DANA Indonesia mengungkap masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memanfaatkan layanan pembayaran digital seperti QRIS.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat digitalisasi usaha kecil di Indonesia.

Director of Communications DANA Indonesia Olavina Harahap mengatakan temuan tersebut diperoleh dari peserta program SisBerdaya dan DisBerdaya 2026 yang diikuti lebih dari 6.800 UMKM perempuan dan perempuan penyandang disabilitas dari berbagai daerah.

"Bahkan peserta-peserta yang ikut program ini, yang kami minta punya QRIS supaya bisa jualan, belum semuanya memiliki. Padahal itu salah satu bagian penting dari digitalisasi keuangan," ujar Olavina di sela Offline Mentoring Workshop SisBerdaya dan DisBerdaya 2026 di Jakarta, Jumat (26/6).

Menurut dia, penggunaan layanan pembayaran digital menjadi kebutuhan bagi UMKM mengingat semakin banyak konsumen yang bertransaksi secara nontunai.

"Kalau mereka tidak punya layanan keuangan digital, bagaimana orang mau membeli? Sekarang orang sudah lebih senang menggunakan QRIS," katanya.

Selain penggunaan QRIS, DANA juga menilai masih banyak UMKM yang belum mengelola administrasi keuangan secara baik. Banyak pelaku usaha masih mencampurkan keuangan pribadi dan usaha, bahkan belum memiliki pencatatan arus kas yang rapi.

Karena itu, perusahaan memasukkan pengelolaan keuangan digital sebagai salah satu materi utama dalam program SisBerdaya.

"Kami mengajarkan bagaimana mengatur keuangan secara digital untuk UMKM. Itu penting karena dari sana mereka bisa memiliki pencatatan yang lebih baik dan ke depan akan lebih mudah mengakses pembiayaan," ujar Olavina.

Ia menambahkan peserta juga didorong memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bagian dari legalitas usaha serta memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran produk.

Ke depan, DANA berharap pelaku UMKM yang telah bergabung dalam ekosistem digital dapat memperoleh akses pembiayaan melalui layanan DANA Bisnis, meski implementasinya masih dilakukan secara bertahap.

"Tujuannya memang ke sana, supaya mereka nantinya bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan. Tapi kami melakukannya pelan-pelan," ujarnya.

Program SisBerdaya diinisiasi DANA bersama Ant International Foundation sejak 2023 untuk meningkatkan kapasitas UMKM perempuan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi. Program tersebut diperluas pada 2024 melalui DisBerdaya yang menyasar perempuan penyandang disabilitas.

Tahun ini, program menjaring lebih dari 6.800 peserta. Sebanyak 35 finalis terpilih mengikuti mentoring intensif dan berkesempatan memperoleh bantuan pengembangan usaha dengan total hadiah Rp750 juta.

Berdasarkan evaluasi DANA terhadap pelaksanaan program sepanjang 2023-2025, peserta mencatat rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 113 persen dan pertumbuhan produksi sebesar 126 persen dalam enam bulan setelah mengikuti pendampingan.

Kategori usaha yang paling banyak diikuti peserta tahun ini berasal dari sektor makanan dan minuman (52 persen), diikuti fesyen dan aksesori (23,3 persen), serta kerajinan tangan (8,8 persen).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar pengembalian secara bertahap dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke kas pemerintah di Bank Indonesia (BI), yang sebelumnya ditebar ke sejumlah himpunan bank milik negara (himbara).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Purbaya sempat menyebut ada sekitar Rp300 triliun dana simpanan kas pemerintah yang ditebar ke himbara untuk menggenjot likuiditas. Otoritas fiskal pun pada awal tahun memutuskan untuk memperpanjang batas akhir periode penempatannya dari Maret ke September 2026.

Saat diminta konfirmasi, Purbaya tidak membantah maupun mengonfirmasi kabar tersebut. Akan tetapi, dia memastikan kebijakan tersebut akan dikoordinasikan dengan BI.

