JAKARTA - Program Studi Magister (S2) Psikologi Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya resmi meraih peringkat Akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Pencapaian tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 6639/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2026 yang diterbitkan pada 26 Mei 2026 dan berlaku hingga 26 Mei 2031.

Dalam proses akreditasi tersebut, Program Studi Magister Psikologi Unika Atma Jaya memperoleh nilai 338. Raihan ini menjadi bukti komitmen universitas dalam menyelenggarakan pendidikan magister psikologi yang berkualitas dan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.

Akreditasi Baik Sekali merupakan peringkat dalam sistem akreditasi BAN-PT yang menunjukkan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi secara menyeluruh. Penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.

"Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak yang terlibat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kami berharap capaian ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjadi motivasi untuk terus berkontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi di Indonesia," ujar Kepala Program Studi Magister Psikologi, Christ Billy Aryanto, melalui siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Christ menjelaskan, program Studi Magister Psikologi Unika Atma Jaya memiliki visi menjadi program studi unggul dalam pengembangan ilmu psikologi dengan fokus pada dinamika budaya serta psikologi sosial dan kesehatan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam dan terus berkembang.

Program ini mengedepankan pendekatan multidisiplin yang berorientasi pada konteks lokal, sekaligus adaptif terhadap perkembangan ilmu psikologi di tingkat global.

Menurutnya, lulusan Program Magister Psikologi Unika Atma Jaya dipersiapkan untuk menjadi peneliti, pendidik, konsultan, serta perancang program di bidang psikologi sosial dan kesehatan.

"Dengan diraihnya Akreditasi Baik Sekali, Program Studi Magister Psikologi Unika Atma Jaya semakin memperkuat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi," pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR — Perdagangan global saat ini menghadapi perubahan yang semakin kompleks. Selain persaingan produk dan jasa yang semakin ketat, pelaku usaha juga dituntut memenuhi berbagai persyaratan baru terkait keamanan, mutu, ketertelusuran rantai pasok, hingga keberlanjutan lingkungan.
Kepala BSN selaku Ketua KAN Donny Purnomo Januardhi Effyandono menjelaskan di tengah kondisi tersebut, akreditasi menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan dan memastikan hasil pengujian, inspeksi, sertifikasi, serta verifikasi dapat diterima secara luas di tingkat internasional.
Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.
Sebagai informasi, APAC Annual Meeting 2026 dihadiri oleh delegasi badan akreditasi, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.
Donny menjelaskan akreditasi kini tidak lagi hanya dipandang sebagai proses teknis untuk menilai kompetensi suatu lembaga, melainkan telah menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi yang menentukan daya saing suatu negara.
“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek mutu, keamanan, serta keberlanjutan, akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan. Akreditasi memastikan bahwa lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator, pelaku usaha, dan konsumen,” tutur Donny, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, tantangan perdagangan global saat ini semakin berkembang. Selain menghadapi transformasi digital dan munculnya berbagai teknologi baru seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi kesehatan, dunia juga menghadapi tuntutan yang semakin kuat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.
Salah satu contoh nyata adalah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan berbagai komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa, termasuk kelapa sawit, dapat dibuktikan bebas dari deforestasi.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa daya saing produk saat ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan harga, tetapi juga kemampuan membuktikan kepatuhan terhadap berbagai persyaratan keberlanjutan yang semakin ketat.
“Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan. Karena itu, dibutuhkan sistem penilaian kesesuaian yang kredibel dan lembaga yang kompeten untuk melakukan sertifikasi maupun verifikasi. Akreditasi menjadi fondasi yang memastikan proses tersebut berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya,” jelas Donny.
Dalam konteks industri kelapa sawit, BSN melalui KAN terus memperkuat sistem akreditasi untuk mendukung implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penguatan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi ISPO diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas hasil sertifikasi, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta mendukung pemenuhan tuntutan pasar global terhadap aspek keberlanjutan.
Melalui pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) yang dimiliki organisasi akreditasi internasional dan regional, hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dari lembaga yang diakreditasi KAN dapat diterima di berbagai negara tanpa perlu dilakukan pengujian ulang.

