Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri coal to chemical....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung perusahaan energi asal China, Beiken Energy Group, untuk menjalin kolaborasi strategis dalam pengembangan proyek hilirisasi batu bara menjadi produk kimia (coal to chemical) di Indonesia.

Dalam keterangan di Jakarta, Minggu, langkah itu merupakan bagian dari upaya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat rantai pasok industri kimia nasional melalui pemanfaatan batu bara sebagai bahan baku industri petrokimia bernilai tambah tinggi.

‎"Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri coal to chemical, khususnya untuk menghasilkan produk turunan seperti methanol, olefin, propylene, polyolefin, BDO, dan bahan kimia lanjutan lainnya. Kolaborasi dengan Beiken Energy diharapkan mampu mempercepat hilirisasi industri kimia, memperkuat rantai pasok nasional, serta meningkatkan substitusi impor bahan baku kimia," ujar Menperin.

‎Menperin pada Jumat (10/10), telah melakukan pertemuan dengan pihak Beiken, di Beijing, China untuk membahas penguatan kolaborasi.

Beiken Energy merupakan perusahaan berbasis di Beijing yang berdiri sejak tahun 2009, dengan kompetensi di bidang rekayasa terintegrasi, eksplorasi dan produksi minyak dan gas, serta pengembangan teknologi konversi energi, termasuk teknologi gasifikasi batu bara.

‎Teknologi ini berpotensi mendukung transformasi industri batu bara Indonesia dari dominasi karbonisasi menuju industri kimia bernilai tinggi, dengan produk turunan seperti polyolefin dan BDO (1,4-Butanediol).

‎Lebih lanjut, teknologi Beiken mampu mengatasi tantangan dalam pemrosesan batu bara kalori rendah serta menghadapi profil usaha berisiko tinggi, seperti kondisi bertekanan dan bersuhu tinggi (high-pressure/high-temperature) yang umum dijumpai pada proyek strategis di Indonesia.

Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung penguatan hilirisasi industri kimia nasional serta memperluas peluang kolaborasi dalam pengembangan industri berbasis gasifikasi.

‎Beiken saat ini belum memiliki investasi di Indonesia, namun menyatakan ketertarikannya untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan industri coal to chemical terutama di bidang gasifikasi batu bara kalori rendah.

"‎Teknologi Beiken dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pemrosesan batu bara kalori rendah menjadi bahan kimia bernilai tambah. Hal ini sejalan dengan agenda hilirisasi nasional untuk memperkuat struktur industri kimia dasar dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor," kata Menperin.

‎Pengembangan coal to chemical menjadi bagian penting dalam strategi industrialisasi Indonesia yang menekankan peningkatan value creation dan efisiensi rantai pasok.

‎Kolaborasi dengan mitra internasional yang memiliki keunggulan teknologi seperti Beiken diharapkan mampu mendukung peningkatan kapasitas industri kimia nasional, termasuk produksi methanol sebagai bahan antara untuk olefin, propylene, polyolefin, dan produk petrokimia lainnya.

‎Pertemuan dengan Beiken Energy menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung transformasi industri nasional berbasis inovasi teknologi.

‎"Dengan dukungan mitra strategis seperti Beiken Energy, kami optimistis pengembangan proyek coal to chemical dapat mempercepat terbentuknya ekosistem industri kimia yang tangguh, efisien, dan berdaya saing global," kata Menperin.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Capaian investasi dan kerja sama yang dihasilkan memperlihatkan kepercayaan internasional terhadap arah kebijakan keberlanjutan Indonesia....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menyampaikan capaian investasi dan kerja sama yang berlangsung di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 merupakan cerminan kepercayaan internasional terhadap arah kebijakan keberlanjutan Indonesia.

“Capaian investasi dan kerja sama yang dihasilkan memperlihatkan kepercayaan internasional terhadap arah kebijakan keberlanjutan Indonesia, serta memperkuat pondasi ekonomi hijau yang tangguh dan inklusif,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pernyataan tersebut terkait dengan keberhasilan ISF 2025 menghasilkan tiga belas nota kesepahaman dan tiga Letter of Intent, serta komitmen investasi senilai Rp278,33 triliun atau 17,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Rachmat Kaimuddin yang juga merupakan Ketua Pelaksana ISF 2025 menegaskan, ISF 2025 menunjukkan komitmen Indonesia untuk berada di garda depan pembangunan berkelanjutan global.

