penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) dengan mengajukan perhitungan nilai default LCA (Core LCA Default Value) untuk SAF berbahan baku Palm Oil Mill Effluent (POME). Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa menyampaikan penggunaan SAF bagi penerbangan internasional telah menjadi prioritas ICAO dalam upaya menurunkan emisi CO₂ di sektor penerbangan internasional melalui program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

"Indonesia sebagai negara anggota ICAO berkomitmen untuk menjadi salah satu produsen utama SAF mengingat besarnya potensi bahan baku (feedstock) yang kita miliki oleh karena itu kita mengusulkan perhitungan nilai default LCA," ujar Lukman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Dalam proses pengajuan perhitungan nilai default LCA tersebut, lanjut Lukman, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, untuk teknisnya didukung oleh dua mitra kerja yaitu Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), organisasi nonprofit yang mempromosikan keberlanjutan minyak kelapa sawit Indonesia, dan PT Tripatra yang merupakan perusahaan swasta bergerak di bidang engineering dan energi.

Lukman menjelaskan POME merupakan residu atau sisa dari proses produksi crude palm oil (CPO). Ia menyebut POME termasuk dalam kategori residu pada daftar positive list ICAO, sehingga SAF berbahan baku POME memiliki potensi penurunan emisi yang besar dan sangat kompetitif dibanding SAF dari bahan baku lain.

"Pada Januari 2025, Kemenhub melalui Indonesia CAEP Member selaku wakil Indonesia pada ICAO-CAEP telah mengajukan perhitungan nilai LCA Default Value untuk SAF berbahan baku POME," ucap Lukman.

Setelah melalui proses penilaian teknis di CAEP, Lukman menyampaikan ICAO Council pada akhir November 2025 resmi menyetujui dan menerbitkan nilai LCA Default Value tersebut yang ditetapkan sebesar 18,1 gram CO₂/MJ sebagaimana tercantum dalam dokumen ICAO CORSIA Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels tabel dua pada kategori HEFA Conversion Process.

Lukman juga menyampaikan pencapaian ini merupakan langkah strategis bagi percepatan produksi SAF nasional.

"Persetujuan ICAO ini menegaskan POME secara resmi diakui sebagai bahan baku SAF dengan nilai emisi yang sangat kompetitif, mampu memberikan emission saving hingga 80 persen dibandingkan bahan bakar fosil. Ini adalah momentum besar bagi Indonesia untuk memasuki pasar SAF global," lanjut dia.

Lukman mengatakan proses pengajuan nilai default LCA ini telah melalui tahapan teknis panjang, termasuk perbandingan perhitungan dengan International Independent Expert dari University of Hasselt, Belgia, serta verifikasi oleh Joint Research Centre European Commission. Seluruh proses tersebut dipresentasikan dan disetujui pada berbagai tingkatan pembahasan di CAEP hingga mendapatkan persetujuan final dari ICAO Council.

"Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian Luar Negeri serta kontribusi teknis dari IPOSS dan PT Tripatra. Upaya lintas institusi ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam memperjuangkan posisi nasional di forum internasional," sambungnya.

Meski demikian, Lukman menegaskan masih terdapat tahapan penting yang perlu ditindaklanjuti agar produksi SAF berbahan baku POME dapat terealisasi secara konsisten di dalam negeri. Salah satu prioritas utama adalah memastikan ketersediaan bahan baku POME yang mencukupi dan memiliki traceability yang baik sehingga industri SAF nasional dapat memperoleh manfaat nilai tambah secara optimal.

“Kami mengharapkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, pelaku industri, asosiasi, swasta nasional, serta sektor penerbangan. Kolaborasi diperlukan dalam bentuk kebijakan, regulasi, insentif, investasi, hingga penyediaan fasilitas pendukung. Dengan langkah bersama, Indonesia memiliki peluang besar menjadi produsen SAF yang kompetitif di kawasan," kata Lukman.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mewajibkan seluruh penerbangan internasional yang masuk Indonesia menggunakan bahan bakar Sustainable Aviation Fuel (SAF) alias avtur ramah lingkungan minimal 1 persen mulai 2027.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara DJPU Kementerian Perhubungan Sokhib Al Rohman mengatakan hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE).

"Kita menargetkan Indonesia di 2027 paling tidak sudah harus menerapkan 1 persen SAF. Kita sudah sepakat, terutama di penerbangan internasional," ujarnya dalam media briefing di Kemenhub, Kamis (23/10).

Menurutnya, aturan ini tak hanya akan diterapkan di Indonesia, banyak negara yang berencana untuk menjalankan kebijakan ini. Contohnya, Belanda yang ingin mulai melaksanakan di 2026.

Belanda bahkan berencana mengenakan denda bagi penerbangan internasional yang tidak menggunakan bahan bakar SAF saat masuk ke negaranya.

"Semua penerbangan yang internasional yang masuk ke Belanda, kalau tidak menggunakan SAF, maka dia terkena penalty kurang lebih 190 euro per penumpang. Sehingga kalau airlines tidak menggunakan bahan bakar SAF, maka tidak akan bisa menikmati harga tiket seperti hari ini," jelasnya.

Di Indonesia sendiri, PT Pertamina (Persero) tengah mendorong penggunaan SAF berbasis Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah. Oleh sebab itu, penerapannya akan lebih mudah bagi maskapai dalam negeri.

Dengan demikian, maskapai Indonesia yang ada penerbangan ke Belanda tak perlu khawatir dikenakan denda.

"Pertamina sudah launching dan mampu menggunakan minyak jelantah, di-blended kurang lebih 1 persen dengan avtur yang ada di penerbangan. Maka kalau ke depan 2027, 2026 airline kita terbang ke internasional menggunakan campuran minyak jelantah dan avtur, maka kalau terbang ke Belanda tidak kena 190 euro per penumpang," pungkasnya.