Kondisi ini membantu mengurangi hambatan teknis perdagangan, menekan biaya kepatuhan, dan mempercepat akses pasar bagi produk Indonesia.
Penguatan sistem akreditasi nasional juga tercermin dari capaian Indonesia dalam pembangunan Infrastruktur Mutu Nasional. Berdasarkan hasil Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-23 dunia dan menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN dalam bidang Infrastruktur Mutu Nasional.
Donny menyebut pada pilar akreditasi Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia dari 185 negara yang dievaluasi. Capaian tersebut menunjukkan pengakuan internasional yang kuat terhadap sistem akreditasi Indonesia dan menjadi modal penting untuk mendukung peningkatan daya saing nasional.
Meski telah memperoleh pengakuan internasional yang kuat, Donny menilai sistem akreditasi Indonesia harus terus berkembang untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan. Pengembangan skema akreditasi baru guna mendukung ekonomi digital, teknologi maju, transisi energi, serta kebutuhan verifikasi keberlanjutan menjadi agenda strategis yang perlu terus diperkuat.
“Akreditasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dipercaya secara global, produk Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing nasional,” kata Donny.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat memperkuat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) untuk mendukung petani kopi, teh, dan kakao.

Langkah ini dilakukan agar petani tidak lagi terpaksa menjual hasil panen ketika harga komoditas sedang rendah.

Kepala Disperindag Jabar, Nining Yuliastiani, mengatakan SRG menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu petani memperoleh akses penyimpanan, pembiayaan, hingga pemasaran yang lebih baik.

Menurutnya, selama ini banyak petani yang langsung menjual hasil panen karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Akibatnya, petani kesulitan menunda penjualan saat harga komoditas belum menguntungkan.

Melalui SRG, hasil panen dapat disimpan di gudang terakreditasi yang telah memenuhi standar dan mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"Petani tidak harus menjual hasil panennya saat harga sedang murah. Komoditas bisa disimpan di gudang terstandarisasi dengan kualitas dan kuantitas yang tetap terjaga," katanya, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, resi atau bukti penyimpanan yang diterbitkan gudang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Dengan skema itu, petani tetap memiliki akses modal usaha tanpa harus melepas komoditasnya ketika harga pasar belum sesuai harapan.

"Ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat rantai pasok karena komoditas dapat terkumpul dalam jumlah besar dan memiliki kualitas yang lebih terjaga," katanya.

Selain memberi manfaat bagi petani, SRG juga dinilai mampu memperkuat rantai pasok komoditas perkebunan. Produk kopi, teh, dan kakao yang terkonsolidasi dalam jumlah besar akan lebih mudah dipasarkan, baik ke pasar domestik maupun internasional.

Menurut Nining, konsolidasi komoditas melalui gudang terakreditasi memungkinkan pelaku usaha memenuhi kebutuhan pasar dalam volume yang lebih besar, sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui proses pengolahan.

Saat ini, Disperindag Jabar terus mendorong pengembangan gudang SRG yang dikelola swasta, koperasi, maupun pemerintah kabupaten dan kota agar memenuhi standar yang ditetapkan Bappebti.

"Kami mendorong agar standarisasi gudang bisa tercapai sehingga fasilitas SRG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani dan pelaku usaha," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Selebgram kenamaan Tanah Air, Keanu Angelo membantah telah menerima endorse travel Umrah dari Hanania Group.

Dia menyampaikan, kontrak kerja sama dengan Hanania hanya berupa barter berangkat umrah dengan testimoni. Artinya, setelah diberangkatkan Umrah, Keanu pun menjelaskan testimoni pemberangkatan bersama Hanania.

“Aku dalam kerja sama sama Hanania itu, aku enggak menerima uang endorse-an sama sekali. Aku tuh kerja samanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku, aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana,” kata Keanu usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa dirinya berangkat Umrah bersama Hanania Group pada Agustus 2024. Dia mengaku menerima tawaran kerja sama itu lantaran Hanania dinilai memiliki reputasi baik.

Terlebih, menurutnya, usai mendalami latar belakang Hanania Group, perusahaan tersebut legal dan terakreditasi di bawah pengawasan Kementerian Agama.

“Dan juga di agama aku itu kan ibadah, jadi saat itu dua tahun lalu aku enggak merasa tawaran ini aku mesti tolak gitu loh,” imbuhnya.

Namun demikian, dirinya tetap kecewa dan prihatin kepada jemaah yang menjadi korban atas kasus yang menjerat Hanania Group.

