JAKARTA - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai akan mampu mengembalikan kejayaan sektor perikanan tangkap di Papua. Sekaligus menjadikan wilayah ini sebagai lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia.

Diketahui potensi perikanan tangkap Papua sangat melimpah, terutama di tiga titik strategis yang selama ini belum tersentuh program nasional tersebut. Tiga kawasan yang dimaksud yakni Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya; Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; serta perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Papua. Prabowo Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo: Saya Ingin Nelayan Sejahtera!

Ketiga kawasan tersebut memiliki nilai strategis ganda sebagai sentra produksi sekaligus kawasan pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan. “Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia,” kata Anggota Komisi IV DPR Robert J Kardinal, Minggu (17/5/2026).

Menurut Robert, ketiga wilayah tersebut merupakan pusat perikanan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Selain itu, ketiganya merupakan gugusan pulau terluar di wilayah utara Papua yang secara geografis justru lebih dekat ke negara tetangga dibanding pusat Pemerintahan di Papua.

Ia menambahkan, kawasan-kawasan itu menyimpan kekayaan laut yang sangat melimpah mulai dari tuna, cakalang, kerapu, rumput laut hingga teripang. Mayoritas masyarakat setempat pun menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, pembangunan KNMP di tiga titik tersebut bukan sekadar meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi ikan, melainkan juga memperkuat pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan.

Politisi Fraksi Golkar ini secara khusus menyoroti kawasan Kepulauan Mapia atau Pulau Beras di Kabupaten Supiori yang disebutnya sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di Papua. Ia mengingatkan wilayah itu pernah menjadi saksi kejayaan industri perikanan Papua saat perusahaan perikanan besar milik Jayanti Group beroperasi pada era 1999-2003.

Kala itu, perusahaan pengalengan ikan PT Biak Mina Jaya-anak group Jayanti, mampu mempekerjakan ribuan tenaga kerja asli Papua dan menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia timur. Dengan dukungan 1.000-1.500 rumpon yang tersebar di perairan Papua, perusahaan tersebut menjadi pelopor industri perikanan tangkap dan pengalengan ikan di wilayah itu.

Robert juga mengungkap sejarah kejayaan industri perikanan Papua melalui kehadiran BUMN yakni PT Usaha Mina di Sorong yang pada masanya mampu mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang.

“Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar,” lanjutnya.

Robert menjelaskan, PT Usaha Mina pada masa lalu memiliki banyak cabang di sentra-sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk hingga Makassar. Menurutnya, jejak pembangunan industri perikanan era tersebut harus dihidupkan kembali melalui sinergi KKP dan Kementerian BUMN. Indonesia Produsen Tuna Terbesar di Dunia, Sumbang 20% Produksi Global

Robert mengungkapkan lemahnya pengawasan di kawasan perairan terluar Papua juga membuat wilayah itu rawan praktik illegal fishing. Ia bahkan menunjukkan adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP membuat pengawasan di kawasan perbatasan perairan Papua belum optimal. Karena itu, ia mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.

“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” tandasnya.

JAKARTA - Industri perikanan tuna Indonesia mencatat tonggak baru dengan nilai ekspor melampaui USD1 miliar pada 2025 di tengah transformasi menuju industri bernilai tambah. Pergeseran ini menandai perubahan strategi dari orientasi volume produksi ke penguatan inovasi, keberlanjutan, dan daya saing global.

"Saat ini, 40-50% bagian tuna belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal memiliki potensi ekonomi tinggi melalui pemanfaatan menyeluruh seperti kulit dan tulang untuk produk turunan," kata Indonesia Tuna Consortium Lead Thilma Komaling, dalam diskusi Tuna Talks 2026, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan, tekanan terhadap stok ikan global mendorong industri untuk beralih ke pendekatan berbasis nilai, di mana setiap bagian tuna dapat dioptimalkan guna meningkatkan nilai ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan ekspor tuna Indonesia tumbuh konsisten 7,46% sepanjang 2021–2025 dengan nilai mencapai USD1,038 miliar pada 2025. Amerika Serikat menjadi pasar utama dengan kontribusi 19,59 persen, diikuti Thailand 16,38 persen dan Jepang 15,58 persen, dengan produk olahan seperti fillet mulai mendominasi.

Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan Ari Satria menyatakan capaian tersebut menegaskan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global. Ia menilai peluang peningkatan kinerja ekspor masih terbuka melalui diversifikasi produk, peningkatan kualitas, serta pemenuhan standar keberlanjutan.

Dari sisi tata kelola, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat regulasi berbasis kuota dan pengawasan berbasis teknologi. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syarif Abd. Raup menyebut pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pengumpulan data secara real-time menjadi kunci menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi.

Sementara itu, peluang ekonomi sirkular semakin terbuka melalui pengembangan produk turunan seperti kolagen dan bahan farmasi dari limbah tuna. Pasar kolagen global bahkan diproyeksikan mencapai nilai lebih dari USD9 miliar pada 2030, menjadikannya salah satu target utama hilirisasi industri.

Science Advisor Tuna Consortium Prof. Budy Wiryawan menekankan pentingnya riset dan pendekatan berbasis sains dalam mendorong transformasi industri. Menurutnya, inovasi tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing serta memperluas peran Indonesia dalam ekosistem kelautan global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Potensi hilirisasi ikan tuna kian dinilai memiliki prospek cerah di masa depan, terutama dari pemanfaatan bagian non-primer seperti kulit, tulang, dan sisik yang selama ini belum dimaksimalkan.

Indonesia Tuna Consortium menyebut bahwa industri kolagen berbasis tuna bahkan diperkirakan memiliki nilai ekonomi lebih dari 9 miliar dollar AS pada 2030.

“Sebagai contoh, kolagen dari kulit ikan tuna memiliki nilai pasar global yang terus tumbuh dengan industri kolagen diproyeksikan mencapai lebih dari 9 miliar pada tahun 2030,” kata Indonesia Tuna Consortium Lead, Thilma Komaling di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Thilma, saat ini masih terdapat inefisiensi dalam rantai produksi tuna.

“Saat ini diperkirakan 40–50 persen bagian tuna tidak dimanfaatkan secara optimal dalam rantai produksi konvensional,” jelasnya.

“Padahal, bagian kulit, tulang, dan sisik memiliki nilai ekonomi yang tinggi.”

Thilma menegaskan bahwa transformasi model bisnis menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perikanan saat ini.

“Kita harus alih model berbisnis berbasis nilai maksimal perikanan. Di sinilah pentingnya pendekatan 100 persen pemanfaatan atau 100 persen utilization,” ujarnya.

Tak hanya kolagen, berbagai produk turunan lainnya juga dinilai memiliki potensi besar di pasar global.

“Produk turunan seperti gelatin, biopeptida, dan bahan-bahan farmasi memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk segar,” tambah Thilma.

Ia menekankan bahwa pendekatan ini memungkinkan peningkatan nilai ekonomi tanpa harus meningkatkan volume tangkapan.

“Artinya, dari satu ekor tuna, kita bisa mendapatkan nilai ekonomi berlipat tanpa harus meningkatkan tekanan terhadap stok. Transformasi itu memungkinkan dan harus dilakukan,” tegasnya.

Namun, tantangan tidak hanya terletak pada aspek produksi dan inovasi.

Thilma menyoroti masih rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan, meskipun setiap tahun Indonesia menghasilkan ratusan ribu lulusan di bidang tersebut.

“Banyak lulusan akhirnya bekerja di luar bidangnya. Ini adalah kehilangan besar,” katanya.

Padahal, sektor ini membutuhkan berbagai keahlian untuk berkembang lebih jauh.

“Kita membutuhkan ilmuwan untuk memperkuat basis data stok ikan, teknologi untuk mengembangkan industri hilir, hingga expert untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional,” jelasnya.