Menurutnya, forum ini bukan sekadar wadah berbagi gagasan, tetapi ajang untuk memastikan kolaborasi lintas pemangku kepentingan benar-benar menghasilkan langkah nyata.

Ia menambahkan, antusiasme lebih dari 12.500 peserta dari 61 negara juga mencerminkan besarnya perhatian dunia terhadap upaya Indonesia dalam memimpin transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Dalam forum ini, juga disampaikan proyek-proyek hijau yang akan segera diluncurkan seperti Waste to Energy di 33 kota di seluruh Indonesia.

Saat ini, proyek-proyek tersebut berhasil menarik minat 192 perusahaan global. Hal ini menunjukkan semangat kolaboratif yang telah dibangun sejak hari pertama ISF 2025, dan di hari kedua menjadi momentum implementasi, ketika diskusi tingkat tinggi bertransformasi menjadi aksi konkret melalui kerja sama strategis dan investasi lintas sektor.

Di sisi lain, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menyampaikan sebagian besar komitmen investasi tersebut akan direalisasikan secara bertahap dalam bentuk proyek-proyek energi hijau, pengembangan rantai pasok berkelanjutan, serta inisiatif dekarbonisasi industri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

berbagai kesepakatan yang dihasilkan ISF 2025 merupakan bentuk konkret keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan capaian dalam gelaran Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Jakarta, 10-11 Oktober yang berhasil mencatatkan komitmen investasi hijau senilai Rp278 triliun.

Komitmen tersebut tertuang dalam 13 nota kesepahaman (MoU) dan tiga deklarasi strategis, mencakup sektor energi bersih, kelautan, karbon, kehutanan, dan infrastruktur hijau.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan dalam keterangan di Jakarta, Minggu, menyatakan berbagai kesepakatan yang dihasilkan ISF 2025 merupakan bentuk konkret keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan.

Nurul menyampaikan keseluruhan nota kesepahaman tersebut, sebagian besar memuat komitmen investasi meski belum seluruhnya akan direalisasikan tahun ini, serta menilai capaian itu merupakan hasil konkret dari forum ISF 2025.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin menilai penandatanganan MoU di ISF menjadi bukti bahwa Indonesia kini aktif memimpin upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon.

"Penandatanganan 13 MoU di kegiatan ISF 2025 kami harapkan akan berdampak langsung bagi pencapaian transisi energi bersih dan ekonomi rendah karbon Indonesia. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi berada di posisi menunggu, tetapi kita aktif memimpin," kata dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani menegaskan bahwa dunia usaha siap menjadi lokomotif transisi hijau nasional.

"Investasi hijau tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang besar bagi UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan transformasi industri nasional menuju arah yang lebih tangguh dan berkelanjutan," katanya.

Berikut daftar lengkap MoU yang ditandatangani di ISF:

1.Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO)
-Pihak penandatangan: Kemenko Infrastruktur, ADB, KIAT
-Pembentukan kantor fasilitasi proyek infrastruktur strategis dengan dukungan teknis dan keuangan dari mitra internasional.
-Komitmen mendukung realisasi investasi infrastruktur senilai 11 miliar dolar AS.

2.Indonesia Incorporated on Seaweed – Advancing a Sustainable Blue Economy
-Pihak penandatangan : Conservation International, Konservasi Indonesia, APINDO, dan Standard Chartered
-Fokus pada pengembangan industri rumput laut berkelanjutan yang mendukung ekonomi biru, restorasi laut, dan inklusi ekonomi pesisir.

3.Standby Trade & Loan Facility untuk Proyek Pembangkit Panas Bumi Dieng 2
-Pihak penandatangan: PT Bank Negara Indonesia (BNI) & PT Geo Dipa Energi
-Dukungan pembiayaan bagi pengembangan energi panas bumi untuk mempercepat transisi energi bersih nasional.

