PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) berhasil menghimpun dana segar Rp29,9 miliar melalui aksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Melalui keterbukaan informasi yang diumumkan pada 19 Juni 2026, MUTU menerbitkan 309.278.300 saham baru dengan harga Rp97 per saham. Aksi ini diikuti oleh sejumlah investor strategis.

PT Samala Serasi Utama menjadi investor terbesar dengan mengambil 103.092.700 saham. Perusahaan ini merupakan kemitraan antara Sandiaga Salahuddin Uno dan Roestandi Tsamanov.

PT Bumi Hijau Sedaya menyerap 41.237.100 saham.

Interra Resources Limited, perusahaan asal Singapura yang bergerak di sektor energi dan sumber daya, berinvestasi melalui anak usahanya di Indonesia.

Selain itu, investor lama seperti Andreas Tjahjadi, Leonard Tanubrata, serta Ridzki Kramadibrata (mantan Presiden Grab Indonesia) juga turut serta dalam aksi ini.

Manajemen MUTU menegaskan bahwa semua investor tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun dewan komisaris perseroan.

Direktur Keuangan MUTU, Sumarna, menyambut positif masuknya investor baru ini. Menurutnya, kepercayaan dari para investor strategis akan menjadi bahan bakar bagi MUTU untuk tumbuh lebih cepat.

"Kehadiran mereka menegaskan bahwa visi bisnis jangka panjang kami berada di jalur yang tepat,” ujar Sumarna.

Sandiaga Salahuddin Uno menambahkan bahwa investasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Ia melihat MUTU memiliki peran penting sebagai penyedia layanan sertifikasi, pengujian, dan verifikasi keberlanjutan.

Dana hasil private placement akan digunakan untuk memperkuat kapasitas operasional, antara lain:

Ekspansi laboratorium di sektor Halal.

Pengembangan bisnis Testing, Inspection, Certification, Verification, and Assurance (TICVA).

Percepatan pengembangan layanan karbon dan dekarbonisasi.

Langkah ini sejalan dengan kewajiban perdagangan karbon yang mulai berlaku pada 2026.

Pasca-transaksi, total saham MUTU yang ditempatkan dan disetor penuh meningkat menjadi 3.452.228.885 lembar. Dilusi kepemilikan saham bagi pemegang lama sekitar 8,96%.

PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp286,97 miliar dari laba tahun buku 2025. Nilai tersebut setara 50 persen dari laba bersih perseroan yang mencapai Rp574,26 miliar sepanjang tahun lalu.

Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang digelar Kamis (25/6).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Allo Bank Ari Yanuanto Asah mengatakan pembagian dividen kali ini merupakan yang kedua dalam sejarah perseroan sejak berdiri sebagai bank digital.

Menurut Ari, keputusan tersebut mencerminkan kinerja perseroan yang solid sekaligus komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

"Dalam RUPS Tahunan 2026, pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk kedua kalinya dalam sejarah bank atas pencapaian kinerja yang solid pada tahun 2025 dalam rangka memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholder bank," ujar Ari dalam RUPST, Kamis (22/6).

Ia menambahkan pencapaian tersebut menunjukkan model bisnis Allo Bank berada di jalur yang tepat untuk terus tumbuh secara kompetitif dan berkelanjutan.

Selain dividen, pemegang saham juga menyetujui alokasi laba ditahan sebesar Rp287,28 miliar untuk memperkuat permodalan dan mendukung pengembangan usaha. Sementara sisanya disisihkan sebagai dana cadangan.

Sepanjang 2025, Allo Bank membukukan laba bersih Rp574,26 miliar atau tumbuh 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp467,1 miliar.

Pertumbuhan laba ditopang kenaikan pendapatan bunga sebesar 29 persen secara tahunan menjadi Rp1,44 triliun. Di saat yang sama, pendapatan operasional perseroan melonjak 65 persen menjadi Rp542,57 miliar.