Sebagai komoditas lintas batas, pengelolaan tuna tidak hanya ditentukan di laut, tetapi juga dalam forum global.

“Jika kita tidak aktif, maka kita hanya akan menjadi price taker, bukan rule maker,” ujarnya.

Thilma juga menyoroti adanya ketidakseimbangan antara potensi dan realisasi di sektor ini.

Di satu sisi, Indonesia memiliki sumber daya laut yang luas, biodiversitas tinggi, dan posisi strategis global.

Namun di sisi lain, masih terdapat stagnasi ekonomi, tekanan terhadap sumber daya, serta minimnya inovasi terintegrasi.

“Ini artinya kita membutuhkan pendekatan baru, mulai dari pemanfaatan kecerdasan buatan dengan data oseanografi dan biologi untuk prediksi stok, bioteknologi untuk mengolah limbah menjadi produk bernilai tinggi, hingga strategi pemasaran global untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia,” pungkasnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, kinerja ekspor tuna Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan sekitar 7,46 persen sepanjang 2021–2025.

AS, Thailand, dan Jepang menjadi pasar utama dengan komposisi ekspor masing-masing sebesar 19,59 persen, 16,38 persen, dan 15,58 persen dari total nilai ekspor tuna Indonesia sebesar 1.038 miliar dollar AS pada 2025.

Seiring meningkatnya permintaan global terhadap produk seafood berkelanjutan, aspek tata kelola dan transparansi menjadi faktor kunci.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat pengelolaan perikanan tuna melalui pendekatan berbasis kuota, pengawasan, serta sertifikasi internasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Tarif ekspor 0 persen untuk produk tuna, cakalang, dan tongkol ke Jepang resmi berlaku.

Kebijakan ini merupakan hasil perubahan kesepakatan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang sebelumnya mengenakan tarif sebesar 9,6 persen.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Machmud, mengatakan KKP siap memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) yang ingin memanfaatkan kebebasan tarif tersebut.

"Alhamdulillah, dalam perubahan kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia seperti penghapusan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang," kata Machmud dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (17/1/2026).

Machmud menambahkan, di pasar Jepang, produk tuna kaleng dan olahan asal Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga eksportir terbesar dengan nilai mencapai USD 30,28 juta.

Selain itu, laju pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) ekspor Indonesia berarti 13,82 persen, lebih tinggi dibanding Thailand sebesar 12,12 persen dan Filipina 6,31 persen.

"Tentu dengan tarif 0 persen, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang," katanya.

Machmud menyebut, KKP saat ini tengah menyiapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan terkait ratifikasi IJEPA.

Surat edaran tersebut akan memuat tata cara permohonan nomor registrasi tarif 0 persen untuk produk tuna dan cakalang olahan selain kaleng dengan kode harmonized system (HS) Jepang 1604.14.091 dan 1604.14.099.

"Unit Pengolah Ikan (UPI) pengekspor produk dengan kode HS yang disebut di protokol IJEPA harus terdaftar di KKP," kata Machmud.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ditjen PDS KKP, Erwin Dwiyana, memaparkan alur proses registrasi UPI dalam skema IJEPA.

Proses diawali dengan pengiriman dokumen oleh UPI, antara lain formulir permohonan, perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), Standar Operasional Prosedur (SOP) sortasi bahan baku, dokumen ketertelusuran, serta pakta integritas.

Berkas tersebut kemudian diverifikasi Ditjen PDS dan ditindaklanjuti dengan dilakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) pemohon baik secara fisik ataupun daring.

Setelah proses verifikasi dan inspeksi dinyatakan lengkap dan sesuai maka KKP akan menyampaikan notifikasi ke pihak Ministry of Agriculture, Forestry and Fisherie (MAFF) Jepang melalui Nota Diplomatik berupa daftar UPI yang berminat memanfaatkan tarif preferensi IJEPA dimaksud.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Tarif ekspor 0% untuk produk tuna , cakalang, dan tongkol ke Jepang resmi berlaku. Kebijakan ini merupakan hasil perubahan kesepakatan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang sebelumnya mengenakan tarif sebesar 9,6%.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Machmud mengatakan, KKP siap memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) yang ingin memanfaatkan kebebasan tarif tersebut.

