KOMPAS.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menegaskan pentingnya penguatan peran Indonesia dalam aktivitas pelayaran internasional di Selat Malaka.

Langkah tersebut diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi wilayah yang dilintasi kapal, tetapi juga memperoleh nilai tambah ekonomi dari layanan maritim.

Komitmen itu disampaikan Direktur Utama PelindoAchmad Muchtasyar dalam Strategic Maritime Forum yang digelar pada peringatan Hari Pelaut Sedunia atau Day of the Seafarer 2026 di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Forum tersebut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Senior Director Transportation Danantara Asset Management Wamildan Tsani Panjaitan, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta, serta para pemangku kepentingan sektor maritim.

Dalam forum itu, para peserta membahas penguatan peran Indonesia dalam ekosistem pelayaran dan logistik internasional.

Achmad menjelaskan, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang memiliki arti strategis bagi Indonesia.

Selain menjadi koridor utama perdagangan internasional, kawasan tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui penyediaan layanan maritim yang terintegrasi.

“Selat Malaka bukan hanya jalur pelayaran internasional. Bagi Indonesia, kawasan ini adalah ruang strategis untuk memperkuat kedaulatan maritim sekaligus menangkap nilai ekonomi yang lebih besar dari aktivitas perdagangan dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Achmad menilai, Indonesia perlu memperkuat kehadirannya melalui penyediaan layanan maritim yang aman, andal, dan kompetitif.

Layanan tersebut mencakup pemanduan, penundaan, ship-to-ship transfer, transshipment, floating storage, hingga berbagai layanan pendukung kapal lainnya.

Dengan penguatan layanan tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi kawasan lintasan pelayaran, tetapi juga bagian penting dari rantai logistik dan perdagangan internasional.

"Ketika aktivitas pelayaran dunia melintas di dekat wilayah kita, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu menyediakan layanan yang kuat, andal, dan bernilai tambah bagi kepentingan nasional," jelas Achmad.

Meningkatkan keselamatan dan keamanan laut

Lebih lanjut, Achmad menegaskan, penguatan layanan maritim juga berperan penting dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.

Menurutnya, tingginya lalu lintas kapal di Selat Malaka membutuhkan tata kelola layanan yang baik untuk meminimalkan risiko kecelakaan, pencemaran, ataupun potensi tumpahan minyak atau oil spill yang dapat berdampak pada perairan Indonesia.

"Penguatan layanan pandu, tunda, dan layanan maritim lainnya bukan semata-mata soal bisnis. Ini juga menyangkut keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan kehadiran negara dalam menjaga ruang maritimnya," ucap Achmad.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pelindo terus mengembangkan layanan maritim di kawasan strategis. Salah satunya melalui pengoperasian Nipa Transfer Anchorage Area (NTAA) di Perairan Nipa, Kepulauan Riau, yang mulai beroperasi sejak Mei 2026.

Layanan tersebut mencakup ship to ship transfer, pelayanan kapal, serta floating storage untuk mendukung aktivitas maritim di sekitar Selat Malaka.

Achmad menyebutkan, pengembangan layanan di Perairan Nipa merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan dan logistik internasional.

“Ini bukan sekadar pengembangan bisnis kepelabuhanan, tetapi bagian dari upaya menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia," katanya.

Achmad juga menegaskan, penguatan layanan maritim harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan peran pelaut Indonesia.

Menurutnya, berkembangnya layanan pemanduan, penundaan, ship-to-ship transfer, serta berbagai layanan maritim lainnya akan membuka peluang lebih besar bagi pelaut nasional dan kelompok terkait untuk berkontribusi di sektor maritim, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Pelaut Indonesia memiliki kompetensi dan ketangguhan yang telah diakui. Karena itu, penguatan ekosistem maritim nasional harus sekaligus menjadi ruang bagi pelaut Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun di kawasan strategis internasional," jelas Achmad.

Perkuat layanan kepelabuhanan

Achmad menjelaskan, Pelindo saat ini terus memperkuat transformasi perusahaan dari operator pelabuhan menjadi penyedia layanan kepelabuhanan dan maritim yang terintegrasi atau end-to-end port and marine ecosystem integrator.

Transformasi tersebut diwujudkan melalui penguatan konektivitas pelabuhan, pengembangan layanan maritim, digitalisasi layanan, serta integrasi pelabuhan dengan kawasan industri dan hinterland untuk mendukung efisiensi rantai pasok nasional.

Menurut Achmad, optimalisasi potensi Selat Malaka tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Upaya tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, regulator, badan usaha milik negara (BUMN), pelaku usaha, dan komunitas maritim.

Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing layanan maritim sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari aktivitas pelayaran internasional.

"Selat Malaka harus menjadi ruang strategis yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” tegas Achmad.

Melalui kolaborasi yang kuat, kata dia, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan maritim, meningkatkan keselamatan pelayaran, memperbesar kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian nasional, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi pelaut Indonesia.

