JAKARTA - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai para kepala daerah korup tinggal menunggu waktu ditangkap oleh KPK. Hal itu disampaikannya mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan belasan orang lainnnya.

Menurut Yudi, ada dua hal penting dari OTT KPK di Tulungagung. Pertama, mempertegas posisi kepala daerah yang tidak berintegritas, yang tidak jera atau kapok melakukan tindak pidana korupsi sehingga kena OTT. Padahal, banyak teman sejawatnya yang telah dianggap KPK.

"Mereka memang menganggap penindakan itu random, bisa jadi tidak akan kena mereka. Namun, peda kenyataannya sekarang kena," ujar Yudi kepada SindoNews, Minggu (12/4/2026).

Kedua, motif Bupati Tulungagung yang meminta upeti dengan cara memeras bawahannya yakni kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masih terjadi. "Birokrasi yang korup ini masih sangat mengkhawatirkan, terkait dengan kinerja dan prestasi daerah karena merit system tidak berjalan. Bagi kepala OPD, kerja mereka akan diliputi ketakutan karena kalau tidak menyetor mereka tidak akan mendapatkan posisi mereka saat ini," katanya.

Yudi menegaskan, jika pikiran kepala daerah adalah memenuhi kebutuhannya akan uang, mereka akan selalu berpikir untuk korup dengan cara memeras bawahan, jual beli jabatan, dan promosi jabatan. Selain itu, dari proyek yang ada di daerah dengan cara menunjuk langsung yang harus dipatuhi bawahannya.

"Jadi, saya mengimbau kepala-kepala daerah lainnya untuk stop melakukan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Jumat (10/4/2026). Operasi senyap tersebut menangkap 18 orang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang ikut terjaring diperiksa di Polres Sidoarjo dan 17 orang lainnya di Polres Tulungagung. Dari pemeriksaan awal itu, 13 orang di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara kasus itu. "Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW (dari permintaan sebesar Rp5 miliar)," kata Asep saat konferensi pers, Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan mereka yang tertangkap, Asep menyebutkan dugaan GSW mengondisikan vendor alat kesehatan di RSUD. Selain itu, GSW juga melakukan pengaturan agar rekanannya memenangi pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security.

Dari operasi senyap ini, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana terkait pemerasan.

Asep menjelaskan, perkara ini bermula saat Gatut melantik sejumlah pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Usai pelantikan, para pejabat ASN itu langsung diminta untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

"Surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggal dan salinannya tidak diberikan kepada para pejabat tersebut. Dokumen ini kemudian diduga digunakan GSW sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah," tutur Asep.

Gatut juga diduga meminta sejumlah uang kepada kepala OPD dan pejabat lain melalui perantara ajudannya. Adapun total uang yang diminta Rp5 miliar. "Permintaan tersebut dilakukan GSW setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga 2,8 miliar," ungkap Asep.

Gatut juga diduga meminta jatah dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Atas penambahan anggaran tersebut, GSW meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

TASIKMALAYA - Pengendara dari arah Ciamis bahkan Jawa Tengah yang hendak melakukan perjalanan arus balik 2026 melalui Lingkar Gentong, Tasikmalaya diimbau memilih jalur alternatif. Opsi menempuh perjalanan via jalur alternatif menyusul kepadatan motor, mobil, dan bus di sepanjang jalan menuju Lingkar Gentong sampai arah Garut sejak Senin (23/3/2026) dan hari ini Selasa (24/3/2026).

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto menyarankan pengendara tak mesti terpaku pada Lingkar Gentong sebagai akses jalan menuju Garut, Bandung, hingga Jakarta. Sebab, Tasikmalaya berada di lokasi strategis yang bisa menghubungkan ke daerah lain melalui jalur-jalur non-utama.

"Ada beberapa jalur alternatif yang bisa dipergunakan dari Tasik menuju Bandung yaitu lewat Sukaresik nanti tembus di Ciamis, Ciamis kemudian langsung di Garut Kota," ujar Andi, Selasa (24/3/2026).

