Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat (10/4/2026) sukses dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sebagai bentuk dari langkah efisiensi konsumsi energi.

"Alhamdulillah, kemarin (Jumat) kita melaksanakan WFH secara konsekuen di DPR, di MPR, DPD RI, dan seluruh pegawai melaksanakan kegiatan dari rumah," ujar Eddy ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Eddy menyampaikan pelaksanaan WFH merupakan salah satu bukti dari komitmen parlemen untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa WFH dilaksanakan di semua lini, termasuk oleh anggota parlemen di Senayan.

Oleh karena itu, lanjut dia, ia berharap program WFH yang dicanangkan pemerintah diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat.

"Khususnya, dari unsur-unsur pemerintahan dalam rangka untuk melakukan konservasi energi, efisiensi energi di seluruh Indonesia," ucap Eddy.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan pola kerja kombinasi empat hari work from office (WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari WFH pada hari Jumat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN yang menekankan capaian kinerja dibandingkan kehadiran fisik.

Dalam skema ini, pengawasan tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian kerja yang terukur melalui sistem digital.

Setiap pimpinan instansi memiliki tanggung jawab langsung untuk memantau dan memastikan kinerja bawahannya tetap optimal, termasuk saat pelaksanaan WFH.

Setiap pejabat pembina kepegawaian/pimpinan instansi berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran kinerja bawahannya, serta memastikan sistem pelaporan kinerja berjalan secara efektif.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya.

ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi memulai kegiatan konstruksi untuk tahap II. Pembangunan tahap ini mengerjakan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif, proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, seluruh pekerjaan pembangunan IKN memiliki satu tujuan utama, yakni memastikan Nusantara siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

"Supervisi yang masuk dalam kontrak tidak boleh ada perubahan. Jika terjadi penyimpangan lebih dari 10 persen, kontrak dapat diterminasi. Seluruh laporan harus jelas, kehadiran dilakukan secara digital, serta tenaga ahli dan tenaga pendukung wajib berada di lokasi," ujarnya dalam pernyataan resmi dikutip, Jumat (19/12/2025).

Pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif memiliki dukungan 28 personel (tenaga ahli dan pendukung), dengan masa kerja mulai Desember 2025 hingga Oktober 2027 dengan kerja sama operasi (KSO) PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT. Formasi Empat Polaselaras Konsultan dan PT. Aksara Karya Konsultan.

Sementara itu, pembangunan jalan kawasan kompleks yudikatif, melibatkan 23 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai Desember 2027 dengan KSO PT. Perentjana Djaja dan PT. Disiplan Consult.

Selain pembangunan kawasan kompleks yudikatif dan legislatif, Adi menambahkan terdapat 4 paket pekerjaan supervisi pembangunan infrastruktur strategis lain di IKN. Seperti pembangunan jalan kawasan pendukung, dengan 25 personel dan masa kerja Desember 2025 hingga Desember 2027 dengan KSO PT. Formasi Empat Polaselaras Konsultan, PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) dan PT. Pola Teknik Konsultan.

Pembangunan Embung 1B, melibatkan 36 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai November 2027 dengan KSO PT. Rayakonsult dan PT. Caturbina Guna Persada. Pembangunan Embung 1C, dengan 36 personel dan masa kerja Desember 2025 hingga November 2027 dengan KSO PT. Mitra Utama Kenzo, PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan PT. Antusias Raya.

Pembangunan kolam retensi, melibatkan 34 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai November 2027 dengan KSO PT. Rayakonsult, PT. Hilmy Anugerah dan PT. Caturbina Guna Persada. Hingga saat ini sebanyak 26 dari total 28 paket pekerjaan Tahap II (2025-2028) telah ditandatangani, yang terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi/supervisi. Capaian ini menandai kesiapan Otorita IKN memasuki fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif, terencana, dan terintegrasi.