Melalui Strategic Maritime Forum dalam rangka Hari Pelaut Sedunia 2026, Pelindo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan ekosistem maritim nasional, meningkatkan daya saing layanan kepelabuhanan, serta memperbesar kontribusi sektor maritim bagi Indonesia.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) merombak jajaran direksi. Eks Wakil Direktur PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar diangkat menjadi Direktur Utama perusahaan.

Berdasarkan keterangan resmi perseroan, perubahan susunan pengurus tersebut juga menetapkan penambahan jabatan Wakil Direktur Utama. Pelindo menunjuk Drajat Sulistyo untuk mengisi posisi tersebut.

Perseroan turut melakukan sejumlah pergeseran dan pengisian posisi strategis lainnya di jajaran direksi.

Dalam perombakan ini, Prasetyadi menggantikan Putut Sri Muljanto sebagai Direktur Operasi. Sementara Boy Robyanto bergeser dari Direktur Investasi menjadi Direktur Manajemen Risiko.

Sebelum menjabat Dirut Pelindo, Achmad Muchtasyar menempati sejumlah posisi strategis di sektor energi. Ia pernah menjabat Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode Juli 2025 hingga Februari 2026.

Ia juga sempat menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Kementerian ESDM pada Januari-Februari 2025, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT PGN Tbk pada Mei 2021-November 2023.

Dari sisi pendidikan, Achmad merupakan lulusan S-1 Teknik Perminyakan Universitas Trisakti (1997) dan S-2 Teknik Industri University of New Haven (2000).

Ia juga meraih gelar S-1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara (2020) serta menyelesaikan Program Profesi Insinyur di Universitas Gadjah Mada (2023).

Berikut susunan direksi baru Pelindo:

* Direktur Utama: Achmad Muchtasyar* Wakil Direktur Utama: Drajat Sulistyo* Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Dwi Fatan Lilyana* Direktur Manajemen Risiko: Boy Robyanto* Direktur Keuangan: Bachtiar Soeria Atmadja* Direktur Teknik: M Suriawan Wakan* Direktur Komersial: Farid Padang* Direktur Pengembangan: Prasetyo* Direktur Operasi: Prasetyadi* Direktur Kelembagaan: Hendri Ginting

PT Pertamina Patra Niaga mengungkap alasan mengusulkan agar pembelian  LPG 3 kg dibatasi 10 tabung per bulan per satu kepala keluarga (KK).

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengatakan usulan pembatasan ini untuk mengendalikan lonjakan permintaan gas bersubsidi tersebut.

Ia menyebut kuota penyaluran LPG 3 kg cenderung meningkat setiap tahunnya dari jatah yang diberikan pemerintah dan kuota revisi.

"Dari kuota yang diberikan oleh pemerintah dan kuota revisi, kecenderungannya untuk LPG ini berbeda dengan BBM subsidi. LPG ini cenderung meningkat, bahkan selalu meningkat, selalu direvisi sejak tahun 2023," ujar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Perseroan memperkirakan penyaluran LPG 3 kg tanpa pembatasan tahun ini meningkat 3,2 persen atau 8,7 juta metrik ton (MT) dibanding realisasi pada 2025, yakni 8,51 juta MT.

Angka kenaikan tersebut juga telah mempertimbangkan peningkatan konsumen rumah tangga dan usaha mikro per bulan, serta penambahan konsumen petani yang menjadi sasaran pada 2026.

Adapun realisasi penyaluran LPG pada 2025 adalah 99,77 persen dari kuota revisi penyaluran 2025 sebesar 8,54 juta MT. Jika tahun ini penyaluran LPG 3 kg dibatasi 10 tabung per satu KK, maka estimasi penyaluran turun 2,8 persen atau 8,29 juta MT dari realisasi 2025.

"Kalau dari prognosa terhadap penyaluran LPG yang dibatasi atau dikendalikan, ini akan meningkat sekitar 300 ton, gak terlalu banyak," terangnya.

Karenanya, Pertamina Patra Niaga mengusulkan Komisi XI DPR RI untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur kebijakan pembatasan LPG subsidi 3 kg, termasuk mengenai desil-desil baru yang sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

"Kami mengharapkan dukungan dari bapak dan ibu yang terhormat, bagaimana pemerintah segera dapat mengeluarkan peraturan yang membatasi penggunaan LPG subsidi ini," ucap Ahmad.

"Namun, sekarang sudah dalam pembahasan untuk lebih detail lagi untuk membatasi penggunaan LPG ini bisa dikeluarkan peraturan yang lebih baik lagi, sehingga pemakaian LPG subsidi ini bisa kita kelola atau bisa kita kontrol lebih baik lagi dan bahkan bisa menurun," tambahnya.

Achmad menjelaskan pembatasan LPG 3 kg dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pada kuartal I, penyaluran LPG subsidi dilakukan tetap normal atau belum ada pengendalian.

Kedua, pada kuartal II dan III, penyaluran diterapkan dengan fase transisi pada konsumen rumah tangga menjadi maksimal 10 tabung per bulan untuk setiap KK.