4.Net Zero Advisory & Solutions Strategic Collaboration
-Pihak penandatangan: BESTARI & Utomodeck Group
-Kolaborasi dalam konsultasi strategis dan implementasi solusi dekarbonisasi di sektor manufaktur dan konstruksi.

5.Maritime Infrastructure Partnership for Clean Mobility
-Pihak penandatangan: PT Utomo Mobilitas Bersih Indonesia, Pyxis Maritime Pte. Ltd
-Kerja sama membangun infrastruktur maritim rendah emisi, khususnya dalam konteks pelabuhan dan armada kapal hijau.

6.Indonesia - Germany Cooperation for Sustainable Development
-Pihak penandatangan: GIZ (Jerman) & Kadin Indonesia
-Inisiatif bersama memperkuat kapasitas sektor swasta Indonesia menuju pembangunan yang tangguh dan netral karbon.

7.Sustainable Forestry-Related Economic Policy and Investment Programs
-Pihak penandatangan : Kadin Indonesia & Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
-Uji coba model bisnis hutan lestari dan multiproduk, mendorong peran sektor swasta dalam rehabilitasi hutan berkelanjutan.

8.Carbon Markets Capacity Building
-Pihak penandatangan : KLH & IETA (International Emissions Trading Association)
-Peningkatan kapasitas institusi nasional dalam merancang dan mengimplementasikan pasar karbon yang kredibel dan transparan.

9.Advance Sustainable Paper and Packaging Solutions
-Pihak penandatangan : Asia Pulp & Paper (APP) & Lubrizol
-Pengembangan solusi kemasan pangan berbasis bahan bio yang dapat terurai alami, mendukung pengurangan limbah plastik.

10.Strategic Alliance PI – ACWA POWER for Industrial Decarbonization of PI
-Pihak penandatangan : Pupuk Indonesia & ACWA Power
-Transformasi aset industri pupuk menuju operasional rendah karbon melalui teknologi energi bersih.
-Potensi nilai investasi hingga 250 juta dolar AS

11.Green Hydrogen Potential for Decarbonization of Maritime Transportation in Small Island
-Pihak penandatangan : GIZ, HDF Energy, Neuman & Esser
-Eksplorasi potensi hidrogen hijau untuk dekarbonisasi transportasi laut di kepulauan terpencil Indonesia.

12.Sustainable Used Cooking Oil Collection and Other Sustainability Initiatives
-Pihak penandatangan: PT Noovoleum Indonesia Investama & PT Artotel Group Indonesia
-Kerja sama dalam pengumpulan minyak jelantah berkelanjutan dan pengembangan inisiatif keberlanjutan lainnya.

13.Advancing sustainable trade & investment corridors between Indonesia/Southeast Asia and Hong Kong/Greater China
-Pihak penandatangan: KADIN Indonesia & South China Morning Post (SCMP)
-Kolaborasi strategis untuk memperkuat koridor perdagangan dan investasi berkelanjutan antara Indonesia serta kawasan Asia Tenggara dengan Hong Kong dan Tiongkok Raya

Tiga deklarasi yang disepakati di ISF:

1.Launch of Indonesia Transition Factbook oleh BloombergNEF & Kadin Indonesia
2.Strategic Collaboration for Indonesia’s Low Carbon Future – Carbon Capture Storage (CCS) and Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) Roadmap at Block Arun oleh PT Energi Mega Persada (EMP) & PEMA
3.Inauguration of the Indonesian Association of EV Charging Owners (ASPELUSI)

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kami memilih bambu karena bambu adalah tumbuhan yang memiliki sifat tumbuh cepat, berdampak rendah secara karbon dan serbaguna

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjelaskan bahwa penggunaan bambu sebagai elemen utama dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 bermakna sebagai simbol keberlanjutan.

“Kami memilih bambu karena bambu adalah tumbuhan yang memiliki sifat tumbuh cepat, berdampak rendah secara karbon dan serbaguna,” ucap Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) Rachmat Kaimuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sifat ini, lanjut Rachmat, sejalan dengan filosofi di ISF 2025. Ia menyampaikan bahwa melalui representasi visual ini, ISF mengajak semua pihak untuk tidak berhenti pada ide dan diskusi, melainkan bergerak bersama mewujudkan perubahan nyata bagi bumi dan generasi mendatang.