“Ini benar-benar mengejutkan, mengecewakan, memprihatinkan buat saya. Dan saya benar-benar prihatin ya sama jemaah. Saya berdoa banget dengan sangat biar jemaah bisa dapetin haknya lagi, bisa umrah, dapat keadilan,“ pungkasnya.

Sebagai informasi, SPKT Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait kasus Hanania Group pada 28 Mei 2026. Setelah dilakukan penyidikan, penyidik menetapkan pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Farhan (ASF), sebagai tersangka.

ASF diduga menggunakan dana jemaah untuk menutupi permasalahan keuangan serta kepentingan di luar keberangkatan umrah, sehingga sejumlah jemaah gagal berangkat sesuai jadwal.

Dalam perkara ini, polisi telah memeriksa 38 korban dengan total kerugian terverifikasi mencapai Rp4,2 miliar. Sementara itu, total kerugian yang dilaporkan bersama korban lainnya mencapai Rp12,145 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendaftaran KIP Kuliah jalur UTBK-SNBT 2026 resmi dibuka dengan sejumlah ketentuan, syarat, dan mekanisme yang wajib dipenuhi calon mahasiswa.

Program ini merupakan bantuan sosial pendidikan tinggi berupa pembiayaan kuliah dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan KIP Kuliah 2026 juga diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi serta meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia.

“KIP Kuliah merupakan ‘Jembatan Harapan’ bagi siswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan studi dan memastikan anak-anak Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi namun berprestasi, tetap bisa menempuh dan lulus pendidikan tinggi,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dikutip dalam sosialisasi daring KIPK, Rabu (1/3/2026).

Program ini memberikan akses langsung bagi mahasiswa untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Selain itu, skema bantuan juga mencakup biaya hidup yang disesuaikan dengan wilayah perguruan tinggi.

Syarat Penerima KIP Kuliah 2026

Calon penerima KIP Kuliah wajib memenuhi sejumlah kriteria berikut:

- Lulusan SMA/SMK/sederajat maksimal dua tahun sebelumnya (2024, 2025, 2026),

- Lulus seleksi masuk PTN atau PTS di bawah Kemendiktisaintek,

- Diterima pada program studi terakreditasi resmi,

- Memiliki keterbatasan ekonomi, dibuktikan dengan: Terdaftar di DTKS atau kelompok miskin/rentan miskin atau penghasilan orang tua di bawah upah minimum provinsi.

Prioritas Penerima

Prioritas diberikan kepada:

- Penerima PIP yang terdaftar di DTKS (desil 4) dan lulus SNBP/SNBT,

- Penerima PIP DTKS yang lulus seleksi mandiri PTN/PTS,

- Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang lolos seleksi dan diverifikasi.

Pembebasan Biaya UTBK-SNBT

Peserta KIP Kuliah juga mendapatkan fasilitas:

- Bebas biaya UTBK-SNBT,

- Syarat: Terdaftar di sistem KIP Kuliah, memiliki akun di SIM KIP Kuliah, dan termasuk kelompok 10% masyarakat dengan kesejahteraan terendah.

Komponen Bantuan KIP Kuliah

Program ini mencakup:

- Biaya pendidikan (UKT/SPP) dibayarkan langsung ke perguruan tinggi,

- Biaya hidup bulanan, dengan besaran: Rp800.000 – Rp1.400.000 per bulan

- Bantuan diberikan setiap semester (6 bulan) langsung ke rekening mahasiswa.

Besaran Bantuan KIP Kuliah

Pemerintah menetapkan besaran bantuan berdasarkan akreditasi program studi serta klaster wilayah:

1. Berdasarkan Akreditasi Program Studi

- Prodi Akreditasi A, Unggul, dan Internasional: Non-kedokteran: maksimal Rp8.000.000, Kedokteran: maksimal Rp12.000.000,

- Prodi Akreditasi B: Maksimal Rp4.000.000,

- Prodi Akreditasi C: Maksimal Rp2.400.000.

2. Bantuan Biaya Hidup per Bulan (Berdasarkan Klaster)

- Klaster 1: Rp800.000,

- Klaster 2: Rp950.000,

- Klaster 3: Rp1.100.000,

- Klaster 4: Rp1.250.000,

- Klaster 5: Rp1.400.000.

