Jakarta: Kebijakan work from home (WFH) tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mulai diarahkan ke sektor swasta hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah tengah menyiapkan aturan resmi untuk memperluas implementasi kerja dari rumah ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan terkait Surat Edaran (SE) imbauan Work From Home (WFH) dan Program Optimasi Energi di tempat kerja bagi perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMD).

"Terkait dengan Surat Edaran (SE) dan Program Optimasi Energi di tempat kerja, untuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD, segera kita akan umumkan ke teman-teman media dan publik," ujar Yassierli dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, dilansir Antara pada Rabu, 1 April 2026.

Fleksibel sesuai kebutuhan industri

Untuk sektor swasta, BUMN, dan BUMD, penerapan WFH tidak akan bersifat kaku. Pemerintah memberikan fleksibilitas agar setiap perusahaan dapat menyesuaikan dengan karakteristik bisnis masing-masing.

Kebijakan ini juga dikaitkan dengan program optimasi energi di lingkungan kerja, sebagai bagian dari upaya efisiensi nasional.

Seperti diketahui, pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Jumat untuk setiap pekannya, yang akan mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

Meski demikian ada sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH, diantaranya sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan.

Selain itu, juga sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Di bidang pendidikan, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka selama lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan.

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan tinggi, khususnya semester empat ke atas, pelaksanaannya bakal menyesuaikan kebijakan kementerian terkait.

(ANN)

Jakarta: Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai diterapkan pada April 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pengurangan mobilitas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan yang berlaku mulai 1 April 2026 akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran (SE) dari MenpanRB dan SE Mendagri," kata Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 1 April 2026.

Selain ASN, pemerintah juga memberikan imbauan WFH bagi sektor swasta. Pengaturannya akan dituangkan melalui SE Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Sejumlah sektor dikecualikan dari WFH

Meski demikian, Airlangga merinci terdapat sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH ini. Sektor tersebut meliputi sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Sekolah tetap tatap muka, kuliah menyesuaikan

Di bidang pendidikan, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan. Sementara untuk jenjang pendidikan tinggi, khususnya semester empat ke atas, pelaksanaannya bakal menyesuaikan kebijakan kementerian terkait.

"Sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Lima hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olah raga terkait dengan prestasi maupun ekstrakulikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi, semester empat ke atas, menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendiktisaintek," ujarnya.

Tekan mobilitas dan konsumsi BBM

Pemerintah juga mengombinasikan kebijakan WFH dengan pembatasan mobilitas lainnya. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk operasional penting dan kendaraan listrik. Sedangkan untuk perjalanan dinas, perjalanan luar negeri ditekan sampai 70 persen dan perjalanan dalam negeri ditekan sampai 50 persen.

"Khusus untuk (pemerintah) daerah, ini ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan work from home(WFH) yang rencananya akan diterapkan setelah Lebaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

Airlangga mengungkapkan, kebijakan WFH memang dirancang untuk diberlakukan pasca-Idulfitri, meski waktu pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

“Pascalebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, dia menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga akan mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah.

“Semua,” katanya singkat saat ditanya apakah WFH hanya untuk ASN atau juga swasta.

Terkait durasi pelaksanaan WFH, Airlangga menyebut pemerintah masih akan menyesuaikannya dengan dinamika global, terutama kondisi harga minyak dan situasi geopolitik.

“Nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang, jadi kita ikuti situasinya,” ucapnya.

Menurut Airlangga, Presiden Prabowo memberikan respons positif terhadap rencana kebijakan tersebut karena dinilai mampu menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar.

“Baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan,” katanya.

Di sisi lain, Airlangga memastikan tidak ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

“Tidak ada,” tegasnya.

Dia juga menambahkan bahwa program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak akan terdampak kebijakan efisiensi.

“Tidak ada,” ujarnya saat ditanya kemungkinan efisiensi pada program tersebut.

Sementara itu, terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk anggota DPR dan menteri, Airlangga menyebut hal tersebut belum dibahas dalam rapat.

“Belum [dibahas],” tandas Airlangga.