“Kami ingin Indonesia dan dunia dapat tumbuh dengan cepat, resilien dan berkelanjutan,” ujar dia.

Sebagai material alami yang tumbuh subur di tanah Indonesia, bambu dikenal karena kemampuannya tumbuh cepat tanpa merusak tanah, menjadikannya simbol nyata dari keberlanjutan.

Di sisi lain, sifatnya yang kuat namun lentur merepresentasikan ketangguhan, sebuah karakter yang mampu bertahan dan menyesuaikan diri di tengah berbagai tekanan.

Oleh karenanya, elemen bambu bukan sekadar untuk memenuhi aspek estetika, melainkan cerminan dari nilai-nilai yang diusung dalam forum ini soal keberlanjutan dan ketangguhan.

Dengan tema besar “Investing in a Resilient, Sustainable, and Prosperous World”, ISF 2025
menegaskan komitmen Indonesia untuk mengedepankan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan, inovasi dan kolaborasi, sebagaimana bambu yang tumbuh kokoh, lentur dan terus memberi kehidupan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kemenangan bukan hanya soal medali, tetapi juga tentang bagaimana kita terus berproses, menjaga semangat dan membangun jiwa kompetitif yang sehat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2025 di Palembang, Sumatera Selatan pada 5–11 Oktober, momen menumbuhkan nilai positif untuk meningkatkan produktivitas pegawai.

“Kemenangan bukan hanya soal medali, tetapi juga tentang bagaimana kita terus berproses, menjaga semangat dan membangun jiwa kompetitif yang sehat. Saya harap seluruh pegawai Kemenperin terus rajin berlatih dan menjaga semangat sportivitas, karena ini juga cerminan dari etos kerja kita di kementerian,” kata Menperin dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dalam gelaran olahraga aparatur sipil negara (ASN) tersebut, Kemenperin berhasil meraih medali perunggu pada cabang olahraga tenis lapangan perorangan ganda putra usia 85. Capaian ini menjadi bukti semangat juang dan kekompakan aparatur Kemenperin dalam menjunjung tinggi sportivitas dan semangat kebersamaan.

“Saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kontingen Kemenperin yang telah berjuang dengan semangat luar biasa di Pornas XVII Korpri 2025. Raihan medali perunggu adalah hasil dari kerja keras, disiplin dan kebersamaan seluruh tim,” ujar Menperin lagi.

Lebih lanjut, Menperin menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus mempersiapkan keikutsertaan pada Pornas XVIII Korpri Tahun 2027 di Lampung, dengan harapan dapat meraih hasil yang lebih gemilang.

“Kami akan menyiapkan pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan, agar kontingen Kemenperin tampil lebih siap dan mampu memberikan hasil terbaik di Pornas berikutnya. Semoga semangat juang di bidang olahraga ini juga menular dalam semangat kita melayani bangsa melalui kinerja industri nasional,” kata Agus.

Ajang Pornas Korpri merupakan momentum penting untuk mempererat kebersamaan antarpegawai kementerian dan lembaga, sekaligus menjadi wadah pembinaan olahraga di kalangan ASN.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kompetitif, disiplin dan sinergi yang terbangun dapat mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas aparatur negara di berbagai bidang.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Konektivitas ini kalau terbangun dengan baik maka tuna segar dari Donggala bisa dikirim langsung ke Jepang...,

Donggala (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah menggandeng Balai besar pengujian, penerapan produk kelautan dan perikanan (BBP3KP) sepakat untuk meningkatkan serta menguatkan hilirisasi tuna lokal di daerah itu.

Kepala BBP3KP Rahmadi Sunoko mengatakan, tujuan kerja sama itu guna mentransformasi Kabupaten Donggala sebab dikenal sebagai penghasil tuna terbesar di Indonesia.

"Jadi Donggala ini ke depan kita dorong menjadi pusat industri pengolahan tuna yang mandiri," kata Rahmadi saat ditemui awak media di Banawa, Minggu.

Ia menuturkan, pentingnya keterlibatan seluruh pihak baik dari pemerintah daerah hingga pusat dalam memberikan perhatian besar terhadap pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Donggala.