Ke depan, perseroan akan fokus memperkuat fondasi bisnis melalui pengembangan berbagai produk dan layanan perbankan digital, baik untuk segmen ritel maupun korporasi.

Strategi tersebut dilakukan dengan menghadirkan proses layanan digital end-to-end guna meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan pengalaman nasabah dalam bertransaksi.

Dalam RUPST yang sama, pemegang saham juga menyetujui sejumlah agenda lain, termasuk pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan 2025, penunjukan kantor akuntan publik untuk audit tahun buku 2026, penetapan remunerasi direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar, hingga pengkinian rencana aksi pemulihan sesuai ketentuan regulator.

Bisnis.com, PEKANBARU — BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau (Sumbarriau Kepri) menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada salah satu pekerja yang meninggal saat kerja.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Henky Rhosidien menjelaskan total manfaat yang diterima ahli waris peserta dari PT TH Indo Plantations mencapai Rp1,9 miliar.

Santunan tersebut terdiri dari santunan JKK meninggal dunia senilai Rp1,6 miliar, manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp150 juta, manfaat Jaminan Pensiun (JP) yang dibayarkan secara berkala sebesar Rp759.000 per bulan, serta beasiswa pendidikan anak Rp137 juta.

Henky menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menegaskan bahwa penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Musibah ini memang menjadi pukulan berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya," ujarnya, dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Pihaknya berharap manfaat yang diterima dapat membantu meringankan beban ahli waris serta memberikan keberlanjutan kehidupan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Henky mengapresiasi peran aktif PT TH Indo Plantations yang telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut memastikan pekerja mendapatkan perlindungan sosial yang optimal ketika risiko kerja terjadi.

Perwakilan manajemen PT TH Indo Plantations pun menyatakan komitmennya untuk terus memastikan seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

Sementara pihak ahli waris menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan manfaat yang diterima, yang dinilai sangat membantu keluarga dalam menghadapi situasi sulit pasca musibah.

Henky mengingatkan bahwa risiko kecelakaan kerja dapat menimpa siapa pun, kapan dan di mana saja. Dia mengimbau seluruh pekerja untuk tidak menunda perlindungan diri melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Dengan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat lebih fokus dalam bekerja karena terbebas dari rasa cemas sehingga berujung pada produktivitas yang terus meningkat dan cita-cita universal coverage jaminan sosial dapat segera terwujud," pungkas Henky.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy menambahkan bahwa santunan yang diberikan menunjukkan pentingnya kepesertaan aktif pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama pada sektor perkebunan yang memiliki tingkat risiko kerja cukup tinggi.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial tidak hanya memberikan manfaat finansial saat risiko terjadi, tetapi juga menjadi bentuk kepastian masa depan bagi keluarga pekerja.

“Kami mengimbau seluruh perusahaan agar memastikan pekerjanya terdaftar dan aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Risiko kerja dapat terjadi kapan saja, sehingga perlindungan ini menjadi sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja maupun keluarganya,” ujar Ruszian Dedy.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2026 telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp15,9 miliar terkait pelanggaran manipulasi di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menjelaskan bahwa denda tersebut dikenakan OJK kepada enam pihak perorangan. Selain itu, OJK juga memberikan sanksi administratif tertulis kepada satu pihak perorangan.

"Selain itu OJK juga telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp62,78 miliar kepada 68 pihak," ujar Fawzi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Kasus tersebut terdiri dari satu sanksi administratif berupa pencabutan izin, empat sanksi administratif pembekuan izin dan tujuh sanksi administratif berupa peringatan tertulis, serta delapan perintah tertulis yang sudah ditegakkan OJK.