"Alhamdulillah, dalam perubahan kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia seperti penghapusan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang," terang Machmud dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (17/1/2026).

Machmud menjelaskan, di pasar Jepang, produk tuna kaleng dan olahan asal Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga eksportir terbesar dengan nilai mencapai USD 30,28 juta. Selain itu laju pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) ekspor Indonesia berarti 13,82%, lebih tinggi dibanding Thailand sebesar 12,12% dan Filipina 6,31%.

"Tentu dengan tarif 0%, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang," jelasnya.

Ia juga menyebutkan, KKP saat ini tengah menyiapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan terkait ratifikasi IJEPA. Surat edaran tersebut akan memuat tata cara permohonan nomor registrasi tarif 0% untuk produk tuna dan cakalang olahan selain kaleng dengan kode harmonized system (HS) Jepang 1604.14.091 dan 1604.14.099.

"Unit Pengolah Ikan (UPI) pengekspor produk dengan kode HS yang disebut di protokol IJEPA harus terdaftar di KKP," lanjut Machmud.

Indonesia Produsen Tuna Terbesar di Dunia, Sumbang 20% Produksi Global



Sementara itu, Direktur Pemasaran Ditjen PDS KKP, Erwin Dwiyana, memaparkan alur proses registrasi UPI dalam skema IJEPA. Proses diawali dengan pengiriman dokumen oleh UPI, antara lain formulir permohonan, perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), Standar Operasional Prosedur (SOP) sortasi bahan baku, dokumen ketertelusuran, serta pakta integritas.

Berkas tersebut kemudian diverifikasi Ditjen PDS dan ditindaklanjuti dengan dilakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) pemohon baik secara fisik ataupun daring.

Setelah proses verifikasi dan inspeksi dinyatakan lengkap dan sesuai maka KKP akan menyampaikan notifikasi ke pihak Ministry of Agriculture, Forestry and Fisherie (MAFF) Jepang melalui Nota Diplomatik berupa daftar UPI yang berminat memanfaatkan tarif preferensi IJEPA dimaksud.

Erwin mengatakan, untuk tahap pertama pengajuan permohonan nomor registrasi IJEPA bisa dikirim ke email [email protected] hingga 26 Januari 2026.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) yang ingin mendapatkan tarif 0% ekspor tuna-cakalang-tongkol ke Jepang. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

"Alhamdulillah, dalam perubahan kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia seperti penghapusan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang," terang Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Machmud melalui keterangan tertulisnya, Jumat (16/1/2026).

Machmud menerangkan, sebelum adanya perubahan kesepakatan, ekspor tuna dan cakalang kaleng dan olahan non-kaleng lainnya dari Indonesia ke Negeri Sakura dikenai tarif ekspor sebesar 9,6%. Adapun di pasar Jepang, produk tuna kaleng dan olahan lainnya dari Indonesia menduduki peringkat ketiga, top eksportir dengan nilai USD30,28 juta. Selain itu, compound annual growth rate (CAGR) sebesar 13,82%, unggul dibanding Thailand dan Filipina, masing-masing dengan CAGR 12,12% dan 6,31%.

"Tentu dengan tarif 0%, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang," jelasnya.

KKP sedang menyiapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan terkait ratifikasi IJEPA. Dalam edaran tersebut, akan memuat tata cara permohonan nomor registrasi 0% untuk produk tuna dan cakalang olahan selain kaleng dengan kode harmonized system (HS) Jepang 1604.14.091 dan 1604.14.099.

"Unit Pengolah Ikan (UPI) pengekspor produk dengan kode HS yang disebut di protokol IJEPA harus terdaftar di KKP," jelas Machmud.