"Tentunya kerja sama ini merupakan langkah awal dalam penyusunan program jangka pendek dan menengah guna mendukung industri pengolahan hasil laut di Donggala," ucapnya.

Menurut dia, nantinya pengolahan tuna lokal di Donggala bisa memperkuat sektor ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas pangan di daerah itu.

"Pada intinya pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk hilirisasi perikanan ini," sebutnya.

Pengolahan yang baik, kata dia, dapat menjaga suplai ikan sehingga ke depan ikan tidak lagi menjadi pemicu inflasi daerah.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah berpotensi dalam menjalin konektivitas sebagai ekspor tuna segar.

"Konektivitas ini kalau terbangun dengan baik maka tuna segar dari Donggala bisa dikirim langsung ke Jepang, sehingga kami segera berkoordinasi dengan Angkasa Pura, Imigrasi, dan lembaga lain agar ini bisa terwujud," katanya.

Rahmadi menjelaskan, Kabupaten Donggala juga dekat dan strategis dari Ibu Kota Negara (IKN).

"Harapannya di masa mendatang Kabupaten Donggala dapat menjadi lumbung ikan yang bisa mendukung pasokan pangan laut untuk IKN dan wilayah sekitarnya," ujarnya.

Sementara itu Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan, potensi ikan tangkap di wilayah itu mencapai 193.200 ton per tahun.

"Nilai produksi potensi ikan di Donggala sebesar Rp5,4 triliun," kata Vera.

Menurut dia, kekayaan ikan di Selat Makassar khususnya di Donggala sebagian besar jenis ikan tuna.

Ia memastikan terus berkomitmen untuk berupaya menstabilkan harga jual ikan, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok.

"Kabupaten Donggala memiliki kekayaan sumber daya ikan yang melimpah. Pemerintah terus berupaya agar potensi ini memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, terutama nelayan lokal,” tuturnya.

Pewarta: Moh Salam
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Indonesia berfokus pada transformasi strategis energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 dan program hilirisasi di seluruh sektor sumber daya alam.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan Indonesia, sebagai negara terpadat keempat di dunia dan anggota baru BRICS, akan memperkuat kerja sama energi dengan Rusia, termasuk perusahaannya seperti Gazprom dan Rosneft.

Saat berbicara dalam forum internasional di St Petersburg, Rusia, secara hybrid, Jumat (10/10), Hangga, sapaan akrabnya, mengatakan Indonesia terbuka untuk berkolaborasi dengan Rusia di semua area energi strategis mulai dari penyediaan teknologi untuk penemuan gas raksasa hingga pengembangan energi nuklir dan proyek CCS/CCUS.

"Indonesia berfokus pada transformasi strategis energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 dan program hilirisasi di seluruh sektor sumber daya alam," katanya, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Pada forum tersebut, Hangga menyampaikan meskipun kaya sumber daya alam, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan antara lain penurunan produksi minyak mentah, ketergantungan impor minyak mentah dan produk termasuk LPG, serta keterbatasan produksi kilang minyak.

"Ketergantungan impor ini menimbulkan kerugian devisa yang diperkirakan mencapai Rp523 triliun per tahun, yang menyoroti urgensi agenda hilirisasi," ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia mengalami surplus gas alam.

"Berbeda dengan minyak, Indonesia tetap menjadi eksportir gas alam," katanya pula.

Hangga mengatakan untuk mengatasi defisit sumber daya dan mengurangi ketergantungan impor, pemerintah membentuk Satuan Tugas Hilirisasi Strategis sesuai Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2025.

Satgas ini mengoordinasikan 26 komoditas vital, termasuk migas, mineral, dan energi baru, dengan fokus pada percepatan hilirisasi dan identifikasi proyek.

Menurut dia, sektor energi merupakan isu multisektor yang memecahkan tantangan, termasuk memfasilitasi investasi asing seperti potensi keterlibatan Rosneft dalam proyek Kilang Tuban, membutuhkan kolaborasi lintas 14 kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, hingga Kepolisian RI.

"Jika kita ingin memecahkan masalah energi utama di Indonesia, kita harus bekerja sama lintas kementerian. Tidak bisa diselesaikan satu kementerian," kata Hangga lagi.

