Jakarta (ANTARA) - Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) meminta pemerintah memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait rencana penerapan mekanisme pemungutan pajak penghasilan (PPh) melalui platform marketplace (lokapasar).

Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorinny menyampaikan hingga kini masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami mekanisme kebijakan tersebut, mulai dari tata cara pemungutan hingga pelaporan pajak.

"Harus ada sosialisasi dan edukasi. Banyak pelaku UMKM yang belum mengerti bagaimana mekanisme pembayaran pajak maupun teknis kebijakan ini," kata Hermawati saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Pemerintah berencana menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui platform marketplace mulai Juli 2026.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui aturan tersebut, penyelenggara PMSE atau marketplace ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Hermawati mengatakan pelaku UMKM juga masih mempertanyakan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace. Menurut dia, selama ini kewajiban perpajakan merupakan ranah otoritas pajak, sementara marketplace berfungsi sebagai sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli.

Ia menilai pelaku usaha memerlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme pemungutan tersebut, termasuk tata cara pengkreditan pajak dan perlakuannya terhadap pelaku usaha yang omzetnya belum memenuhi batas pengenaan pajak.

Hermawati menilai sosialisasi perlu segera dilakukan karena hingga kini pelaku UMKM belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut dia, pemerintah juga perlu melibatkan penyelenggara marketplace dalam memberikan edukasi kepada para penjual sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar.

Sosialisasi, lanjut Hermawati, sebaiknya tidak hanya menyasar pelaku usaha yang telah mapan, tetapi juga UMKM mikro dan kecil yang baru memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran.

Ia menambahkan kondisi pelaku UMKM saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pelemahan daya beli masyarakat hingga kenaikan biaya produksi.

Oleh karena itu, ia mengatakan kebijakan baru di bidang perpajakan perlu dibarengi dengan pendampingan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.

“Kebijakan ini enggak bisa diterapkan tiba-tiba. Dan kami belum memahami teknis penerapan kebijakan ini,” tuturnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan banjirnya produk impor di e-commerce atau lokapasar membuat usaha UMKM kian terpuruk. Hermawati menyebut kondisi ini bahkan membuat banyak UMKM banting setir menjadi reseller produk impor di e-commerce.

“(Ada anggota Akumandiri) awalnya ada yang jualan pakaian, sekarang mereka reseller semua. Baju-baju seperti baju anak dan baju dewasa itu semuanya dari luar. Kalau mereka jahit sendiri, mana bisa bersaing,” ujar Hermawati saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Hermawati menyampaikan situasi ini tak lepas dari daya beli dan pola konsumsi masyarakat yang memilih barang lebih murah. Sementara itu, lanjut dia, produk UMKM relatif memiliki harga lebih mahal karena adanya sejumlah komponen biaya produksi, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga kewajiban pajak.

“Jadi itu yang membuat mereka tidak bisa bersaing. Mereka berusaha sebagai UMKM karena lapangan pekerjaan tidak tersedia,” ucapnya.

Hermawati mengatakan banjir impor yang merambah e-commerce kini sudah meliputi berbagai jenis produk. Tak hanya pakaian, dia menyebut sektor pertanian seperti bawang merah juga terdampak.

“Jadi dari sisi harga, sudah tidak mungkin lagi bersaing,” sambungnya.

Hermawati mengatakan asosiasi sudah lama menyuarakan kepada pemerintah untuk menekan produk impor. Ia berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, dan Kementerian Keuangan dapat mengambil langkah nyata dalam menjaga keberlangsungan UMKM.

“Saya sebagai orang yang memang membawa UMKM juga rasanya sia-sia kita berteriak di ruang hampa. Sudah dari dulu kita suarakan ini, kok begini-begini saja,” kata Hermawati.