"Oh, itu mesti diskusi dengan bank sentral seperti apa," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Sebelumnya, pada Senin (22/6/2026), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sempat buka suara mengenai kabar tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner atau DK OJK Dian Ediana Rae mengaku sempat mendengar kabar tersebut.

Namun demikian, Dian menilai pemerintah dan BI dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bakal berkoordinasi lebih lanjut mengenai tahapan untuk pengembalian dana tersebut.

"Kemarin kan kita sudah tahu bahwa nanti pengelolaan dana pemerintah sebelumnya ada di BI gitu kan. Kan kita punya KSSK, oleh karena itu nanti OJK bicara tentu saja dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bagaimana masa transisinya," jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dian mengaku berharap agar dana SAL dari himbara ke kas pemerintah di BI tidak dilakukan secara langsung. Apabila pengembaliannya lantaran kebutuhan pemerintah, maka nantinya otoritas fiskal berhak menarik kembali dana tersebut dari himbara.

Sebab, penarikan dana tanpa dilakukan bertahap bisa berisiko memengaruhi kondisi likuiditas perbankan. Apalagi, Dian menilai penempatan dana pemerintah ini bisa membantu untuk menjaga suku bunga perbankan tidak naik tinggi.

Sebagai catatan, penarikan kembali dana SAL di himbara ini bukan yang pertama kali terjadi. Jelang akhir 2025, pemerintah sempat menarik sebagian dana tersebut untuk kebutuhan pendanaan belanja.

"Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia nanti mudah-mudahan akan sepakat dengan kita dengan OJK bahwa ini bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank," ujar pria yang pernah menjadi Kepala Perwakilan BI itu.

Di sisi lain, Direktur Utama BRI Hery Gunardi turut mendengar juga soal kabar pengembalian bertahap dana tersebut. Dia menyampaikan bahwa perseroan telah menyalurkan keseluruhan penempatan dana SAL tahap pertama September 2025 lalu yakni Rp55 triliun.

"Memang ada rencana pemerintah, Kementerian Keuangan, nanti secara berkala akan kami kembalikan," ujar Hery kepada wartawan di lokasi yang sama.

Sebagai informasi, Purbaya pertama kali menempatkan dana total Rp200 triliun di lima Himbara pada September 2025 yaitu ke Bank Mandiri (Rp55 triliun), BNI (Rp55 triliun), BRI (Rp55 triliun), BTN (Rp25 triliun) dan BSI (Rp10 triliun).

Beberapa bulan setelahnya, dia menambahkan injeksi total Rp76 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI serta turut menempatkan sebagian di BUMD Bank Jakarta.

Sebagian uang tersebut senilai Rp75 triliun sempat ditarik lagi untuk mendanai belanja APBN akhir tahun. Pada April 2026, dia mengungkap bahwa akumulasi dana SAL yang dimiliki pemerintah tembus Rp420 triliun. Sebesar Rp300 triliun ditebar ke himbara, dan sisanya berada di kas pemerintah di bank sentral.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menyicil pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah mulai Juli 2026.

DBH ini merupakan hak daerah dari sekitar dua tahun yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Komite IV DPD, Senin (22/6/2026).

Bahkan, Purbaya turut menjanjikan terkait dengan penambahan untuk alokasi 2026.

"2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Purbaya tidak menampik bahwa adanya pemangkasan DBH maupun pagu anggaran TKD secara keseluruhan turut dipengaruhi oleh rencana efisiensi belanja pemerintah, di tengah kondisi global yang masih tidak menentu.

Apalagi, belanja kini terpusat untuk menopang kebutuhan subsidi dan kompensasi khususnya energi yang sudah mencapai Rp203,7 triliun sampai Mei 2026. Belum lagi, Purbaya menyebut kini rata-rata harga minyak secara tahun berjalan sudah mencapai US$100 per barel.

