Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memastikan dukungannya terhadap program unggulan pemerintah yakni Waste To Energy atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia.

Managing Director Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwidjaja menyebutkan Program Waste to Energy (WtE) yang didukung Perpres 109/2025 sebagai terobosan untuk mengatasi isu darurat sampah di Indonesia.

Danantara berfokus dalam pengembangan WtE lewat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) yang menggunakan teknologi dan investasi yang tepat tidak hanya mengolah sampah namun juga bertujuan mengurangi gas rumah kaca, menghemat lahan, dan menghasilkan solusi energi bersih.

Danantara juga berperan dalam melakukan tender untuk masing-masing PSEL di setiap kota dan daerah yang sudah siap untuk membangun WtE dan saat ini sudah ada 4 kota yang siap memulai tender program WtF yakni Bogor, Bekasi, Denpasar dan Yogyakarta.

Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Managing Director Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwidjaja dalam Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Dalam dialog Waste to Energy Investment Forum 2025 yang mengangkat tema "Waste Increation In Transition: Challenges, Technologies, and Opportunities", Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyebutkan bahwa Perpres 109/2025 sebagai opsi strategis menanggulangi darurat pengelolaan sampah mengingat 61% sampah nasional tidak terkelola.

Diharapkan deregulasi aturan pengelolaan sampah dapat mempercepat pengembangan program Waste to Energy lewat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Sementara Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif menyebutkan peran Kemenko Pangan dalam mengintegrasikan kebijakan dalam program Waste to Energy (WtE) yang diharapkan bisa mengakselerasi strategi mengatasi masalah 70 juta ton produksi sampah RI per tahun.

Dari sisi Kementerian ESDM memastikan upaya percepatan program WtE sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah, dimana pengembangan WtE tidak hanya untuk menghasilkan listrik namun juga diarahkan ke produk bioenergi menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) dan BBM terbarukan seperti gas.

Upaya mendorong program WtE ini juga diupayakan oleh Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan meski masih terkendala persoalan terkait kesepakatan Pemkot dengan calon pengembang WtE tahun 2013 dan kesepakatan Pemkot dengan WtE Legok Nangka yang harus diselaraskan dengan program WtE terbaru.

Di sisi lain, Pemkot Bandung hadapi masalah pengelolaan sampah organik yang menggunakan teknologi RDF yang kapasitasnya belum terlalu besar hingga diperlukan lokasi fasilitas RDF karena terkait resistensi masyarakat.

Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno serta Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi beserta Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan dalam Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Dalam dialog Waste to Energy Investment Forum 2025 yang mengangkat tema "Waste Increation In Transition: Challenges, Technologies, and Opportunities", Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyebutkan bahwa Perpres 109/2025 sebagai opsi strategis menanggulangi darurat pengelolaan sampah mengingat 61% sampah nasional tidak terkelola.

Diharapkan deregulasi aturan pengelolaan sampah dapat mempercepat pengembangan program Waste to Energy lewat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Sementara Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif menyebutkan peran Kemenko Pangan dalam mengintegrasikan kebijakan dalam program Waste to Energy (WtE) yang diharapkan bisa mengakselerasi strategi mengatasi masalah 70 juta ton produksi sampah RI per tahun.

Dari sisi Kementerian ESDM memastikan upaya percepatan program WtE sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah, dimana pengembangan WtE tidak hanya untuk menghasilkan listrik namun juga diarahkan ke produk bioenergi menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) dan BBM terbarukan seperti gas.

Upaya mendorong program WtE ini juga diupayakan oleh Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan meski masih terkendala persoalan terkait kesepakatan Pemkot dengan calon pengembang WtE tahun 2013 dan kesepakatan Pemkot dengan WtE Legok Nangka yang harus diselaraskan dengan program WtE terbaru.

Di sisi lain, Pemkot Bandung hadapi masalah pengelolaan sampah organik yang menggunakan teknologi RDF yang kapasitasnya belum terlalu besar hingga diperlukan lokasi fasilitas RDF karena terkait resistensi masyarakat.

Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno serta Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi beserta Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan dalam Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Dalam dialog Waste to Energy Investment Forum 2025 yang mengangkat tema "Waste Increation In Transition: Challenges, Technologies, and Opportunities", Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyebutkan bahwa Perpres 109/2025 sebagai opsi strategis menanggulangi darurat pengelolaan sampah mengingat 61% sampah nasional tidak terkelola.

Diharapkan deregulasi aturan pengelolaan sampah dapat mempercepat pengembangan program Waste to Energy lewat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Sementara Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif menyebutkan peran Kemenko Pangan dalam mengintegrasikan kebijakan dalam program Waste to Energy (WtE) yang diharapkan bisa mengakselerasi strategi mengatasi masalah 70 juta ton produksi sampah RI per tahun.

Dari sisi Kementerian ESDM memastikan upaya percepatan program WtE sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah, dimana pengembangan WtE tidak hanya untuk menghasilkan listrik namun juga diarahkan ke produk bioenergi menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) dan BBM terbarukan seperti gas.

Upaya mendorong program WtE ini juga diupayakan oleh Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan meski masih terkendala persoalan terkait kesepakatan Pemkot dengan calon pengembang WtE tahun 2013 dan kesepakatan Pemkot dengan WtE Legok Nangka yang harus diselaraskan dengan program WtE terbaru.

Di sisi lain, Pemkot Bandung hadapi masalah pengelolaan sampah organik yang menggunakan teknologi RDF yang kapasitasnya belum terlalu besar hingga diperlukan lokasi fasilitas RDF karena terkait resistensi masyarakat.

Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno serta Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi beserta Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan dalam Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Dalam dialog Waste to Energy Investment Forum 2025 yang mengangkat tema "Waste Increation In Transition: Challenges, Technologies, and Opportunities", Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyebutkan bahwa Perpres 109/2025 sebagai opsi strategis menanggulangi darurat pengelolaan sampah mengingat 61% sampah nasional tidak terkelola.

Diharapkan deregulasi aturan pengelolaan sampah dapat mempercepat pengembangan program Waste to Energy lewat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Sementara Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif menyebutkan peran Kemenko Pangan dalam mengintegrasikan kebijakan dalam program Waste to Energy (WtE) yang diharapkan bisa mengakselerasi strategi mengatasi masalah 70 juta ton produksi sampah RI per tahun.

Dari sisi Kementerian ESDM memastikan upaya percepatan program WtE sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah, dimana pengembangan WtE tidak hanya untuk menghasilkan listrik namun juga diarahkan ke produk bioenergi menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) dan BBM terbarukan seperti gas.

Upaya mendorong program WtE ini juga diupayakan oleh Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan meski masih terkendala persoalan terkait kesepakatan Pemkot dengan calon pengembang WtE tahun 2013 dan kesepakatan Pemkot dengan WtE Legok Nangka yang harus diselaraskan dengan program WtE terbaru.

Di sisi lain, Pemkot Bandung hadapi masalah pengelolaan sampah organik yang menggunakan teknologi RDF yang kapasitasnya belum terlalu besar hingga diperlukan lokasi fasilitas RDF karena terkait resistensi masyarakat.

Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno serta Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi beserta Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan dalam Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Dalam dialog Waste to Energy Investment Forum 2025 yang mengangkat tema "Waste Increation In Transition: Challenges, Technologies, and Opportunities", Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyebutkan bahwa Perpres 109/2025 sebagai opsi strategis menanggulangi darurat pengelolaan sampah mengingat 61% sampah nasional tidak terkelola.

Diharapkan deregulasi aturan pengelolaan sampah dapat mempercepat pengembangan program Waste to Energy lewat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Sementara Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif menyebutkan peran Kemenko Pangan dalam mengintegrasikan kebijakan dalam program Waste to Energy (WtE) yang diharapkan bisa mengakselerasi strategi mengatasi masalah 70 juta ton produksi sampah RI per tahun.

Dari sisi Kementerian ESDM memastikan upaya percepatan program WtE sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah, dimana pengembangan WtE tidak hanya untuk menghasilkan listrik namun juga diarahkan ke produk bioenergi menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) dan BBM terbarukan seperti gas.

Upaya mendorong program WtE ini juga diupayakan oleh Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan meski masih terkendala persoalan terkait kesepakatan Pemkot dengan calon pengembang WtE tahun 2013 dan kesepakatan Pemkot dengan WtE Legok Nangka yang harus diselaraskan dengan program WtE terbaru.

Di sisi lain, Pemkot Bandung hadapi masalah pengelolaan sampah organik yang menggunakan teknologi RDF yang kapasitasnya belum terlalu besar hingga diperlukan lokasi fasilitas RDF karena terkait resistensi masyarakat.

Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno serta Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi beserta Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan dalam Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan dalam Waste to Energy Investment Forum 2025 menyebutkan Program "waste to energy" (WtE) merupakan program unggulan pemerintah untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas. Langkah ini dilaksanakan melalui pembangunan fasilitas seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ditujukan untuk mengolah sampah yang tidak dapat didaur ulang, mengurangi volume sampah di TPA sekaligus menghasilkan sumber energi hijau.

Zulhas menyebutkan program WtE sudah berlangsung 11 tahun namun baru berhasil menghasilkan 3 kesepakatan pembangunan pusat pengelolaan WtE PLTSa. Mandeknya program WtE ini disebabkan oleh rumitnya aturan sehingga upaya mengatasi persoalan sampah yang sudah menggunung.

Melalui Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan akan mengatasi berbagai persoalan termasuk rumitnya aturan masalah tipping fee (biaya pengolahan sampah) yang harus dibayar pemerintah daerah.

Lewat aturan baru maka persoalan Tipping-fee dapat diselesaikan dimana Pemda hanya bertugas menyediakan lahan dan jaminan pasokan sampah. Pemerintah menargetkan penyelesaian izin 34 titik PLTSa dimana saat ini sudah ada 7 proyek yang sudah siap.

Seperti apa upaya pemerintah mendorong program WtE? Selengkapnya simak paparan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa harga jual listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sudah ditetapkan, yakni mencapai 20 sen per kilo watt hour (kWh).

Harga tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan.

"Kita dalam Perpres itu kita sepakati, ada 1 tarif, dan itu final, tidak ada tawar menawar, tidak ada perundingan, tarifnya 20 sen per kwh," terang Menko Zulkifli Hasal dalam Waste to Energy Invesment Forum 2025, Rabu (19/11/2025).

Sejatinya, kata Zulkifli, melalui Perpres 109, berbagai aturan yang rumit sudah diatasi atau dipangkas. Sekarang, pengusaha hanya tinggal mengajukan minatnya mengembangkan pembangkit sampah tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dengan pengajuan itu, kelak, Pemerintah Daerah (Pemda) akan menyiapkan lahan dan menjami sampahnya untuk pembangkit. "Nanti soal tipping fee segala macam urusan pemerintah, bukan pengusahanya yang ngurus. Pengusaha dijamin mendapat 20 sen per kwh, tarifnya pasti 20 sen. berapa beban Pemda atau pusat itu bukan urusan pengusaha, itu urusan kita," terang Zulkifli.