IDXChannel- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, bahkan diharapkan selama-lamanya.

Kepastian itu diungkapkan Bahlil usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menegaskan bahwa kondisi stok energi nasional saat ini berada di atas standar minimum, baik untuk solar, bensin, maupun LPG. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan maupun harga energi bersubsidi.

"Amanlah. Kita saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin maupun LPG," kata Bahlil saat konferensi pers.

Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah telah bersepakat untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi. "Insyaallah aman. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya," tuturnya.

Meski demikian, Bahlil mengakui bahwa kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan dinamika harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP). Saat ini, rata-rata ICP masih berada pada kisaran yang aman bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ya. Sampai doain. Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan USD100 itu sudah aman dalam APBN. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari USD77," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, kenaikan harga minyak global sejauh ini masih dalam batas terkendali, yakni sekitar USD7 dari asumsi awal. Karena itu, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan harga BBM subsidi.

"Jadi kita itu baru split USD7, jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana, kita ini baru naik USD7 sampai dengan sekarang yang saya ngomong ini," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa. Pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia telah teraliri listrik pada 2029.

Program tersebut diarahkan untuk menjangkau ribuan wilayah yang hingga kini belum menikmati akses listrik, sekaligus memperkecil kesenjangan energi antardaerah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan percepatan listrik desa berjalan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Target Bapak Presiden yang memerintahkan kepada kami, pada 2029 seluruh desa dan dusun harus semuanya selesai,” kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Pada 2025, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk program listrik desa. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah terpencil serta bantuan pemasangan baru bagi rumah tangga yang belum terjangkau jaringan listrik.

Melalui program tersebut, pemerintah menyelesaikan elektrifikasi di 1.516 lokasi desa dan dusun. Bantuan pemasangan baru juga menjangkau 205.968 rumah tangga, sehingga memperluas akses listrik sekaligus mendorong peningkatan konsumsi listrik per kapita nasional.

Bahlil menjelaskan percepatan listrik desa berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan energi nasional secara menyeluruh. Program ini diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka menengah pemerintah di sektor energi.

“Program strategi ketahanan energi ke depan adalah program listrik desa yang kita kembangkan terus,” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

Dalam dialog Waste to Energy Investment Forum 2025 yang mengangkat tema "Waste Increation In Transition: Challenges, Technologies, and Opportunities", Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyebutkan bahwa Perpres 109/2025 sebagai opsi strategis menanggulangi darurat pengelolaan sampah mengingat 61% sampah nasional tidak terkelola.

Diharapkan deregulasi aturan pengelolaan sampah dapat mempercepat pengembangan program Waste to Energy lewat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Sementara Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif menyebutkan peran Kemenko Pangan dalam mengintegrasikan kebijakan dalam program Waste to Energy (WtE) yang diharapkan bisa mengakselerasi strategi mengatasi masalah 70 juta ton produksi sampah RI per tahun.

Dari sisi Kementerian ESDM memastikan upaya percepatan program WtE sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah, dimana pengembangan WtE tidak hanya untuk menghasilkan listrik namun juga diarahkan ke produk bioenergi menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) dan BBM terbarukan seperti gas.

Upaya mendorong program WtE ini juga diupayakan oleh Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan meski masih terkendala persoalan terkait kesepakatan Pemkot dengan calon pengembang WtE tahun 2013 dan kesepakatan Pemkot dengan WtE Legok Nangka yang harus diselaraskan dengan program WtE terbaru.

Di sisi lain, Pemkot Bandung hadapi masalah pengelolaan sampah organik yang menggunakan teknologi RDF yang kapasitasnya belum terlalu besar hingga diperlukan lokasi fasilitas RDF karena terkait resistensi masyarakat.

Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno serta Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Rofi Alhanif dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi beserta Wali Kota Bandung , Muhammad Farhan dalam Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)