Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan keluarga dapat menjadi bagian dari tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Namun aspek yang menjadi indikator utama adalah transaksi tidak wajar.

Sebagai konteks, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fenomena "circle" dalam praktik korupsi di mana melibatkan keluarga hingga kerabat terdekat, serta terdapat indikasi balas budi karena hubungan politik.

Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andriyanto, mengatakan tidak seluruh relasi keluarga dapat diasosiasikan dengan praktik tersebut, karena dalam banyak situasi, transaksi antar keluarga juga bersifat sah (legitimate).

"PPATK memandang fenomena ini sebagai salah satu modus yang perlu diwaspadai, khususnya ketika terdapat ketidaksesuaian antara profil ekonomi dengan aktivitas keuangan," katanya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan PPATK bukan berbasis asumsi hubungan keluarga, melainkan berbasis analisis risiko dan pola transaksi keuangan yang tidak wajar (red flags).

Secara umum, kata dia, dalam praktik pencucian uang, terdapat berbagai metode yang digunakan oleh pelaku untuk menyamarkan aliran dana.

Berdasarkan hasil identifikasi, cara yang digunakan mulai dari penggunaan beberapa rekening, pemanfaatan badan usaha, hingga pembelian aset. Kendati demikian, skema ini pada dasarnya legal, dan digunakan secara luas dalam kegiatan ekonomi yang sah.

"Yang menjadi perhatian PPATK adalah pola penggunaan yang tidak sesuai dengan profil dan tujuan ekonomi yang wajar," jelasnya.

Ketidaksesuaian profil dengan transaksi keuangan juga menjadi salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi yang legitimate.

Tri menyampaikan bahwa PPATK bekerja dalam kerangka sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), yang berfokus pada penelusuran dan analisis data transaksi keuangan. Akan tetapi ada sejumlah tantangan secara global.

Pertama, kompleksitas pola transaksi, terutama ketika melibatkan banyak pihak dan lintas sektor. Kedua, perbedaan antara kepemilikan formal dan pengendali manfaat (beneficial ownership). Ketiga, Adanya dimensi lintas negara (cross-border) yang memerlukan kerja sama internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivitas keuangan masyarakat diperkirakan meningkat menjelang Idul Fitri. Pengiriman uang, pembayaran kebutuhan, hingga belanja di berbagai merchant membuat layanan perbankan digital menjadi andalan selama periode Lebaran.

Bank Mandiri menyiapkan layanan digitalnya untuk menghadapi lonjakan tersebut. Penguatan sistem dilakukan agar transaksi nasabah tetap berjalan lancar di tengah tingginya mobilitas masyarakat.

Senior Executive Vice President Information Technology Bank Mandiri Susilo Hardiyantono mengatakan peningkatan transaksi sudah menjadi pola rutin setiap Lebaran. Karena itu, kapasitas sistem dan infrastruktur diperkuat sejak awal.

“Kami memastikan layanan tetap stabil dan responsif agar nasabah bisa bertransaksi dengan nyaman,” ujarnya, dikutip Kamis (19/3/2026).

Bagi masyarakat, kemudahan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang menjadi kebutuhan penting, terutama saat mudik. Aplikasi Livin’ by Mandiri pun menjadi salah satu pilihan utama untuk berbagai transaksi harian.

Melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat melakukan transfer antarbank, pembayaran tagihan, hingga top up dompet digital dan transaksi QRIS. Fitur pembelian tiket perjalanan juga dimanfaatkan pemudik untuk merencanakan perjalanan.

Selain itu, pengisian saldo kartu uang elektronik dapat dilakukan langsung dari ponsel. Layanan ini dinilai membantu pemudik saat melakukan pembayaran tol dan parkir tanpa hambatan.

Untuk mendukung kenyamanan, Bank Mandiri juga menyediakan layanan bantuan langsung melalui aplikasi. Nasabah dapat menghubungi call center tanpa biaya pulsa jika mengalami kendala saat bertransaksi.

Kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital ini terus meningkat. Hingga Februari 2026, jumlah pengguna Livin’ by Mandiri mencapai 38,5 juta dengan total 784 juta transaksi dan nilai transaksi sekitar Rp 802 triliun.

Menurut Susilo, capaian tersebut menunjukkan masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan digital dalam aktivitas keuangan sehari-hari. “Ini menjadi dasar bagi kami untuk terus memperkuat sistem agar mampu menangani volume transaksi yang besar,” katanya.

Di tengah padatnya arus mudik, layanan digital menjadi penopang utama transaksi masyarakat. Dengan akses yang cepat dan mudah, masyarakat dapat tetap memenuhi kebutuhan tanpa terhambat waktu dan lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak dari dua sektor usaha terbesar terus mengalami tekanan pada Januari–Oktober 2025.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan empat sektor usaha penyumbang penerimaan pajak terbesar yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan keuangan.

Industri pengolahan dan aktivitas keuangan, mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara sektor perdagangan dan pertambangan mengalami tekanan.

Perinciannya, penerimaan pajak sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar dengan porsi 28% tumbuh 2,3% dari Rp490,9 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp502,3 triliun pada periode sama 2025.

Pertumbuhan ini didorong subsektor minyak kelapa sawit akibat volume perdagangan dan harga CPO naik, logam dasar bukan besi terutama terkait sektor pengolahan.

Kemudian, kendaraan bermotor roda empat yang ditopang dengan aktivitas investasi pembangunan pabrik-pabrik kendaraan bermotor berbasis baterai listrik, serta farmasi.

“[Pertumbuhan industri pengolahan] konsisten selaras dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur [tumbuh 5,54% pada kuartal III/2025],” papar Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Sementara sektor perdagangan yang menyumbang 23% terhadap penerimaan pajak justru terkontraksi 1,6%. Penerimaan turun dari Rp420,3 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp413,6 triliun tahun ini.

Pelemahan terutama terjadi pada perdagangan mobil yang turun 4,4% secara tahunan per Oktober 2025, yang terlihat dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Tak hanya itu, perdagangan besar berbasis jasa juga turun.

Sejalan, sektor pertambangan yang berkontribusi 11,4% dari total penerimaan pajak juga mencatat koreksi sebesar 0,7%, sejalan dengan penurunan harga komoditas global. Penerimaan turun dari Rp207,1 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp205,7 triliun tahun ini.

Bimo menjelaskan bahwa kontraksi terbesar datang dari subsektor pertambangan migas yang melemah hingga 5%. Tak hanya itu, sambungnya, harga minyak bren turun 14,4% dan harga batubara juga turun sampai 20,7%.

Terakhir untuk sektor aktivitas keuangan kembali menjadi motor pertumbuhan dengan kenaikan 5,1% menjadi Rp207,5 triliun. Kenaikan ini ditopang peningkatan jasa perbankan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya.

Bimo memaparkan bahwa data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 11,18% secara tahunan pada September 2025.

Secara keseluruhan, Bimo memaparkan bahwa realisasi penerimaan mencapai Rp1.459,03 triliun hingga Oktober 2025 atau sekitar 70,2% dari perkiraan penerimaan sepanjang tahun. Adapun, outlook penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang 2025

Dia meyakini outlook itu masih bisa tercapai, didorong oleh penguatan pengawasan kepatuhan hingga optimalisasi penegakan hukum. Artinya, otoritas pajak harus kumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

Bimo menyatakan bahwa DJP telah menyiapkan empat strategi untuk mengamankan target penerimaan. Pertama, dinamisasi pembayaran pajak dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

"[Kedua], realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direkturat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun," jelasnya.

Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang.

"Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect [efek jera]," lanjut Bimo.

Keempat alias terakhir, memperkuat sistem administrasi dengan mengandalkan sistem Coretax. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi proses, kualitas data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Jakarta, CNBC Indonesia — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap meningkatnya modus penipuan yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI).