Sementara Direktur Pemasaran Ditjen PDS, Erwin Dwiyana menjabarkan alur proses registrasi UPI dalam kerangka IJEPA. Dimulai dari UPI mengirimkan dokumen berupa formulir, perizinan berusaha meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sortasi bahan baku dan dokumen ketertelusuran, hingga pakta integritas. Berkas tersebut kemudian diverifikasi Ditjen PDS dan ditindaklanjuti dengan dilakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) pemohon baik secara fisik ataupun daring. Setelah proses verifikasi dan inspeksi dinyatakan lengkap dan sesuai maka KKP akan menyampaikan notifikasi ke pihak Ministry of Agriculture, Forestry and Fisherie (MAFF) Jepang melalui Nota Diplomatik berupa daftar UPI yang berminat memanfaatkan tarif preferensi IJEPA dimaksud.

Erwin mengatakan, untuk tahap pertama pengajuan permohonan nomor registrasi IJEPA bisa dikirim ke email ekspor-ikan@kkp.go.id hingga 26 Januari 2026.

Sebagai informasi, protokol perubahan IJEPA telah ditandatangani sejak 8 Agustus 2024 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Jepang. Tuna-cakalang menempati peringkat 2 top ekspor komoditas Indonesia dengan market share produk mencapai 17%.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono optimis jika produksi ikan tuna cakalang Indonesia bisa meningkat ekspornya ke negara Jepang, Singapura dan lainnya. Dia mengingatkan pentingnya fasilitas gudang pendingin untuk menjaga mutu sekaligus meningkatkan daya saing serta memperluas ekspor tuna ke berbagai negara tujuan.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jaringan restoran sushi Jepang mencetak rekor baru pada lelang ikan tradisional Tahun Baru di Tokyo, Senin (5/1/2026), setelah membayar 510 juta yen atau sekitar 3,24 juta dolar AS untuk seekor tuna sirip biru (bluefin tuna). Penawar tertinggi dalam lelang di Pasar Ikan Toyosu itu adalah Kiyomura Corp, operator jaringan restoran Sushi Zanmai yang berbasis di Tokyo.

Dilansir Fox Business, Selasa (6/1/2026), harga tersebut memecahkan rekor pembelian tertinggi sebelumnya yang juga dipegang Kiyomura, yakni 333,6 juta yen pada 2019.

Tuna berbobot 243 kilogram atau sekitar 536 pon itu ditangkap di perairan Oma, Prefektur Aomori, wilayah yang dikenal sebagai penghasil tuna berkualitas tinggi di Jepang. Harga lelang setara sekitar 2,1 juta yen per kilogram.

Pemilik Kiyomura Corp., Kiyoshi Kimura, mengaku tidak menyangka harga akan melambung setinggi itu. Ia memperkirakan harga hanya akan berada di kisaran 300–400 juta yen.

“Saya pikir harganya akan sedikit lebih rendah, tetapi sebelum disadari angkanya sudah menembus 500 juta yen,” ujar Kimura kepada wartawan. Kimura dikenal luas dengan julukan “Raja Tuna” karena kerap memenangkan lelang tuna dengan harga fantastis.

Denpasar (ANTARA) -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan aliansi nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia melatih para pekerja pengolahan ikan tuna sebagai program percontohan pertama di tanah air.

“Pelatihan ini dapat menjadi katalisator utama untuk peningkatan standar mutu ikan hasil pengolahan dan kompetensi dan kesejahteraan para pekerja perikanan,” kata Tenaga Ahli Menteri KKP Mohamad Abdi Suhufan di Denpasar, Bali, Rabu.

Pelatihan itu diikuti oleh 29 pekerja beragam latar belakang jenjang pendidikan dari 13 perusahaan pengolahan ikan tuna yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.

Menurut dia, pelatihan yang diadakan KKP melalui Pusat Pelatihan Kelautan dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dan DFW itu untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dengan merancang kurikulum khusus pelatihan dan modul pelatihan terkait pembekuan tuna.

