Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan membeberkan, saat ini investor sudah lebih mudah untuk bisa ikut mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia.

Kelak, investor akan mendapatkan jaminan sampah untuk pembangkit miliknya dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pengembangan PLTSa itu didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 109 tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan.

Menko Zulhas menyampaikan, bahwa saat ini sudah ada sebanyak 34 wilayah yang terdaftar dalam pengembangan PLTSa. Pada intinya, kata Zulhas, pihaknya menginginkan supaya pengembangan PLTSa ini mengikuti peraturan yang berlaku.

"Kalau saudara masih pada sistem yang lama, itu rumit, kasian Walikota, Bupati, kasihan pengusahanya, tidak ada kepastian, setiap setahun berunding. itu rumit," terang Zulhas dalam Waste to Energy Invesment Forum 2025, Rabu (19/11/2025).

Nah, jika pengusaha tertarik mengembangkan PLTSa, kata Zulhas, caranya cukup sederhana. Yakni dengan mengirimkan surat bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Kemudian menunjukkan lokasi lahan pembangunan, yang kemudian untuk bahan sampahnya akan dijamin oleh Pemda.

"Cukup kirim surat bersama Pemdanya, di mana tempatnya, sampaikan saudara punya lokasi lahan, dan sampahnya dijamin Pemda. tidak kurang dari 1000, kalau kurang dari 1000 nanti pengusahanya rugi. kita tidak ingin pengusaha rugi," ungkap Zulhas.

Setelah itu, lanjut Zulhas, keinginan pengembangan PLTS itu akan dilaporkan ke KLH untuk mengikat kesepakatan. "Kita tidak ingin nanti setelah jalan Pemda gak tanggung jawab. Maka dari itu Kemenko pangan akan mengundang semua, semua tandatangan, dan selesai dan ada keputusan resmi, kemudian diserahkan ke Danantara,"

"Danantara nanti dengan pengusaha berunding bersama Danantara. kami pemerintah gak ikut lagi, karena itu proses bisnis," tutup Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa harga jual listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sudah ditetapkan, yakni mencapai 20 sen per kilo watt hour (kWh).

Harga tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan.

"Kita dalam Perpres itu kita sepakati, ada 1 tarif, dan itu final, tidak ada tawar menawar, tidak ada perundingan, tarifnya 20 sen per kwh," terang Menko Zulkifli Hasal dalam Waste to Energy Invesment Forum 2025, Rabu (19/11/2025).

Sejatinya, kata Zulkifli, melalui Perpres 109, berbagai aturan yang rumit sudah diatasi atau dipangkas. Sekarang, pengusaha hanya tinggal mengajukan minatnya mengembangkan pembangkit sampah tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dengan pengajuan itu, kelak, Pemerintah Daerah (Pemda) akan menyiapkan lahan dan menjami sampahnya untuk pembangkit. "Nanti soal tipping fee segala macam urusan pemerintah, bukan pengusahanya yang ngurus. Pengusaha dijamin mendapat 20 sen per kwh, tarifnya pasti 20 sen. berapa beban Pemda atau pusat itu bukan urusan pengusaha, itu urusan kita," terang Zulkifli.