Teknologi seperti voice cloning dan deepfake kini digunakan pelaku untuk membuat tiruan suara dan wajah yang terlihat meyakinkan, sehingga korban sulit membedakan mana komunikasi asli dan mana yang palsu.

Menurut Satgas Pasti melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (16/11/2025), penipuan dengan tiruan suara kini menjadi salah satu modus yang paling cepat berkembang.

Dengan modal rekaman suara singkat dari media sosial atau aplikasi pesan, pelaku dapat meniru suara keluarga, teman, atau kolega. Penipu kemudian menghubungi korban dan melakukan percakapan seolah-olah mereka adalah orang yang dikenal, biasanya untuk meminta dana mendesak atau informasi pribadi.

Selain itu, deepfake wajah juga mulai digunakan untuk membuat video palsu dengan ekspresi yang menyerupai individu tertentu. Video tersebut dapat dikirim melalui pesan instan atau media sosial, sehingga korban semakin yakin bahwa komunikasi berasal dari pihak yang sah.

Di tengah maraknya modus tersebut, Satgas Pasti merilis sejumlah langkah pencegahan yang dinilai penting untuk dilakukan masyarakat. Pertama, selalu lakukan verifikasi ulang jika menerima pesan atau permintaan yang mencurigakan-terutama jika berhubungan dengan uang atau data pribadi. Verifikasi dapat dilakukan dengan menghubungi langsung orang yang bersangkutan melalui kanal komunikasi lain.

Kedua, masyarakat diminta menjaga kerahasiaan informasi pribadi, termasuk foto, rekaman suara, atau data sensitif lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk membuat tiruan digital. Ketiga, Satgas mengimbau agar publik waspada terhadap video atau suara yang terasa janggal, meskipun terlihat berasal dari kontak yang dikenal.

Peringatan ini dirilis di tengah meningkatnya aktivitas keuangan ilegal di Indonesia. Dalam gelombang terbaru, Satgas Pasti memblokir 776 entitas keuangan ilegal, mulai dari pinjaman online (pinjol) ilegal, penawaran pinjaman pribadi, hingga investasi palsu berbasis impersonasi melalui situs dan media sosial.

Satgas Pasti menegaskan bahwa kejahatan digital berkembang sangat cepat. Karena itu, masyarakat diharapkan lebih hati-hati dalam menerima pesan yang meminta dana, menawarkan investasi, atau mengarahkan ke situs tertentu. Pelaporan aktivitas mencurigakan dapat dilakukan melalui laman siPasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, atau WhatsApp di 081 157 157 157.

Jakarta, CNBC Indonesia - Jalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal seperti layaknya membelah ombak. Satu berhasil dipecahkan, maka akan datang satu lagi, bahkan dua ataupun tiga. Pesatnya perkembangan dunia digital, dan semakin borderless-nya layanan jasa keuangan juga semakin menambah pelik perlindungan konsumen terhadap serangan pembobol duit masyarakat ini.

Korbannya pun bukan orang sembarangan, ada yang berlatar belakang profesional di bidang keuangan, politisi, pejabat negara bahkan hingga petinggi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri pernah dibidik untuk menjadi sasaran penipu.

Banyak yang berhasil selamat, namun tidak sedikit pula yang kena tipu dan uangnya melayang. Sehingga anggapan kurangnya literasi dan edukasi di bidang keuangan kini bukan lagi menjadi satu-satunya alasan banyaknya korban berjatuhan karena aktivitas keuangan ilegal.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono adalah salah satu contohnya. Ia menceritakan bahwa namanya sempat dicatut oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meminta uang ke korban.

"Sekarang itu semakin berkembang tipu-tipunya. Kalau kemarin itu nama saya, nama Sekda dan namanya Bu Wakil. Dijual. Yang kurang ajar, ada yang pakai nama saya via WA, saya butuh duit mau jual mobil. Dan minta di DP (down payment), ada yang kena Rp5 juta," katanya di Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Rita Mall Purwokerto, Sabtu (18/10/2025).

