Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan aliran gas di Rokan, Riau, mulai pulih setelah ledakan pipa gas tanam milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) yang terjadi pada Jumat (9/1) dini hari.

“Sudah mulai mengalir dari beberapa hari yang lalu, tapi kan alirannya itu kami tambahkan secara bertahap. Tidak (langsung) maksimal, kami tahan (alirannya). Sudah dua kali meledak, jadi kami jaga (alirannya),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Laode menyampaikan pemulihan aliran gas di Rokan, Riau, telah menjadi perhatian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Penahanan aliran gas pun, lanjut dia, tidak dilakukan terlalu lama, sebab berpengaruh terhadap produksi minyak. Tahun ini, Kementerian ESDM memiliki target lifting minyak 610 ribu barel per hari, naik 5 ribu barel per hari apabila dibandingkan dengan target 2025.

Adapun estimasi produksi minyak yang hilang selama 20 hari imbas ledakan pipa gas sekitar 2 juta barel. Hilangnya produksi minyak tersebut menyebabkan Kementerian ESDM perlu mencari substitusi untuk menambal produksi yang hilang.

“Sekarang Kepala SKK Migas (Djoko Siswanto) ke Palembang. Di sana ada tambahan, jadi semua tambahan yang kecil-kecil kami upayakan,” kata Laode.

Kementerian ESDM memiliki tugas untuk menambah produksi sekitar 5 ribu–6 ribu barel per hari untuk menambal kehilangan produksi minyak akibat ledakan pipa gas PT TGI.

Ia memperkirakan, produksi minyak di Rokan kembali normal dalam beberapa hari ke depan.

“Kemarin saya komunikasi, informasinya dalam dua hari ke depan,” ujar Laode.

Diwartakan sebelumnya, ledakan pipa gas PT TGI menimbulkan kebakaran hebat di Inderagiri Hilir, Jumat (2/1). 10 orang dilaporkan terluka, masing masing tiga kendaraan dan bangunan juga dilaporkan terbakar.

Kemudian, Kepala Kepolisian Resor Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar menyampaikan ledakan pipa gas kembali terjadi pada Jumat (9/1) dini hari di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau.

Tetapi ledakan tersebut tidak menimbulkan kebakaran seperti kejadian serupa yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera tak berdampak secara signifikan terhadap lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional.

“Enggak. Enggak ada dampak besar,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM yang diterbitkan pada 2024, terdapat sejumlah blok minyak yang berlokasi di wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Blok minyak yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meliputi Blok A di Aceh Timur yang dikelola oleh PT Medco E&P Malaka (rata-rata produksi 1.055 BOPD), Blok B di Aceh Utara yang dikelola oleh PT Pema Global Energi (rata-rata produksi 833 BOPD), serta blok North Sumatera Offshore (NSO) yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) NSO (rata-rata produksi 40 BOPD).

Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meyakini lifting minyak melampaui 605 ribu barel per hari (bph), sebagaimana target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Untuk pertama kalinya sejak 2008, tutur Bahlil, lifting minyak Indonesia berhasil mencapai target yang termaktub di dalam APBN. Pada 2024, lifting minyak Indonesia berada di angka 580 ribu barel per hari.

Melalui paparannya, Bahlil menyampaikan terjadi peningkatan produksi minyak bumi pada periode Januari–Oktober 2025 sebesar 28,48 ribu barel per hari dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pada Januari–Oktober 2024, produksi minyak bumi berada di angka 577,02 ribu barel per hari. Sedangkan, pada Januari–Oktober 2025, produksi minyak bumi, termasuk NGL (Natural Gas Liquids) berada di angka 605,5 ribu barel per hari, melampaui target APBN yang ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakin stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta bakal terisi akhir Oktober ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laoade Sulaeman mengatakan mekanisme negosiasi PT Pertamina (Persero) dengan swasta berubah.

"Terakhir kan lelang. Lelang itu basisnya menggunakan seluruh yang mengusulkan lelang satu kali. Nah sekarang sedang diubah mekansimenya," ujarnya di sela Minerba Convex 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (15/10).

"Jadi masing-masing badan perusahaan swasta nanti yang berkomitmen dengan Pertamina. Jadi enggak satu dikumpul lagi, nanti masing-masing di treatment satu-satu," sambungnya.

Laode menargetkan perubahan mekanisme negosiasi bisa membuahkan hasil pada Jumat depan sehingga stok BBM di SPBU swasta bisa terisi akhir Oktober.

"Proses lelang ini kan enggak bisa terpecah-pecah. Harus menyatu terus. Makanya sekarang diubah. Mungkin Jumat insyallah itu sudah ada hasil yang lebih konkret. Optimis (akhir bulan ini pasokan BBM di SPBU swasta terisi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar SPBU swasta tidak jadi melakukan pembelian BBM dari Pertamina. Badan usaha ini mencakup Shell, APR (join venture BP-AKR) maupun dari Vivo.

Achmad mengatakan sebelumnya APR dan VIVO sepakat untuk membeli BBM murni dari Pertamina.

Hanya saja selang beberapa waktu, VIVO dan BP-AKR membatalkan membeli BBM Pertamina.

Achmad menyampaikan bahwa alasan kedua SPBU swasta tersebut membatalkan pembelian BBM karena base fuel Pertamina diketahui mengandung etanol sebesar 3,5 persen. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria mereka.

Padahal, menurut regulasi, kandungan etanol dalam BBM diperbolehkan hingga batas 20 persen.

"Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini, adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, dimana secara regulasi itu diperkenankan, etanol itu sampai jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20 persen etanol, kalau tidak salah. Sedangkan ada etanol 3,5 persen," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10).