"Sehingga tidak melalui jalur Gentong yang ada antrean kendaraan," tambahnya.

Arus balik di Lingkar Gentong dan sekitarnya mulai tampak dipadati kendaraan yang hendak keluar Tasikmalaya sejak Senin (23/3/2026). Kendaraan mulai dari roda dua, roda empat, hingga bus yang berpelat luar Tasik mulai dari B Jakarta hingga T Karawang mewarnai kemacetan sepanjang 10 km.

Kemacetan 10 km berlangsung dari Simpang Sukamantri sampai perbatasan Tasikmalaya-Garut atau di titik tengah antara Jalan Malangbong dan Jalan Nasional. Hanya kendaraan roda dua yang bisa melaju di atas 20 km/jam. Selebihnya, kendaraan roda empat apalagi bus hanya sesekali melaju.

Jika dilihat lebih jauh lagi, kepadatan arus sampai Pasar Lewo, Garut. Jaraknya dari tugu perbatasan kedua wilayah tersebut mencapai 11 km. Artinya ada kemacetan arus balik sepanjang 20 km lebih dari Kabupaten Tasikmalaya sampai Garut.

Andi memprediksi kepadatan arus kendaraan yang melintasi Lingkar Gentong bakal terjadi hingga 29 Maret 2026, tapi sifatnya situasional atau tidak selalu terjadi kemacetan. "Kami juga mengantisipasi liburan sekolah di Jumat, Sabtu, Minggu, tentunya banyak kendaraan yang menuju Bandung, khususnya Jakarta," ujarnya.

JAKARTA - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK menjelaskan terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sebab, kasus ini ditaksir merugikan negara Rp2,7 triliun.

"KPK harus menjelaskan kepada publik, apa faktor penyebab mereka me-SP3 kasus yang merugikan negara begitu besar tersebut," kata Yudi kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

"Tanpa transparansi dan akuntabilitas terkait SP3 tersebut maka kecurigaan dari masyarakat kepada KPK akan meninggi," sambungnya.

Yudi turut menyoroti alasan KPK yang menyatakan tidak ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan.

Dia meyakini, alat bukti telah didapati pada tahap penyelidikan sehingga perkara yang dimaksud naik ke penyidikan.

"Sebab bagi saya tidak mudah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, tentu bukti bukti sudah ada. Mengapa KPK me-SP3 alih-alih bertarung di pengadilan?," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan alasan KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara.

Menurut Budi Prasetyo, perkara yang tempusnya di 2009 itu tidak ditemukan alat bukti yang cukup.

"Setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan tidak ditemukan kecukupan bukti," kata Budi dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (27/12/2025).

KPK kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas perkara tersebut. Menurutnya, hal itu demi kepastian hukum atas pihak yang diduga terlibat.

"KPK menerbitkan SP3 untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait," ujarnya.

Di sisi lain, KPK terbuka jika terdapat masyarakat yang mengetahui informasi perihal dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud.

"Kami terbuka, jika masyarakat memiliki kebaruan informasi yang terkait dengan perkara ini untuk dapat menyampaikannya kepada KPK," ucapnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Aswad sebagai tersangka pada 3 Oktober 2017. Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Indikasi kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikeI yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Selain itu, Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

Indikasi penerimaan terjadi dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2009.

Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai, integritas menjadi permasalahan yang serius di negeri ini. Menurutnya, muda dan kaya bukan jaminan seseorang tidak tertarik untuk melakukan korupsi.

Hal itu disampaikan terkait KPK yang menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ade Kuswara menyandang status tersangka di usia 32 tahun. Selain muda, Ade Kuswara juga memiliki kekayaan yang melimpah. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ia memiliki harta Rp79 miliar.

"OTT KPK semakin menegaskan bahwa kondisi korupsi semakin memprihatinkan. Bahwa integritas benar benar menjadi problem serius. Apalagi muda dan kaya pun bukan jaminan tidak korupsi," kata Yudi saat dihubungi, Minggu (21/12/2025).