Namun demikian, Purbaya menyebut fiskal pemerintah masih akan memiliki ruang untuk bernapas apabila rata-rata harga minyak nantinya bisa turun ke kisaran level US$75 sampai US$80 per barel.

"Jadi pak Dirjen [Perimbangan Keuangan] sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN-nya agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa [anggaran]. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," jelasnya.

Usai rapat, Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani mengatakan pihaknya bakal menyiapkan skema pembayaran cicilan untuk DBH yang menjadi hak daerah selama dua tahun ke belakang.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH. Untuk 2 tahun [ke belakang]," jelas Askolani.

Pemerintah mulai mengimplementasikan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui badan usaha milik negara (BUMN) pada 1 Juni 2026. Pada tahap awal, kebijakan ini mencakup tiga komoditas ekspor utama Indonesia, yakni batu bara, kelapa sawit, dan fero alloy (paduan besi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekspor ketiga komoditas tersebut akan dilakukan melalui BUMN khusus ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI.

"Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan tiga komoditas strategis yang juga merupakan tiga ekspor terbesar kita, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan feroalloy," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5).

Ia menegaskan kebijakan ekspor satu pintu diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional, termasuk memastikan kualitas dan validitas data ekspor berjalan lebih baik. "Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor," katanya.

Implementasi kebijakan dibagi dalam dua tahap. Airlangga mengatakan pemerintah memberikan masa transisi agar para pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem baru tersebut.

Tahapan Implementasi

Tahap ITahap pertama merupakan masa transisi yang berlangsung mulai 1 Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam tahap ini, perusahaan eksportir tetap dapat melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Namun, eksportir wajib menyampaikan laporan kepada PT DSI secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dokumen ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dokumen pelengkap pabean, hingga dokumen transaksi masih menggunakan nama perusahaan eksportir. Pengoperasian sistem layanan ekspor melalui portal CEISA serta pelaporan devisa hasil ekspor SDA (DHE SDA) melalui sistem SIMODIS juga tetap dilakukan oleh perusahaan dan dilaporkan kepada PT DSI.

Selain itu, kewajiban perizinan dan pembayaran ekspor seperti bea keluar, PNBP SDA, dan pungutan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan.

Pemerintah akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama implementasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penentuan tahapan berikutnya, termasuk kesiapan penerapan skema QQ (Qualitate Qua) PT DSI selaku BUMN ekspor.

Dengan skema ini, eksportir tetap dapat melakukan ekspor SDA secara langsung, namun dokumen administrasinya tercatat atas nama "Perusahaan QQ BUMN Ekspor".

Tahap IITahap kedua atau masa implementasi penuh ditargetkan berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Seluruh proses ekspor hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema penuh tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir dan bertanggung jawab atas seluruh proses ekspor, mulai dari transaksi, kontrak, customs clearance, pengangkutan, hingga pembayaran.

Seluruh dokumen ekspor, pengoperasian sistem layanan ekspor melalui portal CEISA 4.0, pelaporan DHE SDA melalui sistem SIMODIS, hingga pemenuhan kewajiban perizinan akan dilakukan oleh PT DSI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Proses pemulihan sistem kelistrikan Sumatra pascagangguan transmisi interkoneksi dinilai perlu dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian guna menjaga stabilitas sistem tenaga listrik hingga pasokan kembali normal. Dengan cakupan interkoneksi yang membentang ribuan kilometer serta melibatkan banyak pembangkit dan jaringan transmisi, pemulihan yang berlangsung dalam waktu relatif cepat dinilai menunjukkan penanganan yang cukup baik.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M Kholid Syeirazi menilai pemulihan sistem interkoneksi berskala besar tidak dapat dilakukan secara instan karena seluruh komponen sistem harus kembali tersinkronisasi secara stabil.

“Pemulihan sistem kelistrikan skala besar memang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Yang dikejar bukan sekadar cepat menyala, tetapi memastikan sistem kembali normal secara aman dan andal,” ujar Kholid dalam keterangan, Ahad (31/5/2026).