Pada kesempatan itu, Hangga juga menyampaikan bahwa transisi energi Indonesia memprioritaskan kepada aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan ramah lingkungan.

Indonesia memiliki potensi 3.687 gigawatt (GW) energi terbarukan, tetapi baru memanfaatkan 0,4 persen, yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat besar.

Program biodiesel B40 atau campuran 40 persen FAME berbasis sawit dengan bahan bakar diesel, diterapkan pada 2025, dan rencana B50 pada 2026.

Indonesia juga melihat CCS/CCUS sebagai metode dekarbonisasi kunci, dengan target 15 proyek beroperasi sebelum 2030.

Potensi penyimpanan CO2 diperkirakan mencapai 25,5-68,2 miliar ton.

Untuk mendukung NZE 2060, Indonesia juga berencana memperkenalkan energi nuklir dengan reaktor modular kecil (SMR) yang sedang dipertimbangkan di Kalimantan dan Sumatera.

Hangga menyebut keahlian perusahaan seperti Rosatom dapat membantu dalam memfasilitasi teknologi di bidang ini.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kami memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses ke pasar global,

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia (LPH PTSI) membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis melalui program Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis.

Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan dalam memperkuat ekosistem halal nasional.

"Melalui fasilitasi ini, PT Surveyor Indonesia berupaya memberikan dukungan konkret agar UMKM dapat tumbuh berkelanjutan dan berperan aktif dalam memperkuat ekonomi halal Indonesia,” ujar Saifuddin Wijaya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Sertifikasi halal dapat menjadi peluang besar bagi pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan daya saing dan memperluas akses ke pasar global.

“Kami memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses ke pasar global," kata Saifuddin Wijaya.

Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan sebagai anggota Holding BUMN Jasa Survei (IDSurvey) untuk mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan pelaku usaha nasional di sektor halal.

Program ini ditujukan bagi pelaku industri kecil di bidang makanan dan minuman, bahan kimia, serta obat tradisional yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko dengan fasilitas produksi milik sendiri.

Peserta program diharapkan memiliki omzet tahunan antara Rp2 miliar hingga Rp15 miliar serta menggunakan bahan baku daging dan turunannya dari tempat penyembelihan yang telah bersertifikat halal, dimana proses sertifikasi dilakukan melalui skema Sertifikasi Halal Reguler sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui program ini, perusahaan berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah memperluas jangkauan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Dengan pengalaman panjang di bidang Testing, Inspection, and Certification (TIC), perusahaan memastikan proses pemeriksaan halal dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan standar nasional.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

ini bukan pertanda fundamental Bitcoin melemah, melainkan reaksi pasar terhadap eskalasi ketegangan dagang dan risiko makro

Jakarta (ANTARA) - Pelaku perdagangan aset kripto dalam negeri menilai terkanan terhadap Bitcoin yang membuat harganya terkoreksi menjadi 105.000 dolar dalam satu jam, sebelum kembali di atas 111.000 dolar AS bukan pertanda fundamental mata uang digital tersebut melemah.

Vice President Indodax Antony Kusuma mengatakan koreksi Bitcoin menunjukkan bagaimana aset digital bereaksi terhadap ketegangan geopolitik dan sentimen risiko global.

"Para investor harus melihat lebih dari sekadar harga saat ini. Koreksi ini bukan pertanda fundamental Bitcoin melemah, melainkan reaksi pasar terhadap eskalasi ketegangan dagang dan risiko makro," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, mereka yang mampu menjaga perspektif jangka panjang dapat memanfaatkan momen volatilitas ini untuk membangun posisi strategis. Meskipun pasar bergejolak, skenario jangka menengah tetap positif bagi Bitcoin.

Jika ketegangan AS - China mereda atau pembicaraan baru muncul, tambahnya, Bitcoin bisa berkonsolidasi di kisaran 112.000 – 118.000 dolar As. Namun jika isu perdagangan terus mendominasi, harga bisa bergerak di antara 105.000 – 120.000 dolar AS.

"Penurunan di bawah 105.000 dolar AS membuka peluang bagi pembeli jangka panjang," katanya.