Oleh karena itu, Sadewo mengatakan masyarakat perlu semakin cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan dan melindungi diri dari risiko serta potensi perkembangan digital.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi bercerita bahwa modus penipuan menggunakan AI pernah menimpa dirinya.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan ia pernah menerima panggilan telepon video dari teman yang jarang menghubunginya. Namun, ia menyadari itu adalah penipuan dari gerak-gerik sosok ciptaan AI itu yang tak wajar.

"Saya pun pernah mengalami ditelepon teman yang tidak biasa menelepon gitu ya. Jadi saya sudah tahu itu scam, menggunakan AI, wajahnya sama, dengan ucapan yang sedikit berbeda memang," ujar Kiki dalam kesempatan yang sama.

Tetapi, ia mengaku khawatir semakin pesatnya perkembangan teknologi, modus penipuan ini semakin meyakinkan dan dapat merengut lebih banyak korban.

Dari sisi pencegahan, Kiki memaparkan OJK sudah memiliki satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal (Satgas PASTI) yang terdiri dari 23 lembaga dan kementerian, yaitu OJK, Bank Indonesia, Kemendagri, Kemenlu, Kemenag, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenkum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemensos, Kemendag, Komdigi, Kemenkop, Kementerian UMKM, Kementerian Investasi dan Hililirisasi, BSSN, BNPT, Kejaksaan Agung, Kepolisian, BIN dan PPATK. Selain itu, ada Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang sudah hampir setahun berdiri.

Menurut Kiki, masyarakat yang melapor sudah sangat banyak, hampir 300.000 dengan total kerugian sebesar Rp7 triliun."Nah ini kita masih working on it ya, supaya ini bisa lebih maju, lebih cepat, bisa menyelamatkan dengan masyarakat," imbuhnya.

Berdasarkan data OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada periode Januari sampai dengan 30 September 2025, pihaknya telah:

1. Menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjaman online ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

2. Satgas PASTI menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) pinjaman online ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Selain itu, Satgas PASTI memonitor laporan penipuan di IASC dan menemukan sebanyak 22.993 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk pemblokiran nomor dimaksud.

Bahkan sejak peluncuran pada November 2024 sampai dengan 30 September 2025, IASC atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan telah menerima 274.772 laporan yang terdiri dari 163.945 laporan yang disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 110.827 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

Jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 443.235 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 87.819. Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp6.1 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp374,2 miliar.

Tak hanya itu, Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Selain itu, Satgas PASTI memonitor laporan penipuan di IASC dan menemukan sebanyak 22.993 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk pemblokiran nomor dimaksud.

Upaya pemblokiran akan terus dilakukan oleh Satgas PASTI untuk menekan ekosistem dari aktivitas dan entitas keuangan ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

Meskipun sudah banyak yang ditutup, namun jumlah lembaga jasa keuangan ilegal yang mencari mangsa di Indonesia terus bertambah. Tren peningkatan itu sudah terlihat sejak 2017 hingga 2025. Berdasarkan data yang dikumpulkan OJK, hingga September 2025 saja jumlah lembaga jasa keuangan ilegal yang berhasil mereka identifikasi dan tutup operasionalnya berjumlah 1.840 entitas.

Foto: Jumlah Jasa Keuangan Ilegal. (Dok. OJK) Jumlah Jasa Keuangan Ilegal. (Dok. OJK)

Jurus OJK Berantas Aktivitas Keuangan Ilegal

Sehubungan dengan perkembangan di atas, sejak tahun 2017 s.d. 31 Mei 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 13.228 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 11.166 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, 1.811 entitas investasi ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.

OJK dan Satgas PASTI juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum dengan berkoordinasi bersama aparat, serta pengawasan dan pemblokiran aktivitas ilegal. Pihaknya bahkan memperkuat perlindungan konsumen melalui penyusunan peraturan, serta mengoperasikan Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memblokir rekening, nomor telepon, dan menghentikan entitas ilegal.