KPK menetapkan Ade Kuswara sebagai tersangka bersama ayahnya, HM Kunang. Keduanya diduga menerima suap terkait proyek di Kabupaten Bekasi. "Termasuk menggunakan hubungan kekerabatan seperti ayah dan anak yang bukannya saling mengingatkan malah kerjasama untuk korupsi," ujarnya.

Diketahui, Ade Kuswara merupakan kepala daerah kesekian kalinya yang terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Yudi, praktik korupsi tidak lepas dari biaya kampanye yang perlu merogoh kantong cukup dalam.

"Biaya kampanye yang mahal membuat kepala daerah berpikir untuk balik modal. Sehingga kita tahu caranya adalah jual beli jabatan di pemerintahannya dan juga sistem ijon proyek termasuk suap perizinan," katanya.

KPK menetapkan Ade Kuswara dan ayahnya, HM Kunang, sebagai tersangka suap izin proyek di Kabupaten Bekasi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta berinisial SRJ.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan, penetapan tersangka itu bermula saat KPK menggelar operasi senyap pada, Kamis (18/12/2025).

"Kemudian dalam kegiatan tersebut tim mengamankan sejumlah 10 orang ya, yang kemudian delapan di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Asep saat jumpa pers dari kantornya, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Delapan pihak yang dibawa ke KPK itu adalah ADK selaku Bupati Bekasi, HMK selaku Kepala Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah dari ADK. Kemudian dari pihak swasta yakni SRJ, BNI, ISE, ASP, ACP, dan AKM.

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan, Asep berkata, pihaknya telah menemuka dugaan peristiwa tindak pidana. Untuk itu, kata dia, kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan setelah mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti yang ada.

"Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati dan saudara SRJ, selaku pihak swasta," tuturnya.

JAKARTA - Penanganan kasus kuota haji yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) hingga saat ini belum menemukan titik terang. Meski sudah ada tiga orang yang dicekal, belum ada tersangka yang ditetapkan.

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap merasa aneh dengan penanganan kasus kuota haji. Menurutnya, sesuai Pasal 44 UU Tindak Pidana Korupsi, penyelidik bukan sekadar mencari peristiwa pidana, tapi sudah mencari bukti permulaan. Ketika sudah mendapatkan bukti permulaan, harus melapor kepada pimpinan KPK.

"Bukti permulaan itu kan ada di Pasal 184 ayat (1) KUHAP, apa aja itu? Ya keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, ahli. Jadi di situ tuh sudah ada. Jadi, ketika ditemukan bukti permulaan itu kan diduga sudah ada tersangkanya," jelas Yudi dalam podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (11/11/2025).

Yudi melihat, KPK saat ini sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat untuk mencari barang bukti yang cukup. "Tapi, udah ke sana kemari, geledah, dan sebagainya, sampai saat ini mungkin dua bulan lebih malah tidak ketahuan. Padahal udah ada tiga orang yang dicekal, ya kan? Mantan Menag, mantan stafsus, dan satu lagi swasta, ya, pemilik biro perjalanan umrah dan haji. Artinya, mereka sudah berani mencekal kok belum ada (tersangkanya)," kata Yudi.

Yudi menduga, KPK banyak pertimbangan. Yudi lalu menceritakan KPK dahulu berani menetapkan tersangka para pejabat aktif seperti ketua DPR, ketua DPD, menteri, hingga ketua Mahkamah Konstitusi (MK). "Artinya gini, saat itu sama (pejabat) aktif aja berani. Masak sekarang sama mantan (pejabat) bingung," tegasnya.

Sebelumnya, KPK meminta masyarakat bersabar terkait penetapan tersangka perkara dugaan korupsi penyelenggaraan haji. KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan.

"Kemudian terkait dengan perkara haji, ini kapan diumumkan tersangkanya, sabar ya," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Kamis (25/9/2025).

