Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah menyoroti berbagai kendala pengisian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) di sistem inti administrasi perpajakan, alias Coretax. Dia mendorong agar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan audit sistem tersebut.

Untuk diketahui, pelaporan SPT tahunan PPh khususnya untuk orang pribadi (OP) 2025 merupakan yang pertama kalinya menggunakan Coretax. Periode pelaporan untuk wajib pajak (WP) OP sudah berakhir, Kamis (30/4/2026), sedangkan untuk WP Badan diperpanjang sampai 31 Mei 2026.

Said mengatakan perlunya memperbaiki sistem teknologi untuk mendukung sistem administrasi perpajakan berjalan baik. Tujuannya agar ada integrasi data, dan sistem membaca kewajiban pajak lebih baik. Ini diharapkan bisa mendorong penerimaan perpajakan bisa lebih tinggi.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku Komisi Keuangan DPR mendukung Coretax. Ada kemajuan penting yaitu administrasi perpajakan yang lebih baik.

"Namun sejak awal pelaksanaan sistem IT Coretax terjadi beberapa kali kendala, dan itu terulang kembali saat ini. Harusnya sebelum sistem teknologi diberlakukan, ada uji keamanan, uji traffic, dan berbagai uji teknis lainnya," terang Said melalui keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Said lalu menyinggung apabila hambatan pengguna terjadi beberapa kali, maka dikhawatirkan kepatuhan WP untuk menyampaikan pelaporan pajak menurun.

Hal ini dinilai krusial apalagi di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan program-program pemerintah sekaligus pembangunan.

"Kalau kepatuhan wajib pajak menurun karena kendala sistem, tentu penerimaan pajak juga akan menurun," lanjut Said.

Untuk itu, Said mempertanyakan mengapa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Kemenkeu tidak melakukan pemeliharaan malam hari, seperti halnya yang dilakukan pada sistem perbankan.

Bahkan, pria yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini pun menduga masalah Coretax lebih dari sekadar pemeliharaan. Dia turut menilai adanya kelemahan yang tidak disiapkan dengan rencana kontigensi.

"Saya berharap Pak Menteri Keuangan bisa mengajak instansi terkait atau kalangan profesional untuk melakukan audit sistem, mendeteksi kelemahan dan memperbaikinya, agar kejadian serupa terus tidak terulang," ujarnya.

Error pada Coretax, terang Said, bukanlah kesalahan WP. Untuk itu, dia juga menyarankan DJP agar kembali memperpanjang periode pelaporan SPT OP sampai dengan 31 Mei sebagaimana SPT Badan. Khususnya apabila kendala teknis pengisian Coretax menjadi alasan para WP terlambat.

"Kalau SPT wajib pajak badan bisa sampai 31 Mei 2026, saya kira tidak ada kendala jika ada perpanjangan sehari atau bahkan seminggu untuk wajib pajak perorangan," terangnya.

Usulan Said ini didasarkan oleh realisasi penyampaian SPT sebagaimana yang disampaikan DJP, yakni 12,6 juta WP atau masih 84% dari target per Kamis (30/4/2026) sore.

"Bila coretax bermasalah, jangan sampai mengganggu target kebijakan strategis, jadi sebaiknya mundur, Ditjen Pajak mengatur saja teknis waktunya, agar wajib pajak yang lapor SPT bisa mencapai lebih dari 15 juta, dan menopang penerimaan negara," pungkasnya.

Sebagai informasi, pelaporan SPT OP sudah berakhir, Kamis (30/4/2026). Sebelumnya, batas ini sudah diperpanjang dari 31 Maret melalui relaksasi penghapusan sanksi administratif.

Kini, giliran SPT Badan yang diperpanjang pelaporannya dalam satu bulan ke depan. Artinya, perpanjangan ini dilakukan dari 30 April sampai 31Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas Konsultan Pajak yang tergabung dalam Kopijatigota Pro Bono Tax Advisory mendampingi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan melalui sistem Coretax Dirjen Pajak Kemenkeu.

Antusiasme wajib pajak terlihat tinggi dalam kegiatan Pos Bantuan Pajak Pro Bono (Posbapao) yang digelar komunitas konsultan pajak Kopijatigota di kawasan Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Layanan ini memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi melalui sistem Coretax.