Timeline KIP Kuliah 2026

- Registrasi akun: 3 Februari – 31 Oktober 2026,

- Seleksi perguruan tinggi: 1 Mei – 31 Oktober 2026,

- Penetapan penerima: 1 Mei – 31 Oktober 2026.

Untuk UTBK-SNBT:

- Pendaftaran: 25 Maret – 7 April 2026,

- Ujian: 21–30 April 2026,

- Pengumuman: 25 Mei 2026.

Cara Daftar KIP Kuliah 2026

Berikut tahapan pendaftaran:

- Daftar di laman kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id,

- Masukkan NIK, NISN, NPSN, dan email aktif,

- Sistem melakukan validasi data,

- Jika lolos, peserta mendapat nomor pendaftaran dan kode akses,

- Pilih jalur seleksi (SNBP/SNBT/Mandiri),

- Lanjutkan pendaftaran di sistem SNPMB (sinkronisasi otomatis).

Mekanisme UTBK-SNBT

- Peserta wajib mendaftar di SIM KIP Kuliah sebelum finalisasi UTBK,

- Memilih jalur UTBK-SNBT di sistem,

- Data akan tersinkronisasi otomatis dengan sistem SNPMB.

Catatan Penting

- KIP Kuliah hanya berlaku untuk perguruan tinggi di bawah Kemendiktisaintek,

- Tidak berlaku untuk PTKIN,

- Pendaftaran UTBK-SNBT hanya bisa dilakukan satu kali,

- Peserta SNBP baru bisa daftar UTBK setelah pengumuman 31 Maret.

Layanan dan Helpdesk

- KIP Kuliah: kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id

- SNPMB: halo.snpmb.id

Program KIP Kuliah menjadi peluang nyata bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya. Bagi para calon mahasiswa, kesempatan ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga pintu untuk mengubah masa depan melalui pendidikan.

Dengan persiapan yang matang dan pemahaman terhadap seluruh persyaratan, perjuangan untuk meraih kuliah gratis tetap terbuka lebar bagi siapa pun yang berkomitmen dan tidak menyerah pada keadaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI Pusat, Jakarta pada Selasa (3/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak secara otomatis menganulir kewajiban sertifikasi halal produk asal Negeri Paman Sam.

Adapun dalam dokumen ART, Article 2.9 menyatakan bahwa Indonesia harus mengecualikan produk-produk AS dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal demi memfasilitasi ekspor AS. Indonesia juga wajib mengizinkan lembaga sertifikasi halal asal AS yang telah diakui oleh otoritas Halal Indonesia untuk menyertifikasi produk.

Kendati demikian, Airlangga menyatakan produk-produk asal AS akan tetap patuh terhadap regulasi nasional dan syariat, guna memastikan kepentingan umat serta kedaulatan ekonomi terjaga dengan baik.

"Halal itu merupakan hal yang mutlak, terutama untuk makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia," ujar Airlangga, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Rabu (4/3/2025).

Untuk memfasilitasi kelancaran arus barang tanpa mengorbankan standar kehalalan, pemerintah mengoptimalkan implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) yang telah diakui oleh Indonesia.

Melalui skema ini, jelas Airlangga, Indonesia mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Amerika Serikat, dengan syarat wajib bahwa lembaga tersebut telah diakui dan terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hingga saat ini, BPJPH tercatat telah memberikan Recognition Agreement kepada lima LHLN yang beroperasi di Amerika Serikat. Kelima institusi penjamin kehalalan tersebut meliputi IFANCA, AHF, ISA, HTO, serta ISWA.

Lebih luas, Airlangga mencatat bahwa saat ini sudah terdapat 38 negara yang menjalin kesepakatan MRA dengan Indonesia. Dengan mekanisme harmonisasi ini, produk impor yang telah tersertifikasi halal oleh lembaga yang diakui dapat langsung memasuki pasar domestik tanpa harus melalui proses sertifikasi ganda yang kerap membebani biaya logistik.

Standar Produk Pertanian dan Daging

Selain itu, yang sempat menjadi polemik yaitu kewajiban Indonesia menerima praktik penyembelihan dari AS yang mematuhi hukum Islam atau standar dari negara mana pun yang merupakan anggota dari Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) seperti diatur dalam Article 2.22 dokumen ART.