Alasan masih belum diumumkannya tersangka ialah terkait barang bukti yang belum sempurna. Penyidik, kata Asep, tengah menghubungkan bukti-bukti aliran dana dari pihak travel, termasuk hubungan pada perkara tersebut. "Ada aliran dana dan lain-lainnya, itu belum sempurna. Sudah ada bukti, tapi masih terpisah-pisah," ujarnya.

Asep menjelaskan, KPK juga masih mencari informasi dan keterangan terkait penggunaan uang tersebut. Sejauh ini, kata Asep, yang paling terang ialah alur perintah terkait perkara korupsi tersebut. "Kalau alur perintahnya sudah jelas."

Terkini, KPK mengaku memiliki rencana meninjau langsung lokasi pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Hal itu diharapkan bisa mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

"Di perkaranya kuota haji ini mudah-mudahan kita bisa lebih cepat menanganinya, karena ada rencana juga kita harus mengecek ke lokasi," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu , Senin (10/11/2025).

Asep menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk menjawab asumsi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan menjadi masing-masing 10 ribu antara reguler dan khusus karena keterbatasan tempat, akomodasi, dan lain sebagainya.

"Nanti kita juga akan melakukan pengecekan, karena ini kemudian menjadi polemik bahwa ada yang beranggapan bahwa dengan tambahan itu akan memerlukan lokasi, tempat, dan lain-lain," ujarnya.

JAKARTA - Tidak semua orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu juga yang terjadi saat OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid.

Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap , bisa jadi ASN yang menjadi bawahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan terjaring OTT bercerita jujur kepada KPK mengenai apa yang sesungguhnya terjadi.

"Memang cerita jujur itulah yang bisa menyelamatkan," kata Yudi saat syuting podcast To The Point Aja di iNews Tower, Kamis (6/11/2025).

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan OTT di Riau pada Senin (3/11/2025). Setelah operasi senyap tersebut, KPK memeriksa 10 orang yang sembilan di antaranya diterbangkan ke Jakarta dari Riau dan satu orang lainnya menyerahkan diri. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, penetapan tersangka ini seusai ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. "KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Tanak saat konferensi pers di kantornya pada Rabu (5/11/2025).

Setelah diumumkan sebagai tersangka, Abdul Wahid dan dua orang lainnya langsung ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 4-23 November 2025. Tanak melanjutkan, tersangka AW ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK. Sementara itu, tersangka DAN dan MAS ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Yudi Purnomo Harahap memutuskan untuk tidak kembali ke lembaga yang kini dipimpin Setyo Budyanto itu. Dia ingin tetap memberi masukan dan mengkritisi KPK dari luar.

Sebelumnya, puluhan eks pegawai disebut tengah mengupayakan kembali ke KPK. Mereka adalah pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Saya memutuskan tidak kembali ke KPK," kata Yudi saat dihubungi, Senin (20/10/2025).

Yudi melanjutkan, ia akan senantiasa terus memberikan masukan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. "Karena ingin tetap menjaga dan mengkritisi KPK dari luar," ujarnya.

Yudi menjelaskan, alasannya memutuskan tidak kembali ke KPK lantaran khawatir adanya resistensi terhadap dirinya yang selama ini kerap mengkritisi KPK.

"Kalau saya kembali ke KPK, jangan-jangan resistensinya tinggi dari pihak-pihak yang dulu menyingkirkan kami, apalagi saat ini saya juga bersikap kritis dan keras," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menyatakan 57 mantan pegawai KPK hendak kembali ke lembaga antirasuah. Seiring keinginan itu, puluhan pegawai itu juga mengajukan permohonan agar hasil TWK pada 2020 dibuka ke publik.

Hasil TWK menyebabkan 57 mantan pegawai KPK tidak bisa melanjutkan bekerja di lembaga antirasuah pada 2020. "Semua satu (suara), balik ke KPK sebagai bentuk pemulihan hak," kata Lakso saat dihubungi, Selasa (14/10/2025).