Ia menjelaskan, dalam sistem interkoneksi, kestabilan frekuensi menjadi indikator utama keseimbangan antara daya pembangkitan dan beban pelanggan. Ketika terjadi gangguan besar dan sejumlah pembangkit lepas dari sistem, frekuensi dapat turun drastis dan memicu efek domino pada jaringan kelistrikan.

“Kalau recovery dilakukan terlalu cepat tanpa sinkronisasi yang tepat, risikonya frekuensi kembali turun dan memicu pembangkit lepas lagi dari sistem. Itu yang harus dihindari,” jelasnya.

Karena itu, proses pemulihan dilakukan secara bertahap dan terukur agar sinkronisasi antarpembangkit tetap terjaga, baik dari sisi frekuensi, tegangan, maupun sudut fasa sistem.

Bisnis.com, MEDAN - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatra Utara (Sumut) menyebut telah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan pada Jumat (22/5/2026) petang.

General Manager PLN UID Sumut Mundhakir Salman menyampaikan pemulihan penuh yang dilakukan pada Minggu (24/5/2026) pukul 20.21 WIB telah mengalirkan kembali secara bertahap pasokan listrik ke 4,87 juta pelanggan di Sumut.

"Alhamdulillah, sistem kelistrikan di wilayah Sumatra Utara kini telah kembali normal. Sebanyak 540 penyulang sudah kembali beroperasi dan 4,87 juta pelanggan kembali mendapatkan pasokan listrik," ujar Mundhakir dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Sebelumnya, insiden black out atau padam massal terjadi di sejumlah provinsi di Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), termasuk di Sumut sejak Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 18.44 WIB. Beberapa daerah di Sumut bahkan melaporkan padam listrik hingga 26 jam lebih.

PLN menyebut gangguan pada transmisi 275 kV Muaro Bungo-Sungai Rumbai di Provinsi Jambi akibat cuaca buruk sebagai penyebab black out se-Sumbagut. Pasalnya, sebanyak 540 penyulang ikut terdampak.

Mundhakir mengatakan ratusan penyulang itu kini telah kembali beroperasi dan jutaan pelanggan PLN di Sumut kembali menikmati pasokan listrik secara bertahap.

"Proses pemulihan ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan Pemerintah, TNI/Polri, serta doa dan pengertian masyarakat selama penormalan sistem berlangsung," ujar Mundhakir.

Terkait lamanya proses pemulihan sistem Mundhakir menyampaikan PLN tetap mengedepankan aspek keselamatan, kehati-hatian, dan keandalan sistem.

Dia menyebut proses pemulihan dilakukan secara bertahap untuk memastikan jaringan kembali beroperasi dengan aman dan stabil, serta mencegah terjadinya gangguan lanjutan.

Mundhakir juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan akibat gangguan kelistrikan tersebut.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Kami juga mengapresiasi kesabaran masyarakat yang tetap mendukung dan memberikan kepercayaan kepada PLN selama proses pemulihan," ujarnya.

Sebagai antisipasi dan pengawasan pascainsiden, PLN menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal.

"PLN mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas hasil kerja komisi sekaligus arah reformasi Polri ke depan, termasuk penguatan tata kelola dan sistem pengawasan institusi.

Kapolri menyampaikan bahwa Polri menerima dan siap mengimplementasikan berbagai usulan yang disampaikan secara bertahap.

“Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik,” ujar Kapolri.

Salah satu prioritas yang akan segera ditindaklanjuti adalah penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), termasuk pembahasan lanjutan mengenai penempatan personel Polri di luar struktur organisasi.

“Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menko Hukum,” lanjutnya.

Selain itu, Polri juga telah menyiapkan skema reformasi berbasis tahapan waktu yang mencakup jangka pendek, menengah, hingga panjang sebagai bagian dari pembenahan internal.

“Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

JAKARTA - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai para kepala daerah korup tinggal menunggu waktu ditangkap oleh KPK. Hal itu disampaikannya mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan belasan orang lainnnya.