Terkait kesepakatan itu, Airlangga menyatakan Indonesia hanya menerima praktik penyembelihan dari AS yang secara ketat mematuhi Hukum Islam atau sesuai dengan parameter SMIIC di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Standar SMIIC tersebut dinilai krusial karena telah mengharmonisasikan aturan halal dan metrologi pada tingkat global. BPJPH juga disebut telah menerjunkan tim untuk melakukan audit langsung ke berbagai lembaga halal di negara tersebut guna memastikan kepatuhan standar terimplementasi di lapangan.

"Tentu pemerintah terus berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai payung utama untuk kehalalan di Indonesia," ucap mantan menteri perindustrian itu.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Ketua Umum DP MUI K.H. Marsudi Syuhud, Ketua MUI K.H. Asrorun Ni'am Sholeh, serta jajaran eselon I Kemenko Perekonomian.

JAKARTA - Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) memperoleh pengakuan internasional dengan menerima Certificate of Alignment dari International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

Sertifikat tersebut memberi pengakuan bahwa sistem penjaminan mutu LAMDIK, selaras dengan standar dan praktik internasional dalam akreditasi pendidikan tinggi .

Sertifikat pengakuan itu diserahkan secara resmi oleh Presiden INQAAHE, Vicki Stott kepada Ketua Umum LAMDIK, Muchlas Samani. Penyerahan sertifikat dilakukan pada acara penutupan INQAAHE Forum 2026 yang berlangsung pada 3–6 Februari 2026 di Sun City, Northwest, Afrika Selatan.

“LAMDIK telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Berdasarkan penilaian tersebut, INQAAHE memberikan Certificate of Alignment kepada LAMDIK,” ujar Vicki Stott, saat pada penutupan INQAAHE Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Council on Higher Education (CHE) Afrika Selatan, di Sun City, Northwest, Afrika Selatan, melalui siaran pers, Jumat (6/2/2026).

Dengan pengakuan ini, LAMDIK dinyatakan memenuhi International Standards and Guidelines (ISG’s) untuk penjaminan mutu di pendidikan tinggi. Sebuah standar yang menjadi rujukan global dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sertifikat internasional tersebut berlaku selama lima tahun sampai 26 September 2030.

INQAAHE sendiri merupakan jaringan internasional lembaga penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diakui secara luas, termasuk oleh UNESCO. Pengakuan dari INQAAHE menempatkan LAMDIK sejajar dengan lembaga akreditasi internasional lain, seperti ASIIN dan AQAS, dalam hal kesesuaian prinsip, proses, dan tata kelola akreditasi.

Seiring capaian tersebut, LAMDIK saat ini tengah mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek untuk memperoleh pengakuan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional (LAI). Apabila pengajuan ini disetujui, sertifikat akreditasi yang diterbitkan LAMDIK akan berlaku sebagai akreditasi internasional.

Menurut Muchlas Samani, ke depan pihaknya akan membuka peluang penerapan skema dobel akreditasi. “Program studi kependidikan di seluruh Indonesia dapat mengajukan akreditasi nasional sekaligus akreditasi internasional untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas, khususnya dalam konteks mobilitas akademik dan daya saing global,” jelas Muchlas.

LAMDIK yang dalam konteks internasional menggunakan nama The Accreditation Council for Education (ACE), telah melakukan akreditasi lintas negara. Hingga saat ini, LAMDIK telah mengakreditasi tiga program studi di dua negara, yakni Uzbekistan State World Languages University di Uzbekistan, serta Institute Superior Cristal dan Instituto Católico para Formação de Professores di Timor Leste. Selain itu, LAMDIK juga menerima permintaan akreditasi dari Andijan State Institute of Foreign Languages di Uzbekistan dan Kesmonds International University di Kamerun.

Pengakuan internasional LAMDIK, dinilai Tjan Basaruddin, pakar penjaminan mutu bereputasi internasional, sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem penjaminan mutu pendidikan tinggi global.

“Pengakuan dari INQAAHE ini membuka peluang peningkatan reputasi dan daya saing program studi kependidikan di Indonesia naik di tingkat internasional,” jelasnya.

Bisnis.com, BOGOR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tetap mengutamakan kualitas dan keamanan, meskipun target capaian terus dikejar.

Hal tersebut disampaikan Dadan usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Pak Presiden menyampaikan bahwa BGN harus tetap bekerja dengan cermat. Target dikejar tapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan,” ujar Dadan.