Langkah-langkah yang dilakukan OJK diantaranya:

1. Pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi

Memberikan pemahaman tentang produk dan layanan keuangan yang aman dan legal, serta cara menghindari penipuan. Pihaknya juga melakukan sosialisasi berkelanjutan dan terus-menerus mengedukasi masyarakat agar hanya menggunakan layanan keuangan yang terdaftar dan berizin di OJK.

2. Penegakan hukum dan penindakan

Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum terhadap pelaku keuangan ilegal. Mereka juga melakukan koordinasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait, serta asosiasi industri, untuk penanganan ilegal, serta meningkatkan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk memberantas pinjaman online ilegal.

3. Pengawasan dan pemblokiran

Mengoperasikan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) untuk mengawasi dan memberantas aktivitas keuangan ilegal yang berizin usaha tanpa izin. Lalu memerintahkan bank untuk memblokir rekening yang terkait aktivitas ilegal. Selain itu, Satgas PASTI juga mengajukan pemblokiran nomor telepon dan WhatsApp yang digunakan pelaku penagihan ilegal, dan menghentikan dan memblokir entitas-entitas yang terindikasi melakukan kegiatan ilegal, seperti pinjaman online ilegal atau investasi ilegal.

4. Perlindungan konsumen dan inovasi produk

Membuat peraturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan untuk memperkuat perlindungan serta membentuk Dana Perlindungan Pemodal (Investor Protection Fund/IPF) di sektor pasar modal untuk melindungi investor. Kemudian memperkenalkan produk dan layanan jasa keuangan yang aman untuk menjadi alternatif investasi yang menguntungkan.

Memperhatikan peningkatan dan tren laporan penipuan ke IASC, Satgas PASTI kembali mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak lengah terhadap berbagai modus penipuan yang semakin marak terjadi, terutama yang terkait dengan penipuan digital (melalui media digital seperti whatsapp, instagram, telegram, tik-tok, SMS, email, dan website). Penggunaan artificial intelligence (AI) untuk penipuan juga semakin meningkat, sehingga semakin meningkatkan risiko kerugian bagi masyarakat.

Dari pengamatan yang dilakukan IASC, ditemukan fakta bahwa hilangnya dana korban penipuan relatif sangat cepat, sehingga kecepatan penyampaian laporan korban ke IASC sangat diharapkan. Hal ini diperlukan sebagai salah satu upaya untuk penyelamatan sisa dana korban.

Secara umum, pelaku penipuan akan memanfaatkan kelengahan calon korban yang dikaitkan dengan kondisi masing-masing orang, sebagai berikut :

1. Ketidaktahuan: ditawarkan produk yang tidak berizin/diawasi (investasi ilegal atau produk yang tidak berizin), membeli produk secara online yang sebenarnya tidak ada.

2. Kekhawatiran: penipuan adanya saudara yang mengalami kecelakaan, adanya pembayaran pajak yang belum dilaksanakan, transaksi kartu kredit yang harus segera dibatalkan.

3. Kesepian: penipuan love scam, dimana penipu dan komplotannya memanipulasi perasaan korban untuk mendapatkan keuntungan.

4. Keserakahan: penipuan yang dilakukan dengan menjanjikan imbal hasil cepat dalam waktu singkat serta bebas risiko, padahal janji tersebut tidak logis (skema ponzi).

5. Kesedihan: penipu memanfaatkan situasi kondisi bencana alam, sumbangan membantu orang yang terkena penyakit.

6. Kebosanan: penipu memanfaatkan keinginan seseorang untuk membeli tiket travel dan tiket konser yang palsu.

Sementara itu, mencermati perkembangan penipuan investasi kripto yang juga semakin marak, Satgas PASTI juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran perdagangan aset kripto agar tidak menjadi korban penawaran perdagangan aset kripto yang tidak termasuk dalam Daftar Aset Kripto (DAK) yang ditetapkan oleh Bursa Aset Keuangan Digital.