Harga Bitcoin mengalami tekanan tajam setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif besar terhadap produk China.

Pengumuman ini memicu gelombang risiko global yang memukul pasar ekuitas, komoditas dan aset kripto. Bitcoin sempat merosot hingga 105.000 dolar AS dalam satu jam, sebelum kembali di atas 111.000 dolar AS.

Data dari CoinGlass menunjukkan dalam waktu kurang dari satu jam, lebih dari 8 miliar dolar AS posisi long terlikuidasi, termasuk Bitcoin senilai 1,83 miliar dolar AS dan Ethereum 1,68 miliar dolar AS.

Selama 24 jam terakhir, total posisi yang dilikuidasi mencapai lebih dari 9 miliar dolar AS dan melibatkan sekitar 1,4 juta investor, dengan transaksi terbesar mencapai 87,53 juta dolar AS di pasangan BTC/USDT.

Kapitalisasi pasar kripto menyusut sekitar 13 persen menjadi 3,78 triliun dolar AS, dengan volume perdagangan 24 jam mencapai 333,8 miliar dolar AS, tertinggi sejak Agustus.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Salah satu target utama Proyek ENTREV adalah pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara langsung sebesar 473.800 ktCO2,

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut potensi pasar baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang diproyeksikan mencapai 500 miliar dolar AS secara global pada 2030.

"Kami menyambut baik inisiatif pemerintah pusat untuk berdialog langsung, karena Kaltim, memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda, Minggu.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul audiensi bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang bertujuan menggali masukan dari pemerintah daerah.

Dialog itu menjadi krusial untuk harmonisasi kebijakan agar ekosistem KBLBB yang dibangun di tingkat pusat selaras dengan potensi dan kebutuhan di daerah.

Kerja sama antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia melalui proyek Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles in Indonesia (ENTREV) menjadi payung besar inisiatif ini.

"Salah satu target utama Proyek ENTREV adalah pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara langsung sebesar 473.800 ktCO2," ucap Bambang.

Upaya tersebut ditempuh melalui advokasi kebijakan yang sistematis untuk membangun dan menguatkan ekosistem KBLBB dari pusat hingga ke daerah.

Pemerintah memproyeksikan kebutuhan baterai di dalam negeri hingga 2034 mencapai 392 gigawatt hour (GWh).

Angka tersebut mencakup kebutuhan untuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, serta pasokan untuk mobil dan motor listrik, katanya.

Selain itu, kebutuhan masif tersebut juga didorong oleh peluang ekspor listrik dan agenda pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 GW.

Secara paralel, potensi pasar internasional menunjukkan angka yang jauh lebih besar, yakni mencapai 3.500 GWh pada tahun 2030.

Besarnya permintaan global ini membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia.

Proyek ENTREV sendiri telah menunjukkan kemajuan berarti sejak diluncurkan di berbagai bidang strategis.

Program konversi sepeda motor konvensional menjadi listrik dilaporkan telah memberikan manfaat kepada lebih dari 321.000 orang di sejumlah provinsi percontohan.

Dari sisi penguatan kelembagaan, proyek ini menyelenggarakan berbagai forum diskusi terfokus (FGD) dan lokakarya, katanya.

Inisiatif kolaboratif dengan dunia akademis, seperti SRECharged dan Gatrik Goes to Campus, juga menanamkan fondasi inovasi.

Menurut dia, program tersebut bertujuan untuk memastikan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di masa depan.

Namun, pencapaian paling fundamental dari proyek ini adalah perannya sebagai fasilitator dan pembangun jaringan yang solid.

ENTREV telah menciptakan sebuah platform bersama di mana pemerintah, sektor swasta, para ahli, dan organisasi non-pemerintah dapat bertemu.

Platform tersebut memungkinkan semua pihak membahas tantangan dan peluang secara terbuka dan konstruktif.