Penegakan hukum di pasar modal tersebut melengkapi serangkaian penindakan yang dikenakan otoritas sepanjang 2025. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan telah menjatuhkan 3.040 sanksi terhadap 453 perusahaan tercatat sepanjang tahun 2025. Sanksi tersebut mencakup keterlambatan penyampaian laporan keuangan, hingga pemenuhan free float.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menjelaskan BEI secara konsisten memantau pemenuhan kewajiban emiten dan akan mengenakan sanksi sesuai peraturan Bursa Nomor I-H apabila ditemukan pelanggaran, demi memastikan perdagangan efek berlangsung teratur, wajar, dan efisien. “Sepanjang tahun 2025, BEI telah mengenakan sejumlah 3.040 sanksi kepada 453 perusahaan tercatat,” tutur Kautsar, Senin (2/3/2026).

Berdasarkan data BEI, sanksi terbanyak pada 2025 masih terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan, yakni sebanyak 1.223 sanksi atau naik 2% dibandingkan 2024 yang tercatat 1.203 sanksi. Meski demikian, jumlah perusahaan tercatat yang dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut menurun 20% menjadi 196 emiten dari sebelumnya 246 emiten.

BEI juga menjatuhkan 577 sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan bulanan registrasi efek, turun 10% secara tahunan dari 642 kasus. Penurunan juga terlihat dari jumlah perusahaan yang terkena sanksi, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 134 emiten pada 2025 atau turun 29%.

Sementara itu, sanksi atas permintaan penjelasan meningkat 16% menjadi 454 sanksi pada 2025 dari 390 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi meningkat, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 214 emiten pada 2025 atau naik 14%.

Adapun pelanggaran terkait kewajiban pemenuhan free float tercatat sebanyak 386 sanksi atau turun 14% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 449 sanksi. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi atas pemenuhan free float juga menyusut 25% menjadi 83 emiten dari sebelumnya 110 emiten.

Sanksi atas kewajiban public expose tahunan juga menurun 11% menjadi 211 sanksi, dari 238 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi turun 3% menjadi 160 emiten dari 165 emiten pada tahun sebelumnya.

Kautsar memastikan ke depan BEI akan terus berupaya untuk meningkatkan disiplin perusahaan tercatat melalui pembinaan berkelanjutan, pemantauan pemenuhan kewajiban, pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan kewajiban, serta berbagai inisiatif lainnya.

Bisnis.com, DENPASAR — Penukaran uang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang Ramadan 2026 mencapai Rp19,9 miliar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K.Pamungkas menjelaskan nilai penukaran uang tersebut baru pada termin pertama, dan akan terus bertambah jelang Hari Raya Idulfitri.

"Pada termin 1 layanan bersama BI dan Perbankan kami sediakan di 85 titik. Kemudian kas keliling sudah dilakukan sebanyak 4 kali," jelas Hario, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Kemudian pada termin 2 kas keliling dilakukan sebanyak 2 kali pada 3 Maret dan 4 Maret 2026. Kemudian layanan bersama BI dan Perbankan 85 titik pada 18 Maret 2026. Layanan terpadu di Islamic Centre pada 9 Maret—12 Maret 2026.

Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan uang tersebut, saat ini KPwBI Prov.NTB telah menyiapkan uang Rupiah sebesar Rp3,3 Triliun. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan kebutuhan uang Rupiah diantaranya adanya pembayaran gaji dan THR bagi ASN, TNI, POLRI dan sektor swasta, pencairan bantuan sosial, dan meningkatnya aktivitas ekonomi dampak faktor musiman yaitu meningkatnya mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan di tengah libur panjang.

Secara nasional, proyeksi kebutuhan uang pada Ramadan dan ldulfitri 2026 mencapai Rp185,6 triliun meningkat sebesar 15,1% dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp161 triliun.

Dalam program Serambi, Hario menjelaskan ada tiga hal utama yakni pertama upaya Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan sesuai, just in time dan berkualitas layak edar bagi masyarakat.

"Upaya ini ditempuh melalui menyediakan Rupiah sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk strategi distribusinya ke seluruh wilayah Provinsi NTB," jelas Hario.