Konsultan Pajak Kopijatigota Rahmad Adam mengatakan minat masyarakat untuk berkonsultasi cukup tinggi. Bahkan sebelum layanan dimulai, sejumlah wajib pajak sudah datang dan menunggu untuk mendapatkan bantuan pelaporan pajak.

“Kami baru datang saja sudah ada yang menunggu. Artinya kebutuhan pendampingan pelaporan SPT melalui Coretax memang cukup besar,” ujar Adam, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini dimulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Tercatat 52 wajib pajak datang langsung untuk berkonsultasi terkait pelaporan pajak mereka.

Sebagian besar peserta yang datang merupakan pegawai ASN dan karyawan swasta yang bekerja di lingkungan Gedung Smesco. Selain itu, terdapat pula beberapa wajib pajak orang pribadi dari kalangan pelaku UMKM yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi.

Dalam proses pendampingan, tim Kopijatigota menemukan sejumlah kendala yang masih banyak dialami wajib pajak terkait penggunaan sistem Coretax. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah belum melakukan aktivasi akun Coretax, sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan pelaporan pajak secara digital.

Selain itu, terdapat pula wajib pajak yang sudah mencoba melakukan aktivasi namun mengalami kendala teknis, sehingga membutuhkan bantuan langsung dari konsultan pajak anggota kopijatigota agar proses aktivasi dapat berjalan dengan benar.

Permasalahan lain yang kerap muncul adalah ketidaktahuan wajib pajak mengenai cara pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax. Banyak peserta yang mengaku masih bingung mengenai alur pengisian maupun dokumen yang perlu disiapkan.

Adam juga menyoroti kasus yang cukup sering terjadi, yaitu wajib pajak perempuan yang sudah menikah namun memiliki bukti potong pajak sendiri, tetapi belum memahami bagaimana cara melaporkannya dalam SPT melalui sistem Coretax.

“Kami membantu menjelaskan cara melaporkan bukti potong tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,” jelasnya.

Melalui kegiatan Pos Bantuan Pajak Pro Bono ini, Kopijatigota berharap masyarakat semakin memahami penggunaan sistem Coretax dan dapat melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan 31 Maret.

Jakarta: Transformasi sistem perpajakan nasional terus berjalan. Hingga akhir 2025, jutaan wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax.

Namun di balik capaian tersebut, pemerintah mengakui masih ada sejumlah kendala teknis yang membuat sistem ini belum berfungsi optimal.

11 juta wajib pajak sudah aktivasi Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 11,03 juta wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax per 31 Desember 2025 pukul 16.20 WIB.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli merinci, dari jumlah tersebut, 10.131.253 wajib pajak merupakan wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu, wajib pajak badan tercatat mencapai 814.932 WP, dan instansi pemerintah meningkat menjadi 88.369 WP. Adapun dari kalangan pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), jumlahnya masih 221 WP.

Aktivasi Coretax tidak berakhir 31 Desember 2025

DJP menegaskan bahwa batas waktu aktivasi akun Coretax tidak berhenti pada 31 Desember 2025. Wajib pajak masih dapat melakukan aktivasi hingga periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Rosmauli menjelaskan bahwa imbauan untuk segera mengaktivasi akun dan membuat Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) merupakan langkah mitigasi agar tidak terjadi penumpukan layanan saat masa pelaporan pajak.

“Pada prinsipnya, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE wajib pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum wajib pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax,” kata Rosmauli dikutip dari Antara, Kamis, 1 Januari 2026.

Pemerintah akui Coretax belum sepenuhnya optimal

Meski sudah jutaan wajib pajak mengakses dan melakukan ativasi Coretax, pemerintah mengakui bahwa sistem Coretax masih menghadapi berbagai tantangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga kini Coretax belum berfungsi sepenuhnya secara optimal.

Dalam taklimat media di Jakarta, Rabu, Purbaya mengatakan dirinya menerima sejumlah keluhan dari pengguna yang kesulitan mengakses sistem tersebut.

"Jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated, atau ada kurang apa, emailnya gantinya rumit. Nanti saya akan cek lagi ke orang pajak," ujarnya.

Menurut Purbaya, kendala utama Coretax terletak pada kerumitan tahapan administrasi, termasuk proses pendaftaran dan penggunaan email yang dinilai membingungkan bagi sebagian wajib pajak.

Menyikapi kondisi tersebut, ia meminta DJP untuk meningkatkan pendampingan kepada wajib pajak serta menyusun petunjuk teknis yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

(ANN)