Hal itu dinilai meletakkan dasar bagi proses pengambilan keputusan yang lebih kolaboratif dan terinformasi dalam pengembangan ekosistem KBLBB di Indonesia.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kami pastikan setiap pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi hijau

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi hijau merupakan momentum penting untuk melakukan transformasi ketenagakerjaan nasional.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menilai transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, tetapi juga peluang besar untuk menciptakan pekerjaan layak, memperkuat kompetensi tenaga kerja, serta membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Transisi hijau hanya akan berhasil jika tenaga kerja kita siap beradaptasi dengan perubahan. Kami pastikan setiap pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya dan berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi hijau,” ujar Menaker.

Lebih lanjut, Yassierli menambahkan keberhasilan transisi hijau sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Karena itu, Kemnaker terus mempercepat pelaksanaan program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling yang difokuskan pada pengembangan keterampilan hijau.

Dalam memperkuat ekosistem pelatihan hijau, Kemnaker juga memperluas kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, serta organisasi internasional.

Melalui kerja sama tersebut, pelatihan hijau diharapkan dapat menjangkau lebih banyak daerah dan mempercepat transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan.

“Transformasi BLK merupakan langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi. Melalui pelatihan hijau, kami ingin menciptakan SDM yang tangguh, kompeten, dan berdaya saing dalam pembangunan berkelanjutan,” kata Yassierli.

Selain itu, ia menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus berpusat pada manusia, memastikan setiap pekerja terlindungi dan tidak ada yang tertinggal dalam proses perubahan ini.

“Transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat ketahanan ekonomi dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menyoroti maraknya peredaran durian ilegal asal Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui jalur Batam, Riau, dan Jakarta.

"Setiap harinya tercatat ada ratusan koli durian ilegal yang masuk ke pasar kita. Praktik ini sangat merugikan petani lokal dan mengancam keberlangsungan usaha mereka. Barang-barang yang masuk 100 persen ilegal," kata Ahmad Labib dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Hal itu diungkapkan Labib setelah menerima laporan dari sejumlah petani durian lokal soal praktik penyelundupan ini dilakukan oleh beberapa pedagang.

Ia mengungkapkan setiap hari sekurang-kurangnya 10 ton durian ilegal masuk wilayah Indonesia tanpa izin resmi.

Salah satu oknum penyelundup tersebut diduga secara rutin memasukkan 1–2 ton durian ilegal setiap hari ke wilayah Jakarta melalui jalur Batam dan Riau.

Labib menegaskan bahwa aksi pelaku impor ilegal ini telah menciptakan persaingan tidak sehat dan mengganggu kestabilan harga durian lokal di berbagai daerah.

Ia mengatakan kasus durian ilegal ini hanyalah satu dari sekian banyak bentuk kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pemain impor nakal di pasar domestik.

"Durian ilegal ini menambah daftar panjang banyaknya barang atau produk ilegal yang masuk ke Indonesia mulai dari pakaian, elektronik, hingga produk hortikultura lainnya. Indonesia benar-benar menjadi surga bagi pelaku-pelaku importir nakal yang merusak sistem ekonomi nasional," tegasnya.

Ahmad Labib menambahkan praktik penyelundupan seperti ini tidak hanya merugikan petani dan pelaku usaha kecil, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola perdagangan nasional.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap pemain impor ilegal harus menjadi prioritas bersama.

"Laporan mengenai pelaku, nomor kontak, serta jalur distribusi telah kami serahkan ke Kementerian Perdagangan untuk ditindaklanjuti. Kami ingin agar pelaku-pelaku seperti ini benar-benar diberantas hingga ke akarnya," ungkapnya.

Ahmad Labib mendorong agar pengawasan di jalur distribusi diperketat dengan pendekatan teknologi digital dan kolaborasi lintas instansi, guna menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum pelaku penyelundupan.

"Langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas harus berjalan beriringan. Jika ini dilakukan secara konsisten, maka praktik impor ilegal bisa ditekan dan petani lokal akan lebih terlindungi," kata Labib.

Ahmad Labib menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa praktik impor ilegal bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap ekonomi nasional.

"Pemain impor nakal harus ditindak tanpa pandang bulu. Jika dibiarkan, mereka akan terus merusak ekosistem perdagangan dan mengorbankan pelaku usaha lokal yang jujur. Kita harus tegas, karena ini menyangkut masa depan ekonomi rakyat," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025