Dadan mengungkapkan, hingga saat ini program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membentuk 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah melayani sekitar 60,7 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

“Alhamdulillah hari ini MBG sudah membentuk 22.275 SPPG dan sudah bisa melayani 60.700.000 penerima,” katanya.

Untuk meningkatkan mutu layanan, BGN akan segera membentuk tim akreditasi dan sertifikasi pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh SPPG memiliki standar kualifikasi yang baik dan aman.

BGN juga akan melakukan sistem gradasi terhadap SPPG berdasarkan kualitas layanan, mulai dari kategori unggul dengan nilai A, sangat baik dengan nilai B, hingga baik dengan nilai C. Selain itu, terdapat kemungkinan sejumlah SPPG perlu melakukan perbaikan serius agar dapat terus melanjutkan kegiatannya.

“Nanti akan kita gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan juga SPPG yang nilai baik atau C,” jelas Dadan.

BGN menargetkan sepanjang tahun 2026 fokus utama program gizi nasional adalah peningkatan kualitas layanan, keamanan pangan, serta penguatan literasi gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain peningkatan kualitas layanan, program MBG ke depan juga akan diperkuat dengan edukasi gizi kepada penerima manfaat. Edukasi tersebut mencakup pemahaman dalam memilih makanan sehat, sehingga intervensi tidak hanya bersifat pemenuhan gizi jangka pendek.

“Penerima manfaat tidak hanya mendapatkan intervensi pemenuhan gizi, tapi juga akan mendapatkan edukasi terkait dengan pemilihan makanan yang sehat,” pungkasnya.

JAKARTA - Kuota sekolah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ( SNBP ) 2026 resmi diumumkan hari ini, Senin (29/12/2025). Sekolah dan siswa bisa mengecek berapa jumlah siswa yang bisa mendaftar PTN jalur prestasi tersebut.

Pengumuman kuota sekolah ini merupakan tahapan penting dalam pendaftaran SNBP 2026 karena untuk selanjutnya bisa menentukan siapa saja siswa yang bisa daftar ke tahapan selanjutnya.

Untuk melihat pengumuman kuota sekolah bisa dilihat di laman https://snpmb.id/snbp/kuota-sekolah. Kuota yang diberikan tergantung akreditasi sekolah.

Misalkan kuota yang didapat SMK Kartini. Sekolah yang berada di Jakarta Pusat dengan akreditasi B ini mendapatkan kuota 25 persen atau 5 siswa, yaitu jurusan Perhotelan 2 siswa dan Kuliner 3 siswa.

Kemudian kuota SMA Kanisius dengan akreditasi A mendapat kuota 40 persen dengan jumlah siswa yang bisa daftar SNBP sebanyak 115 siswa. Lalu di SMAN 68 Jakarta mendapat 40 persen dengan kuota siswa 115.

Contoh lagi di Yogyakarta, SMAS Muhammadiyah 5 Yogyakarta dengan akreditasi A mendapat kuota 40 persen dengan jumlah siswa 30 yang bisa mendaftar SNBP. Lalu di SMAN 1 Yogyakarta dengan akreditasi A mendapat kuota 130 siswa.

Berlanjut ke Surabaya, ada SMAS Santa Maria dengan jumlah siswa ada 136 namun hanya mendapat kuota 55 siswa. Lalu di SMAN 1 Surabaya, mendapat 40 persen kuota dengan 107 siswa.

Cara Melihat Kuota Sekolah SNBP 2026

Informasi kuota sekolah bisa dilihat di menu SNBP mulai pukul 15.00 WIB. Berikut ini tahapannya:

1. Buka menu SNBP di laman www.snpmb.id

2. Lalu klik menu Kuota Sekolah

3. Jika ingin melakukan pencarian berdasarkan Lokasi, dengan cara pilih Provinsi, pilih Kabupaten/Kota, dan klik sekolah yang diinginkan.

4. Namun jika ingin melakukan pencarian berdasarkan NPSN, maka masukkan NPSN kemudian klik Cari.

Jadwal SNBP 2026

- Pengumuman Kuota Sekolah: 29 Desember 2025

- Masa Sanggah: 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026

- Registrasi Akun SNPMB Sekolah: 05 – 26 Januari 2026

- Pengisian PDSS oleh Sekolah: 05 Januari – 02 Februari 2026

- Registrasi Akun SNPMB Siswa: 12 Januari – 18 Februari 2026

- Pendaftaran SNBP: 03 – 18 Februari 2026

- Pengumuman Hasil SNBP: 31 Maret 2026

- Masa Unduh Kartu Peserta SNBP: 03 Februari – 30 April 2026.