Satgas PASTI menegaskan bahwa kegiatan perdagangan aset kripto hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 diatur bahwa Daftar Aset Kripto ditetapkan oleh Bursa Kripto.

Akhir-akhir ini semakin marak ditemukan entitas tidak berizin yang menawarkan investasi aset kripto melalui media sosial, grup percakapan, atau situs web tanpa otorisasi resmi. Modus yang digunakan umumnya menjanjikan keuntungan tetap, bonus berlipat ganda, hingga iming-iming "passive income" tanpa risiko.

Satgas PASTI meminta masyarakat agar memahami hal-hal berikut ini sebelum melakukan investasi pada aset kripto:

1. Memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi tersebut. Pastikan pihak tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Memastikan aset kripto yang diperdagangkan termasuk dalam DAK.

3. Menghindari penawaran dengan skema tidak logis.

4. Melakukan riset dan memahami risiko aset kripto sebelum berinvestasi.

5. Memahami terkait aset kripto.

Namun, OJK dan Satgas PASTI sebagai garda terdepan tidak akan maksimal tanpa bantuan masyarakat secara luas. Sebagai benteng terakhir melawan aktivitas keuangan ilegal, tentunya setiap orang harus membekali diri dengan edukasi dan kewaspadaan terhadap ancaman penipuan.

Selalu ingat kata Legal dan Logis. Kampanye ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari investasi bodong dan penipuan keuangan ilegal. Legal, berarti produk atau perusahaan investasi dan keuangannya harus memiliki izin resmi dari OJK. Masyarakat perlu memastikan bahwa entitas yang menawarkan produk atau jasa keuangan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Logis, Berarti tawaran keuntungan yang diberikan harus masuk akal. Waspadai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam waktu singkat, karena hal tersebut seringkali menjadi ciri khas investasi ilegal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengentikan kegiatan usaha Golden Eagle International - UNDP (Golden Eagle). Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menyebut, penghentian kegiatan usaha tersebut karena tidak memiliki landasan legalitas operasional yang jelas dan berpotensi memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, satgas PASTI telah memanggil perwakilan dari Golden Eagle beserta perwakilan nasabah dalam rangka klarifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

"Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespons secara dini informasi dari masyarakat yang mendapatkan penawaran penghapusan utang dari Golden Eagle," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10).

Dalam proses permintaan klarifikasi yang dihadiri oleh anggota Satgas PASTI yang terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Hukum RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, diperoleh informasi mengenai legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh Golden Eagle.

Informasi legalitas tersebut antara lain, Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat yang diklaim berlandaskan 24 dasar hukum, namun, Golden Eagle tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang diklaim tersebut.

Selanjutnya, Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia, dan Golden Eagle tidak memiliki perizinan beroperasi yang jelas.

"Dari proses klarifikasi tersebut Satgas PASTI memutuskan untuk menghentikan kegiatan Golden Eagle yang melakukan penawaran penghapusan utang," ucapnya.

Selain program penghapusan utang di atas, Satgas PASTI bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mendalami adanya penawaran program pembiayaan investasi Non APBN/APBD yang ditawarkan oleh Golden Eagle kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan beberapa penjelasan.

Penjelasan tersebut antara lain, dana diklaim bersumber dari likuiditas makroprudensial Bank Indonesia dan Asset Manajemen Unit dari bank pelaksana. Terdiri dari hibah untuk proyek habis pakai dan investasi murni untuk proyek yang bersifat profit oriented.

Selain itu, draf perjanjian kerja sama antara Personal Guarantee dengan Kepala Daerah meliputi proposal hibah, penjaminan oleh Personal Guarantee, rekening joint account, dan pembagian fee penjaminan
Berdasarkan hasil klarifikasi atas temuan tersebut yang dihadiri oleh pihak Golden Eagle dan Satgas PASTI Daerah maupun Pusat, dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan yang ditawarkan terbukti tidak memiliki dasar legalitas resmi dan berpotensi menyesatkan bagi masyarakat.

Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), untuk melaporkannya kepada website: sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: [email protected].