Ketiga, pada kuartal IV, penyaluran diterapkan dengan per segmen atau desil dan pembatasan pembelian masih tetap maksimal 10 tabung per bulan untuk setiap KK.

PT Pertamina Patra Niaga mengusulkan agar penjualan LPG subsidi 3 kilogram (kg) dibatasi 0 tabung per bulan untuk setiap kepala keluarga (KK).

"Kami mengharapkan dukungan dari bapak dan ibu yang terhormat, bagaimana pemerintah segera dapat mengeluarkan peraturan yang membatasi penggunaan LPG subsidi ini," ujar Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

"Namun, sekarang sudah dalam pembahasan untuk lebih detail lagi untuk membatasi penggunaan LPG ini bisa dikeluarkan peraturan yang lebih baik lagi, sehingga pemakaian LPG subsidi ini bisa kita kelola atau bisa kita kontrol lebih baik lagi dan bahkan bisa menurun," tambahnya.

Achmad mengungkapkan kuota penyaluran LPG cenderung meningkat setiap tahunnya berdasarkan jatah yang diberikan pemerintah dan kuota revisi.

"Dari kuota yang diberikan oleh pemerintah dan kuota revisi, kecenderungannya untuk LPG ini berbeda dengan BBM subsidi. LPG ini cenderung meningkat, bahkan selalu meningkat, selalu direvisi sejak tahun 2023," ujar Achmad.

Ia memperkirakan penyaluran LPG tanpa pembatasan tahun ini meningkat sebesar 3,2 persen atau 8,7 juta metrik ton (MT) terhadap realisasi tahun 2025, 8,51 juta MT.

Angka kenaikan tersebut juga telah mempertimbangkan peningkatan konsumen rumah tangga dan usaha mikro per bulan dan penambahan konsumen petani yang menjadi sasaran pada 2026.

Adapun realisasi penyaluran LPG pada 2025 adalah 99,77 persen dari kuota revisi penyaluran 2025 sebesar 8,54 juta MT.

Sementara itu, apabila penyaluran LPG dengan pembatasan, maka estimasi penyaluran turun 2,8 persen atau 8,29 juta MT dari realisasi 2025.

"Kalau dari prognosa terhadap penyaluran LPG yang dibatasi atau dikendalikan, ini akan meningkat sekitar 300 ton, gak terlalu banyak," terangnya.

Karenanya, perusahaan mengusulkan Komisi XI DPR RI untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur kebijakan pembatasan LPG subsidi 3 kg, termasuk mengenai desil-desil baru yang sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Achmad menjelaskan pembatasan LPG subsidi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan.

Pertama, pada kuartal I, penyaluran LPG subsidi dilakukan tetap normal atau belum ada pengendalian.

Kedua, pada kuartal II dan III, penyaluran diterapkan dengan fase transisi pada konsumen rumah tangga menjadi maksimal 10 tabung per bulan untuk setiap KK.

Ketiga, pada kuartal IV, penyaluran diterapkan dengan per segmen atau desil dan pembatasan pembelian masih tetap maksimal 10 tabung per bulan untuk setiap KK.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakin stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta bakal terisi akhir Oktober ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laoade Sulaeman mengatakan mekanisme negosiasi PT Pertamina (Persero) dengan swasta berubah.

"Terakhir kan lelang. Lelang itu basisnya menggunakan seluruh yang mengusulkan lelang satu kali. Nah sekarang sedang diubah mekansimenya," ujarnya di sela Minerba Convex 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (15/10).

"Jadi masing-masing badan perusahaan swasta nanti yang berkomitmen dengan Pertamina. Jadi enggak satu dikumpul lagi, nanti masing-masing di treatment satu-satu," sambungnya.

Laode menargetkan perubahan mekanisme negosiasi bisa membuahkan hasil pada Jumat depan sehingga stok BBM di SPBU swasta bisa terisi akhir Oktober.

"Proses lelang ini kan enggak bisa terpecah-pecah. Harus menyatu terus. Makanya sekarang diubah. Mungkin Jumat insyallah itu sudah ada hasil yang lebih konkret. Optimis (akhir bulan ini pasokan BBM di SPBU swasta terisi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar SPBU swasta tidak jadi melakukan pembelian BBM dari Pertamina. Badan usaha ini mencakup Shell, APR (join venture BP-AKR) maupun dari Vivo.

Achmad mengatakan sebelumnya APR dan VIVO sepakat untuk membeli BBM murni dari Pertamina.

Hanya saja selang beberapa waktu, VIVO dan BP-AKR membatalkan membeli BBM Pertamina.

Achmad menyampaikan bahwa alasan kedua SPBU swasta tersebut membatalkan pembelian BBM karena base fuel Pertamina diketahui mengandung etanol sebesar 3,5 persen. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria mereka.

Padahal, menurut regulasi, kandungan etanol dalam BBM diperbolehkan hingga batas 20 persen.

"Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini, adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, dimana secara regulasi itu diperkenankan, etanol itu sampai jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20 persen etanol, kalau tidak salah. Sedangkan ada etanol 3,5 persen," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10).