Ke depan, lanjut dia, model pelatihan serupa akan direplikasi di sejumlah wilayah sentra industri perikanan di Indonesia seperti Muara Baru, Jakarta Utara dan Bitung, Sulawesi Utara.

Selama pelatihan, peserta dibekali kapasitas teknis dan pemahaman kerja, meliputi sanitasi dan higienitas, kesehatan dan keselamatan kerja, penerimaan bahan baku, produksi tuna beku, hingga pengemasan.

Para peserta juga mendapatkan pengenalan terhadap platform National Fishers Center (NFC) Indonesia yang selama ini berfungsi sebagai sarana edukasi bagi pekerja perikanan.

Setelah pelatihan, peserta mengikuti ujian sertifikasi sebagai bentuk pengakuan resmi atas kompetensi yang telah diperoleh, khususnya bidang pembekuan tuna.

Sementara itu, Direktur Program DFW Indonesia Imam Trihatmadja menjelaskan program tersebut merupakan yang pertama diadakan di Indonesia.

“Ini bagian dari angkatan pertama dalam pelatihan ini. Semoga agenda ini bisa tidak dilaksanakan satu kali saja, tetapi seterusnya di berbagai titik di Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Kesatuan Pelaut dan Pekerja Perikanan Indonesia (KP3I) Dwi Agus Siswa Putra menilai pelatihan itu merupakan gebrakan baru khususnya bagi industri pengolahan tuna.

Pasalnya, kata dia, sejak 1994 berkecimpung di dunia pengolahan ikan, perhatian kini tertuju untuk meningkatkan kapasitas pekerja.

“Untuk itu, saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang bekerja sama dalam kegiatan ini sudah mau masuk perhatiannya ke Pelabuhan Benoa,” ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi pengelolaan perikanan tuna, menyusul peringatan para pakar soal potensi penurunan stok tuna global yang diproyeksikan mencapai 20-30% dalam 25 tahun ke depan.

Program Lead Indonesia Tuna Consortium, Thilma Komaling mengatakan Indonesia memiliki peluang besar memperkuat posisinya sebagai pemasok tuna berkelanjutan ke pasar premium dunia. Namun berbagai riset internasional dan pemantauan stok menunjukkan tren penurunan populasi tuna dari tahun ke tahun.

"Berbagai penelitian yang memprediksi dalam 25 tahun ke depan stok tuna bisa turun 20-30%. Bahkan dalam skenario terburuk, bisa mencapai setengahnya," ujarnya dalam sesi diskusi, Minggu (23/11/2025).

Ia menjelaskan penurunan stok ini dipicu oleh kombinasi faktor, seperti tekanan penangkapan yang tinggi, perubahan iklim yang memengaruhi pola migrasi tuna, serta lemahnya ketertelusuran dan akurasi data lintas negara. Tuna merupakan spesies migratori, sehingga ketersediaannya bergantung pada koordinasi dan diplomasi antarnegara.

"Indonesia saat ini merupakan salah satu produsen tuna terbesar dunia, menyumbang 17–20% produksi global. Namun penurunan stok tuna global dapat berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan kecil hingga industri pengolahan," sambungnya.

Pada peringatan World Fisheries Day hari ini, Tuna Consortium (TC) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) mendorong kembali metode huhate untuk menangkap ikan tuna. Metode tradisional ini semacam mengambil ikan tuna menggunakan joran dan tali pancing.

Hal ini dinilai memiliki nilai strategis bukan hanya bagi keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga bagi perekonomian pesisir dan memberikan keunggulan kompetitif bagi industri tuna nasional.

"Huhate bukan hanya warisan budaya, tetapi juga aset ekonomi yang membuka peluang besar bagi masyarakat pesisir dan industri tuna nasional melalui pemenuhan standar keberlanjutan global yang kini menjadi syarat utama akses pasar," kata Thilma Komaling

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum AP2HI Abrizal Andrew Ang menambahkan, khusus untuk pasar ikan tuna di Eropa dan Inggris, permintaan untuk tuna yang ditangkap dengan metode berkelanjutan huhate (pole and line, metode penangkapan tuna tradisional Indonesia) mencapai lebih 26.000 metrik ton (MT).

