KOMPAS.com – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan skema kerja dari rumah satu hari dalam sepekan. Program ini berlaku setiap Jumat, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan konsumsi energi di tengah tekanan global, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini juga mendorong perubahan budaya kerja yang lebih adaptif dan efisien.

“Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan WFH ASN mulai kapan?

Penerapan kebijakan WFH ASN mulai berlaku pada 1 April 2026. Aturan ini tertuang dalam surat edaran bersama dari Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kebijakan WFH 1 hari ini, ASN diwajibkan bekerja dari rumah setiap Jumat, sementara hari kerja lainnya tetap dilakukan secara normal di kantor.

Tak hanya untuk sektor pemerintahan, pemerintah juga mendorong perusahaan swasta untuk mengadopsi pola serupa.

Namun, implementasi WFH swasta akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri dan akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

WFH ASN hari Jumat untuk tekan mobilitas dan energi

Penerapan WFH ASN hari Jumat berkaitan erat dengan upaya menekan mobilitas masyarakat secara nasional.

Pemerintah menargetkan penggunaan kendaraan dinas dapat ditekan hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional penting serta kendaraan listrik.

Selain itu, ASN juga didorong untuk beralih ke transportasi umum guna mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Efisiensi juga dilakukan melalui pembatasan perjalanan dinas. Perjalanan dalam negeri dikurangi hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen.

Dampak kebijakan pemerintah WFH terhadap anggaran

Dari sisi fiskal, kebijakan pemerintah WFH diperkirakan memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara.

Pemerintah memperkirakan penghematan dari kompensasi BBM mencapai Rp62 triliun. Sementara itu, pengurangan konsumsi BBM masyarakat diproyeksikan menyentuh Rp59 triliun.

Secara keseluruhan, kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengurangi beban subsidi energi.

Kebijakan WFH akan dievaluasi setelah dua bulan

Pelaksanaan kebijakan WFH ini direncanakan berlangsung selama dua bulan sejak 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelahnya.

Pemerintah menilai kebijakan ini bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari transformasi sistem kerja menuju pola yang lebih modern dan efisien.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien,” kata Airlangga.

Dengan demikian, kebijakan WFH tidak hanya bertujuan mengurangi konsumsi energi, tetapi juga menjadi langkah awal perubahan budaya kerja di Indonesia menuju sistem yang lebih fleksibel, digital, dan berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Kebijakan work from home (WFH) tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mulai diarahkan ke sektor swasta hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah tengah menyiapkan aturan resmi untuk memperluas implementasi kerja dari rumah ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan terkait Surat Edaran (SE) imbauan Work From Home (WFH) dan Program Optimasi Energi di tempat kerja bagi perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMD).

"Terkait dengan Surat Edaran (SE) dan Program Optimasi Energi di tempat kerja, untuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD, segera kita akan umumkan ke teman-teman media dan publik," ujar Yassierli dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, dilansir Antara pada Rabu, 1 April 2026.

Fleksibel sesuai kebutuhan industri

Untuk sektor swasta, BUMN, dan BUMD, penerapan WFH tidak akan bersifat kaku. Pemerintah memberikan fleksibilitas agar setiap perusahaan dapat menyesuaikan dengan karakteristik bisnis masing-masing.

Kebijakan ini juga dikaitkan dengan program optimasi energi di lingkungan kerja, sebagai bagian dari upaya efisiensi nasional.

Seperti diketahui, pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Jumat untuk setiap pekannya, yang akan mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

Meski demikian ada sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH, diantaranya sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan.

Selain itu, juga sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Di bidang pendidikan, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka selama lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan.

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan tinggi, khususnya semester empat ke atas, pelaksanaannya bakal menyesuaikan kebijakan kementerian terkait.

(ANN)