Demikian informasi pengumuman kuota sekolah SNBP 2026 . Semoga bermanfaat.

JAKARTA - Di tengah disrupsi global, mulai dari digitalisasi pembelajaran, tantangan kompetensi abad ke-21, hingga dinamika dunia kerja yang terus bergeser, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ditantang untuk tidak sekadar bertahan.

Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Direktorat PTKI) memainkan peran strategis sebagai motor penggerak transformasi akademik PTKI di seluruh Indonesia.

‘’Direktorat PTKI pada tahun 2025 ini telah merilis berbagai kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan reputasi PTKI di tingkat nasional dan global. Harapn kami, sebagai layaknya perguruan tinggi, maka spektrum pergaulan PTKI ini harus di level internasional. Ini yang menjadi dasar kebijakan Direktorat di tahun 2025,’’ terang Direktur PTKI Sahiron, dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Sejalan dengan hal tersebut, tugas dan fungsi Subdit Pengembangan Akademik sebagaimana yang tertuang dalam PMA No. 25/2024 bertujuan untuk meningkatkan reputasi akademik PTKI, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk menjawab tantangan global itu maka Direktorat PTKI melaksanakan program khusus seperti akreditasi internasional.

Hingga2025 ini tercatat ada sebanyak 104 program studi PTKI yang sudah memperoleh akreditasi internasional, di samping beberapa yang masih proses pengajuan. Berikut data program studi yang sudah memperoleh status akreditasi internasional.

1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 4 akreditasi internasional AUN-QA

2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 4 akreditasi AUN-QA dan 4 akreditasi FIBAA

3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 11 akreditasi 11 dan 18 FIBAA

4. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 13 akreditasi AS IIN dan 50 akreditasi ASQUIN

Sahiron menyatakan, reputasi internasional ini penting karena memang seharusnya perguruan tinggi, khususnya PTKI, ekosistem atau spektrum interaksinya adalah dengan masyarakat global. Dengan diperolehnya pengakuan internasional ini, maka akan menjadi modal penting PTKI semakin diperhitungkan di level internasional.

‘’Terlebih PTKI ini adalah satu-satunya perguruan tinggi yang paling reputatif dalam merespons berbagai dinamika konflik global yang mengatasnamakan agama. Karena PTKI memiliki dosen-dosen yang kredibel untuk dijadikan rujukan pemikiran-pemikiran Islam global,’’ tegas Direktur.

Kemenag juga melakukan peningkatan jumlah program studi yang terakreditasi Unggul. Sampai pada Desember 2025, terdapat 34 PTKI yang memperoleh Akreditasi Institusi Unggul. Capaian ini tidak lepas dari salah satu program konversi atribut akreditasi program studi dari B menjadi Baik Sekali dan dari A menjadi Unggul melalui proses Instrumen Suplemen Konversi (ISK).

Selain itu ada Program Double Degree PTKI dengan perguruan tinggi luar negeri bereputasi. Direktorat PTKI telah merintis terselenggaranya program double degree yang diselenggarakan oleh 8 PTKIN dengan 3 kampus luar negeri yang bereputasi.

Ketiga kampus tersebut yaitu SOAS University of London, The University of Edinburgh, dan Universitas Utara Malaysia. Adapun kampus PTKIN yang menjadi penyelenggara adalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Ar-Raniry Aceh, UIN Mataram, Universitas Islam Internasional Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Alauddin Makassar.

Seiring dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Nomor 10271 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama PTKI dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar sebagai dasar penyelenggaraan program double degree, joint degree, dan fast track, maka harapannya pada 2026 ke depan selain pelaksanaannya akan lebih masif lagi, juga diharapkan kualitasnya dapat terus ditingkatkan.

‘’Pada tahun 2026 nanti kita bekerjasama dengan Puspenma (Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan) Kementerian Agama akan memperluas perguruan tinggi luar negeri yang menjadi mitra. Dan PTKI yang menjadi penyelenggara juga akan bertambah,’’ pungkasnya.