Menurut Yudi, ada dua hal penting dari OTT KPK di Tulungagung. Pertama, mempertegas posisi kepala daerah yang tidak berintegritas, yang tidak jera atau kapok melakukan tindak pidana korupsi sehingga kena OTT. Padahal, banyak teman sejawatnya yang telah dianggap KPK.

"Mereka memang menganggap penindakan itu random, bisa jadi tidak akan kena mereka. Namun, peda kenyataannya sekarang kena," ujar Yudi kepada SindoNews, Minggu (12/4/2026).

Kedua, motif Bupati Tulungagung yang meminta upeti dengan cara memeras bawahannya yakni kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masih terjadi. "Birokrasi yang korup ini masih sangat mengkhawatirkan, terkait dengan kinerja dan prestasi daerah karena merit system tidak berjalan. Bagi kepala OPD, kerja mereka akan diliputi ketakutan karena kalau tidak menyetor mereka tidak akan mendapatkan posisi mereka saat ini," katanya.

Yudi menegaskan, jika pikiran kepala daerah adalah memenuhi kebutuhannya akan uang, mereka akan selalu berpikir untuk korup dengan cara memeras bawahan, jual beli jabatan, dan promosi jabatan. Selain itu, dari proyek yang ada di daerah dengan cara menunjuk langsung yang harus dipatuhi bawahannya.

"Jadi, saya mengimbau kepala-kepala daerah lainnya untuk stop melakukan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Jumat (10/4/2026). Operasi senyap tersebut menangkap 18 orang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang ikut terjaring diperiksa di Polres Sidoarjo dan 17 orang lainnya di Polres Tulungagung. Dari pemeriksaan awal itu, 13 orang di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara kasus itu. "Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW (dari permintaan sebesar Rp5 miliar)," kata Asep saat konferensi pers, Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan mereka yang tertangkap, Asep menyebutkan dugaan GSW mengondisikan vendor alat kesehatan di RSUD. Selain itu, GSW juga melakukan pengaturan agar rekanannya memenangi pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security.

Dari operasi senyap ini, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana terkait pemerasan.

Asep menjelaskan, perkara ini bermula saat Gatut melantik sejumlah pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Usai pelantikan, para pejabat ASN itu langsung diminta untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

"Surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggal dan salinannya tidak diberikan kepada para pejabat tersebut. Dokumen ini kemudian diduga digunakan GSW sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah," tutur Asep.

Gatut juga diduga meminta sejumlah uang kepada kepala OPD dan pejabat lain melalui perantara ajudannya. Adapun total uang yang diminta Rp5 miliar. "Permintaan tersebut dilakukan GSW setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga 2,8 miliar," ungkap Asep.

Gatut juga diduga meminta jatah dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Atas penambahan anggaran tersebut, GSW meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) akan menutup layananinternet bankingsecara bertahap mulai 21 April 2026. Nasabah selanjutnya dapat menggunakan layanan wondr by BNI atau BNIdirect untuk melakukan transaksi keuangan.

Perseroan menyebut bahwa penutupan akses layanan internet bankingdilakukan seiring dengan komitmen BNI dalam menghadirkan layanan digital yang lebih terintegrasi, andal dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

“...bersama ini kami informasikan bahwa mulai dari 21 April 2026 akses layanan Internet Banking akan ditutup secara bertahap,” tulis BNI dalam pengumumannya, dikutip pada Sabtu (21/3/2026).

Seiring dengan penutupan layananinternet banking, perseroan mengimbau nasabah untuk memindahkan transaksi keuangan, baik melalui layanan wondr by BNI atau pun BNIdirect bisnis.

“Kami menghimbau Nasabah untuk memindahkan transaksi keuangan melalui Channel wondr by BNI atau Channel BNIdirect bisnis dalam hal ini Nasabah yang memiliki rekening operasional usaha,” imbau perseroan.