Permintaan ini akan terus bertambah dan berpeluang besar dalam menguatkan perikanan huhate (pole and line) Indonesia menjadi salah satu kunci bagi industri untuk mempertahankan daya saing tersebut.

Selain berdampak pada lapangan kerja, produk tuna yang ditangkap dengan metode ini memiliki harga jual 15-30 persen lebih tinggi di pasar ekspor karena memenuhi standar keberlanjutan.

"Ketika kita mendukung huhate, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan stok tuna, tetapi juga memastikan ribuan keluarga nelayan memperoleh pendapatan stabil dan memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya," sambungnya.

TC dan AP2HI menilai bahwa keberlanjutan ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui praktik penangkapan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Dengan mempromosikan pole & line yang berbasis sains, ramah lingkungan, dan terbukti selektif, Indonesia dapat terus memperkuat reputasinya sebagai pemasok tuna berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya tawar produk di pasar domestik dan global. Pendekatan ini berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di industri perikanan bernilai tinggi.

Konektivitas ini kalau terbangun dengan baik maka tuna segar dari Donggala bisa dikirim langsung ke Jepang...,

Donggala (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah menggandeng Balai besar pengujian, penerapan produk kelautan dan perikanan (BBP3KP) sepakat untuk meningkatkan serta menguatkan hilirisasi tuna lokal di daerah itu.

Kepala BBP3KP Rahmadi Sunoko mengatakan, tujuan kerja sama itu guna mentransformasi Kabupaten Donggala sebab dikenal sebagai penghasil tuna terbesar di Indonesia.

"Jadi Donggala ini ke depan kita dorong menjadi pusat industri pengolahan tuna yang mandiri," kata Rahmadi saat ditemui awak media di Banawa, Minggu.

Ia menuturkan, pentingnya keterlibatan seluruh pihak baik dari pemerintah daerah hingga pusat dalam memberikan perhatian besar terhadap pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Donggala.

"Tentunya kerja sama ini merupakan langkah awal dalam penyusunan program jangka pendek dan menengah guna mendukung industri pengolahan hasil laut di Donggala," ucapnya.

Menurut dia, nantinya pengolahan tuna lokal di Donggala bisa memperkuat sektor ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas pangan di daerah itu.

"Pada intinya pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk hilirisasi perikanan ini," sebutnya.

Pengolahan yang baik, kata dia, dapat menjaga suplai ikan sehingga ke depan ikan tidak lagi menjadi pemicu inflasi daerah.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah berpotensi dalam menjalin konektivitas sebagai ekspor tuna segar.

"Konektivitas ini kalau terbangun dengan baik maka tuna segar dari Donggala bisa dikirim langsung ke Jepang, sehingga kami segera berkoordinasi dengan Angkasa Pura, Imigrasi, dan lembaga lain agar ini bisa terwujud," katanya.

Rahmadi menjelaskan, Kabupaten Donggala juga dekat dan strategis dari Ibu Kota Negara (IKN).

"Harapannya di masa mendatang Kabupaten Donggala dapat menjadi lumbung ikan yang bisa mendukung pasokan pangan laut untuk IKN dan wilayah sekitarnya," ujarnya.

Sementara itu Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan, potensi ikan tangkap di wilayah itu mencapai 193.200 ton per tahun.

"Nilai produksi potensi ikan di Donggala sebesar Rp5,4 triliun," kata Vera.

Menurut dia, kekayaan ikan di Selat Makassar khususnya di Donggala sebagian besar jenis ikan tuna.

Ia memastikan terus berkomitmen untuk berupaya menstabilkan harga jual ikan, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok.

"Kabupaten Donggala memiliki kekayaan sumber daya ikan yang melimpah. Pemerintah terus berupaya agar potensi ini memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, terutama nelayan lokal,” tuturnya.

Pewarta: Moh Salam
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025