Kedua layanan Rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jangkauan maksimal hingga ke wilayah 3T (Terdepan Terluar Terpencil) dan yang jauh dari jangkauan layanan perbankan (Low Access to Cash), untuk hal ini Bl berkolaborasi secara terpadu bersama Perbankan dengan membuka layanan penukaran uang di jaringan kantor cabang perbankan.

Ketiga edukasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mengenali keaslian Rupiah, cara merawat Rupiah, dan belanja bijak menggunakan Rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menerima hibah kapal patroli dari Jepang dengan total senilai 1,9 miliar yen. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Dony Ermawan Taufanto saat rapat tertutup bersama Komisi I, Selasa (10/2/2026).

Dony mengatakan kapal yang diterima Indonesia sekitar 3 atau 4 unit. Hibah bukan kali pertama, sebelumnya RI menerima 2 unit kapal dari Jepang Senilai 1 miliar Yen. Dia menyebut pada hibah teranyar ini, kecepatan kapal sampai 40 knot.

"Tahun ini 2025 yang lalu dirapatkan tadi kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japanese Yen. Ini tadi kita rapat dengan komisi I DPR RI pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari pemerintah Jepang tersebut," katanya.

Dia menjelaskan bahwa RI tidak mengeluarkan dana sepersenpun dari hibah tersebut. Penambahan unit kapal akan diperuntukkan menjaga wilayah perairan Indonesia, terutama di lokasi-lokasi yang masuk kategori rawan.

Pemberian hibah juga mampu mempererat hubungan antara Indonesia dengan Jepang.

"Dari aspek ekonomi juga kita tidak mengeluarkan anggaran sepersepun dari APBN kita. Kita tinggal menerima memang peralatan yang ada secukupnya untuk nonkombatan. Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri. Ini akan mempererat hubungan kerjasama kita dengan Jepang," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I Utut Adianto mengatakan hibah yang dilakukan telah melalui mekanisme untuk selanjutnya di bahas dalam rapat paripurna. Setelahnya, kapal dapat digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Hari ini persetujuan, mekanisme selanjutnya adalah diparipurnakan. Nah setelah itu baru barang biasanya menggelinding ke sini dan bisa digunakan. Nanti tentu kementerian yang mengatur biasanya kalau kapal ya ke Angkatan Laut kurang lebih," ucap Utut.

Sebagai informasi, dalam kesempatan itu tampak hadir Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta para wakil kepala staf dari tiga matra.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) menyampaikan akan kembali melakukan pembelian kembali saham atau buyback. BUKA menganggarkan dana sebesar Rp280,9 miliar untuk melakukan buyback.

Manajemen BUKA dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan BUKA memiliki sisa dana untuk melakukan buyback sebesar Rp280,99 miliar dan belum melampaui batasan maksimum dalam pelaksanaan buyback.

“Jumlah nilai keseluruhan buyback diperkirakan sebesar-besarnya Rp280,99 miliar, yang merupakan sisa dari dana yang dialokasikan untuk buyback sebelumnya,” tutur manajemen BUKA, Jumat (6/2/2026).

Menurut manajemen, langkah buyback ini diambil untuk menjaga kestabilan antara fundamental perseroan dan fluktuasi kondisi pasar saat ini, serta tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan dapat terus terjaga dalam mendukung usaha perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam melakukan buyback ini, BUKA bertujuan untuk menunjukkan keyakinan terhadap nilai intrinsiknya, mengoptimalkan struktur modal, serta memperkuat kemampuannya dalam memberikan nilai pertumbuhan yang berkelanjutan ke pemegang saham.

Adapun pelaksanaan buyback ini diyakini manajemen tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional dan pendapatan BUKA, karena BUKA pada saat ini memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.

Adapun buyback ini akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah keterbukaan informasi ini, terhitung tanggal 9 Februari 2026 hingga 8 Mei 2026.