Perseroan juga meminta nasabah untuk selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BNI. Manajemen menegaskan bahwa BNI tidak pernah meminta data pribadi seperti OTP, PIN, CVC, User ID, ataupasswordnasabah.

Untuk diketahui, BNI menghadirkan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai aktivitas keuangan dalam satu platform. Aplikasi ini mencakup fitur transaksi harian, pemantauan kondisi keuangan, hingga pengelolaan investasi.

Di sisi lain, BNI juga menyediakan BNIdirect bisnis untuk mendukung operasional pelaku usaha. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan transfer secara instan, mengatur otorisasi transaksi, memproses transaksi dalam jumlah besar, serta memantau arus kas bisnis secara lebih praktis.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Anda yang terus memilih BNI sebagai mitra dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan,” pungkas BNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Momen berbuka puasa sering menjadi waktu yang paling dinanti setelah menahan lapar dan haus sepanjang hari. Namun, kebiasaan mengonsumsi makanan manis dan porsi besar secara langsung saat azan maghrib dapat memicu lonjakan gula darah secara tiba-tiba.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Eka Hospital Bekasi, Melisa Diah Puspitasari, menjelaskan bahwa tubuh mengalami sejumlah perubahan metabolisme selama berpuasa. Selama berpuasa, kadar glukosa dalam darah cenderung menurun.

Kondisi tersebut membuat kadar insulin, hormon yang membantu penyerapan gula dalam tubuh, juga ikut menurun. Pada saat yang sama, tubuh mulai memanfaatkan cadangan energi yang tersimpan di hati. Alhasil tubuh menjadi sangat sensitif terhadap gula.

Ketika seseorang langsung berbuka dengan makanan manis atau karbohidrat tinggi, terjadilah rebound sugar spike. Istilah ini merujuk pada tubuh yang sedang dalam mode hemat energi tiba-tiba dibanjiri glukosa.

“Akibatnya, gula darah melonjak tinggi dalam waktu singkat karena tubuh belum sempat menyesuaikan produksi insulin secara bertahap,” jelas Melisa, dikutip Bisnis, Sabtu (14//3/2026).

Melisa menjelaskan terdapat dua faktor utama yang kerap menyebabkan lonjakan gula darah saat berbuka. Pertama, konsumsi gula berlebih dari minuman manis seperti sirup, es teh manis, kolak, hingga makanan berbahan tepung yang cepat diserap tubuh.

Kedua, kebiasaan mengonsumsi makanan berat dalam porsi besar secara langsung setelah maghrib. Pola makan tersebut membuat sistem pencernaan dan pankreas harus bekerja ekstra secara tiba-tiba untuk memproses lonjakan asupan makanan.

Untuk mencegah kondisi tersebut, Melisa menyarankan masyarakat menerapkan pola makan bertahap saat berbuka puasa. Langkah pertama adalah memulai berbuka dengan air putih serta makanan manis alami dalam porsi kecil.

Setelah itu, makanan sebaiknya dikonsumsi dengan urutan yang tepat, yakni mendahulukan serat seperti sayuran atau sumber protein sebelum mengonsumsi karbohidrat atau makanan manis.

Serat katanya berperan memperlambat penyerapan gula dalam darah sehingga membantu menjaga kadar glukosa tetap stabil. Hindari pula minuman dengan pemanis tambahan dan menggantinya dengan air putih.

Cara makan juga perlu diperhatikan dengan mengunyah makanan lebih lama agar tubuh lebih cepat menerima sinyal kenyang dan mencegah makan berlebihan

Sementara itu, bagi penderita diabetes, kewaspadaan saat berbuka puasa perlu ditingkatkan. Melisa menyarankan pasien melakukan pengecekan gula darah secara mandiri, terutama sekitar dua jam setelah berbuka dan sebelum sahur.