Menurut manajemen, BUKA akan melakukan buyback secara bertahap atau sekaligus, baik melalui maupun di luar bursa efek. Dalam hal buyback dilakukan melalui bursa, maka BUKA akan menunjuk satu perantara perdagangan efek untuk melakukan buyback.

Manajemen juga menuturkan buyback tidak akan menyebabkan menurunnya pendapatan perseroan. Selain itu, buyback juga tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan perseroan karena BUKA memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional, serta pembelian kembali saham.

Adapun sumber dana yang digunakan BUKA untuk buyback berasal dari optimalisasi kas internal perseroan, yang bukan merupakan dana hasil IPO, dan bukan dana yang berasal dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun.

Sebagai informasi, pada buyback sebelumnya, BUKA melakukan buyback saham dan menganggarkan dana Rp420,79 miliar. Buyback tersebut berlangsung sejak 24 Oktober 2025 sampai 23 Januari 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret dua mantan pejabat Kementan berinisial IM dan DSD.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan kasus ini bermula dari laporan Inspektorat Kementan yang mengirimkan hasil audit perjalanan dinas senilai Rp9 miliar.

"Kami sampaikan bahwa ada pengaduan dari satu kementerian kelembagaan kepada Polda Metro Jaya. Mengirimkan hasil audit BPKP DKI dengan nominal kerugian terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas sebesar Rp9 miliar," ujar Budi di Polda Metro Jaya, Rabu (28/1/2026).

Dia menambahkan, setelah dilakukan pendalaman dengan memeriksa saksi, barang bukti hingga audit telah ditemukan kerugian sebesar Rp5,9 miliar.

Namun, Budi belum menjelaskan lebih detail terkait perkara ini, termasuk pihak-pihak yang sudah diperiksa. Dia hanya mengatakan bahwa kasus ini berlangsung pada periode 2020-2024.

"Jadi proses ini masih berjalan, saat sekarang kedua orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk penetapan penyita pengadilan sudah keluar," pungkasnya.

Di lain sisi, Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Arief Cahyono membenarkan bahwa kasus dugaan korupsi Rp27 miliar merupakan hasil audit investigatif Inspektorat Jenderal.

Arief menerangkan kasus ini terbongkar setelah Deni, pejabat bawahan IM mengakui telah menerima dana sebesar Rp10 miliar dalam proyek di Kementan.

Setelah itu, Itjen Kementan melakukan audit investigatif dan menemukan adanya proyek fiktif dengan nilai total mencapai Rp27 miliar.

“Kasus ini bukan opini atau narasi sepihak. Perkara ini terbongkar dari pengakuan dan diperkuat audit investigatif resmi Inspektorat. Jadi tidak benar jika disebut sebagai fitnah,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/1/2025).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total udang asal Indonesia yang ditolak dan dikembalikan oleh Amerika Serikat (AS) pada September 2025 mencapai 152,32 ton dengan nilai US$ 1,26 juta atau sekitar Rp20,9 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan bahwa AS menjadi negara dengan porsi pengembalian terbesar dari total ekspor udang yang direimpor pada periode tersebut.

“Reimpor udang pada September 2025 tersebut mayoritas dikirim dari Amerika Serikat yaitu sebesar 152,32 juta ton atau senilai US$ 1,26 juta,” ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025).

Secara total, ekspor udang Indonesia yang dikembalikan dari sejumlah negara pada September 2025 tercatat 240,54 ton dengan nilai US$ 2,09 juta. Data tersebut mempertegas besarnya porsi AS dalam kasus pengembalian produk perikanan tersebut.

Pada momen yang sama, Pudji juga menyampaikan bahwa tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

"Tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India Nilai ekspor ketiga negara ini memberikan share sekitar 41,81% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga September 2025," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pudji juga menyampaikan bahwa sepanjang Januari-September 2025, nilai ekspor Indonesia meningkat 8,14% atau mencapai US$ 209,80 miliar dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan, nilai impor untuk periode yang sama mencapai US$176,32 miliar atau meningkat hingga 2,62%.