Selain itu, pasien juga perlu berkonsultasi dengan dokter untuk menyesuaikan jadwal maupun dosis obat atau insulin selama menjalani puasa. Sahur juga tidak boleh dilewatkan. “Sahur yang bergizi mencegah Anda merasa terlalu lapar saat berbuka, yang sering kali menjadi pemicu makan berlebihan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi indeks dengan penurunan terdalam di regional sejak awal tahun 2026 atau year to date (YTD), dengan pelemahan sekitar 15%. Peluang akumulasi bertahap terbuka bagi investor dengan kondisi ini.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menjelaskan penurunan IHSG sekitar 15% YTD memang terlihat paling dalam di kawasan. Akan tetapi, penurunan ini lebih mencerminkan kombinasi tekanan global dan sentimen domestik dalam waktu yang bersamaan.

“Pelemahan ini bukan berarti pasar modal Indonesia tiba-tiba menjadi yang paling berisiko,” ucap Liza, Selasa (10/3/2026).

Liza melanjutkan eskalasi konflik geopolitik, penguatan dolar AS, serta arus keluar dana dari emerging markets membuat investor global cenderung bersikap lebih defensif terhadap aset berisiko saat ini. Sementara itu, di dalam negeri pasar juga sedang mencerna pelemahan rupiah dan revisi outlook Indonesia oleh Fitch menjadi negative.

Namun, lanjut Liza, dari sisi valuasi, koreksi ini justru mulai membuat banyak saham Indonesia kembali ke level yang lebih menarik dibandingkan rata-rata historisnya.

“Jika volatilitas global mulai mereda, kondisi ini berpotensi menjadi momentum bagi investor untuk melakukan akumulasi bertahap pada emiten berfundamental kuat, terutama yang memiliki arus kas stabil atau eksposur pendapatan berbasis Dollar dan komoditas,” tuturnya.

Sebagai informasi, IHSG menjadi indeks dengan penurunan terdalam sejak awal tahun, baik di regional maupun secara global. IHSG turun 15,14% sejak awal tahun hingga perdagangan Senin (9/6/2026), menempati peringkat 35, dari 35 indeks.

Sementara itu, indeks dengan kinerja terbaik di regional adalah SET Index Thailand yang menguat 9,79% sejak awal tahun.

Lalu disusul oleh Straits Times Index STI Singapura yang menguat 2,38% YTD, VN-Index Vietnam yang naik 1,35%, FTSE Bursa Malaysia KLCI Index yang turun 0,35%, dan PSEi Index Filipina yang melemah 0,77% YTD.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah sekaligus pelaksanaan likuidasi terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo setelah izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pencabutan izin usaha BPR Koperindo yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jl. A.M. Sangaji No.24 3, RT.3/RW.4, Petojo Utara, Jakarta Pusat tersebut berlaku efektif sejak 9 Maret 2026.

Seiring dengan pencabutan izin tersebut, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme klaim penjaminan.

Dalam prosesnya, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan serta informasi lainnya untuk menentukan simpanan yang layak dibayarkan. Proses tersebut ditargetkan rampung paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank, atau hingga 29 Juli 2026.

Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah akan dilakukan secara bertahap selama periode tersebut. Adapun dana yang digunakan untuk pembayaran klaim berasal dari dana penjaminan yang dikelola oleh LPS.

Nasabah BPR Koperindo nantinya dapat memeriksa status simpanan mereka di kantor BPR Koperindo atau melalui situs resmi LPS setelah lembaga tersebut mengumumkan jadwal pembayaran klaim penjaminan.

Sementara itu, bagi debitur bank, pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman tetap dapat dilakukan melalui kantor BPR Koperindo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Pgs. Direktur Group Kesekretariatan LPS Jimmy Ardianto mengimbau nasabah agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama proses likuidasi berlangsung.

“Nasabah BPR Koperindo diimbau tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu proses pencairan klaim penjaminan dengan meminta imbalan tertentu.

Selain itu, Jimmy menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk menyimpan dana di perbankan karena simpanan nasabah pada bank yang beroperasi di Indonesia tetap dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutupnya.